Kategori: Nasional

Nasional

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), resmi mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri tersebut telah diterima melalui rapat pimpinan MPR yang digelar pada Selasa (10/11/2026).Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan adanya keputusan tersebut. Menurutnya, pengunduran diri Hidayat Nur Wahid telah diterima dalam rapat pimpinan lembaga tersebut.Dengan diterimanya pengunduran diri itu, Hidayat Nur Wahid tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS.Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam jajaran pimpinan MPR RI. Hidayat Nur Wahid sebelumnya dikenal sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yang mewakili Fraksi PKS.Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, belum dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri maupun siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR.Perkembangan selanjutnya terkait proses pergantian pimpinan MPR masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dan perubahan susunan pimpinan MPR RI.

10 Nov 2026

Nasional

Riuh Tepuk Tangan di Sidang Paripurna DPR, 414 Anggota Tercatat Hadir pada 10 November

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Suasana Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung meriah. Riuh tepuk tangan para anggota dewan terdengar saat Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).Dalam rapat tersebut, sebanyak 403 anggota DPR tercatat hadir secara fisik. Sementara itu, 11 anggota lainnya menyampaikan izin tidak hadir. Dengan demikian, total terdapat 414 anggota dewan yang tercatat dalam daftar kehadiran.Puan Maharani menyampaikan jumlah tersebut saat membuka rapat paripurna berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI."Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota," kata Puan.Pengumuman Kehadiran Disambut Tepuk TanganMomen pengumuman jumlah kehadiran tersebut menarik perhatian. Tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang sidang ketika Puan menyampaikan bahwa 403 anggota DPR hadir secara langsung.Puan sempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan pembacaan data kehadiran anggota yang mengajukan izin."Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota," ujarnya.Untuk kedua kalinya, para anggota dewan kembali memberikan tepuk tangan setelah jumlah keseluruhan kehadiran diumumkan.Puan Nyatakan Sidang Penuhi KuorumSetelah membacakan jumlah kehadiran, Puan menyatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilanjutkan sesuai agenda persidangan."Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027," ujar Puan.Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kembali Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.Tingginya jumlah anggota yang tercatat hadir menjadi perhatian dalam pembukaan masa sidang kali ini, terlebih suasana ruang paripurna sempat diwarnai tepuk tangan berulang kali saat Ketua DPR mengumumkan daftar kehadiran.

10 Nov 2026

Nasional

Pengajian Rutin PP HIMMAH ke XIII Perkuat Spritual Kader

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) terus memperkuat integritas dan jati diri organisasi melalui kegiatan pengajian rutin bulanan. Pengajian pertemuan ke-XIII tersebut digelar di Kantor HLM, Jalan Pucung, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (9/11/2026).Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PP HIMMAH dalam membangun karakter kader yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga kematangan spiritual serta tanggung jawab moral terhadap agama, bangsa, dan negara.Sekretaris Jenderal PP HIMMAH, Sukri Soleh Sitorus, menyampaikan bahwa pengajian rutin merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan intelektualitas dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan organisasi."Kader dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara intelektual dan spiritual. Oleh karena itu, PP HIMMAH tetap konsisten melaksanakan kegiatan keagamaan ini sebagai bagian dari pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman kader," ujar Sukri.Selain membahas penguatan spiritualitas, Sukri juga mengulas kembali sejarah berdirinya HIMMAH sebagai organisasi kader yang lahir dari rahim perjuangan ulama dan memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan cita-cita perjuangan tersebutMenurutnya, kader HIMMAH tidak cukup hanya memiliki kesadaran ilmiah dan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga harus memahami akar sejarah organisasi serta menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan perjuangan HIMMAH."Identitas kita sebagai organisasi Islam harus terus dijaga. Pengajian ini juga menjadi pengingat bahwa HIMMAH lahir, tumbuh, dan berkembang berkat perjuangan serta pemikiran para ulama dan pendahulu kita. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh kader untuk merawat warisan perjuangan tersebut," tegasnya.Ia menambahkan, penguatan spiritualitas dan pemahaman sejarah organisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas intelektual kader. Dengan demikian, HIMMAH dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, berintegritas, serta memiliki komitmen terhadap perjuangan umat dan kemajuan bangsa.Melalui pengajian rutin yang dilaksanakan secara berkesinambungan, PP HIMMAH berharap tradisi keilmuan dan keagamaan terus tumbuh menjadi budaya organisasi. Hal ini sekaligus menjadi fondasi dalam membangun soliditas, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga marwah HIMMAH sebagai organisasi kader Islam yang memiliki tanggung jawab historis dan kebangsaan.PP HIMMAH berkomitmen menjadikan kegiatan keagamaan tidak sekadar agenda seremonial, melainkan sebagai ruang pembinaan dan refleksi bagi seluruh kader agar senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

09 Nov 2026

Nasional

DPR RI Yasonna Laoly Dorong Usut Tuntas Kematian Janggal Remaja Di Nias

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly, mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kematian janggal Agnes Jance Zebua (17). Remaja asal Nias tersebut ditemukan meninggal dunia pada 15 Mei 2026 lalu, setelah sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.Yasonna meminta penegak hukum bergerak cepat, transparan, dan profesional untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban yang hingga kini masih menjadi misteri.Saya akan berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI untuk mendorong pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini. Kita ingin penyebab kematian Agnes terungkap secara terang benderang berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yasonna saat menerima audiensi keluarga korban di Jakarta beberapa waktu lalu.Langkah Yasonna ini berawal dari pengaduan orang tua Agnes yang didampingi kuasa hukumnya, Benny Waruwu, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, Benny menyampaikan bahwa pihak keluarga merasa janggal dan menduga kuat kematian Agnes bukan disebabkan oleh sakit biasa.Hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut.Sebelum mengadu ke Senayan, pihak keluarga telah menempuh berbagai cara untuk mencari keadilan. Upaya tersebut mulai dari melapor ke Polres Nias, menyuarakan persoalan ke Gubernur Sumatera Utara, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara, hingga mengadukan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti penanganan perkara. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menegaskan bahwa keluarga korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam ketidakpastian.Menurutnya, penuntasan kasus ini sangat penting bukan hanya bagi keluarga korban, melainkan juga demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia."Setiap informasi dan petunjuk harus ditelusuri secara serius agar tidak ada fakta yang terabaikan. Yang dibutuhkan keluarga saat ini adalah kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Kita berharap kepolisian bekerja maksimal sehingga seluruh fakta terungkap," pungkas Yasonna.

07 Nov 2026

Nasional

Terungkap! Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Diduga Setujui Penghapusan Hasil Sadapan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan."Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).Setiap Penyadapan Harus Mendapat PersetujuanSuhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri."Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.Diduga Setujui Penghapusan File Hasil PenyadapanSelain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet."Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.Empat Orang Jadi TersangkaDalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.

05 Nov 2026

Nasional

Setelah Dua Kali Absen, Nusron Wahid Akhirnya Datangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).Nusron datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Kehadiran Nusron tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Nusron hadir memenuhi panggilan penyidik sebelumnya."Benar, hari ini Rabu (4/11), Sdr. NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.Budi menjelaskan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Menariknya, kedatangan tersebut tidak berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk hari itu."Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," jelas Budi.Meski demikian, Nusron langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah diusut.Dua Kali Tidak Hadir dalam Pemanggilan KPKSebelumnya, Nusron Wahid tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang menjalankan perjalanan dinas ke Malaysia.Ketidakhadiran tersebut sempat menjadi perhatian publik. KPK bahkan meminta Nusron agar memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif terhadap kebutuhan penyidikan.Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon di BogorPemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.KPK juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.Pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri keterangan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan Nusron masih berlangsung. Publik menantikan keterangan lebih lanjut dari KPK mengenai materi pemeriksaan dan perkembangan penyidikan perkara tersebut.Perlu ditegaskan, status Nusron Wahid dalam pemeriksaan ini adalah sebagai saksi, bukan tersangka. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.BUNGKASNEWS.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan Nusron Wahid dan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

04 Nov 2026

Nasional

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026)."Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.Menurut keterangan Kabareskrim, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).Salah satu dugaan perbuatan yang diselidiki adalah penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto."Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ungkap Asep.Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah nama pejabat kepolisian dan pejabat negara. Terlebih, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara.Penetapan tiga tersangka ini sekaligus menjadi perkembangan penting dalam proses penanganan perkara yang sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik.Meski demikian, proses hukum terhadap ketiganya tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, dan pembuktian perkara selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan.Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Polri mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dugaan peran masing-masing tersangka, serta perkembangan proses hukum selanjutnya.

03 Nov 2026

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Nasional

Disorot Usai Geledah Ponpes, Polda Jateng Siap Libatkan Propam

SEMARANG, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyatakan siap melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk memeriksa dugaan kesalahan prosedur dalam penggeledahan pondok pesantren (ponpes) yang berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo.Polda Jateng menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut.Dilansir dari detikNews, Sabtu (31/10/2026), Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Andi Herindra Rahmawan telah bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Abdul Rohim yang merupakan anak Abu Bakar Ba'asyir, serta Ustaz Amir Mahmud.Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan dari pihak pondok pesantren terkait proses penggeledahan.Brigjen Andi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan ruang komunikasi, bukan upaya untuk memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan."Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk menjalin komunikasi dan mendengar aspirasi. Kami tidak datang untuk meminta siapa pun membenarkan tindakan kepolisian atau menghentikan penyampaian keluhan. Pertemuan ini juga tidak menentukan hasil penyidikan maupun pemeriksaan yang sedang berjalan," kata Brigjen Andi melalui sambungan telepon, Sabtu (31/10/2026).Polda Jateng Siap Libatkan PropamMenanggapi berbagai keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan, Brigjen Andi menyampaikan bahwa pihaknya memahami adanya persoalan yang perlu diperiksa secara objektif.Ia menegaskan, setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang. Polda Jateng juga membuka kemungkinan melibatkan Propam untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara profesional."Pada saat yang sama, kami memahami adanya keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan dan dampaknya terhadap para santri serta keluarga. Setiap dugaan ketidaksesuaian prosedur perlu diperiksa secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berwenang. Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan hal-hal yang belum terverifikasi," kata Brigjen Andi.Tegaskan Asas Praduga Tak BersalahSelain membuka ruang pemeriksaan, Polda Jateng menegaskan komitmennya untuk menghormati hak setiap orang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.Brigjen Andi mengingatkan bahwa pihak yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara tidak boleh mendapatkan stigma maupun mengalami kerugian nama baik."Kepolisian juga mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi yang sejuk dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Klarifikasi resmi dari kepolisian akan disampaikan berdasarkan fakta yang telah dipastikan," imbuhnya.Penggeledahan Dilakukan di Dua PonpesSebelumnya, polisi melakukan penggeledahan di dua pondok pesantren yang berada di wilayah Karanganyar dan Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026).Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo. Kedua lokasi itu diduga digunakan sebagai tempat persembunyian seorang buronan atau daftar pencarian orang (DPO) berinisial I yang merupakan mantan narapidana kasus terorisme.Polda Jateng menyatakan bahwa dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penggeledahan akan diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.

31 Oct 2026

Nasional

Publik Apresiasi Menteri Imipas Agus Andrianto Salurkan 200 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, atas langkah nyata menyalurkan bantuan sebanyak 200 tangki air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kekeringan.Menurut Dedi Siregar, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda. Ketika masyarakat menghadapi kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kehadiran bantuan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk meringankan beban warga.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Bantuan 200 tangki air bersih untuk Kabupaten Cilacap dan Blora merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Dedi Siregar.Ia menegaskan, upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih patut mendapatkan dukungan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh warga.Distribusi Air menjangkau wilayah terdampakBerdasarkan informasi yang diterima, bantuan air bersih tersebut didistribusikan ke dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora. Khusus di Kabupaten Blora, pendistribusian sebanyak 100 tangki air bersih dipusatkan di Desa Kedung Glagah, Kecamatan Jati, dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.Dedi menilai, distribusi air bersih harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi antara pemerintah, aparat setempat, dan unsur masyarakat juga penting agar bantuan dapat diterima secara merata dan memberikan manfaat optimal.“Yang paling penting adalah memastikan air bersih benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Bantuan seperti ini harus memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan,” tegasnya.DPP LPPI dorong kepedulian dan respon cepat terhadap Kebutuhan rakyatLebih lanjut, Dedi Siregar menyampaikan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan perhatian bersama. Penanganannya tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga perlu didukung langkah antisipatif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.DPP LPPI berharap distribusi bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Cilacap dan Blora sekaligus mendorong semakin kuatnya kolaborasi antarlembaga dalam merespons persoalan sosial dan kemanusiaan.Menurut Dedi, setiap upaya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perlu diapresiasi secara objektif. Ia juga berharap perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan berbagai institusi pemerintah.“Bagi DPP LPPI, ukuran penting dari sebuah kebijakan dan tindakan pelayanan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika warga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, langkah nyata untuk membantu mereka merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi,” tutup Dedi Siregar.DPP LPPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan kepedulian sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana maupun kekeringan.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

29 Oct 2026

Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Nasional

Polda Metro Jaya Kerahkan 9.505 Personel Gabungan untuk Kawal Aksi di Jakarta

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (20/10/2026).Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel bersama yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, personel yang disiapkan terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 petugas pengamanan dalam (Pamdal).Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, aparat gabungan bertugas memberikan pelayanan sekaligus memastikan keamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengutamakan komunikasi, serta mengedepankan pendekatan humanis ketika menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku.Sementara itu, Pangdam Jaya Deddy Suryadi menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Personel diminta tetap memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa personel ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengutamakan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif.Selain pengamanan kegiatan, kepolisian juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar memantau informasi terkini mengenai situasi keamanan dan lalu lintas melalui kanal resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan darurat 110.Pengamanan tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian aspirasi secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.Sumber informasi: Polda Metro Jaya dan pemberitaan detikNews.

20 Oct 2026

Nasional

Bikin Resah! Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Bekasi Akhirnya Ditangkap

BEKASI, BUNGKASNEWS.com — Polisi menangkap seorang pria berinisial DF (42) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi kelas VI sekolah dasar di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Penangkapan dilakukan setelah aksi tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial.Dilansir dari detikNews, DF ditangkap di wilayah Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada Jumat (16/10/2026).Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (14/10/2026), ketika korban berjalan kaki sepulang sekolah. Terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor disebut mendekati korban dan meraba bagian sensitifnya sebelum meninggalkan lokasi.Saat ini, DF masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO).Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya mengatakan penanganan perkara dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian secara objektif.“Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan kepada Satres PPA dan PPO untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami mengedepankan ketelitian dalam pembuktian agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Verdika.Polisi Tekankan Perlindungan KorbanDalam penanganan kasus ini, kepolisian juga menekankan pentingnya melindungi korban, khususnya karena korban masih berusia anak.Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Putu Kholis Aryana menegaskan bahwa penanganan dugaan kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, martabat, dan hak-hak korban.Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban, termasuk rekaman yang berpotensi mengungkap identitasnya.Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana juga diimbau melapor kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik. Proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih berlangsung, sehingga penanganan lebih lanjut menunggu hasil penyidikan kepolisian.

17 Oct 2026

Nasional

Balita di Samarinda Meninggal Usai Sesak Napas, Dinkes Tegaskan Bukan karena Karhutla

SAMARINDA, BUNGKASNEWS.com — Seorang balita berinisial YS, berusia 1 tahun 2 bulan, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menyatakan kematian balita tersebut tidak disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan surveilans ke rumah sakit yang terakhir menangani YS. Berdasarkan penelusuran tersebut, Dinkes menyatakan kematian korban bukan akibat karhutla.“Sehubungan dengan adanya kasus bayi di wilayah Bukuan, Kota Samarinda, yang kemarin Diberitakan, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penelusuran dan melakukan surveilans kepada rumah sakit terakhir di mana bayi tersebut meninggal. Dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggal bukan karena karhutla,” kata Ismed, Sabtu (17/10/2026), dilansir dari detikKalimantan.Ismed tidak menjelaskan lebih lanjut kondisi medis yang dialami YS. Ia menyarankan agar penyebab pasti kematian dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawat balita tersebut.“Untuk jelasnya nanti bisa dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawat,” ujarnya.Ibu Korban Sempat Membawa Anak BerobatSebelumnya, ibu YS, Sindhy Jumatun (25), menceritakan bahwa anaknya mengalami sesak napas sekitar sepekan sebelum meninggal dunia. Ia sempat membawa YS ke rumah sakit pada Kamis (8/10), tetapi saat pemeriksaan awal kondisi anaknya disebut masih normal.“Sesak napasnya itu sejak seminggu yang lalu. Hari Kamis itu sudah saya bawa ke rumah sakit, cuma kan belum parah. Saturasinya masih normal,” kata Sindhy kepada detikKalimantan.Ketika kondisi anaknya semakin menurun, Sindhy kembali membawanya ke puskesmas pada Rabu (14/10). Menurutnya, dokter di puskesmas menemukan suara tambahan pada pernapasan YS dan menyarankan agar anak tersebut menjalani rawat inap.Sindhy kemudian membawa YS ke instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit. Ia mengaku masih khawatir karena melihat pola napas anaknya berbeda dari biasanya, sehingga kembali meminta rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.YS sempat menjalani perawatan, tetapi kondisinya kembali memburuk. Balita tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi.Sindhy juga menegaskan bahwa anaknya tidak memiliki riwayat asma atau penyakit pernapasan sebelumnya.Keluarga Menyoroti Asap dan Abu di Lingkungan RumahDi tengah kejadian tersebut, keluarga menyebut asap dan abu hitam yang diduga berasal dari pembakaran lahan kerap terlihat di sekitar rumah mereka. Sindhy mengatakan kondisi itu membuatnya khawatir, meski ia tidak memastikan asap sebagai penyebab sesak napas yang dialami anaknya.“Ini tiap pagi abu bekas bakaran pasti ada. Anginnya hampir tiap hari ke sini. Asapnya sampai ke rumah. Tapi apakah itu yang menjadi penyebab kondisi anak saya? Saya tidak bisa bicara banyak. Yang jelas anak saya mengalami sesak napas,” pungkasnya.Dengan demikian, Dinkes Samarinda menyatakan berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kematian YS bukan disebabkan oleh karhutla. Sementara itu, penjelasan mengenai kondisi medis yang mendasari kematian korban tetap perlu merujuk pada dokter yang terakhir menangani pasien.Sumber: detikKalimantan.

17 Oct 2026

Nasional

PW GP AL WASHLIYAH DKI JAKARTA Apresiasi Kapolda Metro Jaya Buka Akses Pengaduan Langsung, Bukti Komitmen Polri Bersama Masyarakat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang membuka akses pengaduan langsung bagi masyarakat melalui nomor WhatsApp khusus.Menurut Dedi Siregar, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan dan komitmen pimpinan kepolisian dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polda Metro Jaya.“Kami mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya yang membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui nomor WhatsApp pengaduan. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa kepolisian terus berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang membutuhkan perhatian,” ujar Dedi Siregar.Ia menilai, akses pengaduan langsung menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang mudah dijangkau agar setiap persoalan terkait pelayanan kepolisian dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.Berdasarkan informasi yang diterima, nomor WhatsApp pengaduan yang disediakan adalah 08118129494, yang disebut dipegang langsung oleh Kapolda Metro Jaya.Dedi menegaskan, keterbukaan seperti ini patut diapresiasi karena mencerminkan kesediaan pimpinan kepolisian untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pelayanan yang responsif dan komunikasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan dipercaya publik.“Kami berharap kanal pengaduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Setiap laporan yang masuk diharapkan dapat ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengajak masyarakat untuk menggunakan fasilitas pengaduan tersebut secara bertanggung jawab, dengan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.Ia juga berharap langkah Kapolda Metro Jaya ini dapat menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.“Bagi kami, kepolisian yang terbuka terhadap kritik, saran, dan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang baik. Kami mendukung upaya membangun Polri yang semakin dekat dengan rakyat, responsif terhadap persoalan warga, serta konsisten menjaga kepercayaan masyarakat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta

16 Oct 2026

Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026

Nasional

Karhutla di Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare, Pemerintah Intensifkan Pemadaman

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com — Pemerintah mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas area yang masih dalam proses pemadaman dilaporkan mencapai 513,89 hektare.Berdasarkan siaran pers resmi Presiden Republik Indonesia pada 13 Oktober 2026, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan api, mencegah perluasan area terdampak, serta menekan potensi kerusakan lingkungan akibat kebakaran.Perkembangan penanganan karhutla tersebut dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.Operasi darat dan Udara di OptimalkanPemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman melalui pengerahan personel di lapangan serta dukungan operasi udara menggunakan helikopter untuk pengeboman air atau water bombing.Penggunaan helikopter menjadi salah satu langkah penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun, operasi udara di sejumlah wilayah menghadapi kendala cuaca dan jarak pandang sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi di lapangan.Di Kalimantan Tengah, upaya pemadaman melalui jalur darat tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.Selain Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah juga memprioritaskan penanganan karhutla di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.Ancaman Terhadap Lingkungan menjadi PerhatianKebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat satwa liar dan penurunan kualitas udara. Besarnya dampak di setiap lokasi bergantung pada kondisi kebakaran dan kawasan yang terdampak.Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati penting. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran di kawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.Meski demikian, besaran kerusakan ekosistem akibat kebakaran tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data luas area yang masih dalam proses pemadaman.Pencegahan Karhutla Perlu di PerkuatSelain pemadaman, pencegahan menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya titik api baru.Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas terkait.Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak.Pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Perkembangan di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi pemadaman tersebut.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Nasional

Mahasiswa Sumut di Jakarta Kecam Keras Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Bayi 8 Bulan di Labura

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahasiswa asal Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, mengecam keras peristiwa meninggalnya seorang bayi berusia delapan bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang diduga menjadi korban kekerasan seksual.Menurutnya, peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Bayi yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta rasa aman justru meninggal dunia dalam kasus yang kini tengah diselidiki oleh kepolisian.“Saya mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap bayi berusia delapan bulan di Labuhanbatu Utara. Ini merupakan peristiwa yang sangat biadab dan melukai rasa kemanusiaan kita. Seorang bayi yang belum mampu melindungi dirinya sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari orang-orang di sekitarnya,” tegas Ubay Barokah Mrp.Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, terlebih terhadap bayi, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara serius, profesional, transparan, dan menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.“Saya meminta kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Seluruh fakta, keterangan saksi, dan bukti medis harus ditelusuri secara cermat. Apabila ditemukan pelaku berdasarkan bukti yang sah, saya mendesak agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai perkara ini berlalu tanpa kejelasan dan keadilan bagi korban,” ujarnya.Ubay juga mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada slogan maupun seremonial. Keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak harus memperkuat pengawasan serta memastikan setiap anak berada dalam lingkungan yang aman.“Jangan menunggu korban berikutnya untuk menyadari betapa seriusnya persoalan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh menormalisasi kekerasan atau bersikap acuh ketika keselamatan anak terancam,” lanjutnya.Sebagai mahasiswa asal Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, Ubay menyampaikan bahwa suara mahasiswa harus hadir ketika nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dipertaruhkan. Mahasiswa, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan sekaligus mengawal penegakan hukum secara kritis dan bertanggung jawab.Ia juga meminta masyarakat tidak menyebarkan identitas korban, foto sensitif, maupun informasi yang belum terverifikasi, demi menjaga privasi keluarga dan menghindari penyebaran tuduhan tanpa dasar hukum.“Fokus kita adalah mengungkap kebenaran, memberikan keadilan bagi korban, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Anak-anak adalah amanah yang wajib kita lindungi. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan terhadap mereka,” tutupnya.

12 Oct 2026

Nasional

Apresiasi dan Dukung Strategi Menteri Agus Andrianto Audit Remisi dan Cabut PB, Aktivis Nasional : Bentuk Keseriusan Dalam Wujudkan Imipas Prima

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) melalui Ketua Umum Dedi Siregar menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, yang menginstruksikan audit pemberian remisi atau pengurangan masa pidana warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pihaknya menilai langkah tersebut sangat tepat sebagai berntuk perkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kami mendukung dan mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menginstruksikan audit pemberian remisi bagi warga binaan. Kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak warga binaan berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Menurut Dedi, instruksi menteri imipas Agus Andrianto audit kepada Inspektur Jenderal adalah warning positif bahwa menteri imipas sangat serius mewujudkan slogan pelayanan 'PRIMA', profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel.Oleh dari itu Pemeriksaan kami yakini dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila ditemukan penyimpangan, tindakan korektif maupun sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.Kami berpandangan bahwa sikap dan intruksi menteri imipas Agus Andrianto di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat tegas dan tidak pandang bulu baik itu warga binaan maupun pegawai Selain audit pemberian remisi, DPP LPPI juga menyoroti pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi perhatian publik. memandang bahwa setiap keputusan terkait pembebasan bersyarat harus berdasarkan persyaratan hukum, kewajiban penerima, serta ketentuan yang berlaku Dedi Siregar meyakini bahwa penegakan aturan di lingkungan pemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten. Tidak ada perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum, prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.“kami mendukung setiap warga binaan harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban pembebasan bersyarat, maka harus ditindak melalui mekanisme yang berlaku. Kami sangat mendukung Kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto mendukung penegakan aturan yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.Kami juga menilai bahwa penguatan audit, penertiban dan penegakan disiplin dapat menjadi peringatan serius bagi aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melanggar aturan, Menurut Dedi, pegawai yang menjalankan tugas sesuai aturan harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan, sementara mereka yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.“Kami berharap kebijakan Menteri Agus Andrianto memberikan efek jera bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Jangan sampai ada aparatur yang merasa dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan jabatan untuk kepentingan di luar aturan. “Kami ingin melihat tata kelola pemasyarakatan yang semakin bersih, profesional, dan akuntabel. Langkah pengawasan harus dijalankan secara berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat. Ini bukan semata-mata persoalan satu kebijakan, melainkan bagian dari pembenahan institusi untuk jangka panjang,” tutup Dedi Siregar.Kami menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, mendorong transparansi pelayanan publik, serta mendukung setiap upaya pembenahan birokrasi yang berlandaskan hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

09 Oct 2026