Bungkas News

Hasil Pencarian untuk: "DPR"

Ditemukan 20 berita.

Nasional

Riuh Tepuk Tangan di Sidang Paripurna DPR, 414 Anggota Tercatat Hadir pada 10 November

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Suasana Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung meriah. Riuh tepuk tangan para anggota dewan terdengar saat Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan jumlah kehadiran anggota dalam rapat yang digelar di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).Dalam rapat tersebut, sebanyak 403 anggota DPR tercatat hadir secara fisik. Sementara itu, 11 anggota lainnya menyampaikan izin tidak hadir. Dengan demikian, total terdapat 414 anggota dewan yang tercatat dalam daftar kehadiran.Puan Maharani menyampaikan jumlah tersebut saat membuka rapat paripurna berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI."Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota," kata Puan.Pengumuman Kehadiran Disambut Tepuk TanganMomen pengumuman jumlah kehadiran tersebut menarik perhatian. Tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang sidang ketika Puan menyampaikan bahwa 403 anggota DPR hadir secara langsung.Puan sempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan pembacaan data kehadiran anggota yang mengajukan izin."Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota," ujarnya.Untuk kedua kalinya, para anggota dewan kembali memberikan tepuk tangan setelah jumlah keseluruhan kehadiran diumumkan.Puan Nyatakan Sidang Penuhi KuorumSetelah membacakan jumlah kehadiran, Puan menyatakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilanjutkan sesuai agenda persidangan."Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan dewan membuka rapat paripurna masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027," ujar Puan.Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya kembali Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027.Tingginya jumlah anggota yang tercatat hadir menjadi perhatian dalam pembukaan masa sidang kali ini, terlebih suasana ruang paripurna sempat diwarnai tepuk tangan berulang kali saat Ketua DPR mengumumkan daftar kehadiran.

10 Nov 2026
Nasional

DPR RI Yasonna Laoly Dorong Usut Tuntas Kematian Janggal Remaja Di Nias

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly, mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kematian janggal Agnes Jance Zebua (17). Remaja asal Nias tersebut ditemukan meninggal dunia pada 15 Mei 2026 lalu, setelah sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.Yasonna meminta penegak hukum bergerak cepat, transparan, dan profesional untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban yang hingga kini masih menjadi misteri.Saya akan berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI untuk mendorong pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini. Kita ingin penyebab kematian Agnes terungkap secara terang benderang berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yasonna saat menerima audiensi keluarga korban di Jakarta beberapa waktu lalu.Langkah Yasonna ini berawal dari pengaduan orang tua Agnes yang didampingi kuasa hukumnya, Benny Waruwu, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, Benny menyampaikan bahwa pihak keluarga merasa janggal dan menduga kuat kematian Agnes bukan disebabkan oleh sakit biasa.Hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut.Sebelum mengadu ke Senayan, pihak keluarga telah menempuh berbagai cara untuk mencari keadilan. Upaya tersebut mulai dari melapor ke Polres Nias, menyuarakan persoalan ke Gubernur Sumatera Utara, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara, hingga mengadukan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti penanganan perkara. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menegaskan bahwa keluarga korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam ketidakpastian.Menurutnya, penuntasan kasus ini sangat penting bukan hanya bagi keluarga korban, melainkan juga demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia."Setiap informasi dan petunjuk harus ditelusuri secara serius agar tidak ada fakta yang terabaikan. Yang dibutuhkan keluarga saat ini adalah kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Kita berharap kepolisian bekerja maksimal sehingga seluruh fakta terungkap," pungkas Yasonna.

07 Nov 2026
Utama

Inspirasi Industri Kreatif: SMK Budi Luhur Gelar Workshop Animasi dan Berbagi Pengalaman Bersama Mice Cartoon

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com – Sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan bakat kreatif generasi muda di industri visual, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan sesi workshop edukatif pada Kamis, 29 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan kartunis sekaligus animator ternama tanah air, Muhammad Misrad (Mice Cartoon), sebagai narasumber utama.Kegiatan ini diselenggarakan untuk membekali para siswa khususnya program keahlian Animasi dengan wawasan industri nyata, proses kreatif pembuatan karakter, serta kiat membangun karier profesional di dunia seni visual. Melalui sesi ini, para peserta diajak mendalami bagaimana sebuah karya visual dapat menjadi media komunikasi yang berdampak dan memiliki nilai komersial tinggi. Dalam sesi interaktifnya, Mice Cartoon membagikan perjalanan karier serta pengalamannya di industri kreatif, termasuk kolaborasi proyek komersial bersama jenama besar seperti Indomaret hingga Kompas TV. Selain itu, Mice turut memamerkan sejumlah karya buku komik populer yang telah diterbitkannya, seperti seri Indonesia Banget, Obladi Oblada, hingga Jakarta Lu-Gue, yang menjadi bukti konsistensinya berkarya lintas dekade. Ia juga secara khusus membahas fenomena dan dampak kehadiran Artificial Intelligence (AI) di industri animasi masa kini,menekankan pentingnya mempertahankan orisinalitas, rasa, dan karakter khas manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Suasana semakin antusias ketika Mice melakukan demonstrasi langsung dengan menggambar karakter khasnya di layar monitor panggung sembari memaparkan materi. Materi yang disampaikan meliputi:Perjalanan karier dan pengalaman profesional di industri kreatif serta animasi.Pameran dan bedah proses kreatif di balik penerbitan buku-buku komik populernya (Indonesia Banget, Obladi Oblada, Jakarta Lu-Gue).Pandangan serta strategi menghadapi tantangan dan pemanfaatan dampak AI di dunia animasi modern. Proses kolaborasi karya visual bersama brand nasional terkemuka seperti Indomaret dan Kompas TV. Demonstrasi langsung pembuatan sketsa dan karakterisasi visual secara dinamis di layar panggung. Tips dan trik teknis serta pengembangan portofolio khusus bagi siswa kelas Animasi.Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada Mice Cartoon oleh Bapak Joko Waluyo, S.Si., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Budi Luhur sebagai bentukbapresiasi atas kontribusi inspirasi dan ilmu yang dibagikan kepada para siswa.

03 Nov 2026
Terkini

Fahri Hasibuan Ingatkan Anggota DPRD Sumut Soal SPPG Rampah Kiri: Jangan Vonis Tanpa Verifikasi dan Klarifikasi

SERGAI, BUNGKASNEWS.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri Hasibuan, angkat bicara menanggapi desakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi. Sebelumnya, HM Subandi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Utara untuk menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah karena dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur.Desakan penghentian operasional tersebut disampaikan HM Subandi kepada Orbitdigitaldaily.com di ruang kerjanya pada Rabu (28/10/2026).Menanggapi hal itu, Fahri Hasibuan meminta seluruh pihak untuk mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.Menurutnya, persoalan pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan melibatkan instansi berwenang agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.“Jangan memvonis tanpa verifikasi dan klarifikasi. Persoalan ini harus disikapi secara objektif. Kita perlu melihat fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Jangan sampai kesimpulan diambil sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kendati demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.Fahri juga mendorong BGN Wilayah Sumatera Utara bersama instansi lingkungan hidup terkait untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dapur SPPG Sei Rampah. Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan secara transparan agar publik mendapat informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi.“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.Sebagai Korwil Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri berharap polemik ini dapat diselesaikan secara proporsional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berjalan sesuai ketentuan.Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang baik menjadi kunci utama untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.Keterangan mengenai kondisi pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah dan dugaan pencemaran masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak pengelola, BGN, serta instansi lingkungan hidup terkait.

29 Oct 2026
Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026
Pendidikan

Harumkan Nama Asahan, Septi Larasati Raih Juara I Pidato Bahasa Arab Porsadin Sumut dan Melaju ke Nasional

MEDAN, BUNGKASNEWS.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar dari Kabupaten Asahan. Septi Larasati, siswi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alwashliyah Desa Sarang Helang, berhasil meraih Juara I cabang lomba Pidato Bahasa Arab pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026), di Sekolah Taman Pendidikan Islam (TPI), Medan. Keberhasilan tersebut mengantarkan Septi untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.Capaian ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar MDA Alwashliyah Sarang Helang sekaligus membawa nama Kabupaten Asahan ke tingkat provinsi. Prestasi tersebut juga menjadi bukti bahwa peserta didik madrasah diniyah memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing melalui kemampuan, ketekunan, serta pembinaan yang berkelanjutan.Septi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraihnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta para guru yang telah membimbing dan mendidiknya hingga mampu mencapai prestasi tersebut.“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa meraih Juara I dalam lomba Pidato Bahasa Arab ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta kepada guru-guru yang telah membimbing, mengajari, dan mendidik saya dengan penuh kesabaran hingga sampai pada titik ini". ujar Septi.Ia berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih baik. Septi juga bertekad mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional di Jakarta agar dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Asahan serta Provinsi Sumatera Utara.Sementara itu, Kepala MDA Alwashliyah Sarang Helang, Nurainun, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih Septi. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan kebanggaan bagi madrasah sekaligus motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani mengikuti berbagai ajang kompetisi.“Kami sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih Septi Larasati. Keberhasilan ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi madrasah. Kami berharap Septi tidak cepat berpuas diri, terus belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berusaha, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing,” ungkap Nurainun.Ia juga berharap keberhasilan Septi dapat mendorong peningkatan semangat pembinaan di lingkungan madrasah, khususnya dalam bidang keagamaan, seni, dan keterampilan berbicara di depan umum. Dukungan orang tua, guru, dan lingkungan pendidikan dinilai penting untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal.Keberhasilan Septi Larasati meraih Juara I Pidato Bahasa Arab Porsadin tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi awal dari tantangan berikutnya. Dengan persiapan yang matang dan dukungan berbagai pihak, Septi diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat nasional serta kembali menorehkan prestasi yang membanggakan bagi madrasah dan daerah asalnya.

24 Oct 2026
Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026
Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026
Utama

Edukasi Generasi Muda: SMK Budi Luhur Gelar Seminar Bahaya Seks Bebas dan Pergaulan Bebas Bersama dr. Boyke Dian Nugraha

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan masa depan generasi muda, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan seminar edukatif bertajuk bahaya seks bebas dan pergaulan bebas pada Selasa, 20 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan pakar seksologi dan kesehatan reproduksi terkemuka, dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS, sebagai narasumber utama. Seminar ini diselenggarakan sebagai langkah preventif dalam membekali para pelajar dengan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi, risiko penyakit menular seksual, dampak psikososial, serta konsekuensi hukum dan moral dari pergaulan bebas. Melalui seminar ini, para peserta diajak untuk lebih bijak dalam bergaul, menghargai tubuh sendiri, dan fokus pada pengembangan potensi diri.Kegiatan ini resmi dibuka dan disambut langsung oleh Direktur Akademik Sekolah Budi Luhur, Anastasia Eliarti, S.Psi., M.M. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pembekalan wawasan yang komprehensif bagi generasi muda agar memiliki kesadaran penuh dalam menjaga pergaulan, menghargai diri sendiri, serta membentengi moralitas di era keterbukaan informasi.Turut hadir dalam acara tersebut, H. Dwi Hendri Prajitno, S.Pd., M.Pd. selaku Pengawas SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif pihak sekolah dan menegaskan bahwa sejauh ini, SMK Budi Luhur merupakan satu-satunya SMK yang berhasil menghadirkan narasumber setara dr. Boyke untuk mengedukasi para siswanya secara langsung. Hal ini dinilai sebagai langkah nyata dan progresif dalam pembentukan karakter serta perlindungan generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Dalam paparannya, dr. Boyke menyampaikan materi secara interaktif, lugas, dan komunikatif, memberikan wawasan seputar: Fakta dan mitos seputar kesehatan reproduksi remaja. Dampak fisik, psikologis, dan masa depan akibat seks bebas serta kehamilan di usia dini.Pencegahan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS.Strategi membentengi diri dari pergaulan bebas di masa kini.Rangkaian acara ditutup secara khidmat dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada dr. Boyke Dian Nugraha oleh Bapak Hermesa selaku Kepala Yayasan Pakarti Luhur sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ilmu dan edukasi yang diberikan.

22 Oct 2026
Utama

Dari Hobi Menjadi Bisnis: Perjalanan Rijwan Membangun PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE

Berawal dari kecintaan terhadap alam dan dunia pendakian, PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE hadir sebagai usaha yang ingin membawa lebih banyak orang merasakan pengalaman menjelajahi keindahan alam Indonesia. Bagi pendirinya, mendaki gunung bukan hanya tentang mencapai puncak, melainkan juga tentang membangun keberanian, kebersamaan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.Di balik perjalanan sebuah usaha ini, terdapat sosok Rijwan seorang Mahasiswa berupaya mengembangkan kecintaannya terhadap dunia petualangan menjadi sebuah bisnis di bidang perjalanan wisata alam. Melalui PICK TO HEAVEN ADVENTURE, ia ingin menciptakan perjalanan yang tidak sekadar menjadi kegiatan liburan, tetapi juga pengalaman yang meninggalkan kesan dan pelajaran berharga bagi setiap peserta.Gimana sih awal pendiriannya ?Pendirian PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengembangkan kegiatan pendakian dan wisata alam menjadi layanan perjalanan yang lebih terorganisasi dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.Usaha ini dikembangkan dengan konsep open trip, yaitu perjalanan yang memungkinkan peserta dari berbagai latar belakang bergabung dalam satu perjalanan. Selain itu, terdapat peluang untuk mengembangkan perjalanan privat dan kegiatan wisata alam lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Dalam proses perintisannya, owner perlu membangun identitas brand, menyusun rencana perjalanan, mengatur kebutuhan operasional, membangun tim, serta memperkenalkan layanan kepada calon pelanggan.Mengenai modal awal, jumlahnya perlu dikonfirmasi langsung kepada owner sebelum dipublikasikan. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Tantangan dan perjuanganMembangun usaha di bidang perjalanan petualangan tentu memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari membangun kepercayaan calon peserta, memperkenalkan brand kepada masyarakat, mengatur biaya operasional, hingga memastikan koordinasi antara admin, tour leader, dan tim pendukung berjalan dengan baik.Salah satu tantangan penting dalam usaha open trip adalah menjaga keseimbangan antara kepuasan pelanggan, keselamatan perjalanan, dan keberlangsungan bisnis.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, owner perlu mengutamakan komunikasi, kedisiplinan, kerja sama tim, serta evaluasi setiap kegiatan. Perjalanan bisnis tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap kendala dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan.Bagi PICK TO HEAVEN ADVENTURE, membangun tim yang solid merupakan bagian penting dari perjuangan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE bergerak dalam bidang perjalanan wisata petualangan, khususnya kegiatan pendakian gunung dan wisata alam.Produk dan layanan yang dikembangkan meliputi:Open Trip Pendakian: perjalanan bersama dengan peserta dari berbagai latar belakang.Private Trip: perjalanan yang dirancang untuk kelompok atau pelanggan tertentu.One Day Trip (ODT) dan Tektok: kegiatan wisata atau pendakian singkat tanpa menginap di gunung, sesuai karakteristik rute dan ketentuan yang berlaku.Pengalaman Wisata Alam: perjalanan ke berbagai destinasi alam dengan perencanaan kegiatan yang terorganisasi.Target pasarnya adalah kalangan anak muda, mahasiswa, pekerja, komunitas pendaki, serta masyarakat yang ingin menikmati wisata alam tanpa harus mengurus seluruh kebutuhan perjalanan sendiri.Keunggulan yang ingin dibangun oleh PICK TO HEAVEN ADVENTURE adalah pendekatan pelayanan yang ramah, kebersamaan dalam perjalanan, koordinasi tim, serta pengalaman petualangan yang terencana. Keunggulan tersebut perlu terus dibuktikan melalui kualitas pelayanan dan pelaksanaan perjalanan di lapangan.Untuk mengembangkan bisnis, PICK TO HEAVEN ADVENTURE dapat memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, serta konten foto dan video perjalanan.Beberapa strategi pengembangan usaha yang relevan meliputi:Membangun identitas brand melalui logo, desain promosi, seragam kru, dan komunikasi yang konsisten.Memanfaatkan media sosial dengan membagikan informasi jadwalopen trip, destinasi, harga, meeting point, dan dokumentasi perjalanan.Meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui informasi yang transparan, pelayanan responsif, dan evaluasi setelah perjalanan.Membangun tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas antara owner, admin, tour leader, dan crew support.Mengembangkan kolaborasi dengan komunitas pendaki, penyedia transportasi, pengelola destinasi, serta mitra wisata lainnya.Dalam perjalanan pengembangannya, brand ini telah diarahkan pada kegiatan open trip ke sejumlah destinasi pendakian, termasuk Gunung Merbabu dan Gunung Prau, berdasarkan program perjalanan yang telah direncanakan.Adapun pencapaian seperti jumlah peserta, total perjalanan yang berhasil dilaksanakan, omzet, dan pertumbuhan pelanggan perlu dikonfirmasi kepada owner sebelum dicantumkan sebagai prestasi resmi.Ke depan, PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE diharapkan dapat berkembang menjadi penyedia perjalanan petualangan yang semakin profesional, dipercaya pelanggan, dan mampu memperluas pilihan destinasi wisata alam di Indonesia.Selain mengembangkan bisnis, usaha ini juga memiliki peluang untuk membuka kesempatan kerja, membangun kemampuan anggota tim, dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam.Membangun usaha bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dalam perjalanan, membangun tim yang solid, dan tetap melangkah meskipun banyak tantangan. Karena bagi kami, setiap perjalanan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap puncak adalah awal dari perjalanan berikutnya. Rijwan

20 Oct 2026
Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026
Terkini

Ahmad Doli: Hak Angket Tak Perlu jika Ijazah Gibran Ditunjukkan ke Publik

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.Pernyataan itu disampaikan Doli dalam dialog yang diberitakan Kompas TV. Menurutnya, jika ijazah memang ada, dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka agar persoalan tidak perlu berlarut-larut.“Kalau memang ada, ya sambil bicara ada barangnya, ini barangnya ya tunjukin aja gitu ke publik, selesai nah,” kata Doli.Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik, penggunaan hak angket tidak diperlukan. Doli menilai persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan evaluasi di Komisi II DPR.“Kalau itu terjadi kan gak perlu ada angket menurut saya, gak perlu rame-rame gitu loh, tinggal kita tadi saya menurunkan supaya dalam evaluasi dari pembelajaran itu masuk ke mekanisme akademi biasa saja, di dalam Komisi II.”Dorong Evaluasi Sistem PemiluDoli mengatakan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan sistem pemilu ke depan. Ia menyebut Komisi II DPR telah memulai langkah melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilu.“Dan sebagai informasi, kami di DPR Komisi II juga sudah mulai ya dengan bentuknya panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata dia.Doli menjelaskan bahwa data yang diperolehnya sejak awal dimaksudkan untuk dibahas bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagai bagian dari evaluasi.“Makanya niat saya awalnya ketika data ini saya peroleh, itu adalah sebetulnya ini mau kita buka, kita bawa di RDP-RDP Komisi II dengan penyelenggara pemilu, menjadi bagian evaluasi.”Menurut Doli, perbaikan perlu diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses sebelumnya.“Nah ini kan kita sudah dapat bahan yang harus kita koreksi dengan kejadian putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu,” ucapnya.Ia menyebut Panja Revisi UU Pemilu dijadwalkan mengundang kelompok masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 November untuk memulai pembahasan revisi. Komisi II juga akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai bagian dari proses evaluasi.Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut. Doli menempatkan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pemilu.

13 Oct 2026
Utama

Hunian Mewah di Lapas Cibinong Berujung Petaka, Kalapas Wisnu Hani Putranto Resmi Dipecat dari ASN

Jakarta, Bungkasnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi itu dijatuhkan menyusul temuan fasilitas mewah di dalam lingkungan lapas.Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikannya di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026)."Iya, diberhentikan jadi ASN," kata Rudi.17 Pegawai Dijatuhi SanksiWisnu bukan satu-satunya yang kena sanksi. Total ada 17 pegawai yang dijatuhi hukuman dengan rincian:1 orang diberhentikan5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedangRudi menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar satu pejabat. "Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujarnya.Para pegawai tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal itu memuat sedikitnya 14 larangan bagi PNS, antara lain penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, pungutan di luar ketentuan, dan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6, 9, atau 12 bulan. Hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Dibongkar Setelah Didesak DPRKasus ini mencuat setelah Ombudsman RI memeriksa lapas tersebut secara mendadak pada Kamis (24/9/2026). Pada Rabu (30/9), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong setelah didesak Komisi XIII DPR RI yang berkunjung ke lokasi.Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran fasilitas tak berizin itu dilakukan agar tidak disalahgunakan lagi. Ia khawatir fasilitas itu dibiarkan begitu saja setelah rombongan DPR pergi.Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, meminta seluruh isi hunian dicatat dan diinventarisasi sebelum dibongkar. Menurutnya, hal itu penting karena kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

05 Oct 2026
Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026
Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026
Nasional

Komjen Suyudi Tegaskan Rekrutmen Polri Harus Bersih, Tak Boleh Ada “Titipan”

Jakarta, Bungkasnews.com — Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya menjaga proses rekrutmen dan pembinaan karier di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan meritokrasi.Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam visi pembenahan Polri yang disampaikan Suyudi di tengah proses pencalonannya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Suyudi menekankan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan”, transaksi maupun bentuk intervensi lain dalam proses pembinaan sumber daya manusia Polri. Menurutnya, prestasi dan rekam jejak integritas harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan karier personel.“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” tegas Suyudi dalam pemaparannya.Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk memastikan proses penerimaan anggota baru berlangsung secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rekrutmen Akpol 2026, Polri sebelumnya juga menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan melalui jalur reguler tanpa jalur khusus, kuota tertentu, maupun praktik titipan.Tekankan Integritas Sejak Proses RekrutmenMenurut Suyudi, pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan. Integritas harus dibangun sejak proses awal penerimaan anggota hingga pembinaan karier.Ia juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh menjadikan tekanan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menerima suap, melakukan pemerasan, merekayasa perkara maupun menjadi beking kegiatan ilegal.“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” ujar Suyudi.Dalam proses pembinaan karier, Suyudi menempatkan meritokrasi dan rekam jejak sebagai bagian penting untuk memastikan personel yang memiliki prestasi dan integritas memperoleh kesempatan pengembangan karier secara adil.Suyudi Jalani Uji Kelayakan sebagai Calon KapolriKomitmen tersebut disampaikan ketika Suyudi tengah menjalani proses pencalonan sebagai Kapolri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namanya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembenahan institusi, termasuk penguatan integritas, profesionalitas, sistem karier berbasis meritokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Komisi III DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui rapat fit and proper test pada Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut diberikan secara aklamasi.Transparansi Rekrutmen Jadi PerhatianIsu transparansi dalam rekrutmen Polri menjadi penting karena proses penerimaan anggota merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia kepolisian.Polri sebelumnya menyatakan bahwa proses rekrutmen Akpol 2026 menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Polri juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan praktik kecurangan atau percaloan dalam proses seleksi.Dengan adanya penegasan mengenai larangan praktik “titipan”, pembinaan SDM Polri diarahkan agar lebih menempatkan kemampuan, prestasi, profesionalitas dan rekam jejak integritas sebagai dasar pengembangan personel.Komitmen tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembenahan Polri yang kini berada dalam sorotan publik, khususnya terkait bagaimana institusi memastikan proses rekrutmen dan perjalanan karier personelnya berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

01 Oct 2026
Utama

Rakerwil HIMMAH Sumut Ditutup, Lahirkan 4 Program Strategis Termasuk Digitalisasi KTA Berbasis Bank Sumut

Simalungun, Bungkasnews.com — Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara (HIMMAH Sumut) yang mengusung tema "Aktualisasi Gerakan Intelektual Menuju #Sinergi Sumut Madani" resmi ditutup pada Minggu, 27 September 2026 di Mess Pora-Pora Pemprovsu, Parapat, Kabupaten Simalungun. Agenda strategis keorganisasian yang berlangsung selama tiga hari (25–27 September 2026) tersebut sukses merumuskan dan mengesahkan berbagai langkah terobosan untuk perbaikan tata kelola serta kaderisasi organisasi.Dalam pidato penutupannya, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) HIMMAH Sumut, Imransyah Pasai, menegaskan bahwa PW HIMMAH Sumut memberikan komitmen dan dukungan penuh terhadap perbaikan struktur keinstrukturan serta standardisasi kaderisasi nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pimpinan Pusat HIMMAH telah membentuk Badan Instruktur Nasional di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal PP HIMMAH, Sukri Soleh Sitorus."Perbaikan keinstrukturan dan pembenahan kaderisasi adalah harga mati. Melalui penguatan fungsi instruktur, kita ingin memastikan seluruh proses pencetakan kader HIMMAH di Sumatera Utara berjalan terukur, memiliki kualitas yang baku, kuat secara ideologis, serta memiliki legalitas hukum dan organisasi yang tidak terbantahkan," tegas Imransyah Pasai.Guna mengakselerasi langkah tersebut, dalam Rakerwil ini juga resmi ditunjuk Banu Wira Baskara sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator Badan Instruktur Nasional Wilayah Sumatera Utara. Penunjukan ini ditujukan sebagai bentuk percepatan dalam rangka penataan dan penguatan sistem keinstrukturan di Sumatera Utara.Sebagai penjelmaan dari komitmen konsolidasi tersebut, Rakerwil HIMMAH Sumut berhasil menyepakati empat program unggulan strategis yang menjadi pijakan gerak organisasi ke depan:Biro Instruktur Wilayah: Berfungsi sebagai badan semi-otonom di bawah Bidang Pendidikan, Kaderisasi, dan Keanggotaan yang memegang otoritas pedagogis. Biro ini menjadi satu-satunya pemegang wewenang memimpin sidang yudisium kelulusan, memandu baiat, serta mengukuhkan kader pada jenjang Latihan Kader Dasar (LKD), Latihan Kader Menengah (LKM), dan Latihan Kader Lanjut (LKA).KTA Digital & Smart Card Terintegrasi Bank Sumut (Platform SIM-HIMMAH Sumut): Penguatan sistem pendataan keanggotaan terpadu yang terintegrasi langsung dengan jaringan perbankan Bank Sumut. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PW HIMMAH Sumut dan Bank Sumut di sela-sela Rakerwil. KTA berteknologi smart card dan QR-Code ini berfungsi sebagai kartu identitas legal, verifikasi Nomor Induk Registrasi Kader (NIRK), kartu akses forum resmi, serta sarana transaksi perbankan.Keadministrasian dan Standardisasi Sertifikat Berbarcode: Pembakuan tata naskah persuratan dan pengarsipan digital di bawah pengawasan Sekretariat Wilayah. Setiap sertifikat kelulusan jenjang LKD, LKM, dan LKA kini wajib melampirkan QR-Code Certificate Validator serta ditandatangani oleh Ketua PC, Koordinator Instruktur, dan disahkan oleh Ketua PW HIMMAH Sumut guna menjamin keaslian dokumen.Pengembangan Amal Usaha dan Kemandirian Ekonomi: Pembentukan pusat inkubasi bisnis mandiri sebagai wadah pembentukan dana abadi kas organisasi. Program ini mencakup HIMMAH Store & Merchandise Hub, Klinik Usaha & Legalitas UMKM Kader (fasilitas NIB dan sertifikasi halal gratis), serta penyediaan modal bergulir syariah hasil kerja sama dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.Penutupan Rakerwil dilakukan secara resmi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) HIMMAH, Abdul Razak Nasution. Dalam arahannya, Abdul Razak mengapresiasi tinggi jajaran PW HIMMAH Sumut yang dinilainya sukses menjadi pelopor dalam modernisasi organisasi, digitalisasi kaderisasi, dan penguatan kemandirian ekonomi di tingkat wilayah."Kami mengapresiasi langkah progresif PW HIMMAH Sumut. Terobosan ini diharapkan tidak berhenti di atas kertas, tetapi segera diimplementasikan secara berjenjang hingga ke tingkat pimpinan cabang dan komisariat demi melahirkan kader Al Washliyah yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan berkarakter," pungkas Abdul Razak.

28 Sep 2026
Utama

Ketua PW HIMMAH Sumut Jalin MoU Bersama Bank Sumut Wujudkan Integrasi KTA Digital di Rakerwil Prapat

Simalungun, Bungkasnews.com — Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Mess Pora-Pora Pemprovsu, Prapat, Kabupaten Simalungun, 25–27 September 2026 dengan mengusung tema “Aktualisasi Gerakan Intelektual Menuju #Sinergi Sumut Madani”, sebagai momentum konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program kerja PW HIMMAH Sumut untuk periode mendatang.Dalam kesempatan tersebut, PW HIMMAH Sumut juga secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama PT Bank Sumut dalam rangka penerbitan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang ter-integrasi dengan rekening Bank Sumut dalam mendukung BUMD khususnya pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.Selain itu, pembuatan KTA berbasis rekening Bank Sumut ini merupakan wujud nyata dari keseriusan Imransyah Pasai selaku Ketua PW HIMMAH Sumut dalam rangka moderenisasi organisasi mahasiswa di era perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat."HIMMAH Sumut telah membuka ruang bagi PC HIMMAH se-Sumut agar membangun jalinan kerjasama dengan KCP Bank Sumut di daerahnya masing-masing dalam percepatan pelaksanaan pembuatan KTA," ujar Imransyah Pasai, Ketua PW HIMMAH Sumut.Imransyah Pasai, Ketua PW HIMMAH SUMUTDalam sambutannya, Imransyah Pasai menegaskan bahwa pelaksanaan Rakerwil merupakan forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh jajaran dan kader. “Rakerwil ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah, menyusun program kerja, dan memperkuat konsolidasi seluruh kader,” ucapnya.Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pembahasan dengan mengedepankan musyawarah dan semangat kebersamaan serta menekankan pentingnya menjadikan HIMMAH sebagai organisasi mahasiswa yang tetap memiliki tradisi intelektual, semangat kaderisasi, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat.Menyambung hal tersebut, Ketua PW Al Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, yang hadir memberikan sambutan turut memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif yang diambil oleh PW HIMMAH Sumut. Ia menilai terobosan digitalisasi melalui integrasi KTA dengan perbankan daerah merupakan bukti nyata adaptasi organisasi terhadap kemajuan zaman."Gerakan intelektual mahasiswa hari ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran retorika di ruang-ruang diskusi, tetapi harus mampu bertransformasi menjadi kerja-kerja kolaboratif yang dirasakan langsung oleh umat dan masyarakat," ujar Dedi Iskandar Batubara di hadapan para kader.Ia juga berpesan agar seluruh kader HIMMAH senantiasa mempertahankan identitas intelektual, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengawal pembangunan Sumut Madani yang adil, terbuka, dan bermoral.Selanjutnya, Ketua Umum PP HIMMAH RI Abdul Razak Nasution dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka kegiatan menyampaikan bahwa Rakerwil bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi ruang penting untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, serta menyusun langkah strategis organisasi.Ia mendorong seluruh kader HIMMAH Sumatera Utara untuk terus menjaga tradisi intelektual dan memperkuat kaderisasi.“HIMMAH harus terus menjaga tradisi intelektual, memperkuat kaderisasi, serta membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Kader harus mampu hadir sebagai bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Abdul Razak.Menurutnya, forum Rakerwil harus mampu melahirkan gagasan konstruktif dan program kerja yang memberikan manfaat bagi organisasi, umat, bangsa, dan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan program kerja dan rekomendasi organisasi yang dapat memperkuat konsolidasi serta kontribusi HIMMAH Sumatera Utara di tengah masyarakat.

26 Sep 2026
Terkini

Lamhot Sinaga: Untirta Punya Peran Strategis Menyiapkan SDM Unggul dari Banten untuk Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Dies Natalis ke-45 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).Lamhot berharap momentum 45 tahun perjalanan Untirta tidak hanya menjadi perayaan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, pembangunan Banten, dan kemajuan Indonesia."Selamat Dies Natalis ke-45 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika Untirta yang selama ini telah menjaga dan mengembangkan tradisi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi," kata Lamhot dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).Menurut Lamhot, usia 45 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Untirta telah menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan tinggi di Banten.Karena itu, ia berharap Untirta tidak berhenti pada pencapaian institusional, tetapi terus memperluas kontribusinya sehingga keberadaan kampus benar-benar dirasakan oleh masyarakat."Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menghasilkan lulusan. Kampus harus menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi, sekaligus mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan," ujar Lamhot.Ia mengatakan, posisi Untirta menjadi semakin penting karena Banten merupakan salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi yang sangat besar. Perkembangan industri, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus kemampuan beradaptasi.Dalam konteks tersebut, menurut Lamhot, Untirta memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan pendidikan tinggi di Banten yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional."Untirta harus menjadi salah satu lokomotif utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kampus ini harus mampu membaca perubahan zaman dan menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap masuk dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.Lamhot menilai hubungan antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas tenaga kerja, sementara kualitas tenaga kerja akan memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah.Karena itu, ia berharap pengembangan Untirta ke depan semakin diarahkan pada penguatan riset, inovasi, kewirausahaan, teknologi, dan kolaborasi dengan dunia industri."Kalau kita ingin ekonomi tumbuh secara berkelanjutan, maka fondasinya adalah manusia. Kita membutuhkan manusia yang terdidik, memiliki keterampilan, mampu berinovasi, dan mempunyai keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru," ujar Lamhot.Ia juga mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang lahir dari lingkungan Untirta tidak berhenti di ruang-ruang akademik. Pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi solusi yang dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha.Menurut Lamhot, kampus memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan industri."Riset harus memiliki kebermanfaatan. Inovasi harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan harus memiliki keterhubungan dengan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat," katanya.Dalam pandangannya, tantangan perguruan tinggi ke depan juga semakin kompleks. Perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, ekonomi digital, perubahan struktur industri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan berbasis pengetahuan akan mengubah peta kompetensi tenaga kerja.Karena itu, Untirta perlu terus memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif agar mahasiswa memiliki kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang relevan dengan perubahan dunia kerja."Mahasiswa Untirta harus dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi dunia hari ini, tetapi juga dunia sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, teknologi, kewirausahaan, dan karakter harus berjalan bersama," ujar Lamhot.Lamhot juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara Untirta dan para alumninya. Menurut dia, alumni merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman profesional, jejaring, mentoring, kerja sama, maupun dukungan terhadap pengembangan kampus.Sebagai Ketua IKA Untirta, Lamhot mengatakan bahwa organisasi alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat hubungan antara kampus dan dunia profesional."IKA Untirta harus menjadi jembatan yang mempertemukan potensi kampus dengan pengalaman para alumni. Kita ingin alumni tidak hanya datang ketika ada acara seremonial, tetapi juga hadir dalam pengembangan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, jejaring industri, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.Ia berharap sinergi antara civitas akademika, alumni, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.Lamhot mengatakan, pembangunan pendidikan pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan gedung, peningkatan jumlah mahasiswa, atau bertambahnya program studi. Lebih dari itu, pembangunan pendidikan harus tercermin dari kemampuan sebuah perguruan tinggi menghasilkan manusia dan pengetahuan yang memberikan dampak nyata."Ukuran keberhasilan perguruan tinggi bukan hanya seberapa besar institusinya berkembang, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat dan bangsa," ujar dia.Dalam konteks Banten, Lamhot berharap Untirta dapat menjadi pusat pengembangan gagasan dan inovasi yang mampu memperkuat daya saing daerah. Kampus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari industri, ekonomi kreatif,UMKM, teknologi, lingkungan, hingga pengembangan masyarakat.Ia juga berharap lulusan Untirta dapat menjadi bagian dari kekuatan ekonomi baru di Banten dan berdampak secara nasional. Tidak seluruh lulusan harus berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan dan inovasi."Kalau setiap tahun lahir generasi muda yang memiliki kemampuan menciptakan usaha, mengembangkan teknologi, dan membangun inovasi, maka kampus secara tidak langsung ikut menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru," kata Lamhot.Menurut dia, kontribusi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak bagi Banten. Perguruan tinggi daerah yang mampu menghasilkan SDM berkualitas akan ikut memperkuat struktur sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.Lamhot berharap perjalanan 45 tahun Untirta menjadi fondasi untuk memasuki fase baru yang lebih kuat. Ia mendorong seluruh civitas akademika menjaga budaya akademik sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan."Selamat ulang tahun ke-45 untuk Untirta. Semoga semakin maju, semakin kuat, semakin terbuka terhadap inovasi, dan semakin besar kontribusinya bagi Banten dan Indonesia," ujar Lamhot.Ia menambahkan, IKA Untirta akan terus mendukung kemajuan almamater melalui berbagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan. Menurut dia, kemajuan Untirta merupakan kepentingan bersama seluruh keluarga besar alumni."Sebagai alumni, tentu kami ingin melihat Untirta tumbuh menjadi perguruan tinggi yang semakin diperhitungkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemajuan itu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," kata Lamhot.Lamhot yang dikenal sebagai mantan aktivist kampus dan kepemudaan di level nasional ini pun mengajak seluruh civitas akademika Untirta menjadikan Dies Natalis ke-45 sebagai momentum untuk memperkuat optimisme dan semangat pengabdian."Empat puluh lima tahun adalah perjalanan yang panjang, tetapi masa depan masih jauh lebih panjang. Mari kita jadikan momentum ini untuk membangun Untirta yang semakin unggul, inovatif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa," ujar dia.

26 Sep 2026
Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026