Hasil Pencarian untuk: "Unjuk Rasa"

Daerah

Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Gelar Aksi, Soroti Kejanggalan SK Sekda Tangsel, Pemkot Tak Berikan Respons

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com — Selasa, 2 November 2026 Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan kejanggalan prosedur dalam proses pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan melalui SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026.Sorotan utama massa tertuju pada tahapan evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda yang menjadi dasar pengukuhan. Dalam persidangan di PTUN Serang, saksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerangkan bahwa tim evaluasi paling cepat mulai bekerja pada 18 April 2026, sementara masa jabatan lima tahun Sekda berakhir pada 19 April 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Lampiran II angka 5 huruf c PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur evaluasi tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka seluruh dokumen dan dasar hukum pengukuhan Sekda, menjelaskan kronologi pembentukan serta pelaksanaan evaluasi, mengungkap komposisi dan hasil kerja tim evaluasi, serta memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tahapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan.Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menemui massa untuk menerima aspirasi maupun memberikan penjelasan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum menyampaikan respons resmi terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menilai keterbukaan merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika suatu keputusan publik sedang dipersoalkan melalui proses hukum. Aliansi menegaskan bahwa substansi persoalan ini bukan semata-mata mengenai sosok yang menduduki jabatan Sekda, melainkan mengenai keabsahan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pejabat yang menggunakan kewenangannya.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini melalui pengawasan publik dan jalur hukum yang berlaku.

02 Nov 2026

Utama

PW HIMMAH DKI Jakarta: Salut dan Bangga, Sikap Humanis Kapolda Metro Jaya Kawal Pendemo Hingga Aksi Selesai.

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi salut dan bangga atas upaya Kapolda Metro Jaya Bapak Komjen. Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si dalam menjaga keamanan dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa 29 Oktober 2026.Sahala Pohan ketua PW HIMMAH DKI Jakarta menilai bahwa pengawalan terhadap massa aksi merupakan bagian sangat penting dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menghormati hak pendemo untuk menyampaikan pendapat di muka umum.Sikap Kapolda Metro Jaya yang hadir dalam mengawal jalannya demonstrasi terlihat dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif, baik bagi para peserta aksi maupun masyarakat luas yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.Sampai malam saat rintik rintik hujan masih ada Kapolda Metro Jaya masih tetap membersamai peserta aksi unjuk rasa untuk membersihkan sampah di Bundaran HI.“Kami salut dan bangga ketika aparat kepolisian hadir mengawal massa aksi sampai selesai khususnya kepada bapak Dadang Hartanto sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polda Metro Jaya. Ini merupakan bentuk perhatian terhadap keselamatan peserta aksi sekaligus upaya dalam menjaga situasi tetap kondusif. Hak pendemo untuk menyampaikan aspirasi harus dihormati, dan keamanan seluruh pihak harus menjadi prioritas utama,” Ucap Sahala PohanPenutup, PW HIMMAH DKI Jakarta berharap agar pendekatan humanis dalam pengamanan demonstrasi terus dipertahankan. Kepolisian diharapkan tidak hanya hadir untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat.

29 Oct 2026

Terkini

Demo di KPK, Masa DPP GARANSI dan AMPPUH Minta Usut Keterlibatan Faisal Hasrimy Kasus Smartbortd Langkat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Kasus dugaan korupsi Smartboartd Kabupaten Langkat yang telah merugikan negara senilai Rp29,58 Miliar tahun anggaran 2024 menggema di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aspirasi yang disampaikan diduga adanya keterlibatan Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.Desakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), pada Kamis 08 Oktober 2026. "Panggil dan periksa Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diduga memiliki peran kunci dalam dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024," Ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur dalam orasinya.Dalam aksinya masa membentanngkan spanduk yang bertuliskan: "Panggil, Periksa, dan Penjarakan Faisal Hasrimy Diduga Ikut Menikmati Hasil Korupsi Smartboart Langkat tahun 2024", tulisnya di spanduk.Selain desakan penegakan hukum, Novrizal juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau kembali penempatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengingat memiliki segudang masalah."Gubernur Sumut harus mengevaluasi Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengingat statusnya yang disebut dalam dakwaan pidana korupsi Smartboard," tegas Novrizal.Novrizal menyakini peran Faisal Hasrimy dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat sangat kuat. "Segera panggil periksa dan penjarakan Faisal Hasrimy diduga sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat," tegasnya.Ia juga menegaskan kepada KPK RI agar tidak melakukan disparitas dalam penegakan hukum atas kasus yang melibatkan Faisal Hasrimy."Seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum, KPK harus berani mengungkap kebenaran dalam kasus ini tanpa pandang bulu, jika terbukti bersalah segera adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku," desak Novrizal.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, masa aksi membubarkan diri, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan sampai hukum tegak lurus di NKRI."Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas demi untuk terwujudnya asta cita Bapak Presiden dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Nasional

Polisi Ungkap Konsolidasi Kelompok Anarko Jelang Aksi DPR

JAKARTA, BungkasNews — Polda Metro Jaya mengungkap adanya sejumlah kelompok yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko dan disebut berencana menunggangi aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026).Dilansir dari detikNews, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika sejumlah kelompok masyarakat serta kelompok mahasiswa yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok anarko.Menurut Iman, hasil pemantauan tersebut menemukan adanya proses konsolidasi yang kemudian berkembang pada dugaan rencana untuk menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi,” ujar Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut dilakukan secara bertahap. Tahapannya meliputi penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi, hingga persiapan sarana yang diduga akan digunakan dalam aksi penunggangan demonstrasi.Isu RUU Perampasan AsetDalam proses konsolidasi, kelompok tersebut disebut membangun kesamaan isu yang akan disampaikan kepada publik.Salah satu isu utama yang berkembang dalam konsolidasi tersebut adalah RUU Perampasan Aset.Menurut Iman, sejumlah unsur melakukan konsolidasi internal sekaligus membangun kesamaan mengenai isu yang akan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat.Pada tahap berikutnya, kelompok tersebut disebut melakukan penguatan narasi dan penggalangan dana. Narasi mengenai isu yang dibawa kemudian disebarkan kepada publik melalui berbagai materi, termasuk flyer yang oleh kepolisian disebut bersifat provokatif.Kelompok tersebut juga disebut mengundang elemen lain untuk memperkuat penyebaran isu, melakukan aksi, serta mengorganisasi pergerakan.Dalam hal penggalangan donasi, kepolisian menyebut terdapat dugaan indikasi penerimaan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung.Polisi Sebut Ada Rencana Menunggangi AksiMenurut keterangan Iman, konsolidasi tersebut kemudian memasuki tahap pelaksanaan pada hari aksi.Ia menyebut kelompok yang diduga terafiliasi tersebut telah menyepakati rencana untuk menunggangi massa aksi yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Selanjutnya tahapan hari H atau aksi utamanya, mereka akan melakukan aksi penunggangan di dalam kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini di kawasan DPR/MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur,” kata Iman.Kepolisian menyampaikan informasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok yang dilakukan menjelang aksi.Meski demikian, istilah kelompok anarko dan dugaan rencana penunggangan aksi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Status hukum pihak-pihak yang disebut masih harus mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Polda Metro Jaya sebelumnya juga menyoroti pentingnya menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.Sumber: detikNews

27 Aug 2026

Terkini

RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Paripurna DPR, Pembahasan Tetap Berlanjut di Tengah Demo 27 Agustus

Jakarta, BungkasNews — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana resmi masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (27/8/2026). Dilansir dari Warta Ekonomi, rapat ini berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta sejumlah elemen masyarakat lainnya di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset. Poin ini menjadi sorotan karena tuntutan percepatan pengesahan RUU tersebut juga menjadi salah satu isu utama yang dibawa massa aksi di depan Gedung DPR.Meski demo berlangsung, DPR memastikan tidak ada penghentian aktivitas persidangan. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan agenda parlemen tetap berjalan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa suasana kerja DPR menjelang aksi tidak jauh berbeda dari hari-hari sidang pada umumnya, dan menyebut situasi di lingkungan DPR masih normal.Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Penyiaran dan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Baleg tetap dilanjutkan sesuai jadwal, tidak terpengaruh oleh rencana demonstrasi.Agenda Lengkap Rapat ParipurnaSelain laporan soal RUU Perampasan Aset, Rapat Paripurna hari ini memuat sejumlah agenda lain, di antaranya:Pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat II atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.Tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.Laporan Baleg soal Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan pengambilan keputusan.Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi IV DPR RI.Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 sebagai penutup rangkaian sidang.Demo dan Sidang Berjalan BeriringanDi luar ruang sidang, massa AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat telah bersiap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, salah satunya menuntut agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dirampungkan. Dengan demikian, agenda legislasi DPR dan aksi masyarakat berlangsung pada hari yang sama di kawasan Senayan — massa menyuarakan aspirasi di luar gedung, sementara di dalam, DPR tetap menjalankan agenda sidang sesuai rencana.Doli kembali menegaskan bahwa kerja-kerja Baleg tidak akan terganggu oleh demonstrasi. Pembahasan RUU akan terus bergilir seperti biasa, dari RUU Penyiaran ke RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan sebaliknya, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.Ftg/ubay

27 Aug 2026