JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Aktivis asal Mandailing Natal yang beraktivitas di Jakarta menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah didesak meningkatkan keseriusan dalam penanganan karhutla, mengingat dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat sebaran asap.
Mhd. Nehru Lubis menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dalam laporan tersebut, sebanyak 639,23 hektare lahan masih dalam proses penanganan pemadaman.
Sebagai putra daerah Mandailing Natal, Nehru turut menyoroti kabar mengenai kabut asap di wilayah Sumatera Utara, khususnya Mandailing Natal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemantauan kualitas udara, penelusuran sumber asap, dan penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, BMKG, dan instansi terkait juga perlu diperkuat agar penanganan berjalan efektif.
Nehru juga mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam peristiwa karhutla. Apabila ditemukan bukti dan pihak tertentu terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan maupun pelanggaran lain yang berkaitan dengan karhutla, mereka harus diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya pencegahan agar karhutla tidak terus berulang. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan.
Ia turut mendorong pemerintah mengevaluasi skala penanganan karhutla, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu mengutamakan keselamatan masyarakat, memperkuat langkah pencegahan, serta memastikan setiap kebakaran ditangani secara cepat dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” demikian rumusan pernyataan yang dapat disampaikan Nehru.
Menurut Nehru, persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah daerah tertentu saja. Dampaknya dapat meluas melampaui batas wilayah sehingga membutuhkan tanggung jawab bersama, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Mhd. Nehru Lubis
Aktivis Jakarta asal Mandailing Natal
