Hasil Pencarian untuk: "DPRD Sumut"

Terkini

Fahri Hasibuan Ingatkan Anggota DPRD Sumut Soal SPPG Rampah Kiri: Jangan Vonis Tanpa Verifikasi dan Klarifikasi

SERGAI, BUNGKASNEWS.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri Hasibuan, angkat bicara menanggapi desakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi. Sebelumnya, HM Subandi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Utara untuk menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah karena dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur.Desakan penghentian operasional tersebut disampaikan HM Subandi kepada Orbitdigitaldaily.com di ruang kerjanya pada Rabu (28/10/2026).Menanggapi hal itu, Fahri Hasibuan meminta seluruh pihak untuk mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.Menurutnya, persoalan pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan melibatkan instansi berwenang agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.“Jangan memvonis tanpa verifikasi dan klarifikasi. Persoalan ini harus disikapi secara objektif. Kita perlu melihat fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Jangan sampai kesimpulan diambil sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kendati demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.Fahri juga mendorong BGN Wilayah Sumatera Utara bersama instansi lingkungan hidup terkait untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dapur SPPG Sei Rampah. Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan secara transparan agar publik mendapat informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi.“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.Sebagai Korwil Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri berharap polemik ini dapat diselesaikan secara proporsional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berjalan sesuai ketentuan.Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang baik menjadi kunci utama untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.Keterangan mengenai kondisi pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah dan dugaan pencemaran masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak pengelola, BGN, serta instansi lingkungan hidup terkait.

29 Oct 2026

Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026

Utama

Golkar Hadir untuk Rakyat, Ahmad Doli Kawal Penanganan Dua Anak Korban Dugaan Kekerasan

Dairi, BungkasNews - Kepedulian terhadap dua anak bersaudara, AP (7) dan adiknya (6), korban dugaan kekerasan di Kabupaten Dairi, terus mendapat perhatian. Setelah sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, penanganan kedua korban kini turut dikawal langsung oleh Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.Ahmad Doli datang untuk memastikan kedua korban memperoleh penanganan medis, perlindungan, serta pendampingan yang layak. Perhatian tersebut semakin penting setelah AP dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Doli didampingi jajaran Partai Golkar Dairi yang mewakili Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, yakni Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan, Wakil Ketua OKK Bonar Butar-Butar, Bendahara Golkar Dairi Samsul Kudadiri, serta Ketua Ormas MKGR Sumatera Utara sekaligus Anggota DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti. Turut hadir Ketua MUI Dairi Hj. Wahlim Munthe, Selasa (25/8/2026).Rombongan diterima Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tumpal Daut Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi dr. Erna Marpaung, serta pihak Rumah Sakit Haji Medan.Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli memberikan bantuan untuk mendukung kebutuhan kedua korban sekaligus menegaskan pentingnya penanganan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.Menurut Ahmad Doli, kondisi kedua anak harus menjadi perhatian bersama. Penanganan tidak boleh berhenti pada aspek medis semata, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak selama proses pemulihan.“Yang paling utama adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan penanganan terbaik sampai kondisi mereka benar-benar pulih. Jangan sampai persoalan biaya menjadi kendala dalam proses pengobatan,” tegas Ahmad Doli.Ia juga menekankan agar persoalan biaya tidak menjadi hambatan dalam proses perawatan. Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memastikan biaya pengobatan dan kebutuhan perawatan kedua korban dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada.Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat AP saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Sidikalang.Golkar Dairi Pastikan Pengawalan BerkelanjutanPerhatian terhadap kedua korban merupakan bagian dari komitmen jajaran Partai Golkar untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan.Atas arahan Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, jajaran pengurus Partai Golkar Dairi sebelumnya telah mengunjungi kedua korban untuk memberikan dukungan moril sekaligus mengikuti perkembangan kondisi mereka.Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan bersama jajaran pengurus lainnya kemudian memastikan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait tetap berjalan. Dengan keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pengawalan terhadap penanganan kedua korban semakin diperkuat.Partai Golkar juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi, rumah sakit, Dinas Sosial, DP3AP2KB, serta pihak terkait lainnya agar seluruh kebutuhan korban dapat ditangani secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Kehadiran Ahmad Doli tidak dimaksudkan sebagai kunjungan seremonial. Fokus utamanya adalah memastikan kedua anak memperoleh hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal.Karena itu, jajaran Golkar Dairi akan terus mengikuti perkembangan kondisi kedua korban. Pengawalan diarahkan terutama pada aspek pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban agar peristiwa yang mereka alami tidak menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak.Tidak Berhenti pada PengobatanPenanganan korban dugaan kekerasan tidak cukup hanya sampai pada saat mereka mendapatkan perawatan medis. Proses pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi kedua anak semakin membaik dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.Koordinasi lintas pihak menjadi penting agar kebutuhan medis, sosial, psikologis, dan perlindungan anak dapat ditangani secara komprehensif.Keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama jajaran Golkar Sumatera Utara dan Golkar Dairi menjadi bentuk nyata kepedulian partai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.Bagi Partai Golkar, keberadaan partai tidak hanya hadir dalam ruang politik, tetapi juga harus dirasakan ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kasus ini, setiap jajaran mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari arahan Ketua Golkar Dairi, pendampingan pengurus di lapangan, hingga keterlibatan Ahmad Doli dalam memastikan penanganan kedua korban mendapat perhatian serius.Komitmen tersebut diharapkan terus berjalan bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dengan satu tujuan utama: memastikan AP dan adiknya mendapatkan perawatan, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terbaik.Inilah bentuk nyata “Golkar Hadir untuk Rakyat”: hadir ketika masyarakat membutuhkan, bergerak ketika ada persoalan, dan terus mengawal agar masyarakat memperoleh perhatian serta pelayanan yang semestinya.

26 Aug 2026