Hasil Pencarian untuk: "Bandara"

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Terkini

53 Jemaah Umrah Asal Makassar Batal Berangkat, Penerbangan ke Madinah Dibatalkan Imbas Situasi Keamanan

MAKASSAR, BUNGKASNEWS. com — Sebanyak 53 calon jemaah umrah asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami penundaan keberangkatan setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah, Arab Saudi, dibatalkan di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.Penundaan tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Para calon jemaah dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan layanan perjalanan dari PT Mudah Menuju Baitullah.General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menjelaskan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 dengan rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun, penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dengan rute Kuala Lumpur–Madinah dibatalkan sehingga 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.Dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, sebanyak 30 penumpang reguler diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kondisi tersebut berdampak pada perjalanan udara dan jadwal penerbangan menuju sejumlah wilayah di kawasan tersebut.Penerbangan Lanjutan Menjadi KendalaPihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah yang dapat menjadi alternatif bagi para jemaah.Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi penerbangan serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan juga telah menerima laporan mengenai jemaah yang terdampak dan melakukan pendataan di lokasi.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengimbau pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk menenangkan jemaah serta terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi.Penyelenggara Diminta Memberikan Kepastian kepada JemaahPenundaan keberangkatan membuat kepastian jadwal perjalanan menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan jadwal dan langkah penanganan selama masa penundaan.Calon jemaah dan keluarga juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi resmi.Selain jadwal keberangkatan, informasi mengenai akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah selama menunggu juga perlu diperjelas apabila penundaan berlangsung lebih lama.Keselamatan Jemaah Menjadi PrioritasSituasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjalanan internasional, termasuk ibadah umrah.Koordinasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi yang akurat serta pendampingan yang memadai.Calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal terbaru dari pihak penyelenggara dan maskapai.Hingga informasi tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), keberangkatan 53 calon jemaah umrah asal Makassar masih mengalami penundaan akibat pembatalan penerbangan lanjutan menuju Madinah. Kepastian jadwal keberangkatan berikutnya perlu dikonfirmasi melalui pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing.:Sumber: detikNews dan keterangan manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Internasional

Inggris Kecam Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Peringatkan Eskalasi Berbahaya

RIYADH, BUNGKASNEWS.com — Pemerintah Inggris mengecam serangan kelompok Houthi yang menargetkan Bandara Riyadh, Arab Saudi. Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting, menyebut tindakan tersebut sebagai eskalasi berbahaya (dangerous escalation) dan mengutuk serangan yang dinilai mengancam keamanan kawasan.Dalam wawancaranya dengan Sky News, Streeting menyampaikan kekhawatiran terhadap perkembangan pola serangan Houthi yang disebut semakin mengarah pada fasilitas sipil di Arab Saudi. Situasi tersebut dinilai berpotensi memperburuk ketegangan regional dan meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.Streeting juga menegaskan komitmen Inggris untuk mendukung Arab Saudi dalam menjaga keamanan wilayah udaranya. Dukungan tersebut mencakup bantuan pertahanan udara (air defence) serta pengisian bahan bakar di udara (air refuelling) guna menunjang kemampuan operasional pertahanan.Pernyataan tersebut menegaskan perhatian Inggris terhadap ancaman keamanan yang muncul akibat serangan terhadap infrastruktur sipil. Perlindungan fasilitas sipil dan keselamatan warga menjadi aspek penting dalam mencegah meluasnya konflik di kawasan.Perkembangan situasi selanjutnya akan menjadi perhatian, terutama terkait potensi peningkatan intensitas serangan dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan regional.Sumber: Wawancara Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting dengan Sky News.Ed/Rizky Hidayat

11 Oct 2026

Nasional

Seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027 Resmi Dibuka

JAKARTA, BungkasNews — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi membuka seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027 untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Pendaftaran mulai dibuka pada 20 Agustus 2026 dan calon peserta masih memiliki kesempatan mengunggah dokumen hingga 26 Agustus 2026.Dilansir dari situs resmi Kementerian Haji dan Umrah, seleksi tersebut mencakup Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Kloter serta PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara.Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, mengatakan proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan petugas kesehatan yang profesional, berintegritas, kompeten, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.Menurut Kemenhaj, petugas kesehatan nantinya dituntut tidak hanya memiliki kompetensi profesi, tetapi juga kesiapan fisik dan mental untuk bekerja dalam situasi pelayanan yang dinamis. Kemampuan menangani kondisi kegawatdaruratan serta melaksanakan tugas administratif juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah.Formasi PPIH Kesehatan Haji 2027Dalam seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027, formasi untuk petugas kesehatan kloter terdiri atas dokter atau dokter spesialis dan perawat.Sementara itu, formasi PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara mencakup sejumlah bidang, antara lain dokter, dokter spesialis, perawat, apoteker atau tenaga vokasi farmasi, elektromedis, tenaga laboratorium medis, tenaga rehabilitasi medik, radiografer, tenaga sanitasi lingkungan, perekam medis dan informasi kesehatan, serta tenaga pencegahan dan pengendalian infeksi.Untuk dokter, perawat, serta apoteker atau tenaga vokasi farmasi, terdapat persyaratan dokumen profesi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan. Dokter dan perawat juga diwajibkan memiliki sertifikat kegawatdaruratan yang masih berlaku.Syarat Umum dan Batas UsiaSecara umum, calon petugas harus sehat secara jasmani dan rohani, memiliki integritas serta rekam jejak yang baik, mampu mengoperasikan komputer maupun perangkat berbasis Android atau iOS, dan diutamakan memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.Untuk tenaga kesehatan kloter, usia yang dipersyaratkan adalah minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun. Sementara tenaga kesehatan yang bertugas di sektor dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia memiliki batas usia 27 hingga 55 tahun. Calon peserta juga harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai bidang atau peminatan tugas.Jadwal Seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027Kemenhaj menetapkan beberapa tahapan dalam proses seleksi. Pendaftaran dimulai pada 20 Agustus 2026, sedangkan batas akhir unggah dokumen adalah 26 Agustus 2026.Peserta yang lolos verifikasi administrasi selanjutnya akan mengikuti Computer Assisted Test (CAT) pada 31 Agustus 2026. Tahapan berikutnya berupa Medical Check Up (MCU) pada 3–8 September 2026. Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diumumkan pada 15 September 2026.Kemenhaj juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan bebas gratifikasi. Peserta diminta melakukan pendaftaran secara mandiri serta memastikan seluruh dokumen yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.Bagi tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan dan berminat menjadi bagian dari pelayanan jemaah haji Indonesia, kesempatan PPIH Kesehatan Haji 2027 ini perlu dimanfaatkan dengan mempersiapkan dokumen dan mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal.Sumber: Kementerian Haji dan Umrah RIInformasi resmi: "Kementerian Haji dan Umrah RI" (https://reference-url-citation.invalid/8)

23 Aug 2026

Nasional

Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Karhutla, 4 Korporasi di Kalbar Diselidiki

BungkasNews — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik dilakukan oleh individu maupun korporasi.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berada di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026). Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.Dilansir dari detikNews, Prabowo mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus karhutla.Prasetyo mengatakan arahan untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla telah ditekankan Prabowo dalam dua rapat terbatas pada Sabtu.Penindakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada perusahaan. Pemerintah juga akan menindak individu maupun pihak yang terbukti memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar.Menurut Prasetyo, pemerintah tidak akan membedakan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla di tengah meningkatnya kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.Pemerintah juga terus melakukan penanganan di lapangan, termasuk pemadaman, pencegahan meluasnya kebakaran, serta proses penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

22 Aug 2026