TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.
Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.
Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.
Diduga Berawal dari Perbedaan Pendapat
Berdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.
Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.
F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.
Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTV
Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.
“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.
Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.
Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.
Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.
Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.
“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.
