Hasil Pencarian untuk: "DPP LPPI"

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026

Nasional

Publik Apresiasi Menteri Imipas Agus Andrianto Salurkan 200 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, atas langkah nyata menyalurkan bantuan sebanyak 200 tangki air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kekeringan.Menurut Dedi Siregar, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda. Ketika masyarakat menghadapi kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kehadiran bantuan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk meringankan beban warga.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Bantuan 200 tangki air bersih untuk Kabupaten Cilacap dan Blora merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Dedi Siregar.Ia menegaskan, upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih patut mendapatkan dukungan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh warga.Distribusi Air menjangkau wilayah terdampakBerdasarkan informasi yang diterima, bantuan air bersih tersebut didistribusikan ke dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora. Khusus di Kabupaten Blora, pendistribusian sebanyak 100 tangki air bersih dipusatkan di Desa Kedung Glagah, Kecamatan Jati, dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.Dedi menilai, distribusi air bersih harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi antara pemerintah, aparat setempat, dan unsur masyarakat juga penting agar bantuan dapat diterima secara merata dan memberikan manfaat optimal.“Yang paling penting adalah memastikan air bersih benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Bantuan seperti ini harus memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan,” tegasnya.DPP LPPI dorong kepedulian dan respon cepat terhadap Kebutuhan rakyatLebih lanjut, Dedi Siregar menyampaikan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan perhatian bersama. Penanganannya tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga perlu didukung langkah antisipatif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.DPP LPPI berharap distribusi bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Cilacap dan Blora sekaligus mendorong semakin kuatnya kolaborasi antarlembaga dalam merespons persoalan sosial dan kemanusiaan.Menurut Dedi, setiap upaya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perlu diapresiasi secara objektif. Ia juga berharap perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan berbagai institusi pemerintah.“Bagi DPP LPPI, ukuran penting dari sebuah kebijakan dan tindakan pelayanan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika warga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, langkah nyata untuk membantu mereka merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi,” tutup Dedi Siregar.DPP LPPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan kepedulian sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana maupun kekeringan.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

29 Oct 2026

Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026

Utama

Aktivis Nasional Pasang Badan untuk Menteri Imipas Agus Andrianto: Audit Lapas Cibinong dan Pencopotan Kalapas Bukti Menteri Bersih dan Tidak Cawe-Cawe

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam melakukan pembenahan dan penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).Menurut Dedi Siregar, langkah Menteri Imipas yang memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas melakukan audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat setelah adanya temuan mengenai fasilitas mewah di lingkungan lapas tersebut.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menunjukkan ketegasan dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, beliau mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan. Ini menunjukkan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Copot Kalapas Cibinong, Bukti Penegakan Disiplin Tidak Berhenti pada Teguran SemataDedi menilai pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu, menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi dan penertiban internal. “Ketegasan seorang menteri justru terlihat ketika berani melakukan evaluasi terhadap jajarannya sendiri. Apabila ada pejabat yang dinilai perlu dicopot atau pegawai yang terbukti melanggar aturan, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.Sebanyak 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi, Pembenahan Harus Berjalan KonsistenDedi Siregar turut menyoroti informasi mengenai pemberian sanksi terhadap 17 pegawai di Lapas Kelas IIA Cibinong. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu pegawai diberhentikan, lima pegawai direkomendasikan atau dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.Menurut Dedi, apabila penindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, langkah itu menunjukkan adanya upaya serius untuk menegakkan disiplin serta memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengingatkan agar polemik mengenai Lapas Cibinong tidak dijadikan alasan untuk membangun narasi yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Menteri Imipas Agus Andrianto tanpa dasar yang jelas.Menurutnya, setiap kritik terhadap kementerian maupun pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang sah. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta membedakan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pengawasan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu di bawah kewenangannya.“Jangan sampai persoalan yang sedang diaudit justru dijadikan bahan untuk menggiring opini seolah-olah Menteri Imipas harus dipersalahkan tanpa melihat langkah konkret yang telah diambil. Ketika menteri memerintahkan audit, melakukan evaluasi, dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jajaran yang bermasalah, langkah tersebut patut dinilai secara objektif,” tegas Dedi.Dukung Pembenahan Lapas demi Memulihkan Kepercayaan PublikDedi Siregar menegaskan bahwa kami mendukung upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memperkuat pengawasan, menertibkan pegawai yang melanggar ketentuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.Kami berharap audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong menghasilkan evaluasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan.“Pada prinsipnya, kami mendukung penegakan aturan tanpa pandang bulu. Menteri harus tegas, pegawai wajib profesional, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lapas dikelola sesuai hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat, Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

14 Oct 2026

Nasional

Apresiasi dan Dukung Strategi Menteri Agus Andrianto Audit Remisi dan Cabut PB, Aktivis Nasional : Bentuk Keseriusan Dalam Wujudkan Imipas Prima

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) melalui Ketua Umum Dedi Siregar menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, yang menginstruksikan audit pemberian remisi atau pengurangan masa pidana warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pihaknya menilai langkah tersebut sangat tepat sebagai berntuk perkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kami mendukung dan mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menginstruksikan audit pemberian remisi bagi warga binaan. Kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak warga binaan berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Menurut Dedi, instruksi menteri imipas Agus Andrianto audit kepada Inspektur Jenderal adalah warning positif bahwa menteri imipas sangat serius mewujudkan slogan pelayanan 'PRIMA', profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel.Oleh dari itu Pemeriksaan kami yakini dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila ditemukan penyimpangan, tindakan korektif maupun sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.Kami berpandangan bahwa sikap dan intruksi menteri imipas Agus Andrianto di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat tegas dan tidak pandang bulu baik itu warga binaan maupun pegawai Selain audit pemberian remisi, DPP LPPI juga menyoroti pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi perhatian publik. memandang bahwa setiap keputusan terkait pembebasan bersyarat harus berdasarkan persyaratan hukum, kewajiban penerima, serta ketentuan yang berlaku Dedi Siregar meyakini bahwa penegakan aturan di lingkungan pemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten. Tidak ada perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum, prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.“kami mendukung setiap warga binaan harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban pembebasan bersyarat, maka harus ditindak melalui mekanisme yang berlaku. Kami sangat mendukung Kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto mendukung penegakan aturan yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.Kami juga menilai bahwa penguatan audit, penertiban dan penegakan disiplin dapat menjadi peringatan serius bagi aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melanggar aturan, Menurut Dedi, pegawai yang menjalankan tugas sesuai aturan harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan, sementara mereka yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.“Kami berharap kebijakan Menteri Agus Andrianto memberikan efek jera bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Jangan sampai ada aparatur yang merasa dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan jabatan untuk kepentingan di luar aturan. “Kami ingin melihat tata kelola pemasyarakatan yang semakin bersih, profesional, dan akuntabel. Langkah pengawasan harus dijalankan secara berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat. Ini bukan semata-mata persoalan satu kebijakan, melainkan bagian dari pembenahan institusi untuk jangka panjang,” tutup Dedi Siregar.Kami menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, mendorong transparansi pelayanan publik, serta mendukung setiap upaya pembenahan birokrasi yang berlandaskan hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

09 Oct 2026

Terkini

Kemenimipas Sanksi 1.163 Pegawai dan 124 Diberhentikan Tidak Hormat, Menteri Agus Andrianto Buktikan Penertiban Imipas Dilakukan Terbuka dan Tegas

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang memastikan pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz.Menurut Dedi Siregar, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan evaluasi terhadap pemberian hak warga binaan apabila ditemukan persoalan dalam proses dan administrasinya.Menteri Imipas Agus Andrianto pada Senin (5/10/2026) menyatakan bahwa pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut karena ditemukan persoalan dalam proses remisi yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.“ kami mengapresiasi ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto. Keputusan untuk mengevaluasi dan mencabut pembebasan bersyarat ketika ditemukan persoalan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan. Kami melihat ini sebagai langkah yang perlu didukung,” ujar Dedi Siregar.Dedi menegaskan, penertiban dan pembenahan pemasyarakatan membutuhkan kepemimpinan yang berani melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada persoalan warga binaan, tetapi juga harus menyentuh jajaran internal apabila ditemukan dugaan pelanggaran.“Yang kami apresiasi adalah keberanian Menteri Agus Andrianto melakukan pembenahan dan penertiban secara menyeluruh. Ketika ada persoalan, dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”Kami juga mengapresiasi langkah penegakan disiplin di lingkungan Kemenimipas. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyampaikan bahwa sekitar 1.163 pegawai telah dikenai hukuman disiplin, dengan 124 pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.Bagi Dedi Siregar, angka tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi internal tidak hanya diarahkan kepada warga binaan, tetapi juga terhadap aparatur apabila ditemukan pelanggaran.“Ini penting untuk kita lihat secara objektif. Penertiban tidak hanya dilakukan terhadap warga binaan, tetapi juga terhadap internal jajaran. Ketika ada pegawai yang melanggar, diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Ini menunjukkan bahwa penertiban di internal memang sedang berjalan.”Dedi menambahkan bahwa di Lapas Kelas IIA Cibinong sendiri, Kemenimipas6 menyebut telah memberikan sanksi kepada 17 pegawai, terdiri dari satu pegawai diberhentikan, lima mendapathukuman disiplin berat, dan 11 mendapat hukuman disiplin sedang. Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, integritas, pengawasan, dan disiplin di lingkungan pemasyarakatan.Menteri Agus Andrianto juga telah memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan audit terhadap pemberian remisi di lapas menyusul persoalan yang ditemukan.“Kami mendukung langkah Menteri Agus Andrianto untuk terus melakukan pembenahan. Jangan sampai setiap langkah penertiban justru ditarik ke dalam narasi yang mengabaikan proses koreksi dan pengawasan yang sedang dilakukan pemerintah.”“Kami berharap langkah tegas Menteri Imipas Agus Andrianto terus dilanjutkan. Pengawasan harus konsisten, penegakan disiplin harus objektif, dan setiap persoalan harus ditangani berdasarkan aturan. Kami mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Kemenimipas dan berharap proses ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tutup Dedi Siregar.

08 Oct 2026

Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026

Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026