Jakarta, Bungkasnews.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa laporan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim MK Arsul Sani terkait pengusiran ahli dalam sidang gugatan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan persyaratan laporan tersebut.
“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” kata Palguna, Minggu (4/10/2026).
Pemeriksaan administrasi laporan tersebut dijadwalkan dilakukan pada Selasa (6/10/2026). Setelah pemeriksaan dilakukan, MKMK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.
“Hari Selasa kami (MKMK) akan periksa pemenuhan syarat dan kelengkapan itu,” ujarnya.
Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam persidangan di Gedung MK pada Kamis (1/10/2026) malam. Saat itu, hakim MK mengusir M Rullyandi, ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya yang diajukan oleh relawan Militan Gibran 08 Nusantara.
Sebelumnya, hakim MK Arsul Sani mempertanyakan pernyataan Rullyandi dalam sebuah tayangan atau talkshow televisi yang menyebut persidangan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran ilegal.
Arsul kemudian meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataan tersebut.
“Nah, saya mohon penjelasan Anda. Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” tutur Arsul.
Dalam persidangan, Arsul juga meminta agar pernyataan mengenai persidangan tersebut diklarifikasi terlebih dahulu.
Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan mengenai sidang yang disebut ilegal tersebut.
“Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” ujar Saldi.
Rullyandi kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina MK dan menyebut pernyataannya sebagai kritik.
“Mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar '45 mengenai sidang ilegal, satu. Yang kedua, mengenai Ketua MK ilegal. Ini berkaitan dengan putusan PTUN yang saya ada di dalamnya sebagai ahli, dan amar putusannya adalah membatalkan SK Nomor 17 Tahun 2023 merupakan hasil dari berita acara pleno pemilihan Ketua MK, Pak Suhartoyo, yang tidak ditindaklanjuti setelah berkekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2024. Keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan. Demi kepentingan bangsa dan negara, saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya terhadap persidangan ini. Saya menghormati apa yang diminta oleh Majelis Hakim. Terima kasih,” ucap Rullyandi.
Setelah itu, Saldi menskors persidangan untuk berdiskusi dengan hakim MK lainnya. Majelis kemudian memutuskan Rullyandi hanya memberikan keterangannya secara tertulis dan meminta dirinya keluar dari ruang sidang.
Pada Jumat (2/10/2026), Rullyandi melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK. Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
“Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan,” kata Rullyandi.
Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani. Ia menilai terdapat intervensi terhadap kebebasan akademiknya.
“Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik,” ujarnya.
Kini, MKMK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi laporan tersebut pada Selasa (6/10/2026) sebelum menentukan langkah selanjutnya.
