Hasil Pencarian untuk: "Rapat Paripurna"

Nasional

Riuh Tepuk Tangan di Sidang Paripurna DPR, 414 Anggota Tercatat Hadir pada 10 November

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Suasana Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung meriah. Riuh tepuk tangan para anggota dewan terdengar saat Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).Dalam rapat tersebut, sebanyak 403 anggota DPR tercatat hadir secara fisik. Sementara itu, 11 anggota lainnya menyampaikan izin tidak hadir. Dengan demikian, total terdapat 414 anggota dewan yang tercatat dalam daftar kehadiran.Puan Maharani menyampaikan jumlah tersebut saat membuka rapat paripurna berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI."Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota," kata Puan.Pengumuman Kehadiran Disambut Tepuk TanganMomen pengumuman jumlah kehadiran tersebut menarik perhatian. Tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang sidang ketika Puan menyampaikan bahwa 403 anggota DPR hadir secara langsung.Puan sempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan pembacaan data kehadiran anggota yang mengajukan izin."Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota," ujarnya.Untuk kedua kalinya, para anggota dewan kembali memberikan tepuk tangan setelah jumlah keseluruhan kehadiran diumumkan.Puan Nyatakan Sidang Penuhi KuorumSetelah membacakan jumlah kehadiran, Puan menyatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilanjutkan sesuai agenda persidangan."Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027," ujar Puan.Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kembali Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.Tingginya jumlah anggota yang tercatat hadir menjadi perhatian dalam pembukaan masa sidang kali ini, terlebih suasana ruang paripurna sempat diwarnai tepuk tangan berulang kali saat Ketua DPR mengumumkan daftar kehadiran.

Terkini

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR, Pembahasan Tetap Berlanjut di Tengah Demo 27 Agustus

Jakarta, BungkasNews — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana resmi masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (27/8/2026). Dilansir dari Warta Ekonomi, rapat ini berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. Poin ini menjadi sorotan karena tuntutan percepatan pengesahan RUU tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang dibawa massa aksi di depan Gedung DPR.Meski demo berlangsung, DPR memastikan tidak ada penghentian aktivitas persidangan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agenda parlemen tetap berjalan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa suasana kerja DPR menjelang aksi tidak jauh berbeda dari hari-hari sidang pada umumnya, dan menyebut situasi di lingkungan DPR masih normal.Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Baleg tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tidak terpengaruh oleh rencana demonstrasi.Agenda Lengkap Rapat ParipurnaSelain laporan soal RUU Perampasan Aset, Rapat Paripurna hari ini memuat sejumlah agenda lain, di antaranya:Pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.Laporan Baleg soal Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan.Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi IV DPR RI.Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 sebagai penutup rangkaian sidang.Demo dan Sidang Berjalan BeriringanDi luar ruang sidang, massa AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat telah bersiap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, salah satunya menuntut agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dirampungkan. Dengan demikian, agenda legislasi DPR dan aksi masyarakat berlangsung pada hari yang sama di kawasan Senayan — massa menyuarakan aspirasi di luar gedung, sementara di dalam, DPR tetap menjalankan agenda sidang sesuai rencana.Doli kembali menegaskan bahwa kerja-kerja Baleg tidak akan terganggu oleh demonstrasi. Pembahasan RUU akan terus bergilir seperti biasa, dari RUU Penyiaran ke RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan sebaliknya, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.Ftg/ubay