JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Dalam pertimbangannya, MK memang menyoroti sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
MK Soroti Dokumen Pendidikan Gibran
Dalam pemeriksaan perkara, Mahkamah mempelajari berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak, termasuk keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.
MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Mahkamah juga menyoroti penggunaan certificate of attendance, Orchid Park Secondary School, dan dokumen akademik lainnya.
Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
“Pengetahuan Setara” Tidak Sama dengan Tamat Pendidikan
MK juga memberikan perhatian terhadap surat keterangan penyetaraan yang menyatakan Gibran "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK.”
Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak sama dengan ketentuan mengenai “berpendidikan paling rendah tamat” SMA atau sederajat.
Mahkamah menilai persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya melalui penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.
MK Tidak Mendiskualifikasi Gibran
Meskipun menemukan fakta dan memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Karena itu, permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterapkan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden saat ini.
Pemohon Tak Punya Legal Standing
Dalam konklusinya, MK menyatakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tidak beralasan menurut hukum.
Namun, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.
Mahkamah kemudian menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Pihak terkait juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara perselisihan hasil pemilu.
Dengan demikian, perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tersebut tidak menghasilkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Putusan ini sekaligus menempatkan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.
