Hasil Pencarian untuk: "Jemaah Umrah"

Terkini

53 Jemaah Umrah Asal Makassar Batal Berangkat, Penerbangan ke Madinah Dibatalkan Imbas Situasi Keamanan

MAKASSAR, BUNGKASNEWS. com — Sebanyak 53 calon jemaah umrah asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami penundaan keberangkatan setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah, Arab Saudi, dibatalkan di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.Penundaan tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Para calon jemaah dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan layanan perjalanan dari PT Mudah Menuju Baitullah.General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menjelaskan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 dengan rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun, penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dengan rute Kuala Lumpur–Madinah dibatalkan sehingga 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.Dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, sebanyak 30 penumpang reguler diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kondisi tersebut berdampak pada perjalanan udara dan jadwal penerbangan menuju sejumlah wilayah di kawasan tersebut.Penerbangan Lanjutan Menjadi KendalaPihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah yang dapat menjadi alternatif bagi para jemaah.Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi penerbangan serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan juga telah menerima laporan mengenai jemaah yang terdampak dan melakukan pendataan di lokasi.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengimbau pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk menenangkan jemaah serta terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi.Penyelenggara Diminta Memberikan Kepastian kepada JemaahPenundaan keberangkatan membuat kepastian jadwal perjalanan menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan jadwal dan langkah penanganan selama masa penundaan.Calon jemaah dan keluarga juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi resmi.Selain jadwal keberangkatan, informasi mengenai akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah selama menunggu juga perlu diperjelas apabila penundaan berlangsung lebih lama.Keselamatan Jemaah Menjadi PrioritasSituasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjalanan internasional, termasuk ibadah umrah.Koordinasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi yang akurat serta pendampingan yang memadai.Calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal terbaru dari pihak penyelenggara dan maskapai.Hingga informasi tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), keberangkatan 53 calon jemaah umrah asal Makassar masih mengalami penundaan akibat pembatalan penerbangan lanjutan menuju Madinah. Kepastian jadwal keberangkatan berikutnya perlu dikonfirmasi melalui pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing.:Sumber: detikNews dan keterangan manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.Ed/Yazid

Daerah

Aktivis Mahasiswa Mandailing Natal di Jakarta Desak Kapolres Madina Penanganan Tegas Kasus Travel Umrah

JAKARTA, BungkasNews — Aktivis mahasiswa asal Mandailing Natal (Madina) yang berada di Jakarta, Muhammad Nehru Lubis (Bung Lubis), mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan penipuan dan penelantaran calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal.Desakan tersebut disampaikan setelah puluhan calon jemaah umrah asal Madina diduga mengalami kegagalan keberangkatan ke Tanah Suci setelah menggunakan jasa Travel Sultan Andalus Haramain (SAH).Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, di antaranya Tribun Medan, RRI, dan GoSumut, sekitar 30 calon jemaah asal Madina sebelumnya berangkat menuju Medan pada Minggu (16/8/2026), dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci sesuai jadwal. Namun, rencana keberangkatan pada Selasa (18/8/2026) tidak terlaksana.Para calon jemaah kemudian dilaporkan sempat mengalami ketidakpastian terkait keberangkatan dan harus menunggu kejelasan dari pihak penyelenggara. Persoalan tersebut selanjutnya berlanjut ke proses pengaduan dan pelaporan kepada kepolisian.Bung Lubis menilai persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan bisnis antara calon jemaah dan penyelenggara perjalanan. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kepastian, perlindungan, dan pelayanan yang layak dalam menjalankan ibadah.“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Jika dalam proses hukum nantinya ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bung Lubis.Minta Hak Jemaah DiprioritaskanBung Lubis juga meminta agar hak-hak para calon jemaah menjadi prioritas dalam penanganan persoalan tersebut. Kejelasan mengenai dana yang telah disetorkan, status keberangkatan, serta mekanisme pengembalian dana apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan harus segera diberikan kepada para jemaah dan keluarga.Selain itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah guna mencegah terulangnya kasus serupa.Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Mandailing Natal sebelumnya telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah jemaah dalam menyampaikan pengaduan dan laporan ke Polres Mandailing Natal pada Jumat (21/8/2026).Kemenhaj Madina juga telah melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah travel sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pemeriksaan tersebut mencakup administrasi, legalitas dan perizinan, data jemaah, rencana keberangkatan, hingga pelayanan kepada jemaah.Bahkan, Kemenhaj Madina menyatakan masih terdapat 14 travel lainnya yang akan dimonitor secara bertahap.Desak Kapolres Madina BertindakAktivis mahasiswa Mandailing Natal di Jakarta secara khusus mendesak Kapolres Mandailing Natal memastikan laporan para calon jemaah ditangani secara serius dan profesional.Bung Lubis meminta proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, aparat diminta mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.“Kami tidak ingin masyarakat Madina yang memiliki niat beribadah justru menjadi korban. Penegakan hukum harus memberikan kepastian kepada para jemaah. Jangan sampai laporan ini berhenti tanpa kejelasan. Kami meminta Kapolres Madina menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan ini,” tegas Bung Lubis.Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara, termasuk memberikan informasi mengenai perkembangan proses hukum kepada para jemaah dan keluarga.Menurut Bung Lubis, kasus tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar masyarakat semakin berhati-hati dalam memilih travel umrah. Calon jemaah perlu memastikan legalitas dan izin penyelenggara, rekam jejak travel, kontrak perjalanan, fasilitas yang dijanjikan, serta mekanisme pembayaran sebelum menyerahkan dana."Kami mengapresiasi langkah awal Polres Madina yang telah menerima laporan para jemaah. Namun, proses tersebut jangan berhenti pada pemeriksaan awal. Kami meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegas Bung Lubis.