Hasil Pencarian untuk: "Massa"

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Daerah

Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Gelar Aksi, Soroti Kejanggalan SK Sekda Tangsel, Pemkot Tak Berikan Respons

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com — Selasa, 2 November 2026 Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan kejanggalan prosedur dalam proses pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan melalui SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026.Sorotan utama massa tertuju pada tahapan evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda yang menjadi dasar pengukuhan. Dalam persidangan di PTUN Serang, saksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerangkan bahwa tim evaluasi paling cepat mulai bekerja pada 18 April 2026, sementara masa jabatan lima tahun Sekda berakhir pada 19 April 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Lampiran II angka 5 huruf c PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur evaluasi tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka seluruh dokumen dan dasar hukum pengukuhan Sekda, menjelaskan kronologi pembentukan serta pelaksanaan evaluasi, mengungkap komposisi dan hasil kerja tim evaluasi, serta memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tahapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan.Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menemui massa untuk menerima aspirasi maupun memberikan penjelasan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum menyampaikan respons resmi terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menilai keterbukaan merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika suatu keputusan publik sedang dipersoalkan melalui proses hukum. Aliansi menegaskan bahwa substansi persoalan ini bukan semata-mata mengenai sosok yang menduduki jabatan Sekda, melainkan mengenai keabsahan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pejabat yang menggunakan kewenangannya.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini melalui pengawasan publik dan jalur hukum yang berlaku.

02 Nov 2026

Utama

PW HIMMAH DKI Jakarta: Salut dan Bangga, Sikap Humanis Kapolda Metro Jaya Kawal Pendemo Hingga Aksi Selesai.

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi salut dan bangga atas upaya Kapolda Metro Jaya Bapak Komjen. Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si dalam menjaga keamanan dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa 29 Oktober 2026.Sahala Pohan ketua PW HIMMAH DKI Jakarta menilai bahwa pengawalan terhadap massa aksi merupakan bagian sangat penting dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menghormati hak pendemo untuk menyampaikan pendapat di muka umum.Sikap Kapolda Metro Jaya yang hadir dalam mengawal jalannya demonstrasi terlihat dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif, baik bagi para peserta aksi maupun masyarakat luas yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.Sampai malam saat rintik rintik hujan masih ada Kapolda Metro Jaya masih tetap membersamai peserta aksi unjuk rasa untuk membersihkan sampah di Bundaran HI.“Kami salut dan bangga ketika aparat kepolisian hadir mengawal massa aksi sampai selesai khususnya kepada bapak Dadang Hartanto sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polda Metro Jaya. Ini merupakan bentuk perhatian terhadap keselamatan peserta aksi sekaligus upaya dalam menjaga situasi tetap kondusif. Hak pendemo untuk menyampaikan aspirasi harus dihormati, dan keamanan seluruh pihak harus menjadi prioritas utama,” Ucap Sahala PohanPenutup, PW HIMMAH DKI Jakarta berharap agar pendekatan humanis dalam pengamanan demonstrasi terus dipertahankan. Kepolisian diharapkan tidak hanya hadir untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat.

29 Oct 2026

Terkini

Stop Framing Sekolah! Dugaan Perundungan Siswi SMPN Tangsel Harus Dilihat Berdasarkan Fakta, Kejadian Diluar Sekolah

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Dedi Siregar, mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar tidak terburu-buru menyudutkan pihak sekolah terkait kabar dugaan perundungan yang melibatkan belasan siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang disebut berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.Menanggapi persoalan tersebut, Organisaai Pemerhati Pendidikan Dedi Siregar menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah dengan kejadian di luar sekolah, termasuk memperhatikan waktu kejadian serta langkah penanganan yang telah dilakukan pihak sekolah.“Stop framing sekolah. Jangan terburu-buru membangun opini yang seolah-olah seluruh tanggung jawab berada di pundak sekolah, sementara informasi yang beredar menyebutkan kejadian tersebut berlangsung di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar.Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan potongan informasi di media sosial,” tegas Dedi Siregar.Dedi juga menyoroti keterangan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat. Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan oleh institusi pendidikan.Ia menilai, penanganan oleh pihak sekolah sudah tepat dengan mengedepankan pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, serta koordinasi dengan orang tua. Apabila sekolah telah mengambil langkah pembinaan, upaya tersebut perlu dinilai secara objektif, tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.“Kalau pihak sekolah sudah melakukan pembinaan khusus, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Jangan sampai sekolah langsung dihakimi di ruang publik tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan tindakan apa yang telah dilakukan,” ujar Dedi. Dedi Siregar menegaskan bahwa sikap tidak menyudutkan sekolah bukan berarti mengabaikan dugaan perundungan yang dialami para siswi. Pihak sekolah juga sudah melakukan Perlindungan terhadap korban, dan tentu kedepan pihak sekolah tentu melakuakn pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang harus tetap menjadi prioritas.Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi anak-anak yang terlibat. Langkah tersebut penting untuk mencegah perundungan lanjutan, stigma sosial, dan dampak buruk terhadap masa depan para peserta didik.“Jangan sampai niat mengkritik justru berubah menjadi penghakiman massal. Kita harus melindungi korban, memberi ruang bagi proses klarifikasi, dan memastikan anak-anak yang terlibat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendidikan harus mengedepankan pembinaan dan tanggung jawab, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan,” tegasnya.“Pesan kami jelas: hentikan framing yang terburu-buru menyalahkan sekolah. Periksa faktanya, dengarkan keterangan semua pihak, lindungi para siswi, dan hormati proses penanganan yang sedang berjalan.Jika pembinaan khusus sudah dilakukan, hal itu perlu diperhitungkan secara objektif. Tujuan akhirnya bukan membela pihak tertentu secara membabi buta, melainkan memastikan keadilan, keselamatan anak, dan perbaikan pendidikan,” tutup DediSalam Hormat,Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Ketua Dedi SSiregar

24 Oct 2026

Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026

Utama

Edukasi Generasi Muda: SMK Budi Luhur Gelar Seminar Bahaya Seks Bebas dan Pergaulan Bebas Bersama dr. Boyke Dian Nugraha

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan masa depan generasi muda, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan seminar edukatif bertajuk bahaya seks bebas dan pergaulan bebas pada Selasa, 20 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan pakar seksologi dan kesehatan reproduksi terkemuka, dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS, sebagai narasumber utama. Seminar ini diselenggarakan sebagai langkah preventif dalam membekali para pelajar dengan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi, risiko penyakit menular seksual, dampak psikososial, serta konsekuensi hukum dan moral dari pergaulan bebas. Melalui seminar ini, para peserta diajak untuk lebih bijak dalam bergaul, menghargai tubuh sendiri, dan fokus pada pengembangan potensi diri.Kegiatan ini resmi dibuka dan disambut langsung oleh Direktur Akademik Sekolah Budi Luhur, Anastasia Eliarti, S.Psi., M.M. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pembekalan wawasan yang komprehensif bagi generasi muda agar memiliki kesadaran penuh dalam menjaga pergaulan, menghargai diri sendiri, serta membentengi moralitas di era keterbukaan informasi.Turut hadir dalam acara tersebut, H. Dwi Hendri Prajitno, S.Pd., M.Pd. selaku Pengawas SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif pihak sekolah dan menegaskan bahwa sejauh ini, SMK Budi Luhur merupakan satu-satunya SMK yang berhasil menghadirkan narasumber setara dr. Boyke untuk mengedukasi para siswanya secara langsung. Hal ini dinilai sebagai langkah nyata dan progresif dalam pembentukan karakter serta perlindungan generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Dalam paparannya, dr. Boyke menyampaikan materi secara interaktif, lugas, dan komunikatif, memberikan wawasan seputar: Fakta dan mitos seputar kesehatan reproduksi remaja. Dampak fisik, psikologis, dan masa depan akibat seks bebas serta kehamilan di usia dini.Pencegahan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS.Strategi membentengi diri dari pergaulan bebas di masa kini.Rangkaian acara ditutup secara khidmat dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada dr. Boyke Dian Nugraha oleh Bapak Hermesa selaku Kepala Yayasan Pakarti Luhur sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ilmu dan edukasi yang diberikan.

22 Oct 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Nasional

Polisi Ungkap Konsolidasi Kelompok Anarko Jelang Aksi DPR

JAKARTA, BungkasNews — Polda Metro Jaya mengungkap adanya sejumlah kelompok yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko dan disebut berencana menunggangi aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026).Dilansir dari detikNews, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika sejumlah kelompok masyarakat serta kelompok mahasiswa yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok anarko.Menurut Iman, hasil pemantauan tersebut menemukan adanya proses konsolidasi yang kemudian berkembang pada dugaan rencana untuk menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi,” ujar Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut dilakukan secara bertahap. Tahapannya meliputi penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi, hingga persiapan sarana yang diduga akan digunakan dalam aksi penunggangan demonstrasi.Isu RUU Perampasan AsetDalam proses konsolidasi, kelompok tersebut disebut membangun kesamaan isu yang akan disampaikan kepada publik.Salah satu isu utama yang berkembang dalam konsolidasi tersebut adalah RUU Perampasan Aset.Menurut Iman, sejumlah unsur melakukan konsolidasi internal sekaligus membangun kesamaan mengenai isu yang akan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat.Pada tahap berikutnya, kelompok tersebut disebut melakukan penguatan narasi dan penggalangan dana. Narasi mengenai isu yang dibawa kemudian disebarkan kepada publik melalui berbagai materi, termasuk flyer yang oleh kepolisian disebut bersifat provokatif.Kelompok tersebut juga disebut mengundang elemen lain untuk memperkuat penyebaran isu, melakukan aksi, serta mengorganisasi pergerakan.Dalam hal penggalangan donasi, kepolisian menyebut terdapat dugaan indikasi penerimaan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung.Polisi Sebut Ada Rencana Menunggangi AksiMenurut keterangan Iman, konsolidasi tersebut kemudian memasuki tahap pelaksanaan pada hari aksi.Ia menyebut kelompok yang diduga terafiliasi tersebut telah menyepakati rencana untuk menunggangi massa aksi yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Selanjutnya tahapan hari H atau aksi utamanya, mereka akan melakukan aksi penunggangan di dalam kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini di kawasan DPR/MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur,” kata Iman.Kepolisian menyampaikan informasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok yang dilakukan menjelang aksi.Meski demikian, istilah kelompok anarko dan dugaan rencana penunggangan aksi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Status hukum pihak-pihak yang disebut masih harus mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Polda Metro Jaya sebelumnya juga menyoroti pentingnya menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.Sumber: detikNews

27 Aug 2026

Terkini

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR, Pembahasan Tetap Berlanjut di Tengah Demo 27 Agustus

Jakarta, BungkasNews — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana resmi masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (27/8/2026). Dilansir dari Warta Ekonomi, rapat ini berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. Poin ini menjadi sorotan karena tuntutan percepatan pengesahan RUU tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang dibawa massa aksi di depan Gedung DPR.Meski demo berlangsung, DPR memastikan tidak ada penghentian aktivitas persidangan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agenda parlemen tetap berjalan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa suasana kerja DPR menjelang aksi tidak jauh berbeda dari hari-hari sidang pada umumnya, dan menyebut situasi di lingkungan DPR masih normal.Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Baleg tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tidak terpengaruh oleh rencana demonstrasi.Agenda Lengkap Rapat ParipurnaSelain laporan soal RUU Perampasan Aset, Rapat Paripurna hari ini memuat sejumlah agenda lain, di antaranya:Pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.Laporan Baleg soal Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan.Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi IV DPR RI.Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 sebagai penutup rangkaian sidang.Demo dan Sidang Berjalan BeriringanDi luar ruang sidang, massa AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat telah bersiap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, salah satunya menuntut agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dirampungkan. Dengan demikian, agenda legislasi DPR dan aksi masyarakat berlangsung pada hari yang sama di kawasan Senayan — massa menyuarakan aspirasi di luar gedung, sementara di dalam, DPR tetap menjalankan agenda sidang sesuai rencana.Doli kembali menegaskan bahwa kerja-kerja Baleg tidak akan terganggu oleh demonstrasi. Pembahasan RUU akan terus bergilir seperti biasa, dari RUU Penyiaran ke RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan sebaliknya, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.Ftg/ubay

27 Aug 2026

Utama

Publikasi Berita Kegiatanmu di BungkasNews.com

​Punya acara seru, program pengabdian, atau pencapaian keren tetapi hanya menumpuk di galeri HP? Saatnya publikasikan kegiatan, prestasi, dan aktivitasmu di BungkasNews.com agar menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan dampak positif yang nyata.​BungkasNews.com membuka kesempatan publikasi berita yang sangat cocok untuk berbagai kegiatan, mulai dari program KKN & Magang, kegiatan sekolah/kampus, acara organisasi & komunitas, seminar/workshop, hingga promosi UMKM, bisnis, serta pengabdian masyarakat.​Di BungkasNews.com, kamu tidak perlu khawatir tulisanmu akan mengendap atau diabaikan. Tim redaksi kami siap mengawal materi kegiatan, prestasi, maupun acara komunitasmu dari awal sampai terpublikasi secara resmi.​Baik naskah yang sudah rapi maupun yang masih berupa poin-poin kegiatan, kami bantu sunting dan kemas agar tampil profesional, menarik, dan layak dibaca publik.Keuntungan Publikasi di BungkasNews.com​Artikel berita disusun secara profesional dan terbit di portal media tepercaya.​Mendapatkan link berita resmi yang siap dibagikan ke berbagai media sosial.​Menjadikan dokumentasi kegiatan lebih berkesan serta meningkatkan citra & kepercayaan publik.Garansi 100% Pasti Terbit: Naskah dan materi kegiatanmu dijamin tayang tanpa risiko ditolak atau diabaikan.​Bimbingan & Penyuntingan Redaksi: Naskah yang masih berupa draf kasar atau poin-poin kegiatan akan dibantu rapikan oleh tim redaksi agar tetap profesional dan layak baca.​Proses Cepat & Tanpa Ribet: Cukup kirim materi via WhatsApp, naskah langsung diproses dan tayang dalam waktu singkat.​Bukti Publikasi Resmi: Mendapatkan link berita aktif yang dapat dilampirkan untuk laporan KKN, LPJ organisasi, portofolio, hingga laporan sponsor.​Meningkatkan Branding & Kepercayaan: Nama instansi, kampus, komunitas, atau bisnismu akan tampil di media massa tepercaya sehingga lebih kredibel di mata publik​Pilihan Paket PublikasiPaket Khusus Kelompok (KKN / Organisasi)​3 Berita: Rp100.000​5 Berita: Rp150.000​10 Berita: Rp250.000 (Bisa custom paket sesuai kebutuhan)​Simpan atau Hubungi Nomor WhatsApp Resmi:Buka aplikasi WhatsApp di HP-mu, lalu kirim pesan ke nomor layanan BungkasNews.com di 0857-6043-5570.​Siapkan Materi yang Ingin Dikirim: Agar proses pembuatan berita bisa lebih cepat dan langsung terbit, siapkan kelengkapan berikut:​Foto Dokumentasi: Kirimkan beberapa foto kegiatan terbaik (pastikan tidak buram dan model landscape).​Judul Kegiatan: Tuliskan judul atau tema acara yang ingin diangkat.​Naskah : Kamu bisa mengirimkan cerita, laporan kegiatan, atau sekadar poin-poin penting (kapan acara diadakan, siapa saja yang hadir, tujuannya apa, dll). Tenang saja, tim redaksi akan membantu merapikannya hingga menarik untuk dibaca dalam bentuk file Dokument Word bukan Pdf.​Pilihan Paket: Sebutkan paket publikasi yang kamu pilih (misal: Paket Basic, Pro, Premium, atau Paket Kelompok KKN).Konfirmasi Pembayaran & Tunggu Proses:Setelah materi dikirimkan, tim BungkasNews.com akan menginformasikan rincian lebih lanjut, termasuk proses penyuntingan, konfirmasi biaya sesuai paket, hingga mengirimkan link berita setelah resmi tayang. Jangan biarkan momen berharga kegiatanmu hanya mengendap di galeri. Kirimkan materimu sekarang dan pastikan caramu mengabarkan kebaikan dijangkau oleh khalayak yang lebih luas.

26 Aug 2026

Internasional

Gaza Kehabisan Lahan Pemakaman, Keluarga Mulai Kesulitan Memakamkan Jenazah

GAZA, BungkasNews — Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza tidak hanya menyisakan persoalan tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya kini juga menghadapi persoalan lain: semakin terbatasnya lahan untuk memakamkan jenazah.Dilansir dari Al Jazeera, sejumlah keluarga Palestina mulai memindahkan jenazah kerabat mereka dari lokasi pemakaman sementara ke kompleks pemakaman. Namun, keterbatasan lahan membuat proses tersebut semakin sulit.Salah satu kisah datang dari Omar al-Sawhi, 20 tahun, yang berupaya memakamkan ayahnya, Mohammad, 40 tahun. Ketika mendatangi Pemakaman Zeitoun di Gaza City, Omar mendapati makam-makam telah sangat padat.Kondisi pemakaman juga membuat sejumlah makam hanya ditandai dengan batu dan selembar kertas yang mencantumkan nama orang yang meninggal. Keterbatasan ruang dan material membuat makam tidak selalu dapat dibangun secara layak.Karena tidak menemukan ruang untuk makam baru dan biaya pemakaman cukup berat bagi keluarganya, jenazah Mohammad akhirnya dimakamkan di makam kakeknya.Ribuan Jenazah Dimakamkan di Lokasi SementaraSelama perang berlangsung, terganggunya layanan publik dan bahaya serangan membuat banyak jenazah tidak dapat segera dimakamkan di pemakaman resmi. Sebagian jenazah dilaporkan dimakamkan di halaman rumah, tenda, area pengungsian, sekolah hingga rumah sakit.Al Jazeera melaporkan bahwa setelah adanya penurunan relatif kekerasan menyusul gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025, sejumlah keluarga mulai mencari dan memindahkan kembali jenazah anggota keluarga mereka yang sebelumnya dimakamkan sementara.Otoritas Gaza menyebut sedikitnya 529 jenazah Palestina ditemukan dari tujuh kuburan massal di area rumah sakit. Laporan tersebut juga menyebut sedikitnya 1.200 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diumumkan.Lebih dari 40 Pemakaman RusakPersoalan lahan pemakaman semakin berat karena sejumlah lokasi pemakaman mengalami kerusakan selama perang.Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza yang dikutip Al Jazeera, lebih dari 40 pemakaman telah hancur sejak perang dimulai.Sementara itu, sejumlah kawasan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai lokasi pemakaman kini digunakan sebagai tempat berlindung warga yang kehilangan tempat tinggal.Keterbatasan material seperti batu nisan juga membuat biaya pemakaman meningkat. Otoritas Gaza menyebut biaya pemakaman saat ini berkisar 700 hingga 1.000 shekel, atau sekitar Rp3,7 juta hingga Rp5,3 juta dengan nilai tukar yang digunakan dalam laporan tersebut.Sebagai solusi sementara, material bangunan yang tersisa dari gedung-gedung yang hancur, lumpur, hingga lembaran logam digunakan sebagai penanda makam.Pemakaman Khan Younis Kini Menampung Ribuan MakamGambaran kepadatan juga terlihat di Pemakaman Khan Younis. Tafesh Abu Hatab, seorang penggali makam yang telah bekerja selama lebih dari 19 tahun, mengatakan kondisi perang menjadi masa paling berat sepanjang kariernya.Pemakaman tersebut sebelumnya memiliki sekitar 60 makam pada awal perang. Kini jumlahnya mencapai sekitar 6.000 makam.Pada periode tertentu, Abu Hatab bahkan harus menyiapkan sekitar 35 makam dalam sehari.Pemerintah setempat kini mencari lokasi baru untuk pemakaman. Pemindahan jenazah dari tempat pemakaman sementara juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Wakaf, pemerintah daerah, serta lembaga terkait.Krisis tersebut menunjukkan bahwa dampak perang di Gaza tidak hanya menyangkut mereka yang masih hidup dan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh persoalan paling mendasar dalam penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal.

23 Aug 2026