Hasil Pencarian untuk: "Mabes Polri"

Nasional

Terungkap! Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Diduga Setujui Penghapusan Hasil Sadapan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan."Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).Setiap Penyadapan Harus Mendapat PersetujuanSuhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri."Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.Diduga Setujui Penghapusan File Hasil PenyadapanSelain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet."Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.Empat Orang Jadi TersangkaDalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.

05 Nov 2026

Hukum

Buntut Penggeledahan Ponpes, Kapolres Sukoharjo dan 3 Anggota Dicopot

SUKOHARJO, BUNGKASNEWS.com – Mabes Polri mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena bersama tiga anggota kepolisian lainnya menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.Keputusan tersebut diambil setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat personel yang terlibat dalam kegiatan penggeledahan tersebut.Dilansir dari CNN Indonesia, Senin (2/11/2026), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa empat personel yang diperiksa terdiri atas Kapolres Sukoharjo, Kasat Serse, Kanit Pidum, dan Kanit PPA."Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, dan Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP," kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (2/11).Ia kemudian menjelaskan bahwa keempat personel tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penonaktifan oleh Propam Mabes Polri."Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan di Propam Mabes Polri," lanjutnya.Dugaan Pelanggaran Prosedur Masih DidalamiTrunoyudo mengatakan, Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana maupun pelanggaran etik dalam penggeledahan pondok pesantren tersebut."Terkait dengan proses penegakan hukum yang masih dilaksanakan di wilayah Polda Jateng, dan kedua adalah terkait dengan masalah dugaan pelanggaran etika yang masih didalami oleh Propam Mabes Polri," ucap dia.Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami pelaksanaan tindakan kepolisian sekaligus memastikan pertanggungjawaban personel yang terlibat.Penggeledahan Berlangsung Dini HariSebelumnya, aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) melakukan penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran, Sukoharjo, pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB.Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.Tindakan kepolisian tersebut kemudian menimbulkan keresahan bagi para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pondok pesantren.Polri Sampaikan Empati kepada Santri dan KeluargaMenanggapi dampak penggeledahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, dan keluarga yang merasa terdampak."Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma," ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).Polri menyatakan bahwa berbagai keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.Penonaktifan empat personel tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal Polri. Sementara itu, pendalaman dugaan pelanggaran prosedur dan etik masih berlangsung di Propam Mabes Polri.

02 Nov 2026

Terkini

19 Kapolda Dimutasi Kapolri Suyudi, Metro Jaya hingga DIY Berganti

Jakarta, Bungkasnews.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Sebanyak 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami pergantian.Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Secara keseluruhan, telegram tersebut mencakup mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10).Berikut daftar 19 Kapolda yang mendapat penugasan baru:Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang HartantoKapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo NainggolanKapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol. SuhendriKapolda Riau: Irjen Pol. Arman AchdiatKapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol. Reza Arief DewantoKapolda Jawa Barat: Irjen Pol. HengkiKapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra KurniawanKapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol. Roy Hardi SiahaanKapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Dekananto Eko PurwonoKapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma RoyceKapolda Sumatera Barat: Irjen Pol. JawariKapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. M. Awal ChairuddinKapolda Jambi: Irjen Pol. WidodoKapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo DanangKapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol. Sonny IrawanKapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol. Rony SamtanaKapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol. Rizal IrawanKapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol. Totok SuharyantoKapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing serta melanjutkan program yang telah berjalan.Ia juga berharap para pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.Mutasi tersebut menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri.

03 Oct 2026