Hasil Pencarian untuk: "Desa"

Nasional

DPR RI Yasonna Laoly Dorong Usut Tuntas Kematian Janggal Remaja Di Nias

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly, mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kematian janggal Agnes Jance Zebua (17). Remaja asal Nias tersebut ditemukan meninggal dunia pada 15 Mei 2026 lalu, setelah sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.Yasonna meminta penegak hukum bergerak cepat, transparan, dan profesional untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban yang hingga kini masih menjadi misteri.Saya akan berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI untuk mendorong pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini. Kita ingin penyebab kematian Agnes terungkap secara terang benderang berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yasonna saat menerima audiensi keluarga korban di Jakarta beberapa waktu lalu.Langkah Yasonna ini berawal dari pengaduan orang tua Agnes yang didampingi kuasa hukumnya, Benny Waruwu, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, Benny menyampaikan bahwa pihak keluarga merasa janggal dan menduga kuat kematian Agnes bukan disebabkan oleh sakit biasa.Hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut.Sebelum mengadu ke Senayan, pihak keluarga telah menempuh berbagai cara untuk mencari keadilan. Upaya tersebut mulai dari melapor ke Polres Nias, menyuarakan persoalan ke Gubernur Sumatera Utara, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara, hingga mengadukan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti penanganan perkara. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menegaskan bahwa keluarga korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam ketidakpastian.Menurutnya, penuntasan kasus ini sangat penting bukan hanya bagi keluarga korban, melainkan juga demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia."Setiap informasi dan petunjuk harus ditelusuri secara serius agar tidak ada fakta yang terabaikan. Yang dibutuhkan keluarga saat ini adalah kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Kita berharap kepolisian bekerja maksimal sehingga seluruh fakta terungkap," pungkas Yasonna.

07 Nov 2026

Pendidikan

Harumkan Desa Bagan Asahan, M. Syahril Arifin Sutendi Raih Wisudawan Terbaik dan Beasiswa S2 Penuh

MEDAN, BUNGKASNEWS.com - Prestasi membanggakan ditorehkan M. Syahril Arifin Sutendi, putra desa Bagan Asahan dalam prosesi wisuda Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan yang berlangsung di Regale International Convention Center Medan, 3 November 2026. Ia berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,96 sekaligus menyandang dua predikat wisudawan terbaik, yakni tingkat Program Studi Pendidikan Agama Islam dan tingkat Fakultas Agama Islam (FAI). Tidak hanya itu, Syahril juga memperoleh beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) hingga tamat.Dua predikat terbaik yang diraih Syahril menjadi pencapaian tersendiri dalam perjalanan akademiknya. Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkannya memperoleh apresiasi dari pihak universitas berupa kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Momen menarik terjadi ketika Syahril menyampaikan pesan dan kesan sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa gelar sarjana bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.“Kita adalah duta-duta UNIVA Medan. Kita hari ini duduk di sini. Banyak para pemuda yang ingin duduk di sini. Beruntunglah kita. Kalau kita sadar sebagai duta, maka kita pertanggungjawabkanlah sarjana apa yang kita miliki hari ini,” ungkap Syahril.Ia juga menegaskan bahwa penampilan dan kelebihan yang dimiliki seseorang bukanlah sesuatu yang hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain.“Wajah yang cantik, wajah yang ganteng, gagah perkasa bukan sebagai hiasan. Akan tetapi bagaimana diri ini kita gunakan sebagai kebermanfaatan. Inilah orientasi bagaimana mewujudkan mahasiswa UNIVA bermanfaat di luar sana,” lanjutnya.Suasana semakin menarik ketika Syahril menutup penyampaian pesan dan kesannya dengan sebuah pantun yang ditujukan kepada Rektor UNIVA Medan, Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. Melalui pantun tersebut, ia secara spontan menyampaikan harapannya untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan S2 melalui beasiswa.“Anak dara mencuci nampan, nampan dicuci sekali dua, kepada Bapak Rektor kami yang tampan, adakah info beasiswa S2?”Syahril kemudian melanjutkan pantunnya.“Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, Pak Rektor karena kita saling sayang, semoga kita bisa bertemu kembali kalau S2 sudah diberi.”Pantun tersebut mendapat balasan langsung dari Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. Dengan suasana penuh keakraban, rektor menjawab pantun Syahril sekaligus memberikan respons atas harapannya.“Anak dara mencuci nampan, nampan dicuci di Sunge Lebah, karena rektor dibilang tampan, tak elok pula bila tak beri hadiah.”Rektor kemudian melanjutkan balasannya dengan pantun yang menjadi jawaban atas harapan Syahril.“Karena ada sumur di ladang, tempat mencuci situdung saji, karena UNIVA Medan kampus terpandang, beasiswa S2 sampai tamat akan diberi.”Balasan pantun tersebut menjadi salah satu momen istimewa dalam prosesi wisuda. Harapan yang awalnya disampaikan secara jenaka melalui pantun berujung pada kabar baik berupa beasiswa pendidikan S2 penuh hingga tamat yang diberikan oleh Rektor UNIVA Medan.Menanggapi kesempatan tersebut, Syahril mengaku tidak mampu lagi mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Ia hanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.“Saya tak mampu lagi berkata-kata, hanya Allah-lah yang bisa membalasnya,” ungkap Syahril.Prestasi yang diraih Syahril menunjukkan bahwa keberhasilan akademik bukan sekadar tentang memperoleh gelar dan predikat terbaik. Lebih dari itu, pencapaian tersebut membawa tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.Bagi Syahril, gelar sarjana bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal untuk terus belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan kontribusi yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya.

04 Nov 2026

Utama

Inspirasi Industri Kreatif: SMK Budi Luhur Gelar Workshop Animasi dan Berbagi Pengalaman Bersama Mice Cartoon

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com – Sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan bakat kreatif generasi muda di industri visual, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan sesi workshop edukatif pada Kamis, 29 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan kartunis sekaligus animator ternama tanah air, Muhammad Misrad (Mice Cartoon), sebagai narasumber utama.Kegiatan ini diselenggarakan untuk membekali para siswa khususnya program keahlian Animasi dengan wawasan industri nyata, proses kreatif pembuatan karakter, serta kiat membangun karier profesional di dunia seni visual. Melalui sesi ini, para peserta diajak mendalami bagaimana sebuah karya visual dapat menjadi media komunikasi yang berdampak dan memiliki nilai komersial tinggi. Dalam sesi interaktifnya, Mice Cartoon membagikan perjalanan karier serta pengalamannya di industri kreatif, termasuk kolaborasi proyek komersial bersama jenama besar seperti Indomaret hingga Kompas TV. Selain itu, Mice turut memamerkan sejumlah karya buku komik populer yang telah diterbitkannya, seperti seri Indonesia Banget, Obladi Oblada, hingga Jakarta Lu-Gue, yang menjadi bukti konsistensinya berkarya lintas dekade. Ia juga secara khusus membahas fenomena dan dampak kehadiran Artificial Intelligence (AI) di industri animasi masa kini,menekankan pentingnya mempertahankan orisinalitas, rasa, dan karakter khas manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Suasana semakin antusias ketika Mice melakukan demonstrasi langsung dengan menggambar karakter khasnya di layar monitor panggung sembari memaparkan materi. Materi yang disampaikan meliputi:Perjalanan karier dan pengalaman profesional di industri kreatif serta animasi.Pameran dan bedah proses kreatif di balik penerbitan buku-buku komik populernya (Indonesia Banget, Obladi Oblada, Jakarta Lu-Gue).Pandangan serta strategi menghadapi tantangan dan pemanfaatan dampak AI di dunia animasi modern. Proses kolaborasi karya visual bersama brand nasional terkemuka seperti Indomaret dan Kompas TV. Demonstrasi langsung pembuatan sketsa dan karakterisasi visual secara dinamis di layar panggung. Tips dan trik teknis serta pengembangan portofolio khusus bagi siswa kelas Animasi.Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada Mice Cartoon oleh Bapak Joko Waluyo, S.Si., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Budi Luhur sebagai bentukbapresiasi atas kontribusi inspirasi dan ilmu yang dibagikan kepada para siswa.

03 Nov 2026

Daerah

Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Gelar Aksi, Soroti Kejanggalan SK Sekda Tangsel, Pemkot Tak Berikan Respons

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com — Selasa, 2 November 2026 Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan kejanggalan prosedur dalam proses pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan melalui SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026.Sorotan utama massa tertuju pada tahapan evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda yang menjadi dasar pengukuhan. Dalam persidangan di PTUN Serang, saksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerangkan bahwa tim evaluasi paling cepat mulai bekerja pada 18 April 2026, sementara masa jabatan lima tahun Sekda berakhir pada 19 April 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Lampiran II angka 5 huruf c PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur evaluasi tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka seluruh dokumen dan dasar hukum pengukuhan Sekda, menjelaskan kronologi pembentukan serta pelaksanaan evaluasi, mengungkap komposisi dan hasil kerja tim evaluasi, serta memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tahapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan.Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menemui massa untuk menerima aspirasi maupun memberikan penjelasan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum menyampaikan respons resmi terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menilai keterbukaan merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika suatu keputusan publik sedang dipersoalkan melalui proses hukum. Aliansi menegaskan bahwa substansi persoalan ini bukan semata-mata mengenai sosok yang menduduki jabatan Sekda, melainkan mengenai keabsahan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pejabat yang menggunakan kewenangannya.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini melalui pengawasan publik dan jalur hukum yang berlaku.

02 Nov 2026

Hukum

Buntut Penggeledahan Ponpes, Kapolres Sukoharjo dan 3 Anggota Dicopot

SUKOHARJO, BUNGKASNEWS.com – Mabes Polri mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena bersama tiga anggota kepolisian lainnya menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.Keputusan tersebut diambil setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat personel yang terlibat dalam kegiatan penggeledahan tersebut.Dilansir dari CNN Indonesia, Senin (2/11/2026), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa empat personel yang diperiksa terdiri atas Kapolres Sukoharjo, Kasat Serse, Kanit Pidum, dan Kanit PPA."Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, dan Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP," kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (2/11).Ia kemudian menjelaskan bahwa keempat personel tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penonaktifan oleh Propam Mabes Polri."Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan di Propam Mabes Polri," lanjutnya.Dugaan Pelanggaran Prosedur Masih DidalamiTrunoyudo mengatakan, Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana maupun pelanggaran etik dalam penggeledahan pondok pesantren tersebut."Terkait dengan proses penegakan hukum yang masih dilaksanakan di wilayah Polda Jateng, dan kedua adalah terkait dengan masalah dugaan pelanggaran etika yang masih didalami oleh Propam Mabes Polri," ucap dia.Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami pelaksanaan tindakan kepolisian sekaligus memastikan pertanggungjawaban personel yang terlibat.Penggeledahan Berlangsung Dini HariSebelumnya, aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) melakukan penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran, Sukoharjo, pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB.Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.Tindakan kepolisian tersebut kemudian menimbulkan keresahan bagi para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pondok pesantren.Polri Sampaikan Empati kepada Santri dan KeluargaMenanggapi dampak penggeledahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, dan keluarga yang merasa terdampak."Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma," ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).Polri menyatakan bahwa berbagai keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.Penonaktifan empat personel tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal Polri. Sementara itu, pendalaman dugaan pelanggaran prosedur dan etik masih berlangsung di Propam Mabes Polri.

02 Nov 2026

Terkini

17 HP dan Barang Ponpes Putri HQ Dikembalikan, CCTV serta HP Diyana Masih Ditahan Polisi

SUKOHARJO, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian mulai mengembalikan sejumlah barang yang sebelumnya disita dari Pondok Pesantren (Ponpes) Putri HQ di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun, dua unit kamera CCTV dan satu telepon genggam milik Ustazah Diyana masih ditahan untuk kepentingan penyelidikan.Pengembalian barang sitaan tersebut dilakukan di Mapolres Sukoharjo, Sabtu (31/10/2026). Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan menyampaikan bahwa kepolisian telah memilah barang-barang yang masih berkaitan dengan perkara dan yang tidak lagi diperlukan dalam proses penyelidikan.“Yang tidak terkait tindak pidana kami kembalikan melalui pendamping ponpes,” ujar Andi saat konferensi pers didampingi Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena.Dilansir dari Inilah Jateng, Sabtu (31/10/2026), pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan polisi pada Selasa (27/10/2026).Brankas Berisi Uang, Emas, dan Tabungan Santri DikembalikanPendamping Ponpes Putri HQ, Ustaz Endro Sudarsono, menjelaskan bahwa pihaknya datang ke Mapolres Sukoharjo untuk mengambil barang-barang yang sebelumnya diamankan polisi.Sejumlah barang yang dikembalikan meliputi 17 unit telepon genggam, dua unit CPU komputer, satu unit drone, serta sebuah brankas berisi uang, emas, dan tabungan milik santri.Endro memastikan seluruh isi brankas masih utuh setelah dibuka dan diperiksa bersama pihak pondok pesantren.“Kunci (brankas) masih dibawa oleh pihak ponpes. Dan tadi sudah kami buka dan tidak ada yang hilang,” jelasnya.Selain barang elektronik dan brankas, polisi juga memperbolehkan pengambilan lima sepeda motor. Dua unit sebelumnya diamankan dari ponpes di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sedangkan tiga lainnya berasal dari Ponpes Putri HQ di Desa Laban, Mojolaban.Dua CCTV dan HP Ustazah Diyana Masih DitahanMeski sebagian besar barang telah dikembalikan, polisi masih mengamankan dua unit CCTV dan satu telepon genggam yang dinilai masih diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan.Telepon genggam yang belum dikembalikan tersebut diketahui merupakan milik Ustazah Diyana. Ia menyampaikan bahwa perangkat tersebut nantinya akan dibawa kembali ke pondok setelah diserahkan oleh pihak kepolisian.“Setelah diambil akan dibawa ke pondok,” ujar Diyana saat ditemui di Mapolres Sukoharjo.Berkaitan dengan Kasus Pembakaran Warung Mi BabiPengembalian barang sitaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran, perusakan, dan pengancaman terhadap Warung Mi Babi Tepi Sawah di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada September 2026.Dalam penggeledahan Ponpes Putri HQ pada Selasa (27/10/2026), polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, di antaranya senjata tajam dan busur panah.Pengembalian sebagian barang menunjukkan bahwa kepolisian telah memilah barang yang tidak lagi diperlukan dalam proses penyelidikan. Sementara barang yang dinilai masih relevan dengan perkara tetap diamankan untuk kepentingan pengungkapan kasus.

31 Oct 2026

Terkini

Fahri Hasibuan Ingatkan Anggota DPRD Sumut Soal SPPG Rampah Kiri: Jangan Vonis Tanpa Verifikasi dan Klarifikasi

SERGAI, BUNGKASNEWS.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri Hasibuan, angkat bicara menanggapi desakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi. Sebelumnya, HM Subandi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Utara untuk menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah karena dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur.Desakan penghentian operasional tersebut disampaikan HM Subandi kepada Orbitdigitaldaily.com di ruang kerjanya pada Rabu (28/10/2026).Menanggapi hal itu, Fahri Hasibuan meminta seluruh pihak untuk mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.Menurutnya, persoalan pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan melibatkan instansi berwenang agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.“Jangan memvonis tanpa verifikasi dan klarifikasi. Persoalan ini harus disikapi secara objektif. Kita perlu melihat fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Jangan sampai kesimpulan diambil sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kendati demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.Fahri juga mendorong BGN Wilayah Sumatera Utara bersama instansi lingkungan hidup terkait untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dapur SPPG Sei Rampah. Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan secara transparan agar publik mendapat informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi.“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.Sebagai Korwil Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri berharap polemik ini dapat diselesaikan secara proporsional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berjalan sesuai ketentuan.Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang baik menjadi kunci utama untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.Keterangan mengenai kondisi pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah dan dugaan pencemaran masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak pengelola, BGN, serta instansi lingkungan hidup terkait.

29 Oct 2026

Nasional

Publik Apresiasi Menteri Imipas Agus Andrianto Salurkan 200 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, atas langkah nyata menyalurkan bantuan sebanyak 200 tangki air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kekeringan.Menurut Dedi Siregar, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda. Ketika masyarakat menghadapi kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kehadiran bantuan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk meringankan beban warga.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Bantuan 200 tangki air bersih untuk Kabupaten Cilacap dan Blora merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Dedi Siregar.Ia menegaskan, upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih patut mendapatkan dukungan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh warga.Distribusi Air menjangkau wilayah terdampakBerdasarkan informasi yang diterima, bantuan air bersih tersebut didistribusikan ke dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora. Khusus di Kabupaten Blora, pendistribusian sebanyak 100 tangki air bersih dipusatkan di Desa Kedung Glagah, Kecamatan Jati, dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.Dedi menilai, distribusi air bersih harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi antara pemerintah, aparat setempat, dan unsur masyarakat juga penting agar bantuan dapat diterima secara merata dan memberikan manfaat optimal.“Yang paling penting adalah memastikan air bersih benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Bantuan seperti ini harus memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan,” tegasnya.DPP LPPI dorong kepedulian dan respon cepat terhadap Kebutuhan rakyatLebih lanjut, Dedi Siregar menyampaikan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan perhatian bersama. Penanganannya tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga perlu didukung langkah antisipatif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.DPP LPPI berharap distribusi bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Cilacap dan Blora sekaligus mendorong semakin kuatnya kolaborasi antarlembaga dalam merespons persoalan sosial dan kemanusiaan.Menurut Dedi, setiap upaya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perlu diapresiasi secara objektif. Ia juga berharap perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan berbagai institusi pemerintah.“Bagi DPP LPPI, ukuran penting dari sebuah kebijakan dan tindakan pelayanan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika warga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, langkah nyata untuk membantu mereka merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi,” tutup Dedi Siregar.DPP LPPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan kepedulian sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana maupun kekeringan.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

29 Oct 2026

Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026

Pendidikan

Harumkan Nama Asahan, Septi Larasati Raih Juara I Pidato Bahasa Arab Porsadin Sumut dan Melaju ke Nasional

MEDAN, BUNGKASNEWS.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar dari Kabupaten Asahan. Septi Larasati, siswi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alwashliyah Desa Sarang Helang, berhasil meraih Juara I cabang lomba Pidato Bahasa Arab pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026), di Sekolah Taman Pendidikan Islam (TPI), Medan. Keberhasilan tersebut mengantarkan Septi untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.Capaian ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar MDA Alwashliyah Sarang Helang sekaligus membawa nama Kabupaten Asahan ke tingkat provinsi. Prestasi tersebut juga menjadi bukti bahwa peserta didik madrasah diniyah memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing melalui kemampuan, ketekunan, serta pembinaan yang berkelanjutan.Septi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraihnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta para guru yang telah membimbing dan mendidiknya hingga mampu mencapai prestasi tersebut.“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa meraih Juara I dalam lomba Pidato Bahasa Arab ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta kepada guru-guru yang telah membimbing, mengajari, dan mendidik saya dengan penuh kesabaran hingga sampai pada titik ini". ujar Septi.Ia berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih baik. Septi juga bertekad mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional di Jakarta agar dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Asahan serta Provinsi Sumatera Utara.Sementara itu, Kepala MDA Alwashliyah Sarang Helang, Nurainun, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih Septi. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan kebanggaan bagi madrasah sekaligus motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani mengikuti berbagai ajang kompetisi.“Kami sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih Septi Larasati. Keberhasilan ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi madrasah. Kami berharap Septi tidak cepat berpuas diri, terus belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berusaha, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing,” ungkap Nurainun.Ia juga berharap keberhasilan Septi dapat mendorong peningkatan semangat pembinaan di lingkungan madrasah, khususnya dalam bidang keagamaan, seni, dan keterampilan berbicara di depan umum. Dukungan orang tua, guru, dan lingkungan pendidikan dinilai penting untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal.Keberhasilan Septi Larasati meraih Juara I Pidato Bahasa Arab Porsadin tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi awal dari tantangan berikutnya. Dengan persiapan yang matang dan dukungan berbagai pihak, Septi diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat nasional serta kembali menorehkan prestasi yang membanggakan bagi madrasah dan daerah asalnya.

24 Oct 2026

Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Utama

Dari Hobi Menjadi Bisnis: Perjalanan Rijwan Membangun PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE

Berawal dari kecintaan terhadap alam dan dunia pendakian, PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE hadir sebagai usaha yang ingin membawa lebih banyak orang merasakan pengalaman menjelajahi keindahan alam Indonesia. Bagi pendirinya, mendaki gunung bukan hanya tentang mencapai puncak, melainkan juga tentang membangun keberanian, kebersamaan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.Di balik perjalanan sebuah usaha ini, terdapat sosok Rijwan seorang Mahasiswa berupaya mengembangkan kecintaannya terhadap dunia petualangan menjadi sebuah bisnis di bidang perjalanan wisata alam. Melalui PICK TO HEAVEN ADVENTURE, ia ingin menciptakan perjalanan yang tidak sekadar menjadi kegiatan liburan, tetapi juga pengalaman yang meninggalkan kesan dan pelajaran berharga bagi setiap peserta.Gimana sih awal pendiriannya ?Pendirian PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengembangkan kegiatan pendakian dan wisata alam menjadi layanan perjalanan yang lebih terorganisasi dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.Usaha ini dikembangkan dengan konsep open trip, yaitu perjalanan yang memungkinkan peserta dari berbagai latar belakang bergabung dalam satu perjalanan. Selain itu, terdapat peluang untuk mengembangkan perjalanan privat dan kegiatan wisata alam lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Dalam proses perintisannya, owner perlu membangun identitas brand, menyusun rencana perjalanan, mengatur kebutuhan operasional, membangun tim, serta memperkenalkan layanan kepada calon pelanggan.Mengenai modal awal, jumlahnya perlu dikonfirmasi langsung kepada owner sebelum dipublikasikan. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Tantangan dan perjuanganMembangun usaha di bidang perjalanan petualangan tentu memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari membangun kepercayaan calon peserta, memperkenalkan brand kepada masyarakat, mengatur biaya operasional, hingga memastikan koordinasi antara admin, tour leader, dan tim pendukung berjalan dengan baik.Salah satu tantangan penting dalam usaha open trip adalah menjaga keseimbangan antara kepuasan pelanggan, keselamatan perjalanan, dan keberlangsungan bisnis.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, owner perlu mengutamakan komunikasi, kedisiplinan, kerja sama tim, serta evaluasi setiap kegiatan. Perjalanan bisnis tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap kendala dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan.Bagi PICK TO HEAVEN ADVENTURE, membangun tim yang solid merupakan bagian penting dari perjuangan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE bergerak dalam bidang perjalanan wisata petualangan, khususnya kegiatan pendakian gunung dan wisata alam.Produk dan layanan yang dikembangkan meliputi:Open Trip Pendakian: perjalanan bersama dengan peserta dari berbagai latar belakang.Private Trip: perjalanan yang dirancang untuk kelompok atau pelanggan tertentu.One Day Trip (ODT) dan Tektok: kegiatan wisata atau pendakian singkat tanpa menginap di gunung, sesuai karakteristik rute dan ketentuan yang berlaku.Pengalaman Wisata Alam: perjalanan ke berbagai destinasi alam dengan perencanaan kegiatan yang terorganisasi.Target pasarnya adalah kalangan anak muda, mahasiswa, pekerja, komunitas pendaki, serta masyarakat yang ingin menikmati wisata alam tanpa harus mengurus seluruh kebutuhan perjalanan sendiri.Keunggulan yang ingin dibangun oleh PICK TO HEAVEN ADVENTURE adalah pendekatan pelayanan yang ramah, kebersamaan dalam perjalanan, koordinasi tim, serta pengalaman petualangan yang terencana. Keunggulan tersebut perlu terus dibuktikan melalui kualitas pelayanan dan pelaksanaan perjalanan di lapangan.Untuk mengembangkan bisnis, PICK TO HEAVEN ADVENTURE dapat memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, serta konten foto dan video perjalanan.Beberapa strategi pengembangan usaha yang relevan meliputi:Membangun identitas brand melalui logo, desain promosi, seragam kru, dan komunikasi yang konsisten.Memanfaatkan media sosial dengan membagikan informasi jadwalopen trip, destinasi, harga, meeting point, dan dokumentasi perjalanan.Meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui informasi yang transparan, pelayanan responsif, dan evaluasi setelah perjalanan.Membangun tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas antara owner, admin, tour leader, dan crew support.Mengembangkan kolaborasi dengan komunitas pendaki, penyedia transportasi, pengelola destinasi, serta mitra wisata lainnya.Dalam perjalanan pengembangannya, brand ini telah diarahkan pada kegiatan open trip ke sejumlah destinasi pendakian, termasuk Gunung Merbabu dan Gunung Prau, berdasarkan program perjalanan yang telah direncanakan.Adapun pencapaian seperti jumlah peserta, total perjalanan yang berhasil dilaksanakan, omzet, dan pertumbuhan pelanggan perlu dikonfirmasi kepada owner sebelum dicantumkan sebagai prestasi resmi.Ke depan, PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE diharapkan dapat berkembang menjadi penyedia perjalanan petualangan yang semakin profesional, dipercaya pelanggan, dan mampu memperluas pilihan destinasi wisata alam di Indonesia.Selain mengembangkan bisnis, usaha ini juga memiliki peluang untuk membuka kesempatan kerja, membangun kemampuan anggota tim, dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam.Membangun usaha bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dalam perjalanan, membangun tim yang solid, dan tetap melangkah meskipun banyak tantangan. Karena bagi kami, setiap perjalanan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap puncak adalah awal dari perjalanan berikutnya. Rijwan

20 Oct 2026

Terkini

Geger! Dua Kades Aktif di Sumenep Ditangkap Terkait Kasus Sabu

SUMENEP, BUNGKASNEWS.com — Dua kepala desa (kades) aktif di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, diamankan polisi dalam kasus dugaan narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan perkara tersebut, petugas menyita dua paket yang diduga sabu dengan berat total sekitar 1,75 gram.Dilansir dari detikJatim, kedua kepala desa itu berinisial AM (43), Kepala Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan ISA (31), Kepala Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten. Keduanya diamankan di lokasi berbeda pada Jumat (16/10/2026).Berawal dari Penangkapan Kades BringsangPengungkapan kasus ini bermula ketika polisi mengamankan AM di teras rumah seorang warga berinisial A di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.Petugas menemukan dua paket kristal yang diduga sabu di tumpukan sampah di sebelah kiri AM. Kedua paket tersebut masing-masing memiliki berat sekitar 0,95 gram dan 0,80 gram serta dibungkus sobekan tisu putih.Selain barang tersebut, polisi turut menyita satu unit telepon seluler merek Vivo berwarna putih.Dalam pemeriksaan awal, AM menyebut barang yang diduga sabu itu diperoleh dari ISA. Polisi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan kepala desa lainnya.Kades Campor Barat Diamankan di Area Parkir Rumah SakitPetugas selanjutnya mengamankan ISA di area parkir Rumah Sakit Islam (RSI) Garam Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dari lokasi tersebut, polisi menyita satu unit telepon seluler iPhone 15.Kedua kepala desa itu kemudian dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep Kompol Mohammad Sjaiful menyatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika.“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Sumenep dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan menjaga masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Sjaiful, Sabtu (17/10/2026).Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan pidana lain yang relevan sesuai hasil penyidikan.Polisi masih melakukan proses hukum untuk mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pejabat desa yang masih aktif menjabat. Namun, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada keduanya tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

18 Oct 2026

Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026

Utama

Aktivis Jakarta Asal Mandailing Natal Soroti Karhutla, Desak Pemerintah Serius Tangani Kabut Asap

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Aktivis asal Mandailing Natal yang beraktivitas di Jakarta menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah didesak meningkatkan keseriusan dalam penanganan karhutla, mengingat dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat sebaran asap.Mhd. Nehru Lubis menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dalam laporan tersebut, sebanyak 639,23 hektare lahan masih dalam proses penanganan pemadaman.Sebagai putra daerah Mandailing Natal, Nehru turut menyoroti kabar mengenai kabut asap di wilayah Sumatera Utara, khususnya Mandailing Natal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemantauan kualitas udara, penelusuran sumber asap, dan penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, BMKG, dan instansi terkait juga perlu diperkuat agar penanganan berjalan efektif.Nehru juga mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam peristiwa karhutla. Apabila ditemukan bukti dan pihak tertentu terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan maupun pelanggaran lain yang berkaitan dengan karhutla, mereka harus diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya pencegahan agar karhutla tidak terus berulang. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan.Ia turut mendorong pemerintah mengevaluasi skala penanganan karhutla, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan ketentuan hukum yang berlaku.“Penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu mengutamakan keselamatan masyarakat, memperkuat langkah pencegahan, serta memastikan setiap kebakaran ditangani secara cepat dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” demikian rumusan pernyataan yang dapat disampaikan Nehru.Menurut Nehru, persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah daerah tertentu saja. Dampaknya dapat meluas melampaui batas wilayah sehingga membutuhkan tanggung jawab bersama, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.Mhd. Nehru LubisAktivis Jakarta asal Mandailing Natal

14 Oct 2026

Terkini

Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang, Ketua PC Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Apresiasi Capaian Pemkab

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Momen peringatan Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada Selasa (13/10/2026) mendapat sorotan positif dari kalangan mahasiswa. Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Tangerang, Nehru Lubis, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen pengawalan terhadap capaian pembangunan daerah.Menanggapi tema peringatan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak” tahun ini, Nehru menilai slogan tersebut sangat merepresentasikan semangat kemajuan dan dinamika Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah."Kami dari kalangan mahasiswa sangat mengapresiasi berbagai capaian positif Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,67 persen, perluasan program sekolah gratis bagi 37.562 siswa, realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberhasilan mempertahankan opini WTP 18 kali berturut-turut adalah bukti nyata progresivitas pemerintah di tengah masyarakat," ujar Nehru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).Meski menyoroti sederet indikator keberhasilan tersebut, Mhd Nehru menegaskan bahwa capaian statistik dan penghargaan bukanlah alasan bagi jajaran pemerintah daerah untuk berpuas diri. Sebagai elemen intelektual dan mitra kritis pemerintah, HIMMAH Kabupaten Tangerang memberikan catatan khusus terkait pelayanan publik dan pemerataan."Deretan prestasi ini adalah cerminan kemajuan, namun kami sepakat dengan komitmen Pak Bupati bahwa di balik angka-angka tersebut masih ada masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih merata, pelayanan publik yang cepat, dan jaminan kesejahteraan. HIMMAH akan terus mendukung sekaligus mengawal kinerja pemerintah agar dampak pembangunan ini benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa," tegas Nehru.Menutup pernyataannya, Nehru menyatakan kesiapan PC HIMMAH Kabupaten Tangerang untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa dapat terus terjalin untuk mencetak generasi muda yang berakhlak, berdaya saing, dan membawa Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang semakin religius, cerdas, dan sejahtera.

13 Oct 2026

Nasional

Mahasiswa Sumut di Jakarta Kecam Keras Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Bayi 8 Bulan di Labura

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahasiswa asal Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, mengecam keras peristiwa meninggalnya seorang bayi berusia delapan bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang diduga menjadi korban kekerasan seksual.Menurutnya, peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Bayi yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta rasa aman justru meninggal dunia dalam kasus yang kini tengah diselidiki oleh kepolisian.“Saya mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap bayi berusia delapan bulan di Labuhanbatu Utara. Ini merupakan peristiwa yang sangat biadab dan melukai rasa kemanusiaan kita. Seorang bayi yang belum mampu melindungi dirinya sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari orang-orang di sekitarnya,” tegas Ubay Barokah Mrp.Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, terlebih terhadap bayi, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara serius, profesional, transparan, dan menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.“Saya meminta kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Seluruh fakta, keterangan saksi, dan bukti medis harus ditelusuri secara cermat. Apabila ditemukan pelaku berdasarkan bukti yang sah, saya mendesak agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai perkara ini berlalu tanpa kejelasan dan keadilan bagi korban,” ujarnya.Ubay juga mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada slogan maupun seremonial. Keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak harus memperkuat pengawasan serta memastikan setiap anak berada dalam lingkungan yang aman.“Jangan menunggu korban berikutnya untuk menyadari betapa seriusnya persoalan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh menormalisasi kekerasan atau bersikap acuh ketika keselamatan anak terancam,” lanjutnya.Sebagai mahasiswa asal Sumatera Utara yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, Ubay menyampaikan bahwa suara mahasiswa harus hadir ketika nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dipertaruhkan. Mahasiswa, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan sekaligus mengawal penegakan hukum secara kritis dan bertanggung jawab.Ia juga meminta masyarakat tidak menyebarkan identitas korban, foto sensitif, maupun informasi yang belum terverifikasi, demi menjaga privasi keluarga dan menghindari penyebaran tuduhan tanpa dasar hukum.“Fokus kita adalah mengungkap kebenaran, memberikan keadilan bagi korban, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Anak-anak adalah amanah yang wajib kita lindungi. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan terhadap mereka,” tutupnya.

12 Oct 2026

Terkini

Demo di KPK, Masa DPP GARANSI dan AMPPUH Minta Usut Keterlibatan Faisal Hasrimy Kasus Smartbortd Langkat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Kasus dugaan korupsi Smartboartd Kabupaten Langkat yang telah merugikan negara senilai Rp29,58 Miliar tahun anggaran 2024 menggema di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aspirasi yang disampaikan diduga adanya keterlibatan Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.Desakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), pada Kamis 08 Oktober 2026. "Panggil dan periksa Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diduga memiliki peran kunci dalam dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024," Ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur dalam orasinya.Dalam aksinya masa membentanngkan spanduk yang bertuliskan: "Panggil, Periksa, dan Penjarakan Faisal Hasrimy Diduga Ikut Menikmati Hasil Korupsi Smartboart Langkat tahun 2024", tulisnya di spanduk.Selain desakan penegakan hukum, Novrizal juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau kembali penempatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengingat memiliki segudang masalah."Gubernur Sumut harus mengevaluasi Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengingat statusnya yang disebut dalam dakwaan pidana korupsi Smartboard," tegas Novrizal.Novrizal menyakini peran Faisal Hasrimy dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat sangat kuat. "Segera panggil periksa dan penjarakan Faisal Hasrimy diduga sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat," tegasnya.Ia juga menegaskan kepada KPK RI agar tidak melakukan disparitas dalam penegakan hukum atas kasus yang melibatkan Faisal Hasrimy."Seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum, KPK harus berani mengungkap kebenaran dalam kasus ini tanpa pandang bulu, jika terbukti bersalah segera adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku," desak Novrizal.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, masa aksi membubarkan diri, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan sampai hukum tegak lurus di NKRI."Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas demi untuk terwujudnya asta cita Bapak Presiden dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026