Hasil Pencarian untuk: "Jawa Barat"

Nasional

Setelah Dua Kali Absen, Nusron Wahid Akhirnya Datangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).Nusron datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Kehadiran Nusron tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Nusron hadir memenuhi panggilan penyidik sebelumnya."Benar, hari ini Rabu (4/11), Sdr. NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.Budi menjelaskan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Menariknya, kedatangan tersebut tidak berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk hari itu."Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," jelas Budi.Meski demikian, Nusron langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah diusut.Dua Kali Tidak Hadir dalam Pemanggilan KPKSebelumnya, Nusron Wahid tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang menjalankan perjalanan dinas ke Malaysia.Ketidakhadiran tersebut sempat menjadi perhatian publik. KPK bahkan meminta Nusron agar memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif terhadap kebutuhan penyidikan.Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon di BogorPemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.KPK juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.Pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri keterangan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan Nusron masih berlangsung. Publik menantikan keterangan lebih lanjut dari KPK mengenai materi pemeriksaan dan perkembangan penyidikan perkara tersebut.Perlu ditegaskan, status Nusron Wahid dalam pemeriksaan ini adalah sebagai saksi, bukan tersangka. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.BUNGKASNEWS.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan Nusron Wahid dan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

04 Nov 2026

Utama

Aktivis Nasional Pasang Badan untuk Menteri Imipas Agus Andrianto: Audit Lapas Cibinong dan Pencopotan Kalapas Bukti Menteri Bersih dan Tidak Cawe-Cawe

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam melakukan pembenahan dan penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).Menurut Dedi Siregar, langkah Menteri Imipas yang memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas melakukan audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat setelah adanya temuan mengenai fasilitas mewah di lingkungan lapas tersebut.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menunjukkan ketegasan dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, beliau mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan. Ini menunjukkan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Copot Kalapas Cibinong, Bukti Penegakan Disiplin Tidak Berhenti pada Teguran SemataDedi menilai pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu, menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi dan penertiban internal. “Ketegasan seorang menteri justru terlihat ketika berani melakukan evaluasi terhadap jajarannya sendiri. Apabila ada pejabat yang dinilai perlu dicopot atau pegawai yang terbukti melanggar aturan, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.Sebanyak 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi, Pembenahan Harus Berjalan KonsistenDedi Siregar turut menyoroti informasi mengenai pemberian sanksi terhadap 17 pegawai di Lapas Kelas IIA Cibinong. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu pegawai diberhentikan, lima pegawai direkomendasikan atau dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.Menurut Dedi, apabila penindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, langkah itu menunjukkan adanya upaya serius untuk menegakkan disiplin serta memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengingatkan agar polemik mengenai Lapas Cibinong tidak dijadikan alasan untuk membangun narasi yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Menteri Imipas Agus Andrianto tanpa dasar yang jelas.Menurutnya, setiap kritik terhadap kementerian maupun pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang sah. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta membedakan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pengawasan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu di bawah kewenangannya.“Jangan sampai persoalan yang sedang diaudit justru dijadikan bahan untuk menggiring opini seolah-olah Menteri Imipas harus dipersalahkan tanpa melihat langkah konkret yang telah diambil. Ketika menteri memerintahkan audit, melakukan evaluasi, dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jajaran yang bermasalah, langkah tersebut patut dinilai secara objektif,” tegas Dedi.Dukung Pembenahan Lapas demi Memulihkan Kepercayaan PublikDedi Siregar menegaskan bahwa kami mendukung upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memperkuat pengawasan, menertibkan pegawai yang melanggar ketentuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.Kami berharap audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong menghasilkan evaluasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan.“Pada prinsipnya, kami mendukung penegakan aturan tanpa pandang bulu. Menteri harus tegas, pegawai wajib profesional, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lapas dikelola sesuai hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat, Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

14 Oct 2026

Terkini

63.789 Orang Jadi Korban PHK, Jawa Barat Tertinggi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Sebanyak 63.789 pekerja di Indonesia tercatat melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak.Dilansir dari data Satudata Kemnaker, angka tersebut merupakan jumlah tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Data ini menjadi gambaran jumlah pekerja terdampak yang tercatat dalam sistem tersebut, bukan keseluruhan kasus PHK di Indonesia.Jawa Barat Paling BanyakJawa Barat menempati urutan pertama dengan 13.044 pekerja terdampak PHK. Jumlah tersebut disusul Banten sebanyak 7.733 orang dan Jawa Timur sebanyak 6.154 orang.Berikutnya, Jawa Tengah mencatat 5.585 pekerja terdampak, sementara DKI Jakarta berada di urutan kelima dengan 4.587 orang. Tingginya angka di sejumlah provinsi tersebut terlihat dalam data laporan PHK yang masuk melalui sistem JKP. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan keseluruhan pekerja yang kehilangan pekerjaan di setiap wilayah karena cakupan datanya terbatas pada pekerja yang tercatat dalam sistem tersebut.Data PHK Masih Bisa BerubahKemnaker mengingatkan bahwa data PHK dalam enam bulan terakhir masih bersifat dinamis. Pekerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal PHK, sehingga data yang tercatat dapat mengalami pembaruan. Karena itu, angka yang dipublikasikan untuk periode berbeda tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung. Perubahan jumlah laporan bisa dipengaruhi oleh pembaruan data dan pengajuan klaim yang masuk ke dalam sistem.Data tersebut juga tidak mencakup pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah 63.789 orang merujuk pada pekerja yang tercatat melaporkan PHK melalui sistem JKP selama periode Januari–September 2026.

11 Oct 2026

Utama

Hunian Mewah di Lapas Cibinong Berujung Petaka, Kalapas Wisnu Hani Putranto Resmi Dipecat dari ASN

Jakarta, Bungkasnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi itu dijatuhkan menyusul temuan fasilitas mewah di dalam lingkungan lapas.Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikannya di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026)."Iya, diberhentikan jadi ASN," kata Rudi.17 Pegawai Dijatuhi SanksiWisnu bukan satu-satunya yang kena sanksi. Total ada 17 pegawai yang dijatuhi hukuman dengan rincian:1 orang diberhentikan5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedangRudi menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar satu pejabat. "Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujarnya.Para pegawai tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal itu memuat sedikitnya 14 larangan bagi PNS, antara lain penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, pungutan di luar ketentuan, dan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6, 9, atau 12 bulan. Hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Dibongkar Setelah Didesak DPRKasus ini mencuat setelah Ombudsman RI memeriksa lapas tersebut secara mendadak pada Kamis (24/9/2026). Pada Rabu (30/9), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong setelah didesak Komisi XIII DPR RI yang berkunjung ke lokasi.Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran fasilitas tak berizin itu dilakukan agar tidak disalahgunakan lagi. Ia khawatir fasilitas itu dibiarkan begitu saja setelah rombongan DPR pergi.Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, meminta seluruh isi hunian dicatat dan diinventarisasi sebelum dibongkar. Menurutnya, hal itu penting karena kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

05 Oct 2026

Terkini

Dua Petugas Rutan Depok Diduga Fasilitasi Pesta Narkoba

Depok, Bungkasnews.com – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok Ario Galih Maduseno mengungkap adanya dugaan keterlibatan petugas dalam aktivitas dugem dan pesta narkoba yang melibatkan warga binaan di dalam rutan.Hal tersebut terungkap setelah pihak Rutan Depok melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga binaan yang berada di kamar yang diduga menjadi lokasi aktivitas tersebut.Ario mengatakan, terdapat sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. Dari jumlah itu, pihaknya masih mendalami keterlibatan sekitar tiga hingga empat orang.“Kalau kami melakukan pemeriksaan di kamar itu ada kurang lebih 22 warga binaan dan yang kami dalami lagi ada sekitar 3 sampai 4 orang,” kata Ario, Minggu (4/10/2026) malam.Dari pemeriksaan sementara, pihak Rutan Depok menemukan adanya dugaan keterlibatan petugas dalam aktivitas tersebut.“Kalau diduga, ya. Ini sedang dalam proses penanganan,” ujar Ario.Ario kemudian mengungkap bahwa untuk sementara terdapat dua petugas Rutan Kelas I Depok yang diduga memfasilitasi aktivitas para warga binaan tersebut.“Untuk sementara ini dua orang,” tuturnya.Selain memeriksa warga binaan dan petugas yang diduga terlibat, pihak Rutan Depok juga mendalami sejumlah barang serta fasilitas yang ditemukan di lokasi.Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah video yang dinarasikan sebagai aktivitas dugem dan pesta narkoba di dalam Rutan Kelas I Depok beredar di media sosial. Pihak Rutan Depok kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan informasi yang beredar.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Susenon sebelumnya juga menegaskan bahwa pihak yang terbukti terkait akan ditindak berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan dilakukan.Hingga saat ini, dugaan keterlibatan dua petugas tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman.

05 Oct 2026

Terkini

19 Kapolda Dimutasi Kapolri Suyudi, Metro Jaya hingga DIY Berganti

Jakarta, Bungkasnews.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Sebanyak 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami pergantian.Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Secara keseluruhan, telegram tersebut mencakup mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10).Berikut daftar 19 Kapolda yang mendapat penugasan baru:Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang HartantoKapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo NainggolanKapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol. SuhendriKapolda Riau: Irjen Pol. Arman AchdiatKapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol. Reza Arief DewantoKapolda Jawa Barat: Irjen Pol. HengkiKapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra KurniawanKapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol. Roy Hardi SiahaanKapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Dekananto Eko PurwonoKapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma RoyceKapolda Sumatera Barat: Irjen Pol. JawariKapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. M. Awal ChairuddinKapolda Jambi: Irjen Pol. WidodoKapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo DanangKapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol. Sonny IrawanKapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol. Rony SamtanaKapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol. Rizal IrawanKapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol. Totok SuharyantoKapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing serta melanjutkan program yang telah berjalan.Ia juga berharap para pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.Mutasi tersebut menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri.

03 Oct 2026