Hasil Pencarian untuk: "Pajak"

Internasional

Vietnam Pangkas Tarif Listrik 2 Persen, Pajak Khusus Bensin Dihapus Mulai Hari Ini

HANOI, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah Vietnam mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha dengan menurunkan tarif rata-rata listrik sebesar 2 persen serta menetapkan tarif pajak konsumsi khusus bensin menjadi nol persen mulai 1 November 2026.Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi biaya yang ditanggung rumah tangga maupun pelaku usaha di tengah tantangan perekonomian.Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA), Sabtu (31/10/2026), pemerintah Vietnam mengumumkan bahwa tarif rata-rata listrik ritel akan turun menjadi 2.159,9 dong Vietnam atau sekitar US$0,085 per kilowatt-jam (kWh), belum termasuk pajak pertambahan nilai (VAT).Penurunan tersebut berlaku mulai 1 November 2026.Tarif Pajak Khusus Bensin Menjadi Nol PersenSelain menurunkan tarif listrik, pemerintah Vietnam juga menghapus sementara pajak konsumsi khusus untuk bensin.Tarif pajak yang sebelumnya berada pada kisaran 7 hingga 10 persen diturunkan menjadi nol persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 November 2026 hingga akhir Maret 2027.Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan biaya energi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan.Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mendukung kesejahteraan sosial, serta mempertahankan aktivitas bisnis.Vietnam Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 10 PersenKebijakan penurunan tarif listrik dan penghapusan pajak khusus bensin juga berlangsung ketika Vietnam tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.Negara tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen sepanjang 2026.Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026 perlu mencapai lebih dari 12,5 persen.Dengan demikian, pengurangan beban biaya energi menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus mendukung daya beli masyarakat.Kebijakan ini memperlihatkan upaya Vietnam menggunakan instrumen fiskal dan penyesuaian tarif energi untuk mendukung stabilitas ekonomi serta kegiatan usaha.

01 Nov 2026

Internasional

Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan Diplomatik

Bungkasnews.com - Israel dan Maroko resmi menyepakati peningkatan status hubungan diplomatik kedua negara, termasuk mengubah status kantor perwakilan masing-masing menjadi kedutaan besar penuh serta menunjuk duta besar untuk kedua negara.Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, yang difasilitasi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, di New York Rabu, 16 September 2026.Baca juga: Mahasiswa Aek Mata di Jakarta Apresiasi Komitmen Brimob Bangun Jembatan Utama penghubung desaSelain soal status diplomatik, kedua negara juga sepakat mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan, termasuk menargetkan penyelesaian dua perjanjian terkait perlindungan investasi dan penghindaran pajak berganda pada akhir tahun ini.Misi AS untuk PBB, dalam pernyataan bersama atas nama ketiga negara, menyebut bahwa terbentuknya hubungan diplomatik, damai, dan bersahabat secara penuh antara Maroko dan Israel merupakan kepentingan bersama kedua negara sekaligus akan memajukan tujuan perdamaian.Kedua pihak turut sepakat memperluas konektivitas udara, termasuk mengaktifkan kembali penerbangan langsung yang dioperasikan maskapai dari kedua negara, serta memastikan rencana kunjungan bilateral tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataPengumuman ini muncul sehari setelah peringatan enam tahun Abraham Accords, inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Sejauh ini, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan Kazakhstan telah bergabung dalam kesepakatan yang bertujuan menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan mayoritas Muslim dengan Israel tersebut.Sumber: Al Jazeera

17 Sep 2026

Daerah

Hujan Deras Picu Banjir di Medan Pancing, Pengendara Terjebak Kemacetan

Medan, Bungkasnews.com — Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Senin (7/9/2026) menyebabkan banjir di kawasan Medan Pancing, khususnya di sekitar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED). Banjir tersebut mengakibatkan kemacetan dan membuat sejumlah mahasiswa serta pengguna jalan terjebak dalam kepadatan lalu lintas sekitar pukul 15.30 WIB.Genangan air yang muncul di sejumlah ruas jalan membuat kendaraan harus melaju dengan kecepatan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan antrean kendaraan semakin panjang.Selain menimbulkan kemacetan, banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami mogok saat melintasi jalan yang tergenang. Kendaraan yang mogok membuat ruang jalan semakin terbatas sehingga memperparah kepadatan lalu lintas.Sejumlah mahasiswa yang berada di sekitar kawasan UINSU dan UNIMED turut terdampak. Mereka mengalami hambatan dalam perjalanan akibat kondisi jalan yang dipenuhi genangan dan kendaraan yang bergerak lambat.Hujan deras yang terjadi pada hari tersebut menjadi penyebab terjadinya genangan dan banjir di kawasan Medan Pancing. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat dan mobilitas mahasiswa di sekitar kawasan kampus.Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati ketika melintasi kawasan yang masih tergenang serta mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

08 Sep 2026

Daerah

Bupati Asahan Dorong DBH Tepat Waktu dan Sinkron

ASAHAN, BungkasNews — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mendorong agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia juga meminta penguatan sinkronisasi data pajak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kebocoran.Hal tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Selasa (1/9/2026), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.Dilansir dari AmiraRiau.com, rapat koordinasi tersebut dipimpin Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Forkopimda Sumut, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.Dalam rakor tersebut, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian utama. Agus Fatoni menekankan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia, menggali potensi pendapatan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat digitalisasi.Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal sekaligus dapat mempersempit celah terjadinya korupsi. Ia juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan produktivitas, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara tepat sasaran.Opsen PKB Jadi PerhatianGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan peningkatan PAD dan pelayanan publik menjadi agenda penting pemerintah daerah. Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber utama pendapatan.Bobby menyampaikan optimisme bahwa penerimaan daerah dapat meningkat melalui penerapan opsen PKB. Karena itu, ia meminta dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.“Yuk kita gerakkan semua potensi untuk mendongkrak PAD Sumatera Utara,” ujar Bobby dalam rakor tersebut.Bupati Asahan Minta Data Pajak DisinkronkanMenanggapi pembahasan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan rakor sebagai forum untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.Taufik secara khusus menyoroti pentingnya penyaluran DBH tepat waktu dan tepat sasaran. Menurutnya, kepastian penyaluran DBH diperlukan agar pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah tidak terganggu.Selain persoalan penyaluran dana, ia juga meminta dukungan untuk memperkuat sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.Menurut Taufik, kesamaan dan ketepatan data diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah.Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan penerimaan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan agar setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat,” ujar Taufik.Rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup setelah rangkaian sambutan dan tanggapan dari para pejabat yang hadir. Kegiatan berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar.Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dan DBH, sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan serta pelayanan publik di Sumatera Utara.Sumber: AmiraRiau.com

01 Sep 2026