Hasil Pencarian untuk: "Ijazah"

Terkini

Ahmad Doli: Hak Angket Tak Perlu jika Ijazah Gibran Ditunjukkan ke Publik

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.Pernyataan itu disampaikan Doli dalam dialog yang diberitakan Kompas TV. Menurutnya, jika ijazah memang ada, dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka agar persoalan tidak perlu berlarut-larut.“Kalau memang ada, ya sambil bicara ada barangnya, ini barangnya ya tunjukin aja gitu ke publik, selesai nah,” kata Doli.Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik, penggunaan hak angket tidak diperlukan. Doli menilai persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan evaluasi di Komisi II DPR.“Kalau itu terjadi kan gak perlu ada angket menurut saya, gak perlu rame-rame gitu loh, tinggal kita tadi saya menurunkan supaya dalam evaluasi dari pembelajaran itu masuk ke mekanisme akademi biasa saja, di dalam Komisi II.”Dorong Evaluasi Sistem PemiluDoli mengatakan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan sistem pemilu ke depan. Ia menyebut Komisi II DPR telah memulai langkah melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilu.“Dan sebagai informasi, kami di DPR Komisi II juga sudah mulai ya dengan bentuknya panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata dia.Doli menjelaskan bahwa data yang diperolehnya sejak awal dimaksudkan untuk dibahas bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagai bagian dari evaluasi.“Makanya niat saya awalnya ketika data ini saya peroleh, itu adalah sebetulnya ini mau kita buka, kita bawa di RDP-RDP Komisi II dengan penyelenggara pemilu, menjadi bagian evaluasi.”Menurut Doli, perbaikan perlu diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses sebelumnya.“Nah ini kan kita sudah dapat bahan yang harus kita koreksi dengan kejadian putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu,” ucapnya.Ia menyebut Panja Revisi UU Pemilu dijadwalkan mengundang kelompok masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 November untuk memulai pembahasan revisi. Komisi II juga akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai bagian dari proses evaluasi.Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut. Doli menempatkan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pemilu.

13 Oct 2026

Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Nasional

MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinyatakan Tak Punya Legal Standing

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.Dalam pertimbangannya, MK memang menyoroti sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.MK Soroti Dokumen Pendidikan GibranDalam pemeriksaan perkara, Mahkamah mempelajari berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak, termasuk keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.Mahkamah juga menyoroti penggunaan certificate of attendance, Orchid Park Secondary School, dan dokumen akademik lainnya.Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.“Pengetahuan Setara” Tidak Sama dengan Tamat PendidikanMK juga memberikan perhatian terhadap surat keterangan penyetaraan yang menyatakan Gibran "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK.”Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak sama dengan ketentuan mengenai “berpendidikan paling rendah tamat” SMA atau sederajat.Mahkamah menilai persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya melalui penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.MK Tidak Mendiskualifikasi GibranMeskipun menemukan fakta dan memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.Mahkamah menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.Karena itu, permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterapkan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden saat ini.Pemohon Tak Punya Legal StandingDalam konklusinya, MK menyatakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tidak beralasan menurut hukum.Namun, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.Mahkamah kemudian menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.Pihak terkait juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara perselisihan hasil pemilu.Dengan demikian, perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tersebut tidak menghasilkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.Putusan ini sekaligus menempatkan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

06 Oct 2026