Bungkas News

Hasil Pencarian untuk: "Pemuda"

Ditemukan 17 berita.

Pendidikan

Harumkan Desa Bagan Asahan, M. Syahril Arifin Sutendi Raih Wisudawan Terbaik dan Beasiswa S2 Penuh

MEDAN, BUNGKASNEWS.com - Prestasi membanggakan ditorehkan M. Syahril Arifin Sutendi, putra desa Bagan Asahan dalam prosesi wisuda Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan yang berlangsung di Regale International Convention Center Medan, 3 November 2026. Ia berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,96 sekaligus menyandang dua predikat wisudawan terbaik, yakni tingkat Program Studi Pendidikan Agama Islam dan tingkat Fakultas Agama Islam (FAI). Tidak hanya itu, Syahril juga memperoleh beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) hingga tamat.Dua predikat terbaik yang diraih Syahril menjadi pencapaian tersendiri dalam perjalanan akademiknya. Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkannya memperoleh apresiasi dari pihak universitas berupa kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Momen menarik terjadi ketika Syahril menyampaikan pesan dan kesan sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa gelar sarjana bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.“Kita adalah duta-duta UNIVA Medan. Kita hari ini duduk di sini. Banyak para pemuda yang ingin duduk di sini. Beruntunglah kita. Kalau kita sadar sebagai duta, maka kita pertanggungjawabkanlah sarjana apa yang kita miliki hari ini,” ungkap Syahril.Ia juga menegaskan bahwa penampilan dan kelebihan yang dimiliki seseorang bukanlah sesuatu yang hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain.“Wajah yang cantik, wajah yang ganteng, gagah perkasa bukan sebagai hiasan. Akan tetapi bagaimana diri ini kita gunakan sebagai kebermanfaatan. Inilah orientasi bagaimana mewujudkan mahasiswa UNIVA bermanfaat di luar sana,” lanjutnya.Suasana semakin menarik ketika Syahril menutup penyampaian pesan dan kesannya dengan sebuah pantun yang ditujukan kepada Rektor UNIVA Medan, Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. Melalui pantun tersebut, ia secara spontan menyampaikan harapannya untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan S2 melalui beasiswa.“Anak dara mencuci nampan, nampan dicuci sekali dua, kepada Bapak Rektor kami yang tampan, adakah info beasiswa S2?”Syahril kemudian melanjutkan pantunnya.“Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, Pak Rektor karena kita saling sayang, semoga kita bisa bertemu kembali kalau S2 sudah diberi.”Pantun tersebut mendapat balasan langsung dari Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. Dengan suasana penuh keakraban, rektor menjawab pantun Syahril sekaligus memberikan respons atas harapannya.“Anak dara mencuci nampan, nampan dicuci di Sunge Lebah, karena rektor dibilang tampan, tak elok pula bila tak beri hadiah.”Rektor kemudian melanjutkan balasannya dengan pantun yang menjadi jawaban atas harapan Syahril.“Karena ada sumur di ladang, tempat mencuci situdung saji, karena UNIVA Medan kampus terpandang, beasiswa S2 sampai tamat akan diberi.”Balasan pantun tersebut menjadi salah satu momen istimewa dalam prosesi wisuda. Harapan yang awalnya disampaikan secara jenaka melalui pantun berujung pada kabar baik berupa beasiswa pendidikan S2 penuh hingga tamat yang diberikan oleh Rektor UNIVA Medan.Menanggapi kesempatan tersebut, Syahril mengaku tidak mampu lagi mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Ia hanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.“Saya tak mampu lagi berkata-kata, hanya Allah-lah yang bisa membalasnya,” ungkap Syahril.Prestasi yang diraih Syahril menunjukkan bahwa keberhasilan akademik bukan sekadar tentang memperoleh gelar dan predikat terbaik. Lebih dari itu, pencapaian tersebut membawa tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.Bagi Syahril, gelar sarjana bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal untuk terus belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan kontribusi yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya.

04 Nov 2026
Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026
Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026
Nasional

Publik Apresiasi Menteri Imipas Agus Andrianto Salurkan 200 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, atas langkah nyata menyalurkan bantuan sebanyak 200 tangki air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kekeringan.Menurut Dedi Siregar, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda. Ketika masyarakat menghadapi kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kehadiran bantuan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk meringankan beban warga.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Bantuan 200 tangki air bersih untuk Kabupaten Cilacap dan Blora merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Dedi Siregar.Ia menegaskan, upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih patut mendapatkan dukungan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh warga.Distribusi Air menjangkau wilayah terdampakBerdasarkan informasi yang diterima, bantuan air bersih tersebut didistribusikan ke dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora. Khusus di Kabupaten Blora, pendistribusian sebanyak 100 tangki air bersih dipusatkan di Desa Kedung Glagah, Kecamatan Jati, dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.Dedi menilai, distribusi air bersih harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi antara pemerintah, aparat setempat, dan unsur masyarakat juga penting agar bantuan dapat diterima secara merata dan memberikan manfaat optimal.“Yang paling penting adalah memastikan air bersih benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Bantuan seperti ini harus memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan,” tegasnya.DPP LPPI dorong kepedulian dan respon cepat terhadap Kebutuhan rakyatLebih lanjut, Dedi Siregar menyampaikan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan perhatian bersama. Penanganannya tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga perlu didukung langkah antisipatif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.DPP LPPI berharap distribusi bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Cilacap dan Blora sekaligus mendorong semakin kuatnya kolaborasi antarlembaga dalam merespons persoalan sosial dan kemanusiaan.Menurut Dedi, setiap upaya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perlu diapresiasi secara objektif. Ia juga berharap perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan berbagai institusi pemerintah.“Bagi DPP LPPI, ukuran penting dari sebuah kebijakan dan tindakan pelayanan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika warga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, langkah nyata untuk membantu mereka merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi,” tutup Dedi Siregar.DPP LPPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan kepedulian sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana maupun kekeringan.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

29 Oct 2026
Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026
Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026
Nasional

PW GP AL WASHLIYAH DKI JAKARTA Apresiasi Kapolda Metro Jaya Buka Akses Pengaduan Langsung, Bukti Komitmen Polri Bersama Masyarakat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang membuka akses pengaduan langsung bagi masyarakat melalui nomor WhatsApp khusus.Menurut Dedi Siregar, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan dan komitmen pimpinan kepolisian dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polda Metro Jaya.“Kami mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya yang membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui nomor WhatsApp pengaduan. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa kepolisian terus berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang membutuhkan perhatian,” ujar Dedi Siregar.Ia menilai, akses pengaduan langsung menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang mudah dijangkau agar setiap persoalan terkait pelayanan kepolisian dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.Berdasarkan informasi yang diterima, nomor WhatsApp pengaduan yang disediakan adalah 08118129494, yang disebut dipegang langsung oleh Kapolda Metro Jaya.Dedi menegaskan, keterbukaan seperti ini patut diapresiasi karena mencerminkan kesediaan pimpinan kepolisian untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pelayanan yang responsif dan komunikasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan dipercaya publik.“Kami berharap kanal pengaduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Setiap laporan yang masuk diharapkan dapat ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengajak masyarakat untuk menggunakan fasilitas pengaduan tersebut secara bertanggung jawab, dengan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.Ia juga berharap langkah Kapolda Metro Jaya ini dapat menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.“Bagi kami, kepolisian yang terbuka terhadap kritik, saran, dan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang baik. Kami mendukung upaya membangun Polri yang semakin dekat dengan rakyat, responsif terhadap persoalan warga, serta konsisten menjaga kepercayaan masyarakat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta

16 Oct 2026
Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026
Utama

Aktivis Nasional Pasang Badan untuk Menteri Imipas Agus Andrianto: Audit Lapas Cibinong dan Pencopotan Kalapas Bukti Menteri Bersih dan Tidak Cawe-Cawe

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam melakukan pembenahan dan penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).Menurut Dedi Siregar, langkah Menteri Imipas yang memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas melakukan audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat setelah adanya temuan mengenai fasilitas mewah di lingkungan lapas tersebut.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menunjukkan ketegasan dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, beliau mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan. Ini menunjukkan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Copot Kalapas Cibinong, Bukti Penegakan Disiplin Tidak Berhenti pada Teguran SemataDedi menilai pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu, menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi dan penertiban internal. “Ketegasan seorang menteri justru terlihat ketika berani melakukan evaluasi terhadap jajarannya sendiri. Apabila ada pejabat yang dinilai perlu dicopot atau pegawai yang terbukti melanggar aturan, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.Sebanyak 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi, Pembenahan Harus Berjalan KonsistenDedi Siregar turut menyoroti informasi mengenai pemberian sanksi terhadap 17 pegawai di Lapas Kelas IIA Cibinong. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu pegawai diberhentikan, lima pegawai direkomendasikan atau dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.Menurut Dedi, apabila penindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, langkah itu menunjukkan adanya upaya serius untuk menegakkan disiplin serta memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengingatkan agar polemik mengenai Lapas Cibinong tidak dijadikan alasan untuk membangun narasi yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Menteri Imipas Agus Andrianto tanpa dasar yang jelas.Menurutnya, setiap kritik terhadap kementerian maupun pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang sah. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta membedakan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pengawasan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu di bawah kewenangannya.“Jangan sampai persoalan yang sedang diaudit justru dijadikan bahan untuk menggiring opini seolah-olah Menteri Imipas harus dipersalahkan tanpa melihat langkah konkret yang telah diambil. Ketika menteri memerintahkan audit, melakukan evaluasi, dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jajaran yang bermasalah, langkah tersebut patut dinilai secara objektif,” tegas Dedi.Dukung Pembenahan Lapas demi Memulihkan Kepercayaan PublikDedi Siregar menegaskan bahwa kami mendukung upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memperkuat pengawasan, menertibkan pegawai yang melanggar ketentuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.Kami berharap audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong menghasilkan evaluasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan.“Pada prinsipnya, kami mendukung penegakan aturan tanpa pandang bulu. Menteri harus tegas, pegawai wajib profesional, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lapas dikelola sesuai hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat, Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

14 Oct 2026
Nasional

Apresiasi dan Dukung Strategi Menteri Agus Andrianto Audit Remisi dan Cabut PB, Aktivis Nasional : Bentuk Keseriusan Dalam Wujudkan Imipas Prima

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) melalui Ketua Umum Dedi Siregar menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, yang menginstruksikan audit pemberian remisi atau pengurangan masa pidana warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pihaknya menilai langkah tersebut sangat tepat sebagai berntuk perkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kami mendukung dan mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menginstruksikan audit pemberian remisi bagi warga binaan. Kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak warga binaan berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Menurut Dedi, instruksi menteri imipas Agus Andrianto audit kepada Inspektur Jenderal adalah warning positif bahwa menteri imipas sangat serius mewujudkan slogan pelayanan 'PRIMA', profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel.Oleh dari itu Pemeriksaan kami yakini dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila ditemukan penyimpangan, tindakan korektif maupun sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.Kami berpandangan bahwa sikap dan intruksi menteri imipas Agus Andrianto di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat tegas dan tidak pandang bulu baik itu warga binaan maupun pegawai Selain audit pemberian remisi, DPP LPPI juga menyoroti pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi perhatian publik. memandang bahwa setiap keputusan terkait pembebasan bersyarat harus berdasarkan persyaratan hukum, kewajiban penerima, serta ketentuan yang berlaku Dedi Siregar meyakini bahwa penegakan aturan di lingkungan pemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten. Tidak ada perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum, prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.“kami mendukung setiap warga binaan harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban pembebasan bersyarat, maka harus ditindak melalui mekanisme yang berlaku. Kami sangat mendukung Kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto mendukung penegakan aturan yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.Kami juga menilai bahwa penguatan audit, penertiban dan penegakan disiplin dapat menjadi peringatan serius bagi aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melanggar aturan, Menurut Dedi, pegawai yang menjalankan tugas sesuai aturan harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan, sementara mereka yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.“Kami berharap kebijakan Menteri Agus Andrianto memberikan efek jera bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Jangan sampai ada aparatur yang merasa dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan jabatan untuk kepentingan di luar aturan. “Kami ingin melihat tata kelola pemasyarakatan yang semakin bersih, profesional, dan akuntabel. Langkah pengawasan harus dijalankan secara berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat. Ini bukan semata-mata persoalan satu kebijakan, melainkan bagian dari pembenahan institusi untuk jangka panjang,” tutup Dedi Siregar.Kami menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, mendorong transparansi pelayanan publik, serta mendukung setiap upaya pembenahan birokrasi yang berlandaskan hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

09 Oct 2026
Terkini

Demo di KPK, Masa DPP GARANSI dan AMPPUH Minta Usut Keterlibatan Faisal Hasrimy Kasus Smartbortd Langkat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Kasus dugaan korupsi Smartboartd Kabupaten Langkat yang telah merugikan negara senilai Rp29,58 Miliar tahun anggaran 2024 menggema di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aspirasi yang disampaikan diduga adanya keterlibatan Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.Desakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), pada Kamis 08 Oktober 2026. "Panggil dan periksa Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diduga memiliki peran kunci dalam dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024," Ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur dalam orasinya.Dalam aksinya masa membentanngkan spanduk yang bertuliskan: "Panggil, Periksa, dan Penjarakan Faisal Hasrimy Diduga Ikut Menikmati Hasil Korupsi Smartboart Langkat tahun 2024", tulisnya di spanduk.Selain desakan penegakan hukum, Novrizal juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau kembali penempatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengingat memiliki segudang masalah."Gubernur Sumut harus mengevaluasi Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengingat statusnya yang disebut dalam dakwaan pidana korupsi Smartboard," tegas Novrizal.Novrizal menyakini peran Faisal Hasrimy dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat sangat kuat. "Segera panggil periksa dan penjarakan Faisal Hasrimy diduga sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat," tegasnya.Ia juga menegaskan kepada KPK RI agar tidak melakukan disparitas dalam penegakan hukum atas kasus yang melibatkan Faisal Hasrimy."Seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum, KPK harus berani mengungkap kebenaran dalam kasus ini tanpa pandang bulu, jika terbukti bersalah segera adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku," desak Novrizal.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, masa aksi membubarkan diri, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan sampai hukum tegak lurus di NKRI."Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas demi untuk terwujudnya asta cita Bapak Presiden dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Novrizal.

08 Oct 2026
Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026
Terkini

Kemenimipas Sanksi 1.163 Pegawai dan 124 Diberhentikan Tidak Hormat, Menteri Agus Andrianto Buktikan Penertiban Imipas Dilakukan Terbuka dan Tegas

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang memastikan pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz.Menurut Dedi Siregar, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan evaluasi terhadap pemberian hak warga binaan apabila ditemukan persoalan dalam proses dan administrasinya.Menteri Imipas Agus Andrianto pada Senin (5/10/2026) menyatakan bahwa pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut karena ditemukan persoalan dalam proses remisi yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.“ kami mengapresiasi ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto. Keputusan untuk mengevaluasi dan mencabut pembebasan bersyarat ketika ditemukan persoalan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan. Kami melihat ini sebagai langkah yang perlu didukung,” ujar Dedi Siregar.Dedi menegaskan, penertiban dan pembenahan pemasyarakatan membutuhkan kepemimpinan yang berani melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada persoalan warga binaan, tetapi juga harus menyentuh jajaran internal apabila ditemukan dugaan pelanggaran.“Yang kami apresiasi adalah keberanian Menteri Agus Andrianto melakukan pembenahan dan penertiban secara menyeluruh. Ketika ada persoalan, dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”Kami juga mengapresiasi langkah penegakan disiplin di lingkungan Kemenimipas. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyampaikan bahwa sekitar 1.163 pegawai telah dikenai hukuman disiplin, dengan 124 pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.Bagi Dedi Siregar, angka tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi internal tidak hanya diarahkan kepada warga binaan, tetapi juga terhadap aparatur apabila ditemukan pelanggaran.“Ini penting untuk kita lihat secara objektif. Penertiban tidak hanya dilakukan terhadap warga binaan, tetapi juga terhadap internal jajaran. Ketika ada pegawai yang melanggar, diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Ini menunjukkan bahwa penertiban di internal memang sedang berjalan.”Dedi menambahkan bahwa di Lapas Kelas IIA Cibinong sendiri, Kemenimipas6 menyebut telah memberikan sanksi kepada 17 pegawai, terdiri dari satu pegawai diberhentikan, lima mendapathukuman disiplin berat, dan 11 mendapat hukuman disiplin sedang. Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, integritas, pengawasan, dan disiplin di lingkungan pemasyarakatan.Menteri Agus Andrianto juga telah memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan audit terhadap pemberian remisi di lapas menyusul persoalan yang ditemukan.“Kami mendukung langkah Menteri Agus Andrianto untuk terus melakukan pembenahan. Jangan sampai setiap langkah penertiban justru ditarik ke dalam narasi yang mengabaikan proses koreksi dan pengawasan yang sedang dilakukan pemerintah.”“Kami berharap langkah tegas Menteri Imipas Agus Andrianto terus dilanjutkan. Pengawasan harus konsisten, penegakan disiplin harus objektif, dan setiap persoalan harus ditangani berdasarkan aturan. Kami mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Kemenimipas dan berharap proses ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tutup Dedi Siregar.

08 Oct 2026
Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026
Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026
Terkini

Lamhot Sinaga: Untirta Punya Peran Strategis Menyiapkan SDM Unggul dari Banten untuk Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Dies Natalis ke-45 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).Lamhot berharap momentum 45 tahun perjalanan Untirta tidak hanya menjadi perayaan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, pembangunan Banten, dan kemajuan Indonesia."Selamat Dies Natalis ke-45 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika Untirta yang selama ini telah menjaga dan mengembangkan tradisi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi," kata Lamhot dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).Menurut Lamhot, usia 45 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Untirta telah menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan tinggi di Banten.Karena itu, ia berharap Untirta tidak berhenti pada pencapaian institusional, tetapi terus memperluas kontribusinya sehingga keberadaan kampus benar-benar dirasakan oleh masyarakat."Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menghasilkan lulusan. Kampus harus menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi, sekaligus mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan," ujar Lamhot.Ia mengatakan, posisi Untirta menjadi semakin penting karena Banten merupakan salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi yang sangat besar. Perkembangan industri, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus kemampuan beradaptasi.Dalam konteks tersebut, menurut Lamhot, Untirta memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan pendidikan tinggi di Banten yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional."Untirta harus menjadi salah satu lokomotif utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kampus ini harus mampu membaca perubahan zaman dan menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap masuk dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.Lamhot menilai hubungan antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas tenaga kerja, sementara kualitas tenaga kerja akan memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah.Karena itu, ia berharap pengembangan Untirta ke depan semakin diarahkan pada penguatan riset, inovasi, kewirausahaan, teknologi, dan kolaborasi dengan dunia industri."Kalau kita ingin ekonomi tumbuh secara berkelanjutan, maka fondasinya adalah manusia. Kita membutuhkan manusia yang terdidik, memiliki keterampilan, mampu berinovasi, dan mempunyai keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru," ujar Lamhot.Ia juga mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang lahir dari lingkungan Untirta tidak berhenti di ruang-ruang akademik. Pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi solusi yang dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha.Menurut Lamhot, kampus memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan industri."Riset harus memiliki kebermanfaatan. Inovasi harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan harus memiliki keterhubungan dengan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat," katanya.Dalam pandangannya, tantangan perguruan tinggi ke depan juga semakin kompleks. Perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, ekonomi digital, perubahan struktur industri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan berbasis pengetahuan akan mengubah peta kompetensi tenaga kerja.Karena itu, Untirta perlu terus memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif agar mahasiswa memiliki kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang relevan dengan perubahan dunia kerja."Mahasiswa Untirta harus dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi dunia hari ini, tetapi juga dunia sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, teknologi, kewirausahaan, dan karakter harus berjalan bersama," ujar Lamhot.Lamhot juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara Untirta dan para alumninya. Menurut dia, alumni merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman profesional, jejaring, mentoring, kerja sama, maupun dukungan terhadap pengembangan kampus.Sebagai Ketua IKA Untirta, Lamhot mengatakan bahwa organisasi alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat hubungan antara kampus dan dunia profesional."IKA Untirta harus menjadi jembatan yang mempertemukan potensi kampus dengan pengalaman para alumni. Kita ingin alumni tidak hanya datang ketika ada acara seremonial, tetapi juga hadir dalam pengembangan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, jejaring industri, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.Ia berharap sinergi antara civitas akademika, alumni, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.Lamhot mengatakan, pembangunan pendidikan pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan gedung, peningkatan jumlah mahasiswa, atau bertambahnya program studi. Lebih dari itu, pembangunan pendidikan harus tercermin dari kemampuan sebuah perguruan tinggi menghasilkan manusia dan pengetahuan yang memberikan dampak nyata."Ukuran keberhasilan perguruan tinggi bukan hanya seberapa besar institusinya berkembang, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat dan bangsa," ujar dia.Dalam konteks Banten, Lamhot berharap Untirta dapat menjadi pusat pengembangan gagasan dan inovasi yang mampu memperkuat daya saing daerah. Kampus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari industri, ekonomi kreatif,UMKM, teknologi, lingkungan, hingga pengembangan masyarakat.Ia juga berharap lulusan Untirta dapat menjadi bagian dari kekuatan ekonomi baru di Banten dan berdampak secara nasional. Tidak seluruh lulusan harus berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan dan inovasi."Kalau setiap tahun lahir generasi muda yang memiliki kemampuan menciptakan usaha, mengembangkan teknologi, dan membangun inovasi, maka kampus secara tidak langsung ikut menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru," kata Lamhot.Menurut dia, kontribusi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak bagi Banten. Perguruan tinggi daerah yang mampu menghasilkan SDM berkualitas akan ikut memperkuat struktur sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.Lamhot berharap perjalanan 45 tahun Untirta menjadi fondasi untuk memasuki fase baru yang lebih kuat. Ia mendorong seluruh civitas akademika menjaga budaya akademik sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan."Selamat ulang tahun ke-45 untuk Untirta. Semoga semakin maju, semakin kuat, semakin terbuka terhadap inovasi, dan semakin besar kontribusinya bagi Banten dan Indonesia," ujar Lamhot.Ia menambahkan, IKA Untirta akan terus mendukung kemajuan almamater melalui berbagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan. Menurut dia, kemajuan Untirta merupakan kepentingan bersama seluruh keluarga besar alumni."Sebagai alumni, tentu kami ingin melihat Untirta tumbuh menjadi perguruan tinggi yang semakin diperhitungkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemajuan itu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," kata Lamhot.Lamhot yang dikenal sebagai mantan aktivist kampus dan kepemudaan di level nasional ini pun mengajak seluruh civitas akademika Untirta menjadikan Dies Natalis ke-45 sebagai momentum untuk memperkuat optimisme dan semangat pengabdian."Empat puluh lima tahun adalah perjalanan yang panjang, tetapi masa depan masih jauh lebih panjang. Mari kita jadikan momentum ini untuk membangun Untirta yang semakin unggul, inovatif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa," ujar dia.

26 Sep 2026
Utama

Bentengi Kader dari Narkotika, PW GP Al Washliyah Sumut Dorong Pemuda Jadi Pencipta Lapangan Kerja

Medan, Bungkasnews.com — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Al Washliyah Sumatera Utara sukses melaksanakan kegiatan Seminar Kewirausahaan dengan mengusung tema "Kewirausahaan Sebagai Solusi Penanggulangan Narkoba", yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 11 September 2026, bertempat di Aula OK Usman Kampus C UMN Al Washliyah Medan.Kegiatan akbar ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari unsur pimpinan pusat, wilayah, akademisi, hingga unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantara yang berhadir Ketua Umum PP GP Al Washliyah H. Aminullah Siagian, Sekretaris Jendral PP GP Al Washliyah H. Saibal Putra, Ketua Dewan Penasihat BHP PP GP Al Washliyah Tongku Soleh Hamonangan Daulay, SH., MH, Sekretaris Koperasi PP GP Al Washliyah Fadhlan Zainuddin Siregar, SH., MH, serta Sekretaris PW Al Washliyah Sumut H. Alim Nur Nasution, SE., dan tamu undangan lainnya.Hadir juga Wakil Rektor III UMN Al Washliyah Medan Prof. Dr. H. Samsul Bahri, M.Si, perwakilan dari Dispora Sumatera Utara dan Kesbangpolinmas Sumut, mewakili Kapolda Sumut AKBP. Bambang Rubianto, SH., MH, mewakili Kepala BNN Sumut Heriyanto, S.Psi., M.Psi, serta seluruh jajaran pengurus Pimpinan Wilayah GP Al Washliyah Sumut, Pimpinan Daerah (PD) GP Al Washliyah se- Sumut, dan ratusan peserta seminar.Dalam sambutannya, Ketua PW GP Al Washliyah Sumut, Nurul Yakin Sitorus, menyampaikan bahwa penanggulangan narkoba tidak cukup hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus dibarengi dengan solusi nyata di bidang ekonomi dan mental pemuda."Sumatera Utara adalah rumah kita bersama, dan masa depan daerah ini ada di tangan para pemuda. Lewat seminar ini, PW GP Al Washliyah Sumut ingin menegaskan bahwa pemuda Al Washliyah harus mengambil peran terdepan. Kita ingin mengubah paradigma pemuda dari yang tadinya rentan menjadi pencari kerja , menjadi pencipta lapangan kerja pekerjaan yang mandiri dan berdaya saing. Jiwa wirausaha akan melahirkan ketahanan diri yang kuat dari pengaruh buruk narkotika," tegas Nurul Yakin Sitorus di hadapan para kader dan tamu undangan.Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif yang diinisiasi oleh PW GP Al Washliyah Sumut. Beliau menekankan bahwa akar kerentanan pemuda terhadap narkoba sering kali bermula dari faktor ekonomi dan ketiadaan ruang aktualisasi yang produktif."Pimpinan Pusat GP Al Washliyah sangat menyambut baik kegiatan hari ini. Mengapa kewirausahaan kita angkat sebagai solusi? Karena dengan kemandirian ekonomi, kreativitas, dan kesibukan dalam membangun usaha, para pemuda akan memiliki benteng pertahanan diri untuk menjauhkan diri dari lingkaran hitam narkotika. Manfaatkan ilmu dari para narasumber hari ini untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat," pesan H. Aminullah Siagian. Kehadiran perwakilan dari unsur penegak hukum (Polda Sumut dan BNN Sumut) serta jajaran pemerintah daerah dalam seminar ini juga memperkuat sinergi lintas sektoral dalam memerangi peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara. Melalui materi-materi kewirausahaan yang dibawakan oleh para narasumber ahli, para peserta yang terdiri dari kader-kader GP Al Washliyah se- Sumut dibekali wakonsep bisnis, motivasi kerja, serta ketrampilan praktis guna menatap masa depan yang gemilang.Dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini, GP Al Washliyah Sumut berharap para pemuda tidak hanya menjadi generasi yang bersih dari narkoba, tetapi juga mampu berdiri mandiri sebagai pilar penggerak ekonomi umat di masa depan.

13 Sep 2026