Bungkas News

Kategori: Terkini

Menampilkan 20 berita terbaru.

Terkini

17 HP dan Barang Ponpes Putri HQ Dikembalikan, CCTV serta HP Diyana Masih Ditahan Polisi

SUKOHARJO, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian mulai mengembalikan sejumlah barang yang sebelumnya disita dari Pondok Pesantren (Ponpes) Putri HQ di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun, dua unit kamera CCTV dan satu telepon genggam milik Ustazah Diyana masih ditahan untuk kepentingan penyelidikan.Pengembalian barang sitaan tersebut dilakukan di Mapolres Sukoharjo, Sabtu (31/10/2026). Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan menyampaikan bahwa kepolisian telah memilah barang-barang yang masih berkaitan dengan perkara dan yang tidak lagi diperlukan dalam proses penyelidikan.“Yang tidak terkait tindak pidana kami kembalikan melalui pendamping ponpes,” ujar Andi saat konferensi pers didampingi Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena.Dilansir dari Inilah Jateng, Sabtu (31/10/2026), pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan polisi pada Selasa (27/10/2026).Brankas Berisi Uang, Emas, dan Tabungan Santri DikembalikanPendamping Ponpes Putri HQ, Ustaz Endro Sudarsono, menjelaskan bahwa pihaknya datang ke Mapolres Sukoharjo untuk mengambil barang-barang yang sebelumnya diamankan polisi.Sejumlah barang yang dikembalikan meliputi 17 unit telepon genggam, dua unit CPU komputer, satu unit drone, serta sebuah brankas berisi uang, emas, dan tabungan milik santri.Endro memastikan seluruh isi brankas masih utuh setelah dibuka dan diperiksa bersama pihak pondok pesantren.“Kunci (brankas) masih dibawa oleh pihak ponpes. Dan tadi sudah kami buka dan tidak ada yang hilang,” jelasnya.Selain barang elektronik dan brankas, polisi juga memperbolehkan pengambilan lima sepeda motor. Dua unit sebelumnya diamankan dari ponpes di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sedangkan tiga lainnya berasal dari Ponpes Putri HQ di Desa Laban, Mojolaban.Dua CCTV dan HP Ustazah Diyana Masih DitahanMeski sebagian besar barang telah dikembalikan, polisi masih mengamankan dua unit CCTV dan satu telepon genggam yang dinilai masih diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan.Telepon genggam yang belum dikembalikan tersebut diketahui merupakan milik Ustazah Diyana. Ia menyampaikan bahwa perangkat tersebut nantinya akan dibawa kembali ke pondok setelah diserahkan oleh pihak kepolisian.“Setelah diambil akan dibawa ke pondok,” ujar Diyana saat ditemui di Mapolres Sukoharjo.Berkaitan dengan Kasus Pembakaran Warung Mi BabiPengembalian barang sitaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran, perusakan, dan pengancaman terhadap Warung Mi Babi Tepi Sawah di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada September 2026.Dalam penggeledahan Ponpes Putri HQ pada Selasa (27/10/2026), polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, di antaranya senjata tajam dan busur panah.Pengembalian sebagian barang menunjukkan bahwa kepolisian telah memilah barang yang tidak lagi diperlukan dalam proses penyelidikan. Sementara barang yang dinilai masih relevan dengan perkara tetap diamankan untuk kepentingan pengungkapan kasus.

31 Oct 2026
Terkini

Fahri Hasibuan Ingatkan Anggota DPRD Sumut Soal SPPG Rampah Kiri: Jangan Vonis Tanpa Verifikasi dan Klarifikasi

SERGAI, BUNGKASNEWS.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri Hasibuan, angkat bicara menanggapi desakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi. Sebelumnya, HM Subandi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Utara untuk menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah karena dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur.Desakan penghentian operasional tersebut disampaikan HM Subandi kepada Orbitdigitaldaily.com di ruang kerjanya pada Rabu (28/10/2026).Menanggapi hal itu, Fahri Hasibuan meminta seluruh pihak untuk mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.Menurutnya, persoalan pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan melibatkan instansi berwenang agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.“Jangan memvonis tanpa verifikasi dan klarifikasi. Persoalan ini harus disikapi secara objektif. Kita perlu melihat fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Jangan sampai kesimpulan diambil sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kendati demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.Fahri juga mendorong BGN Wilayah Sumatera Utara bersama instansi lingkungan hidup terkait untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dapur SPPG Sei Rampah. Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan secara transparan agar publik mendapat informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi.“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.Sebagai Korwil Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri berharap polemik ini dapat diselesaikan secara proporsional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berjalan sesuai ketentuan.Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang baik menjadi kunci utama untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.Keterangan mengenai kondisi pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah dan dugaan pencemaran masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak pengelola, BGN, serta instansi lingkungan hidup terkait.

29 Oct 2026
Terkini

Stop Framing Sekolah! Dugaan Perundungan Siswi SMPN Tangsel Harus Dilihat Berdasarkan Fakta, Kejadian Diluar Sekolah

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Dedi Siregar, mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar tidak terburu-buru menyudutkan pihak sekolah terkait kabar dugaan perundungan yang melibatkan belasan siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang disebut berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.Menanggapi persoalan tersebut, Organisaai Pemerhati Pendidikan Dedi Siregar menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah dengan kejadian di luar sekolah, termasuk memperhatikan waktu kejadian serta langkah penanganan yang telah dilakukan pihak sekolah.“Stop framing sekolah. Jangan terburu-buru membangun opini yang seolah-olah seluruh tanggung jawab berada di pundak sekolah, sementara informasi yang beredar menyebutkan kejadian tersebut berlangsung di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar.Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan potongan informasi di media sosial,” tegas Dedi Siregar.Dedi juga menyoroti keterangan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat. Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan oleh institusi pendidikan.Ia menilai, penanganan oleh pihak sekolah sudah tepat dengan mengedepankan pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, serta koordinasi dengan orang tua. Apabila sekolah telah mengambil langkah pembinaan, upaya tersebut perlu dinilai secara objektif, tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.“Kalau pihak sekolah sudah melakukan pembinaan khusus, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Jangan sampai sekolah langsung dihakimi di ruang publik tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan tindakan apa yang telah dilakukan,” ujar Dedi. Dedi Siregar menegaskan bahwa sikap tidak menyudutkan sekolah bukan berarti mengabaikan dugaan perundungan yang dialami para siswi. Pihak sekolah juga sudah melakukan Perlindungan terhadap korban, dan tentu kedepan pihak sekolah tentu melakuakn pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang harus tetap menjadi prioritas.Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi anak-anak yang terlibat. Langkah tersebut penting untuk mencegah perundungan lanjutan, stigma sosial, dan dampak buruk terhadap masa depan para peserta didik.“Jangan sampai niat mengkritik justru berubah menjadi penghakiman massal. Kita harus melindungi korban, memberi ruang bagi proses klarifikasi, dan memastikan anak-anak yang terlibat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendidikan harus mengedepankan pembinaan dan tanggung jawab, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan,” tegasnya.“Pesan kami jelas: hentikan framing yang terburu-buru menyalahkan sekolah. Periksa faktanya, dengarkan keterangan semua pihak, lindungi para siswi, dan hormati proses penanganan yang sedang berjalan.Jika pembinaan khusus sudah dilakukan, hal itu perlu diperhitungkan secara objektif. Tujuan akhirnya bukan membela pihak tertentu secara membabi buta, melainkan memastikan keadilan, keselamatan anak, dan perbaikan pendidikan,” tutup DediSalam Hormat,Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Ketua Dedi SSiregar

24 Oct 2026
Terkini

Geger! Dua Kades Aktif di Sumenep Ditangkap Terkait Kasus Sabu

SUMENEP, BUNGKASNEWS.com — Dua kepala desa (kades) aktif di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, diamankan polisi dalam kasus dugaan narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan perkara tersebut, petugas menyita dua paket yang diduga sabu dengan berat total sekitar 1,75 gram.Dilansir dari detikJatim, kedua kepala desa itu berinisial AM (43), Kepala Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan ISA (31), Kepala Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten. Keduanya diamankan di lokasi berbeda pada Jumat (16/10/2026).Berawal dari Penangkapan Kades BringsangPengungkapan kasus ini bermula ketika polisi mengamankan AM di teras rumah seorang warga berinisial A di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.Petugas menemukan dua paket kristal yang diduga sabu di tumpukan sampah di sebelah kiri AM. Kedua paket tersebut masing-masing memiliki berat sekitar 0,95 gram dan 0,80 gram serta dibungkus sobekan tisu putih.Selain barang tersebut, polisi turut menyita satu unit telepon seluler merek Vivo berwarna putih.Dalam pemeriksaan awal, AM menyebut barang yang diduga sabu itu diperoleh dari ISA. Polisi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan kepala desa lainnya.Kades Campor Barat Diamankan di Area Parkir Rumah SakitPetugas selanjutnya mengamankan ISA di area parkir Rumah Sakit Islam (RSI) Garam Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dari lokasi tersebut, polisi menyita satu unit telepon seluler iPhone 15.Kedua kepala desa itu kemudian dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep Kompol Mohammad Sjaiful menyatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika.“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Sumenep dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan menjaga masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Sjaiful, Sabtu (17/10/2026).Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan pidana lain yang relevan sesuai hasil penyidikan.Polisi masih melakukan proses hukum untuk mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pejabat desa yang masih aktif menjabat. Namun, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada keduanya tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

18 Oct 2026
Terkini

Zulhas Klaim Petani Padi dan Jagung Makin Sejahtera, Pemerintah Bidik Perbaikan Nasib Nelayan

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kesejahteraan petani padi dan jagung di Indonesia mengalami peningkatan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut belum dirasakan secara sebanding oleh kelompok nelayan yang masih menghadapi persoalan ekonomi.Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, saat pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026).Zulhas mengaitkan peningkatan kesejahteraan petani dengan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain kemudahan memperoleh pupuk, pengaturan harga pupuk, serta dukungan terhadap infrastruktur irigasi.Ia juga menyebut Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4,2 juta ton. Menurutnya, capaian tersebut berjalan seiring dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).Zulhas menyampaikan bahwa NTP yang berada di angka 116 pada 2024 meningkat menjadi 131 pada 2026. Berdasarkan angka tersebut, ia menilai kondisi ekonomi petani padi dan jagung telah menunjukkan perbaikan.Meski demikian, angka NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Karena itu, peningkatan NTP perlu dibaca sebagai indikator daya tukar petani, bukan berarti seluruh petani otomatis memiliki tingkat kesejahteraan yang sama.Nilai Tukar Nelayan Masih Menjadi PerhatianBerbeda dengan kondisi yang digambarkan pada sektor pertanian, Zulhas menilai kesejahteraan nelayan masih membutuhkan perhatian lebih besar.Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di kisaran 103. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 120 pada 2027 melalui sejumlah program, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.Menurut Zulhas, kondisi ekonomi nelayan yang belum kuat dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga penguatan ekonomi nelayan lokal dinilai penting agar potensi kelautan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dalam negeri.Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Salah Satu ProgramPemerintah menempatkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu program yang diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penguatan ekosistem ekonomi nelayan agar kegiatan produksi, pengelolaan hasil tangkapan, dan aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih baik.Target peningkatan NTN menjadi 120 pada 2027 menjadi salah satu tolok ukur yang disampaikan pemerintah untuk menggambarkan arah perbaikan kesejahteraan nelayan.Tantangannya adalah memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak pada pendapatan nelayan, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta keberlanjutan usaha mereka.Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan pada akhirnya membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan persoalan masing-masing sektor. Dengan demikian, capaian di sektor pangan tidak hanya terlihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja di dalamnya..

14 Oct 2026
Terkini

Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang, Ketua PC Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Apresiasi Capaian Pemkab

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Momen peringatan Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada Selasa (13/10/2026) mendapat sorotan positif dari kalangan mahasiswa. Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Tangerang, Nehru Lubis, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen pengawalan terhadap capaian pembangunan daerah.Menanggapi tema peringatan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak” tahun ini, Nehru menilai slogan tersebut sangat merepresentasikan semangat kemajuan dan dinamika Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah."Kami dari kalangan mahasiswa sangat mengapresiasi berbagai capaian positif Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,67 persen, perluasan program sekolah gratis bagi 37.562 siswa, realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberhasilan mempertahankan opini WTP 18 kali berturut-turut adalah bukti nyata progresivitas pemerintah di tengah masyarakat," ujar Nehru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).Meski menyoroti sederet indikator keberhasilan tersebut, Mhd Nehru menegaskan bahwa capaian statistik dan penghargaan bukanlah alasan bagi jajaran pemerintah daerah untuk berpuas diri. Sebagai elemen intelektual dan mitra kritis pemerintah, HIMMAH Kabupaten Tangerang memberikan catatan khusus terkait pelayanan publik dan pemerataan."Deretan prestasi ini adalah cerminan kemajuan, namun kami sepakat dengan komitmen Pak Bupati bahwa di balik angka-angka tersebut masih ada masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih merata, pelayanan publik yang cepat, dan jaminan kesejahteraan. HIMMAH akan terus mendukung sekaligus mengawal kinerja pemerintah agar dampak pembangunan ini benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa," tegas Nehru.Menutup pernyataannya, Nehru menyatakan kesiapan PC HIMMAH Kabupaten Tangerang untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa dapat terus terjalin untuk mencetak generasi muda yang berakhlak, berdaya saing, dan membawa Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang semakin religius, cerdas, dan sejahtera.

13 Oct 2026
Terkini

Ahmad Doli: Hak Angket Tak Perlu jika Ijazah Gibran Ditunjukkan ke Publik

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.Pernyataan itu disampaikan Doli dalam dialog yang diberitakan Kompas TV. Menurutnya, jika ijazah memang ada, dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka agar persoalan tidak perlu berlarut-larut.“Kalau memang ada, ya sambil bicara ada barangnya, ini barangnya ya tunjukin aja gitu ke publik, selesai nah,” kata Doli.Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik, penggunaan hak angket tidak diperlukan. Doli menilai persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan evaluasi di Komisi II DPR.“Kalau itu terjadi kan gak perlu ada angket menurut saya, gak perlu rame-rame gitu loh, tinggal kita tadi saya menurunkan supaya dalam evaluasi dari pembelajaran itu masuk ke mekanisme akademi biasa saja, di dalam Komisi II.”Dorong Evaluasi Sistem PemiluDoli mengatakan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan sistem pemilu ke depan. Ia menyebut Komisi II DPR telah memulai langkah melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilu.“Dan sebagai informasi, kami di DPR Komisi II juga sudah mulai ya dengan bentuknya panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata dia.Doli menjelaskan bahwa data yang diperolehnya sejak awal dimaksudkan untuk dibahas bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagai bagian dari evaluasi.“Makanya niat saya awalnya ketika data ini saya peroleh, itu adalah sebetulnya ini mau kita buka, kita bawa di RDP-RDP Komisi II dengan penyelenggara pemilu, menjadi bagian evaluasi.”Menurut Doli, perbaikan perlu diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses sebelumnya.“Nah ini kan kita sudah dapat bahan yang harus kita koreksi dengan kejadian putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu,” ucapnya.Ia menyebut Panja Revisi UU Pemilu dijadwalkan mengundang kelompok masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 November untuk memulai pembahasan revisi. Komisi II juga akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai bagian dari proses evaluasi.Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut. Doli menempatkan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pemilu.

13 Oct 2026
Terkini

53 Jemaah Umrah Asal Makassar Batal Berangkat, Penerbangan ke Madinah Dibatalkan Imbas Situasi Keamanan

MAKASSAR, BUNGKASNEWS. com — Sebanyak 53 calon jemaah umrah asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami penundaan keberangkatan setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah, Arab Saudi, dibatalkan di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.Penundaan tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Para calon jemaah dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan layanan perjalanan dari PT Mudah Menuju Baitullah.General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menjelaskan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 dengan rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun, penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dengan rute Kuala Lumpur–Madinah dibatalkan sehingga 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.Dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, sebanyak 30 penumpang reguler diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kondisi tersebut berdampak pada perjalanan udara dan jadwal penerbangan menuju sejumlah wilayah di kawasan tersebut.Penerbangan Lanjutan Menjadi KendalaPihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah yang dapat menjadi alternatif bagi para jemaah.Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi penerbangan serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan juga telah menerima laporan mengenai jemaah yang terdampak dan melakukan pendataan di lokasi.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengimbau pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk menenangkan jemaah serta terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi.Penyelenggara Diminta Memberikan Kepastian kepada JemaahPenundaan keberangkatan membuat kepastian jadwal perjalanan menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan jadwal dan langkah penanganan selama masa penundaan.Calon jemaah dan keluarga juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi resmi.Selain jadwal keberangkatan, informasi mengenai akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah selama menunggu juga perlu diperjelas apabila penundaan berlangsung lebih lama.Keselamatan Jemaah Menjadi PrioritasSituasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjalanan internasional, termasuk ibadah umrah.Koordinasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi yang akurat serta pendampingan yang memadai.Calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal terbaru dari pihak penyelenggara dan maskapai.Hingga informasi tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), keberangkatan 53 calon jemaah umrah asal Makassar masih mengalami penundaan akibat pembatalan penerbangan lanjutan menuju Madinah. Kepastian jadwal keberangkatan berikutnya perlu dikonfirmasi melalui pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing.:Sumber: detikNews dan keterangan manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.Ed/Yazid

13 Oct 2026
Terkini

PW HIMMAH DKI Jakarta Apresiasi Kapolda Metro Jaya Bagikan Nomor Pribadi untuk Pengaduan Masyarakat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) DKI Jakarta mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si yang memberikan akses nomor telepon pribadi sebagai sarana pengaduan langsung bagi masyarakat.“Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menyiapkan nomor WhatsApp khusus untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian. Nomor 08118129494 tersebut dipegang langsung oleh Kapolda”.Tentu langkah tersebut kita nilai adalah sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen pimpinan kepolisian dalam membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan, laporan, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian kepolisian.Sahala Pohan ketua PW HIMMAH DKI Jakarta menilai, akses pengaduan langsung merupakan langkah positif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap pengaduan memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sahala Pohan, menyampaikan bahwa keterbukaan pimpinan kepolisian terhadap pengaduan masyarakat patut kita apresiasi, karna ini jarang kita lihat dilakukan oleh pimpinan Polri didaerah daerah.“Menurut kami, keberanian Bapak Kapolda Metro Jaya membuka akses komunikasi langsung kepada masyarakat merupakan langkah positif dalam membangun kepolisian yang responsif, humanis, dan transparan. Masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang mudah dijangkau, serta kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional,” ujarnya.Ia menegaskan, pembagian nomor pribadi tersebut hendaknya tidak berhenti sebagai simbol keterbukaan semata, tetapi juga diikuti dengan mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, respons cepat, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.PW HIMMAH DKI Jakarta juga berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan akses tersebut secara bijak dengan menyampaikan laporan berdasarkan fakta, disertai informasi yang jelas, serta tidak menyebarluaskan data pribadi maupun informasi yang belum terverifikasi.Di sisi lain, HIMMAH DKI Jakarta akan terus mendorong jajaran Polda Metro Jaya dan seluruh satuan wilayah di bawahnya untuk terus memperkuat sistem pelayanan pengaduan masyarakat, sehingga warga jakarta tidak hanya memiliki akses untuk melapor, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai proses penanganan laporannya.“Apresiasi ini harus menjadi dorongan agar pelayanan kepolisian semakin baik. Kami berharap keterbukaan komunikasi seperti ini dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat serta mewujudkan pelayanan yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik”.PW HIMMAH DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya perbaikan pelayanan publik dan mendorong terwujudnya institusi kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat. Tutup Sahala Pohan.

12 Oct 2026
Terkini

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Pengamat Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Operasi Serentak Berantas Narkoba di Seluruh Indonesia

Pengamat sosial dan politik sekaligus aktivis nasional, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.Dedi Siregar menilai, operasi berskala nasional tersebut merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkoba dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan.“Kami angkat topi dan memberikan apresiasi atas langkah pemberantasan narkoba secara serentak ini. Ini merupakan upaya penting untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman narkotika. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Dedi Siregar.Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menindak jaringan peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang terbukti menjadi bagian dari jaringan pemasok dan pengendali.Operasi pemberantasan narkoba secara serentak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta Barat, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Penindakan tersebut juga melibatkan personel dari sejumlah satuan kepolisian.Dedi menilai, langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Kapolei mberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, konsistensi, dan koordinasi lintas wilayah. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto ini strategi berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas.Dedi juga mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.“Perjuangan melawan narkoba adalah perjuangan menyelamatkan masa depan bangsa. Kami berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengawal komitmen ini secara konsisten. Jangan beri ruang bagi jaringan narkotika untuk merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan harapan generasi penerus Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Menurut Dedi, komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibayangi bahaya narkoba.Salam Hormat,Pengamat sosial dan aktivis nasional Dedi Siregar

11 Oct 2026
Terkini

63.789 Orang Jadi Korban PHK, Jawa Barat Tertinggi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Sebanyak 63.789 pekerja di Indonesia tercatat melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak.Dilansir dari data Satudata Kemnaker, angka tersebut merupakan jumlah tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Data ini menjadi gambaran jumlah pekerja terdampak yang tercatat dalam sistem tersebut, bukan keseluruhan kasus PHK di Indonesia.Jawa Barat Paling BanyakJawa Barat menempati urutan pertama dengan 13.044 pekerja terdampak PHK. Jumlah tersebut disusul Banten sebanyak 7.733 orang dan Jawa Timur sebanyak 6.154 orang.Berikutnya, Jawa Tengah mencatat 5.585 pekerja terdampak, sementara DKI Jakarta berada di urutan kelima dengan 4.587 orang. Tingginya angka di sejumlah provinsi tersebut terlihat dalam data laporan PHK yang masuk melalui sistem JKP. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan keseluruhan pekerja yang kehilangan pekerjaan di setiap wilayah karena cakupan datanya terbatas pada pekerja yang tercatat dalam sistem tersebut.Data PHK Masih Bisa BerubahKemnaker mengingatkan bahwa data PHK dalam enam bulan terakhir masih bersifat dinamis. Pekerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal PHK, sehingga data yang tercatat dapat mengalami pembaruan. Karena itu, angka yang dipublikasikan untuk periode berbeda tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung. Perubahan jumlah laporan bisa dipengaruhi oleh pembaruan data dan pengajuan klaim yang masuk ke dalam sistem.Data tersebut juga tidak mencakup pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah 63.789 orang merujuk pada pekerja yang tercatat melaporkan PHK melalui sistem JKP selama periode Januari–September 2026.

11 Oct 2026
Terkini

Demo di KPK, Masa DPP GARANSI dan AMPPUH Minta Usut Keterlibatan Faisal Hasrimy Kasus Smartbortd Langkat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Kasus dugaan korupsi Smartboartd Kabupaten Langkat yang telah merugikan negara senilai Rp29,58 Miliar tahun anggaran 2024 menggema di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aspirasi yang disampaikan diduga adanya keterlibatan Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.Desakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), pada Kamis 08 Oktober 2026. "Panggil dan periksa Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diduga memiliki peran kunci dalam dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024," Ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur dalam orasinya.Dalam aksinya masa membentanngkan spanduk yang bertuliskan: "Panggil, Periksa, dan Penjarakan Faisal Hasrimy Diduga Ikut Menikmati Hasil Korupsi Smartboart Langkat tahun 2024", tulisnya di spanduk.Selain desakan penegakan hukum, Novrizal juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau kembali penempatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengingat memiliki segudang masalah."Gubernur Sumut harus mengevaluasi Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengingat statusnya yang disebut dalam dakwaan pidana korupsi Smartboard," tegas Novrizal.Novrizal menyakini peran Faisal Hasrimy dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat sangat kuat. "Segera panggil periksa dan penjarakan Faisal Hasrimy diduga sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat," tegasnya.Ia juga menegaskan kepada KPK RI agar tidak melakukan disparitas dalam penegakan hukum atas kasus yang melibatkan Faisal Hasrimy."Seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum, KPK harus berani mengungkap kebenaran dalam kasus ini tanpa pandang bulu, jika terbukti bersalah segera adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku," desak Novrizal.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, masa aksi membubarkan diri, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan sampai hukum tegak lurus di NKRI."Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas demi untuk terwujudnya asta cita Bapak Presiden dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Novrizal.

08 Oct 2026
Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026
Terkini

Kemenimipas Sanksi 1.163 Pegawai dan 124 Diberhentikan Tidak Hormat, Menteri Agus Andrianto Buktikan Penertiban Imipas Dilakukan Terbuka dan Tegas

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang memastikan pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz.Menurut Dedi Siregar, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan evaluasi terhadap pemberian hak warga binaan apabila ditemukan persoalan dalam proses dan administrasinya.Menteri Imipas Agus Andrianto pada Senin (5/10/2026) menyatakan bahwa pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut karena ditemukan persoalan dalam proses remisi yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.“ kami mengapresiasi ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto. Keputusan untuk mengevaluasi dan mencabut pembebasan bersyarat ketika ditemukan persoalan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan. Kami melihat ini sebagai langkah yang perlu didukung,” ujar Dedi Siregar.Dedi menegaskan, penertiban dan pembenahan pemasyarakatan membutuhkan kepemimpinan yang berani melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada persoalan warga binaan, tetapi juga harus menyentuh jajaran internal apabila ditemukan dugaan pelanggaran.“Yang kami apresiasi adalah keberanian Menteri Agus Andrianto melakukan pembenahan dan penertiban secara menyeluruh. Ketika ada persoalan, dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”Kami juga mengapresiasi langkah penegakan disiplin di lingkungan Kemenimipas. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyampaikan bahwa sekitar 1.163 pegawai telah dikenai hukuman disiplin, dengan 124 pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.Bagi Dedi Siregar, angka tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi internal tidak hanya diarahkan kepada warga binaan, tetapi juga terhadap aparatur apabila ditemukan pelanggaran.“Ini penting untuk kita lihat secara objektif. Penertiban tidak hanya dilakukan terhadap warga binaan, tetapi juga terhadap internal jajaran. Ketika ada pegawai yang melanggar, diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Ini menunjukkan bahwa penertiban di internal memang sedang berjalan.”Dedi menambahkan bahwa di Lapas Kelas IIA Cibinong sendiri, Kemenimipas6 menyebut telah memberikan sanksi kepada 17 pegawai, terdiri dari satu pegawai diberhentikan, lima mendapathukuman disiplin berat, dan 11 mendapat hukuman disiplin sedang. Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, integritas, pengawasan, dan disiplin di lingkungan pemasyarakatan.Menteri Agus Andrianto juga telah memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan audit terhadap pemberian remisi di lapas menyusul persoalan yang ditemukan.“Kami mendukung langkah Menteri Agus Andrianto untuk terus melakukan pembenahan. Jangan sampai setiap langkah penertiban justru ditarik ke dalam narasi yang mengabaikan proses koreksi dan pengawasan yang sedang dilakukan pemerintah.”“Kami berharap langkah tegas Menteri Imipas Agus Andrianto terus dilanjutkan. Pengawasan harus konsisten, penegakan disiplin harus objektif, dan setiap persoalan harus ditangani berdasarkan aturan. Kami mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Kemenimipas dan berharap proses ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tutup Dedi Siregar.

08 Oct 2026
Terkini

John Herdman Semringah, Indonesia Akhirnya Angkat Trofi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan rasa bangganya setelah membawa skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 pada final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit.Usai pertandingan, Herdman memberikan apresiasi kepada para suporter yang memberikan dukungan sepanjang pertandingan.“Pertama-tama, terima kasih sebesar-besarnya lagi kepada para suporter. Luar biasa malam ini,” ujar Herdman.Herdman mengaku telah menjalani sejumlah pertandingan final bersama beberapa tim. Menurutnya, pertandingan seperti final selalu menghadirkan tantangan tersendiri.“Saya sudah menjalani beberapa final bersama sejumlah tim dan pertandingan seperti ini selalu sulit.”Pelatih asal Inggris tersebut juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap para pemain yang telah memberikan perjuangan untuk tim dan negara.“Saya bangga kepada para pemain ini atas apa yang telah mereka berikan satu sama lain dan kepada negara ini,” jelasnya.Selain para pemain, Herdman turut memberikan apresiasi kepada suporter Indonesia yang terus memberikan dukungan hingga pertandingan ditentukan melalui adu penalti.“Saya bangga kepada para suporter yang tetap bersama kami sampai tendangan penalti terakhir dan Emil Audero melakukan penyelamatan,” tutur Herdman.Herdman juga menyebut keberhasilan tersebut sebagai momen penting bagi Indonesia. Ia menyinggung trofi yang menjadi gelar pertama dalam sejarah FIFA ASEAN Cup bagi Timnas Indonesia.“Ini adalah momen yang membanggakan bagi Indonesia, trofi pertama dalam sejarah. Pemain di sebelah saya ini mencetak gol tersebut dan dia membantu kami menjadi satu kelompok,” ucapnya merujuk kepada Elkan Baggott yang menemaninya dalam sesi jumpa media.Herdman kemudian menegaskan misi yang dibawa bersama Timnas Indonesia, yakni mengangkat trofi dan membuat masyarakat Indonesia bangga.“Itulah misi kami. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa lama waktu yang dibutuhkan, satu-satunya hal yang penting adalah mengangkat trofi untuk kalian semua, untuk negara ini, dan membuat kalian bangga,” papar Herdman.Ia pun kembali menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan langsung di stadion.“Sekali lagi, terima kasih kepada semua orang yang datang malam ini dan memberikan dukungan kepada kami,” ungkapnya.

06 Oct 2026
Terkini

Dua Petugas Rutan Depok Diduga Fasilitasi Pesta Narkoba

Depok, Bungkasnews.com – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok Ario Galih Maduseno mengungkap adanya dugaan keterlibatan petugas dalam aktivitas dugem dan pesta narkoba yang melibatkan warga binaan di dalam rutan.Hal tersebut terungkap setelah pihak Rutan Depok melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga binaan yang berada di kamar yang diduga menjadi lokasi aktivitas tersebut.Ario mengatakan, terdapat sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. Dari jumlah itu, pihaknya masih mendalami keterlibatan sekitar tiga hingga empat orang.“Kalau kami melakukan pemeriksaan di kamar itu ada kurang lebih 22 warga binaan dan yang kami dalami lagi ada sekitar 3 sampai 4 orang,” kata Ario, Minggu (4/10/2026) malam.Dari pemeriksaan sementara, pihak Rutan Depok menemukan adanya dugaan keterlibatan petugas dalam aktivitas tersebut.“Kalau diduga, ya. Ini sedang dalam proses penanganan,” ujar Ario.Ario kemudian mengungkap bahwa untuk sementara terdapat dua petugas Rutan Kelas I Depok yang diduga memfasilitasi aktivitas para warga binaan tersebut.“Untuk sementara ini dua orang,” tuturnya.Selain memeriksa warga binaan dan petugas yang diduga terlibat, pihak Rutan Depok juga mendalami sejumlah barang serta fasilitas yang ditemukan di lokasi.Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah video yang dinarasikan sebagai aktivitas dugem dan pesta narkoba di dalam Rutan Kelas I Depok beredar di media sosial. Pihak Rutan Depok kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan informasi yang beredar.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Susenon sebelumnya juga menegaskan bahwa pihak yang terbukti terkait akan ditindak berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan dilakukan.Hingga saat ini, dugaan keterlibatan dua petugas tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman.

05 Oct 2026
Terkini

19 Kapolda Dimutasi Kapolri Suyudi, Metro Jaya hingga DIY Berganti

Jakarta, Bungkasnews.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Sebanyak 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami pergantian.Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Secara keseluruhan, telegram tersebut mencakup mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10).Berikut daftar 19 Kapolda yang mendapat penugasan baru:Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang HartantoKapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo NainggolanKapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol. SuhendriKapolda Riau: Irjen Pol. Arman AchdiatKapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol. Reza Arief DewantoKapolda Jawa Barat: Irjen Pol. HengkiKapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra KurniawanKapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol. Roy Hardi SiahaanKapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Dekananto Eko PurwonoKapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma RoyceKapolda Sumatera Barat: Irjen Pol. JawariKapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. M. Awal ChairuddinKapolda Jambi: Irjen Pol. WidodoKapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo DanangKapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol. Sonny IrawanKapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol. Rony SamtanaKapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol. Rizal IrawanKapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol. Totok SuharyantoKapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing serta melanjutkan program yang telah berjalan.Ia juga berharap para pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.Mutasi tersebut menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri.

03 Oct 2026
Terkini

Gabung Wantimpres, Rocky Gerung: Sikap Saya Tetap

Jakarta, Bungkasnews.com – Akademisi Rocky Gerung resmi bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).Usai pelantikan, Rocky menegaskan bahwa bergabungnya dirinya ke dalam pemerintahan tidak membuat sikap dan pandangannya berubah.Rocky mengibaratkan langkah tersebut sebagai perpindahan posisi dari luar ke dalam pemerintahan.“Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” kata Rocky.Rocky juga menjelaskan mengenai fungsi Wantimpres. Menurutnya, fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan, tetapi juga sikap kritis terhadap kebijakan.Ia kemudian menyinggung perbedaan antara kebijakan yang bersifat etis dan kebijakan teknis.“Semua hal yang etis itu sifatnya wajib, harus, normatif. Nah itu bedanya antara kebijakan etis dan kebijakan teknis,” ujar Rocky.Rocky menyampaikan pernyataan tersebut setelah dirinya dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.Bergabungnya Rocky dalam Wantimpres menjadi perubahan posisi dari sebelumnya berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.Dalam pernyataannya setelah pelantikan, Rocky tetap menegaskan bahwa sikap dan pandangannya tidak berubah meski kini berada di dalam pemerintahan.

02 Oct 2026
Terkini

Malaysia Gagal ke Final, Paulo Josue: Gol Kami Belum Cukup

Bandung, Bungkasnews.com – Timnas Malaysia harus mengubur harapan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Singapura pada laga terakhir Grup A.Pertandingan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (1/10/2026). Malaysia tampil dominan dan mencetak enam gol melalui hattrick Bergson da Silva, serta masing-masing satu gol dari Stuart Wilkin, Paulo Josue, dan Syahir Bashah.Namun, kemenangan tersebut belum cukup untuk membawa Malaysia menjadi juara Grup A. Pada pertandingan lainnya yang berlangsung bersamaan, Timnas Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh.Malaysia dan Indonesia sama-sama mengoleksi tujuh poin dan sama-sama memiliki selisih gol +9. Namun, Indonesia mencetak 11 gol sepanjang fase grup, sedangkan Malaysia mencetak sembilan gol. Produktivitas gol tersebut menjadi pembeda posisi kedua tim.Paulo Josue, yang turut mencetak gol dalam kemenangan Malaysia atas Singapura, mengungkapkan kekecewaannya setelah hasil tersebut belum cukup mengantarkan Harimau Malaya ke final.“Saya pikir tugas kami telah terselesaikan, apa yang telah kami rencanakan untuk pertandingan ini...”Ia menilai Malaysia sudah menjalankan target yang dibutuhkan dalam pertandingan tersebut, termasuk mencetak banyak gol.“Dan hari ini adalah pertandingan di mana kami harus mencetak gol dan memenangkan laga, dan kami berhasil mencetak semua gol tersebut, tetapi sayangnya itu belum cukup.”Hasil pertandingan Indonesia menjadi faktor yang membuat Malaysia harus puas berada di posisi runner-up Grup A. Indonesia mencetak sembilan gol ke gawang Bangladesh, termasuk tambahan gol pada masa injury time, sehingga mengakhiri fase grup dengan 11 gol.Josue juga menyinggung jumlah gol yang dicetak Indonesia.“Cukup besar, saya tidak tahu berapa skor pastinya, sembilan gol, Anda tahu, sangat berat untuk kebobolan...”Meski gagal mencapai final, Josue meminta rekan-rekannya tidak larut dalam kekecewaan. Ia mengajak tim Malaysia untuk tetap fokus menghadapi pertandingan selanjutnya."Jadi, kami harus menegakkan kepala dan kemudian menghadapi pertandingan berikutnya dan mencoba menyelesaikannya dengan sebaik mungkin yang kami bisa," tegasnya. Dengan hasil tersebut, Malaysia akan melanjutkan perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 untuk memperebutkan tempat ketiga pada Senin (5/10/2026).

02 Oct 2026
Terkini

Lamhot Sinaga: Untirta Punya Peran Strategis Menyiapkan SDM Unggul dari Banten untuk Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Dies Natalis ke-45 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).Lamhot berharap momentum 45 tahun perjalanan Untirta tidak hanya menjadi perayaan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, pembangunan Banten, dan kemajuan Indonesia."Selamat Dies Natalis ke-45 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika Untirta yang selama ini telah menjaga dan mengembangkan tradisi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi," kata Lamhot dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).Menurut Lamhot, usia 45 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Untirta telah menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan tinggi di Banten.Karena itu, ia berharap Untirta tidak berhenti pada pencapaian institusional, tetapi terus memperluas kontribusinya sehingga keberadaan kampus benar-benar dirasakan oleh masyarakat."Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menghasilkan lulusan. Kampus harus menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi, sekaligus mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan," ujar Lamhot.Ia mengatakan, posisi Untirta menjadi semakin penting karena Banten merupakan salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi yang sangat besar. Perkembangan industri, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus kemampuan beradaptasi.Dalam konteks tersebut, menurut Lamhot, Untirta memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan pendidikan tinggi di Banten yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional."Untirta harus menjadi salah satu lokomotif utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kampus ini harus mampu membaca perubahan zaman dan menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap masuk dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.Lamhot menilai hubungan antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas tenaga kerja, sementara kualitas tenaga kerja akan memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah.Karena itu, ia berharap pengembangan Untirta ke depan semakin diarahkan pada penguatan riset, inovasi, kewirausahaan, teknologi, dan kolaborasi dengan dunia industri."Kalau kita ingin ekonomi tumbuh secara berkelanjutan, maka fondasinya adalah manusia. Kita membutuhkan manusia yang terdidik, memiliki keterampilan, mampu berinovasi, dan mempunyai keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru," ujar Lamhot.Ia juga mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang lahir dari lingkungan Untirta tidak berhenti di ruang-ruang akademik. Pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi solusi yang dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha.Menurut Lamhot, kampus memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan industri."Riset harus memiliki kebermanfaatan. Inovasi harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan harus memiliki keterhubungan dengan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat," katanya.Dalam pandangannya, tantangan perguruan tinggi ke depan juga semakin kompleks. Perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, ekonomi digital, perubahan struktur industri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan berbasis pengetahuan akan mengubah peta kompetensi tenaga kerja.Karena itu, Untirta perlu terus memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif agar mahasiswa memiliki kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang relevan dengan perubahan dunia kerja."Mahasiswa Untirta harus dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi dunia hari ini, tetapi juga dunia sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, teknologi, kewirausahaan, dan karakter harus berjalan bersama," ujar Lamhot.Lamhot juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara Untirta dan para alumninya. Menurut dia, alumni merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman profesional, jejaring, mentoring, kerja sama, maupun dukungan terhadap pengembangan kampus.Sebagai Ketua IKA Untirta, Lamhot mengatakan bahwa organisasi alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat hubungan antara kampus dan dunia profesional."IKA Untirta harus menjadi jembatan yang mempertemukan potensi kampus dengan pengalaman para alumni. Kita ingin alumni tidak hanya datang ketika ada acara seremonial, tetapi juga hadir dalam pengembangan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, jejaring industri, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.Ia berharap sinergi antara civitas akademika, alumni, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.Lamhot mengatakan, pembangunan pendidikan pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan gedung, peningkatan jumlah mahasiswa, atau bertambahnya program studi. Lebih dari itu, pembangunan pendidikan harus tercermin dari kemampuan sebuah perguruan tinggi menghasilkan manusia dan pengetahuan yang memberikan dampak nyata."Ukuran keberhasilan perguruan tinggi bukan hanya seberapa besar institusinya berkembang, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat dan bangsa," ujar dia.Dalam konteks Banten, Lamhot berharap Untirta dapat menjadi pusat pengembangan gagasan dan inovasi yang mampu memperkuat daya saing daerah. Kampus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari industri, ekonomi kreatif,UMKM, teknologi, lingkungan, hingga pengembangan masyarakat.Ia juga berharap lulusan Untirta dapat menjadi bagian dari kekuatan ekonomi baru di Banten dan berdampak secara nasional. Tidak seluruh lulusan harus berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan dan inovasi."Kalau setiap tahun lahir generasi muda yang memiliki kemampuan menciptakan usaha, mengembangkan teknologi, dan membangun inovasi, maka kampus secara tidak langsung ikut menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru," kata Lamhot.Menurut dia, kontribusi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak bagi Banten. Perguruan tinggi daerah yang mampu menghasilkan SDM berkualitas akan ikut memperkuat struktur sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.Lamhot berharap perjalanan 45 tahun Untirta menjadi fondasi untuk memasuki fase baru yang lebih kuat. Ia mendorong seluruh civitas akademika menjaga budaya akademik sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan."Selamat ulang tahun ke-45 untuk Untirta. Semoga semakin maju, semakin kuat, semakin terbuka terhadap inovasi, dan semakin besar kontribusinya bagi Banten dan Indonesia," ujar Lamhot.Ia menambahkan, IKA Untirta akan terus mendukung kemajuan almamater melalui berbagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan. Menurut dia, kemajuan Untirta merupakan kepentingan bersama seluruh keluarga besar alumni."Sebagai alumni, tentu kami ingin melihat Untirta tumbuh menjadi perguruan tinggi yang semakin diperhitungkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemajuan itu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," kata Lamhot.Lamhot yang dikenal sebagai mantan aktivist kampus dan kepemudaan di level nasional ini pun mengajak seluruh civitas akademika Untirta menjadikan Dies Natalis ke-45 sebagai momentum untuk memperkuat optimisme dan semangat pengabdian."Empat puluh lima tahun adalah perjalanan yang panjang, tetapi masa depan masih jauh lebih panjang. Mari kita jadikan momentum ini untuk membangun Untirta yang semakin unggul, inovatif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa," ujar dia.

26 Sep 2026