Hasil Pencarian untuk: "Partai"

Nasional

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), resmi mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri tersebut telah diterima melalui rapat pimpinan MPR yang digelar pada Selasa (10/11/2026).Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan adanya keputusan tersebut. Menurutnya, pengunduran diri Hidayat Nur Wahid telah diterima dalam rapat pimpinan lembaga tersebut.Dengan diterimanya pengunduran diri itu, Hidayat Nur Wahid tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS.Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam jajaran pimpinan MPR RI. Hidayat Nur Wahid sebelumnya dikenal sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yang mewakili Fraksi PKS.Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, belum dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri maupun siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR.Perkembangan selanjutnya terkait proses pergantian pimpinan MPR masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dan perubahan susunan pimpinan MPR RI.

10 Nov 2026

Internasional

Presiden Paraguay Santiago Peña Mundur di Tengah Krisis Perbankan, Jutaan Nasabah Kehilangan Akses Tabungan

ASUNCIÓN, BUNGKASNEWS.com – Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026), di tengah krisis politik dan keuangan yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah krisis perbankan yang melibatkan Ueno Bank memicu kemarahan masyarakat. Jutaan nasabah dilaporkan kehilangan akses terhadap simpanan mereka setelah bank tersebut dinyatakan mengalami masalah insolvensi.Dalam pernyataan melalui sebuah video, Peña menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat Paraguay."Saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Republik," demikian pernyataan Peña sebagaimana diberitakan The Guardian.Peña mengaku sedang menghadapi salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama kepemimpinannya terdapat kebijakan atau tindakan yang mengecewakan rakyat.Krisis Ueno Bank Bekukan Simpanan Jutaan NasabahKrisis yang mengguncang pemerintahan Peña berpusat pada Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Paraguay.Bank tersebut sebelumnya dikenal sebagai bank digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi besar-besaran. Ueno Bank bahkan mengklaim memiliki sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay sebagai nasabah.Namun, situasi berubah setelah bank sentral Paraguay memerintahkan proses resolusi terhadap Ueno Bank akibat masalah insolvensi.Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar tiga juta nasabah yang simpanannya dibekukan. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan mengakses uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan.Situasi semakin memanas setelah sejumlah eksekutif bank ditangkap dan masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.Pemerintahan Peña Dituding Terlibat dalam Kontroversi BankPersoalan Ueno Bank tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik.Kontroversi muncul karena bank tersebut memperoleh dukungan ekspansi dan izin operasional sebagai bank digital pada masa pemerintahan Peña.Selain itu, Ueno Bank diketahui mengelola dana sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS yang berasal dari sejumlah lembaga negara dan entitas dana pensiun.Situasi tersebut memunculkan kritik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Peña sebelumnya memiliki keterkaitan kepemilikan saham dengan Ueno Holding, kelompok usaha yang mengelola bank tersebut.Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan kepemilikan sahamnya merupakan bentuk investasi dan mengaku telah melepas seluruh saham tersebut.Parlemen Mulai Proses PemakzulanTekanan politik terhadap Peña semakin meningkat setelah anggota parlemen oposisi, bahkan sejumlah anggota Partai Colorado yang menjadi partainya sendiri, mengajukan usulan pemakzulan.Mantan sekutu politiknya, Horacio Cartes, juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemakzulan tersebut.Tak lama setelah pengumuman pengunduran diri Peña, majelis rendah parlemen menyetujui usulan pemakzulan secara bulat. Proses selanjutnya dijadwalkan berlanjut ke Senat.Jika pemakzulan disahkan, Peña berpotensi kehilangan kursi senat dan kekebalan hukum parlementernya sehingga dapat menghadapi proses hukum di pengadilan biasa.Siapa Pengganti Santiago Peña?Pengunduran diri Peña masih membutuhkan penerimaan dari Kongres Paraguay. Apabila diterima, Wakil Presiden Pedro Alliana secara konstitusional akan mengambil alih jabatan presiden.Namun, situasi politik masih menjadi perhatian karena Alliana juga disebut menghadapi dugaan keterkaitan dengan skandal Ueno Bank, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut.Hingga perkembangan terakhir dalam laporan The Guardian, belum ada kepastian mengenai proses akhir pengunduran diri dan mekanisme pergantian kepemimpinan.Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik dan keuangan terbesar yang dihadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini menantikan penyelesaian persoalan dana nasabah serta kepastian pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan krisis perbankan tersebut.BUNGKASNEWS.com – Perkembangan berita internasional.

06 Nov 2026

Politik

Viktor Silaen Dampingi Ketua DPD Golkar Sumut di Musda XI Golkar Tanjungbalai, Serukan Soliditas dan Konsolidasi

TANJUNGBALAI, BUNGKASNEWS.com - Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Viktor Silaen, S.E., M.M., hadir langsung mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Partai Golkar Kota Tanjungbalai.Kehadiran Viktor Silaen dalam agenda penting tersebut menjadi bagian dari semangat memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga soliditas kader, serta memastikan Partai Golkar terus tumbuh sebagai kekuatan politik yang mampu menjawab aspirasi masyarakat.Viktor Silaen menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda XI DPD II Partai Golkar Kota Tanjungbalai. Ia berharap forum musyawarah tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat persatuan, menyatukan visi perjuangan, serta melahirkan kepemimpinan yang solid dan berorientasi pada kemajuan partai."Selamat dan sukses atas pelaksanaan Musda XI DPD II Partai Golkar Kota Tanjungbalai. Ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk semakin memperkuat solidaritas, merapatkan barisan, dan meningkatkan konsolidasi internal demi kemajuan partai ke depan," ujar Viktor Silaen.Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan program kerja, serta menentukan arah perjuangan Partai Golkar agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.Ia menegaskan, dinamika dan kompetisi dalam demokrasi internal merupakan hal yang wajar. Namun, seluruh kader harus tetap menempatkan persatuan dan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok."Perbedaan pandangan dan kompetisi dalam demokrasi internal adalah bagian dari dinamika organisasi. Namun, setelah Musda, seluruh kader harus kembali bersatu. Kita adalah satu keluarga besar Partai Golkar yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan, membesarkan partai, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.Viktor juga menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kader, termasuk generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda merupakan bagian penting dalam menyiapkan masa depan Partai Golkar agar semakin adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan politik yang terus berkembang.Ia berharap kepemimpinan yang terbentuk melalui Musda XI ini mampu memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan masyarakat."Partai Golkar harus terus membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi, berinovasi, dan mengambil bagian dalam perjuangan politik. Kepemimpinan yang solid adalah kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak, menyatukan potensi kader, serta bergerak bersama untuk mencapai tujuan organisasi," tambahnya.Lebih lanjut, Viktor mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Kota Tanjungbalai menjadikan Musda XI sebagai titik penguatan komitmen untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya diukur dari soliditas struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan kader dalam mendengar aspirasi rakyat, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, serta berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah.Karena itu, ia berharap seluruh kader dapat memperkuat sinergi, menjaga komunikasi, dan membangun kerja sama yang produktif demi mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai."Soliditas harus diwujudkan melalui kerja nyata. Mari kita perkuat sinergi, kawal aspirasi masyarakat, dan jadikan Partai Golkar sebagai bagian dari solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Tujuan kita bukan hanya membesarkan partai, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tuturnya.Viktor Silaen optimistis, dengan semangat kebersamaan, konsolidasi yang kuat, serta kepemimpinan yang inklusif, Partai Golkar Kota Tanjungbalai dapat semakin berkembang dan memperkuat kepercayaan masyarakat.Ia menegaskan bahwa semangat solidaritas harus menjadi landasan bagi seluruh kader untuk melangkah bersama, menjaga persatuan, dan melanjutkan pengabdian politik yang berpihak pada kepentingan rakyat."Saatnya merapatkan barisan, memperkuat konsolidasi, dan menjaga solidaritas. Kompetisi boleh terjadi dalam Musda, tetapi persatuan harus tetap menjadi kekuatan utama. Bersama-sama kita berkarya untuk Partai Golkar dan berkontribusi bagi Kota Tanjungbalai yang lebih maju dan sejahtera," tutup Viktor Silaen.

30 Oct 2026

Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026

Mahasiswa

Memperkuat Jiwa Kepemimpinan dan Nilai Gontor, Prodi HI UNIDA Gontor Gelar International Relations Leadership Course

Unida Gontor, Bungkasnews.com - Fakultas Humaniora melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HMP HI) Universitas Darussalam Gontor sukses menyelenggarakan kegiatan International Relations Leadership Course. Acara yang berlangsung pada Kamis malam, 17/9/2026, berlokasi di Hall Sirah Nabawiyah, Kampus Siman UNIDA Gontor.Mengusung tema “Building Visionary Leaders: Strengthening Leadership, Organizational Governance and Gontorian Values for Future International Relations Leaders”, agenda ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Semester 2 hingga Semester 8. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, Kifah Gibraltar Bey Fananie, B.A., M.K.P.Dalam pemaparannya, Kifah Gibraltar Bey Fananie menekankan pentingnya bagi calon sarjana Hubungan Internasional untuk tidak hanya menguasai teori politik dan hubungan luar negeri secara akademis, tetapi juga memiliki ketahanan mental serta etika kepemimpinan yang matang.Beliau menggarisbawahi bahwa dinamika sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional yang memerlukan kedewasaan sikap dan kematangan emosional.Dalam salah satu penyampaiannya, narasumber memberikan pesan mendalam terkait keterlibatan sosial dan politik:"Pada umumnya bersosialisasi dan pada khususnya berpolitik hanya di tenggorokan, jangan dimasukkan ke dalam hati."Pesan ini mengingatkan para mahasiswa agar mampu membedakan dinamika peran dalam berorganisasi atau berpolitik dengan hubungan personal, sehingga tidak mudah terbawa perasaan yang kontraproduktif.Lebih lanjut, pemateri mengajak para mahasiswa untuk memahami realitas dalam perjuangan berorganisasi dan kehidupan bermasyarakat. Menghadapi dinamika keputusan dan perubahan sikap orang lain memerlukan kedewasaan berpikir."Kita tidak pernah tahu alasan apa yang mereka pegang untuk kemudian beralih mengambil langkah-langkah tersebut. Karena di politik, bahkan di hidup kita ini, kita harus selalu menyiapkan dan menyisakan ruang untuk kecewa, tapi kita tidak boleh menyiapkan dan menyisakan ruang untuk menyerah," pungkas beliau di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir.Poin inti yang turut menjadi sorotan utama dalam kuliah kepemimpinan ini adalah penanaman nilai ke-Gontor-an. Narasumber menegaskan prinsip dasar lembaga tempat para mahasiswa berteduh dan belajar."Berdiri dan untuk semua golongan itu adalah Gontor sebagai lembaga pendidikan, karena pendidikan harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Namun, bukan berarti sebagai alumni kita tidak aktif dan tidak boleh masuk di lini partai politik atau ormas tertentu. Bergeraklah sebagai alumni," terangnya.Prinsip ini menegaskan bahwa nilai netralitas dan inklusivitas institusi harus dijaga sebagai pondasi pendidikan, namun setelah menjadi alumni, para lulusan diharapkan dapat berperan aktif dan membawa warna positif di berbagai lini kemasyarakatan, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan.Melalui kegiatan ini, Fakultas Humaniora UNIDA Gontor berharap mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dapat tumbuh menjadi pribadi yang berpandangan jauh ke depan (visioner), tangguh dalam menghadapi dinamika organisasi, serta senantiasa memegang teguh identitas dan nilai-nilai Gontorian.Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Antusiasme peserta yang memenuhi Hall Sirah Nabawiyah mencerminkan semangat generasi muda UNIDA Gontor untuk terus belajar dan bersiap menjadi pemimpin di kancah nasional maupun internasional.

20 Sep 2026

Nasional

Doli Kurnia: Tak Ada Perdamaian Dunia Tanpa Palestina Merdeka

Jakarta, Bungkasnews.com - Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen.Penegasan tersebut disampaikan Doli seusai menerima audiensi dan melakukan diskusi strategis bersama perwakilan Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) di Ruang Diplomasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).Doli mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja sama yang telah beberapa kali dilakukan DPR RI bersama organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap persoalan Palestina.Ia menyebut, Indonesia sebelumnya juga telah dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus lokasi kantor pusat (headquarter) Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCQP).“Alhamdulillah, sekaligus saya berterima kasih kepada bapak-bapak di Majelis Ulama Indonesia. Begitu MUI mengetahui bahwa DPR sekarang bersama teman-teman membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, mereka sangat aktif menyambungkan komunikasi dan silaturahmi kita dengan masyarakat maupun pimpinan-pimpinan di Palestina. Ini sudah yang kelima kali kita melakukan kegiatan bersama di DPR,” ujar Doli.Baca juga: Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan DiplomatikDalam audiensi tersebut, delegasi GCQP yang berasal dari Palestina menyampaikan perkembangan situasi terkini di Gaza. Mereka menggambarkan kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan akibat konflik yang berkepanjangan.“Hari ini kita menerima kunjungan anggota Global Coalition for Quds and Palestine. Ada dua orang perwakilan yang datang dari Palestina. Mereka menyampaikan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang sampai sekarang masih belum kondusif. Masih terus terjadi genosida, pembunuhan anak kecil, perempuan, dan seterusnya,” ungkap politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.Selain menyampaikan kondisi di lapangan, delegasi GCQP mengusulkan agar Indonesia memiliki komite khusus di parlemen yang menangani isu Palestina. Usulan tersebut, menurut mereka, dapat merujuk pada praktik di sejumlah negara, salah satunya Turki.Menanggapi usulan itu, Doli menjelaskan bahwa meskipun DPR RI belum memiliki komisi khusus yang menangani Palestina, komitmen terhadap isu tersebut telah diwujudkan melalui keberadaan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang bekerja sama dengan BKSAP.“Walaupun secara formal di DPR tidak ada komisi yang mengurusi soal itu, tetapi kehadiran Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia merupakan bagian dari komitmen DPR bersama BKSAP terhadap isu-isu Palestina. Ini menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, selalu berkomitmen untuk terus bersama-sama memperjuangkan Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka,” tegasnya.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataDorong Kajian Regulasi Boikot Produk Terkait IsraelDalam pertemuan tersebut, GCQP juga mengusulkan agar Indonesia memiliki regulasi mengenai penolakan atau boikot terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel.Doli mengatakan, usulan tersebut dapat menjadi bahan kajian dengan mempelajari regulasi serupa yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Irlandia.“Saya minta nanti kalau sudah ada salinan undang-undang yang sekarang diberlakukan di Inggris dan Irlandia itu bisa kita pelajari, bisa kita sosialisasikan, dan kita minta tanggapan dari masyarakat Indonesia, termasuk nanti kalau memang memungkinkan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah maupun DPR,” jelasnya.Meski demikian, Doli menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme konstitusional serta melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat.“Undang-undang itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Tentu prosesnya membutuhkan waktu, membutuhkan kesepakatan semua pihak, baik pemerintah maupun DPR. DPR juga harus menyerap aspirasi masyarakat Indonesia terlebih dahulu,” katanya.Palestina dan Amanat KonstitusiDoli menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak semata-mata didasarkan pada hubungan historis antara kedua bangsa, tetapi juga merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.“Kita harus dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertama, karena Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan di belahan dunia mana pun ada masyarakat yang terus-menerus menderita akibat penjajahan, apalagi genosida,” tuturnya.Menurut Doli, cita-cita mewujudkan perdamaian dunia belum dapat dikatakan tercapai selama Palestina belum memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat.“Saya sering mengatakan, kita boleh melihat perang berhenti di belahan dunia mana pun, tetapi selama Palestina belum menjadi negara yang berdaulat, saya kira kita tidak bisa menyimpulkan bahwa perdamaian dunia telah terwujud. Karena itu, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

17 Sep 2026

Nasional

Golkar Tak Persoalkan Demokrat Dorong AHY untuk Pilpres 2029

Jakarta, Bungkasnews.com - Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati kedaulatan dan kewenangan Partai Demokrat dalam menentukan arah politik, termasuk apabila partai tersebut memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.“Jadi kalaupun Demokrat kemudian menyatakan hari ini mau calonkan AHY sebagai calon presiden, so what gitu loh,” ujar Doli dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Selasa, 8 September 2026.Menurut Doli, keterbukaan AHY untuk tampil sebagai contender dalam kontestasi politik mendatang merupakan hal yang positif dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai setiap tokoh maupun partai politik memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi politik.“Anggap saja ini support moral dari kita juga buat dia, begitu, biar tambah semangat,” tutur Doli.Doli menekankan bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat panjang. Karena itu, berbagai pernyataan dan sikap politik yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati.Di sisi lain, Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri, menilai terlalu dini apabila pidato politik AHY langsung dikaitkan dengan pencalonan pada Pemilu 2029.Menurut Diska, pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lebih tepat dipahami sebagai refleksi perjalanan 25 tahun Partai Demokrat sekaligus penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi perhatian partai.“Kalau melihat konteksnya, pidato politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY ini adalah pidato politik refleksi 25 tahun Partai Demokrat,” kata Diska.Dalam pidatonya, AHY menyoroti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis. Ia juga mengingatkan seluruh elemen aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, lembaga intelijen, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), agar senantiasa menjaga profesionalitas dan netralitas.AHY menegaskan bahwa fasilitas dan kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Para pejuang demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” tegas AHY.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dinamika menuju Pilpres 2029 telah mulai menjadi bagian dari perbincangan politik nasional. Meski demikian, baik Golkar maupun Demokrat sama-sama menempatkan proses demokrasi dan kewenangan masing-masing partai sebagai bagian penting dalam menentukan arah politik ke depan.

09 Sep 2026

Utama

Golkar Hadir untuk Rakyat, Ahmad Doli Kawal Penanganan Dua Anak Korban Dugaan Kekerasan

Dairi, BungkasNews - Kepedulian terhadap dua anak bersaudara, AP (7) dan adiknya (6), korban dugaan kekerasan di Kabupaten Dairi, terus mendapat perhatian. Setelah sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, penanganan kedua korban kini turut dikawal langsung oleh Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.Ahmad Doli datang untuk memastikan kedua korban memperoleh penanganan medis, perlindungan, serta pendampingan yang layak. Perhatian tersebut semakin penting setelah AP dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Doli didampingi jajaran Partai Golkar Dairi yang mewakili Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, yakni Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan, Wakil Ketua OKK Bonar Butar-Butar, Bendahara Golkar Dairi Samsul Kudadiri, serta Ketua Ormas MKGR Sumatera Utara sekaligus Anggota DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti. Turut hadir Ketua MUI Dairi Hj. Wahlim Munthe, Selasa (25/8/2026).Rombongan diterima Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tumpal Daut Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi dr. Erna Marpaung, serta pihak Rumah Sakit Haji Medan.Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli memberikan bantuan untuk mendukung kebutuhan kedua korban sekaligus menegaskan pentingnya penanganan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.Menurut Ahmad Doli, kondisi kedua anak harus menjadi perhatian bersama. Penanganan tidak boleh berhenti pada aspek medis semata, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak selama proses pemulihan.“Yang paling utama adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan penanganan terbaik sampai kondisi mereka benar-benar pulih. Jangan sampai persoalan biaya menjadi kendala dalam proses pengobatan,” tegas Ahmad Doli.Ia juga menekankan agar persoalan biaya tidak menjadi hambatan dalam proses perawatan. Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memastikan biaya pengobatan dan kebutuhan perawatan kedua korban dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada.Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat AP saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Sidikalang.Golkar Dairi Pastikan Pengawalan BerkelanjutanPerhatian terhadap kedua korban merupakan bagian dari komitmen jajaran Partai Golkar untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan.Atas arahan Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, jajaran pengurus Partai Golkar Dairi sebelumnya telah mengunjungi kedua korban untuk memberikan dukungan moril sekaligus mengikuti perkembangan kondisi mereka.Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan bersama jajaran pengurus lainnya kemudian memastikan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait tetap berjalan. Dengan keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pengawalan terhadap penanganan kedua korban semakin diperkuat.Partai Golkar juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi, rumah sakit, Dinas Sosial, DP3AP2KB, serta pihak terkait lainnya agar seluruh kebutuhan korban dapat ditangani secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Kehadiran Ahmad Doli tidak dimaksudkan sebagai kunjungan seremonial. Fokus utamanya adalah memastikan kedua anak memperoleh hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal.Karena itu, jajaran Golkar Dairi akan terus mengikuti perkembangan kondisi kedua korban. Pengawalan diarahkan terutama pada aspek pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban agar peristiwa yang mereka alami tidak menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak.Tidak Berhenti pada PengobatanPenanganan korban dugaan kekerasan tidak cukup hanya sampai pada saat mereka mendapatkan perawatan medis. Proses pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi kedua anak semakin membaik dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.Koordinasi lintas pihak menjadi penting agar kebutuhan medis, sosial, psikologis, dan perlindungan anak dapat ditangani secara komprehensif.Keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama jajaran Golkar Sumatera Utara dan Golkar Dairi menjadi bentuk nyata kepedulian partai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.Bagi Partai Golkar, keberadaan partai tidak hanya hadir dalam ruang politik, tetapi juga harus dirasakan ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kasus ini, setiap jajaran mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari arahan Ketua Golkar Dairi, pendampingan pengurus di lapangan, hingga keterlibatan Ahmad Doli dalam memastikan penanganan kedua korban mendapat perhatian serius.Komitmen tersebut diharapkan terus berjalan bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dengan satu tujuan utama: memastikan AP dan adiknya mendapatkan perawatan, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terbaik.Inilah bentuk nyata “Golkar Hadir untuk Rakyat”: hadir ketika masyarakat membutuhkan, bergerak ketika ada persoalan, dan terus mengawal agar masyarakat memperoleh perhatian serta pelayanan yang semestinya.

26 Aug 2026