Hasil Pencarian untuk: "Opini"

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026

Utama

PPI: Menyalahkan SMPN 10 Tangsel dalam Kasus Dugaan Perundungan adalah Salah Kaprah, Publik Harus Objektif!

TANGSEL, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI), Dedi Siregar, menilai narasi yang menyalahkan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Tangerang Selatan secara sepihak dalam kasus dugaan perundungan terhadap sejumlah siswa perlu diluruskan. Menurutnya, penilaian terhadap pihak sekolah harus didasarkan pada fakta, kronologi kejadian, lokasi peristiwa, serta langkah penanganan yang telah dilakukan, bukan semata-mata pada opini yang berkembang di ruang publik.Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)Dedi Siregar, menegaskan bahwa menyudutkan pihak sekolah tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks peristiwa merupakan tindakan yang tidak tepat, keliru, dan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak proporsional terhadap institusi pendidikan.Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.“Kita harus melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional. Jangan terburu-buru menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan tanpa terlebih dahulu memahami kronologi, waktu, lokasi kejadian, serta langkah konkret yang telah dilakukan pihak sekolah. Menurut kami, narasi yang langsung menempatkan sekolah sebagai pihak yang bersalah adalah penilaian yang keliru dan salah kaprah,” tegas Dedi Siregar.Dedi menjelaskan bahwa penting bagi pihak-pihak untuk membedakan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar dengan kejadian yang berlangsung di luar sekolah dan di luar jam pembelajaran.Menurutnya, lokasi dan waktu kejadian merupakan aspek penting dalam menilai konteks tanggung jawab institusi pendidikan, peristiwa tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar, maka fakta itu harus menjadi bagian penting dalam penilaian publik. Jangan sampai menyalahkan dan dibebankan kepada sekolah, sementara kronologi dan tindakan penanganan yang telah dilakukan tidak diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menambahkan, setiap pihak harus berhati-hati dalam membangun opini. Jangan sampai pemberitaan atau pernyataan yang belum mempertimbangkan seluruh fakta justru memperkeruh situasi dan menciptakan stigma terhadap sekolah, guru, maupun peserta didik yang terlibat.“Jangan menjadikan persoalan ini sebagai bahan untuk membangun sensasi atau menggiring opini. Kritik tentu diperbolehkan, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh menyimpulkan pihak tertentu bersalah hanya berdasarkan potongan informasi,” lanjutnya.Dedi Siregar juga menyoroti informasi bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.Menurutnya, langkah pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, dan koordinasi dengan orang tua merupakan bagian penting dari upaya penanganan persoalan yang melibatkan peserta didik.Ia menilai, langkah-langkah yang telah dilakukan pihak sekolah perlu menjadi bahan pertimbangan publik sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja sekolah dalam menangani dugaan perundungan tersebut."Pihak sekolah telah mengambil langkah pembinaan khusus, melakukan pengawasan, serta berkoordinasi dengan orang tua, maka upaya tersebut harus dinilai secara objektif. Jangan mengabaikan langkah penanganan yang sudah dilakukan hanya karena opini negatif telanjur berkembang,” katanya.Menurutnya, sekolah, orang tua, dan pihak terkait perlu membangun komunikasi yang baik agar persoalan dapat ditangani secara menyeluruh serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.Oleh dari itu menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan secara sepihak tanpa melihat fakta secara utuh juga bukan sikap yang tepat dan keliru dan salah kaprah Menurutnya, penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan pihak terkait, bukan saling menyalahkan atau memperbesar polemik.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)

26 Oct 2026

Terkini

Stop Framing Sekolah! Dugaan Perundungan Siswi SMPN Tangsel Harus Dilihat Berdasarkan Fakta, Kejadian Diluar Sekolah

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Dedi Siregar, mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar tidak terburu-buru menyudutkan pihak sekolah terkait kabar dugaan perundungan yang melibatkan belasan siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang disebut berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.Menanggapi persoalan tersebut, Organisaai Pemerhati Pendidikan Dedi Siregar menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah dengan kejadian di luar sekolah, termasuk memperhatikan waktu kejadian serta langkah penanganan yang telah dilakukan pihak sekolah.“Stop framing sekolah. Jangan terburu-buru membangun opini yang seolah-olah seluruh tanggung jawab berada di pundak sekolah, sementara informasi yang beredar menyebutkan kejadian tersebut berlangsung di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar.Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan potongan informasi di media sosial,” tegas Dedi Siregar.Dedi juga menyoroti keterangan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat. Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan oleh institusi pendidikan.Ia menilai, penanganan oleh pihak sekolah sudah tepat dengan mengedepankan pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, serta koordinasi dengan orang tua. Apabila sekolah telah mengambil langkah pembinaan, upaya tersebut perlu dinilai secara objektif, tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.“Kalau pihak sekolah sudah melakukan pembinaan khusus, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Jangan sampai sekolah langsung dihakimi di ruang publik tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan tindakan apa yang telah dilakukan,” ujar Dedi. Dedi Siregar menegaskan bahwa sikap tidak menyudutkan sekolah bukan berarti mengabaikan dugaan perundungan yang dialami para siswi. Pihak sekolah juga sudah melakukan Perlindungan terhadap korban, dan tentu kedepan pihak sekolah tentu melakuakn pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang harus tetap menjadi prioritas.Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi anak-anak yang terlibat. Langkah tersebut penting untuk mencegah perundungan lanjutan, stigma sosial, dan dampak buruk terhadap masa depan para peserta didik.“Jangan sampai niat mengkritik justru berubah menjadi penghakiman massal. Kita harus melindungi korban, memberi ruang bagi proses klarifikasi, dan memastikan anak-anak yang terlibat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendidikan harus mengedepankan pembinaan dan tanggung jawab, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan,” tegasnya.“Pesan kami jelas: hentikan framing yang terburu-buru menyalahkan sekolah. Periksa faktanya, dengarkan keterangan semua pihak, lindungi para siswi, dan hormati proses penanganan yang sedang berjalan.Jika pembinaan khusus sudah dilakukan, hal itu perlu diperhitungkan secara objektif. Tujuan akhirnya bukan membela pihak tertentu secara membabi buta, melainkan memastikan keadilan, keselamatan anak, dan perbaikan pendidikan,” tutup DediSalam Hormat,Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Ketua Dedi SSiregar

24 Oct 2026

Utama

Aktivis Nasional Pasang Badan untuk Menteri Imipas Agus Andrianto: Audit Lapas Cibinong dan Pencopotan Kalapas Bukti Menteri Bersih dan Tidak Cawe-Cawe

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam melakukan pembenahan dan penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).Menurut Dedi Siregar, langkah Menteri Imipas yang memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas melakukan audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat setelah adanya temuan mengenai fasilitas mewah di lingkungan lapas tersebut.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menunjukkan ketegasan dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, beliau mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan. Ini menunjukkan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Copot Kalapas Cibinong, Bukti Penegakan Disiplin Tidak Berhenti pada Teguran SemataDedi menilai pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu, menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi dan penertiban internal. “Ketegasan seorang menteri justru terlihat ketika berani melakukan evaluasi terhadap jajarannya sendiri. Apabila ada pejabat yang dinilai perlu dicopot atau pegawai yang terbukti melanggar aturan, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.Sebanyak 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi, Pembenahan Harus Berjalan KonsistenDedi Siregar turut menyoroti informasi mengenai pemberian sanksi terhadap 17 pegawai di Lapas Kelas IIA Cibinong. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu pegawai diberhentikan, lima pegawai direkomendasikan atau dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.Menurut Dedi, apabila penindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, langkah itu menunjukkan adanya upaya serius untuk menegakkan disiplin serta memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengingatkan agar polemik mengenai Lapas Cibinong tidak dijadikan alasan untuk membangun narasi yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Menteri Imipas Agus Andrianto tanpa dasar yang jelas.Menurutnya, setiap kritik terhadap kementerian maupun pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang sah. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta membedakan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pengawasan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu di bawah kewenangannya.“Jangan sampai persoalan yang sedang diaudit justru dijadikan bahan untuk menggiring opini seolah-olah Menteri Imipas harus dipersalahkan tanpa melihat langkah konkret yang telah diambil. Ketika menteri memerintahkan audit, melakukan evaluasi, dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jajaran yang bermasalah, langkah tersebut patut dinilai secara objektif,” tegas Dedi.Dukung Pembenahan Lapas demi Memulihkan Kepercayaan PublikDedi Siregar menegaskan bahwa kami mendukung upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memperkuat pengawasan, menertibkan pegawai yang melanggar ketentuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.Kami berharap audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong menghasilkan evaluasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan.“Pada prinsipnya, kami mendukung penegakan aturan tanpa pandang bulu. Menteri harus tegas, pegawai wajib profesional, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lapas dikelola sesuai hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat, Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

14 Oct 2026

Terkini

Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang, Ketua PC Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Apresiasi Capaian Pemkab

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Momen peringatan Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada Selasa (13/10/2026) mendapat sorotan positif dari kalangan mahasiswa. Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Tangerang, Nehru Lubis, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen pengawalan terhadap capaian pembangunan daerah.Menanggapi tema peringatan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak” tahun ini, Nehru menilai slogan tersebut sangat merepresentasikan semangat kemajuan dan dinamika Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah."Kami dari kalangan mahasiswa sangat mengapresiasi berbagai capaian positif Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,67 persen, perluasan program sekolah gratis bagi 37.562 siswa, realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberhasilan mempertahankan opini WTP 18 kali berturut-turut adalah bukti nyata progresivitas pemerintah di tengah masyarakat," ujar Nehru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).Meski menyoroti sederet indikator keberhasilan tersebut, Mhd Nehru menegaskan bahwa capaian statistik dan penghargaan bukanlah alasan bagi jajaran pemerintah daerah untuk berpuas diri. Sebagai elemen intelektual dan mitra kritis pemerintah, HIMMAH Kabupaten Tangerang memberikan catatan khusus terkait pelayanan publik dan pemerataan."Deretan prestasi ini adalah cerminan kemajuan, namun kami sepakat dengan komitmen Pak Bupati bahwa di balik angka-angka tersebut masih ada masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih merata, pelayanan publik yang cepat, dan jaminan kesejahteraan. HIMMAH akan terus mendukung sekaligus mengawal kinerja pemerintah agar dampak pembangunan ini benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa," tegas Nehru.Menutup pernyataannya, Nehru menyatakan kesiapan PC HIMMAH Kabupaten Tangerang untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa dapat terus terjalin untuk mencetak generasi muda yang berakhlak, berdaya saing, dan membawa Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang semakin religius, cerdas, dan sejahtera.

13 Oct 2026

Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Utama

Mahasiswa Aek Mata di Jakarta Apresiasi Komitmen Brimob Bangun Jembatan Utama penghubung desa

Jakarta, Bungkasnews.com – Komitmen Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara untuk membangun jembatan utama Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, mendapat apresiasi dari mahasiswa asal Aek Mata yang berada di Jakarta.Apresiasi tersebut disampaikan menyusul survei kedua yang dilakukan personel Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sumut pada 15 September 2026 untuk melihat langsung kondisi jembatan serta kebutuhan di lapangan.Nehru Lubis, mahasiswa asal Desa Aek Mata di Jakarta, menilai survei kedua tersebut menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.“Kami sangat mengapresiasi Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sumut yang kembali turun melakukan survei. Ini menunjukkan bahwa pembangunan jembatan utama Aek Mata mendapat perhatian serius dan kami berharap komitmen tersebut segera terealisasi,” ujar Nehru.Nehru Lubis juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Desa Aek Mata, Andi Sahweri Lubis, yang dinilai terus memperjuangkan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur desa.“Kami juga mengapresiasi Kepala Desa Aek Mata yang terus bekerja keras memperjuangkan pembangunan desa. Semoga sinergi dan perjuangan semua pihak ini dapat menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.Pembangunan jembatan utama tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta berbagai kegiatan sosial warga.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataSebelumnya, sejumlah titik jembatan di Desa Aek Mata membutuhkan perhatian. Salah satu titik telah mendapatkan penanganan melalui program Jembatan Merah Putih. Kini, pembangunan jembatan utama menjadi salah satu harapan masyarakat yang diharapkan segera terealisasi.Mahasiswa Aek Mata di Jakarta berharap komitmen pembangunan tersebut dapat berjalan lancar hingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan Desa Aek Mata.

16 Sep 2026

Daerah

Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek Mata

Mandailing Natal, Bungkasnews.com – Harapan masyarakat Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk memiliki jembatan utama yang layak kembali mendapat angin segar. Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menunjukkan komitmennya dengan kembali turun ke lapangan untuk melakukan survei kondisi jembatan.Peninjauan kali ini merupakan survei kedua yang dilakukan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sumut Selasa, 15 /9/2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut setelah sebelumnya dilakukan peninjauan terhadap kondisi jembatan yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat.Dalam survei lanjutan tersebut, personel Brimob kembali melihat secara langsung kondisi fisik jembatan, sekaligus memastikan kebutuhan dan kondisi lapangan sebagai bagian dari persiapan pembangunan.Komitmen tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Aek Mata. Pembangunan jembatan utama telah mendapat persetujuan dan insyaallah akan direalisasikan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak berhenti pada tahap peninjauan, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret menuju pembangunan.Baca juga: Anggota DPR Skeptis Penerapan E-Voting Bisa Diterapkan di IndonesiaKepala Desa Aek Mata, Andi Sahweri, menyampaikan apresiasi atas keseriusan Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sumut yang telah dua kali turun langsung melihat kondisi jembatan.Menurutnya, survei kedua tersebut semakin memperkuat harapan masyarakat bahwa pembangunan jembatan utama desa benar-benar akan ditindaklanjuti.“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan mengapresiasi perhatian dari Batalyon C Brimob. Ini bukan hanya sekadar survei, tetapi sudah ada komitmen dan persetujuan untuk pembangunan. Insyaallah dalam waktu dekat akan direalisasikan,” ujarnya.Jembatan utama tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Desa Aek Mata karena menjadi salah satu akses yang digunakan warga dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk mobilitas, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi.Sebelumnya, sejumlah titik jembatan di Desa Aek Mata juga membutuhkan perhatian. Salah satu titik telah mendapat penanganan melalui program Jembatan Merah Putih. Kini, pembangunan jembatan utama menjadi harapan berikutnya bagi masyarakat.Dengan survei yang telah dilakukan untuk kedua kalinya dan adanya persetujuan pembangunan, masyarakat berharap komitmen Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sumut tersebut segera terwujud di lapangan.Bagi warga Aek Mata, jembatan ini bukan sekadar bangunan penghubung, melainkan akses penting yang menghubungkan aktivitas dan kehidupan masyarakat. Karena itu, rencana pembangunan tersebut disambut sebagai sebuah harapan baru bagi kemajuan desa.

16 Sep 2026

Daerah

Hujan Deras Picu Banjir di Medan Pancing, Pengendara Terjebak Kemacetan

Medan, Bungkasnews.com — Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Senin (7/9/2026) menyebabkan banjir di kawasan Medan Pancing, khususnya di sekitar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED). Banjir tersebut mengakibatkan kemacetan dan membuat sejumlah mahasiswa serta pengguna jalan terjebak dalam kepadatan lalu lintas sekitar pukul 15.30 WIB.Genangan air yang muncul di sejumlah ruas jalan membuat kendaraan harus melaju dengan kecepatan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan antrean kendaraan semakin panjang.Selain menimbulkan kemacetan, banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami mogok saat melintasi jalan yang tergenang. Kendaraan yang mogok membuat ruang jalan semakin terbatas sehingga memperparah kepadatan lalu lintas.Sejumlah mahasiswa yang berada di sekitar kawasan UINSU dan UNIMED turut terdampak. Mereka mengalami hambatan dalam perjalanan akibat kondisi jalan yang dipenuhi genangan dan kendaraan yang bergerak lambat.Hujan deras yang terjadi pada hari tersebut menjadi penyebab terjadinya genangan dan banjir di kawasan Medan Pancing. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat dan mobilitas mahasiswa di sekitar kawasan kampus.Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati ketika melintasi kawasan yang masih tergenang serta mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

08 Sep 2026

Mahasiswa

Resmi Dimulai: Mahasiswa FTIK UCA Laksanakan PPL/PLP di SMA Islamic Centre

Tangerang, Bungkasnews - Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Cendekia Abditama resmi memulai program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) / Praktik Latihan Profesi (PLP) di SMA Islamic Centre. Acara pembukaan dan penyerahan mahasiswa tersebut digelar secara khidmat di Ruang Rapat SMA Islamic Centre pada Senin (3/8/2026), dimulai tepat pukul 09.00 WIB.Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) FTIK Universitas Cendekia Abditama, Dr. Deden Saeful Ridhwan, MZ, M.A., yang menyerahkan secara simbolis para mahasiswa kepada jajaran pimpinan dan guru sekolah.Kedatangan rombongan kampus disambut hangat oleh Kepala Sekolah SMA Islamic Centre, Sumardi, S.Pd., M.M., bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta para Guru Pamong yang akan membimbing mahasiswa selama masa praktik mengajar, di antaranya Abdul Rohman, S.Pd.(Guru Pamong Kelas 10) dan Djakaria Mahmud Putra, S.Pd,(Guru Pamong Kelas 11).Dalam sambutannya, Dr. Deden Saeful Ridhwan MZ, M.A. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan SMA Islamic Centre menjadi mitra strategis dalam mencetak calon pendidik yang berkualitas."Program PPL/PLP ini merupakan wahana penting bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori akademis ke dalam dinamika persekolahan yang nyata. Kami berharap mahasiswa dapat menjaga etika, beradaptasi dengan lingkungan sekolah, serta menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para pengajar senior di SMA Islamic Centre," ujar Dr.Deden Saeful Ridhwan, MZ.Kepala Sekolah SMA Islamic Centre, Sumardi, S.Pd., M.M., menyambut positif kehadiran para mahasiswa dan menegaskan komitmen sekolah untuk memberikan pendampingan terbaik."Kami menyambut terbuka kehadiran mahasiswa FTIK Universitas Cendekia Abditama. Bersama Wakil Kurikulum dan Guru Pamong, kami siap mendampingi adik-adik mahasiswa agar mendapatkan pengalaman mengajar dan pengelolaan persekolahan yang optimal," tutur Sumardi.Daftar Tim Mahasiswa dan Pendamping PPL/PLP SMA Islamic Centre 2026Berikut adalah susunan lengkap Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Pamong, serta tim mahasiswa FTIK Universitas Cendekia Abditama yang bertugas dalam program PPL/PLP di SMA Islamic Centre:Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Deden Saeful Ridhwan, MZ, M.A.Guru Pamong:Pamong Kelas 10: Abdul Rohman, S.Pd.Pamong Kelas 11: Djakaria Mahmud Putra, S.Pd.Mahasiswa PPL/PLP FTIK UCA 2026Ubay Barokah Mrp.(2324110089)Kania Nurazizah (2324110032)Salsa Diva Azzahra (2324110070)Nurlaela (2324110051)Nur Hapipah (2324110095)Nur Ing Ati (2324112001)Habibah (2324110025)Salsa Alfahira (2324110069)Lulu Masruro (2324110034)Fakhrizal Maulana Muhasan (2324110021)

03 Aug 2026