Hasil Pencarian untuk: "MPR RI"

Nasional

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), resmi mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri tersebut telah diterima melalui rapat pimpinan MPR yang digelar pada Selasa (10/11/2026).Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan adanya keputusan tersebut. Menurutnya, pengunduran diri Hidayat Nur Wahid telah diterima dalam rapat pimpinan lembaga tersebut.Dengan diterimanya pengunduran diri itu, Hidayat Nur Wahid tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS.Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam jajaran pimpinan MPR RI. Hidayat Nur Wahid sebelumnya dikenal sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yang mewakili Fraksi PKS.Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, belum dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri maupun siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR.Perkembangan selanjutnya terkait proses pergantian pimpinan MPR masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dan perubahan susunan pimpinan MPR RI.

10 Nov 2026

Nasional

Riuh Tepuk Tangan di Sidang Paripurna DPR, 414 Anggota Tercatat Hadir pada 10 November

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Suasana Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung meriah. Riuh tepuk tangan para anggota dewan terdengar saat Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).Dalam rapat tersebut, sebanyak 403 anggota DPR tercatat hadir secara fisik. Sementara itu, 11 anggota lainnya menyampaikan izin tidak hadir. Dengan demikian, total terdapat 414 anggota dewan yang tercatat dalam daftar kehadiran.Puan Maharani menyampaikan jumlah tersebut saat membuka rapat paripurna berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI."Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota," kata Puan.Pengumuman Kehadiran Disambut Tepuk TanganMomen pengumuman jumlah kehadiran tersebut menarik perhatian. Tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang sidang ketika Puan menyampaikan bahwa 403 anggota DPR hadir secara langsung.Puan sempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan pembacaan data kehadiran anggota yang mengajukan izin."Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota," ujarnya.Untuk kedua kalinya, para anggota dewan kembali memberikan tepuk tangan setelah jumlah keseluruhan kehadiran diumumkan.Puan Nyatakan Sidang Penuhi KuorumSetelah membacakan jumlah kehadiran, Puan menyatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilanjutkan sesuai agenda persidangan."Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027," ujar Puan.Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kembali Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.Tingginya jumlah anggota yang tercatat hadir menjadi perhatian dalam pembukaan masa sidang kali ini, terlebih suasana ruang paripurna sempat diwarnai tepuk tangan berulang kali saat Ketua DPR mengumumkan daftar kehadiran.

10 Nov 2026

Nasional

Polisi Ungkap Konsolidasi Kelompok Anarko Jelang Aksi DPR

JAKARTA, BungkasNews — Polda Metro Jaya mengungkap adanya sejumlah kelompok yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko dan disebut berencana menunggangi aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026).Dilansir dari detikNews, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika sejumlah kelompok masyarakat serta kelompok mahasiswa yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok anarko.Menurut Iman, hasil pemantauan tersebut menemukan adanya proses konsolidasi yang kemudian berkembang pada dugaan rencana untuk menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi,” ujar Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut dilakukan secara bertahap. Tahapannya meliputi penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi, hingga persiapan sarana yang diduga akan digunakan dalam aksi penunggangan demonstrasi.Isu RUU Perampasan AsetDalam proses konsolidasi, kelompok tersebut disebut membangun kesamaan isu yang akan disampaikan kepada publik.Salah satu isu utama yang berkembang dalam konsolidasi tersebut adalah RUU Perampasan Aset.Menurut Iman, sejumlah unsur melakukan konsolidasi internal sekaligus membangun kesamaan mengenai isu yang akan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat.Pada tahap berikutnya, kelompok tersebut disebut melakukan penguatan narasi dan penggalangan dana. Narasi mengenai isu yang dibawa kemudian disebarkan kepada publik melalui berbagai materi, termasuk flyer yang oleh kepolisian disebut bersifat provokatif.Kelompok tersebut juga disebut mengundang elemen lain untuk memperkuat penyebaran isu, melakukan aksi, serta mengorganisasi pergerakan.Dalam hal penggalangan donasi, kepolisian menyebut terdapat dugaan indikasi penerimaan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung.Polisi Sebut Ada Rencana Menunggangi AksiMenurut keterangan Iman, konsolidasi tersebut kemudian memasuki tahap pelaksanaan pada hari aksi.Ia menyebut kelompok yang diduga terafiliasi tersebut telah menyepakati rencana untuk menunggangi massa aksi yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Selanjutnya tahapan hari H atau aksi utamanya, mereka akan melakukan aksi penunggangan di dalam kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini di kawasan DPR/MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur,” kata Iman.Kepolisian menyampaikan informasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok yang dilakukan menjelang aksi.Meski demikian, istilah kelompok anarko dan dugaan rencana penunggangan aksi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Status hukum pihak-pihak yang disebut masih harus mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Polda Metro Jaya sebelumnya juga menyoroti pentingnya menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.Sumber: detikNews

27 Aug 2026