JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.
Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan.
"Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Setiap Penyadapan Harus Mendapat Persetujuan
Suhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.
Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri.
"Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.
Diduga Setujui Penghapusan File Hasil Penyadapan
Selain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.
Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.
Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet.
"Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.
Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.
Empat Orang Jadi Tersangka
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.
Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.
BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.
