Hasil Pencarian untuk: "Polda Metro Jaya"

Utama

PW HIMMAH DKI Jakarta: Salut dan Bangga, Sikap Humanis Kapolda Metro Jaya Kawal Pendemo Hingga Aksi Selesai.

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) DKI Jakarta menyampaikan apresiasi salut dan bangga atas upaya Kapolda Metro Jaya Bapak Komjen. Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si dalam menjaga keamanan dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa 29 Oktober 2026.Sahala Pohan ketua PW HIMMAH DKI Jakarta menilai bahwa pengawalan terhadap massa aksi merupakan bagian sangat penting dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menghormati hak pendemo untuk menyampaikan pendapat di muka umum.Sikap Kapolda Metro Jaya yang hadir dalam mengawal jalannya demonstrasi terlihat dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif, baik bagi para peserta aksi maupun masyarakat luas yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.Sampai malam saat rintik rintik hujan masih ada Kapolda Metro Jaya masih tetap membersamai peserta aksi unjuk rasa untuk membersihkan sampah di Bundaran HI.“Kami salut dan bangga ketika aparat kepolisian hadir mengawal massa aksi sampai selesai khususnya kepada bapak Dadang Hartanto sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polda Metro Jaya. Ini merupakan bentuk perhatian terhadap keselamatan peserta aksi sekaligus upaya dalam menjaga situasi tetap kondusif. Hak pendemo untuk menyampaikan aspirasi harus dihormati, dan keamanan seluruh pihak harus menjadi prioritas utama,” Ucap Sahala PohanPenutup, PW HIMMAH DKI Jakarta berharap agar pendekatan humanis dalam pengamanan demonstrasi terus dipertahankan. Kepolisian diharapkan tidak hanya hadir untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat.

29 Oct 2026

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Nasional

Polda Metro Jaya Kerahkan 9.505 Personel Gabungan untuk Kawal Aksi di Jakarta

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (20/10/2026).Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel bersama yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, personel yang disiapkan terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 petugas pengamanan dalam (Pamdal).Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, aparat gabungan bertugas memberikan pelayanan sekaligus memastikan keamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengutamakan komunikasi, serta mengedepankan pendekatan humanis ketika menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku.Sementara itu, Pangdam Jaya Deddy Suryadi menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Personel diminta tetap memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa personel ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengutamakan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif.Selain pengamanan kegiatan, kepolisian juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar memantau informasi terkini mengenai situasi keamanan dan lalu lintas melalui kanal resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan darurat 110.Pengamanan tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian aspirasi secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.Sumber informasi: Polda Metro Jaya dan pemberitaan detikNews.

20 Oct 2026

Nasional

Bikin Resah! Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Bekasi Akhirnya Ditangkap

BEKASI, BUNGKASNEWS.com — Polisi menangkap seorang pria berinisial DF (42) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi kelas VI sekolah dasar di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Penangkapan dilakukan setelah aksi tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial.Dilansir dari detikNews, DF ditangkap di wilayah Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada Jumat (16/10/2026).Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (14/10/2026), ketika korban berjalan kaki sepulang sekolah. Terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor disebut mendekati korban dan meraba bagian sensitifnya sebelum meninggalkan lokasi.Saat ini, DF masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO).Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya mengatakan penanganan perkara dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian secara objektif.“Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan kepada Satres PPA dan PPO untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami mengedepankan ketelitian dalam pembuktian agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Verdika.Polisi Tekankan Perlindungan KorbanDalam penanganan kasus ini, kepolisian juga menekankan pentingnya melindungi korban, khususnya karena korban masih berusia anak.Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Putu Kholis Aryana menegaskan bahwa penanganan dugaan kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, martabat, dan hak-hak korban.Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban, termasuk rekaman yang berpotensi mengungkap identitasnya.Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan tindak pidana juga diimbau melapor kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik. Proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih berlangsung, sehingga penanganan lebih lanjut menunggu hasil penyidikan kepolisian.

17 Oct 2026

Nasional

PW GP AL WASHLIYAH DKI JAKARTA Apresiasi Kapolda Metro Jaya Buka Akses Pengaduan Langsung, Bukti Komitmen Polri Bersama Masyarakat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang membuka akses pengaduan langsung bagi masyarakat melalui nomor WhatsApp khusus.Menurut Dedi Siregar, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan dan komitmen pimpinan kepolisian dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polda Metro Jaya.“Kami mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya yang membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui nomor WhatsApp pengaduan. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa kepolisian terus berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang membutuhkan perhatian,” ujar Dedi Siregar.Ia menilai, akses pengaduan langsung menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang mudah dijangkau agar setiap persoalan terkait pelayanan kepolisian dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.Berdasarkan informasi yang diterima, nomor WhatsApp pengaduan yang disediakan adalah 08118129494, yang disebut dipegang langsung oleh Kapolda Metro Jaya.Dedi menegaskan, keterbukaan seperti ini patut diapresiasi karena mencerminkan kesediaan pimpinan kepolisian untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pelayanan yang responsif dan komunikasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan dipercaya publik.“Kami berharap kanal pengaduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Setiap laporan yang masuk diharapkan dapat ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengajak masyarakat untuk menggunakan fasilitas pengaduan tersebut secara bertanggung jawab, dengan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.Ia juga berharap langkah Kapolda Metro Jaya ini dapat menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.“Bagi kami, kepolisian yang terbuka terhadap kritik, saran, dan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang baik. Kami mendukung upaya membangun Polri yang semakin dekat dengan rakyat, responsif terhadap persoalan warga, serta konsisten menjaga kepercayaan masyarakat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta

16 Oct 2026

Terkini

PW HIMMAH DKI Jakarta Apresiasi Kapolda Metro Jaya Bagikan Nomor Pribadi untuk Pengaduan Masyarakat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) DKI Jakarta mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si yang memberikan akses nomor telepon pribadi sebagai sarana pengaduan langsung bagi masyarakat.“Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menyiapkan nomor WhatsApp khusus untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian. Nomor 08118129494 tersebut dipegang langsung oleh Kapolda”.Tentu langkah tersebut kita nilai adalah sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen pimpinan kepolisian dalam membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan, laporan, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian kepolisian.Sahala Pohan ketua PW HIMMAH DKI Jakarta menilai, akses pengaduan langsung merupakan langkah positif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap pengaduan memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sahala Pohan, menyampaikan bahwa keterbukaan pimpinan kepolisian terhadap pengaduan masyarakat patut kita apresiasi, karna ini jarang kita lihat dilakukan oleh pimpinan Polri didaerah daerah.“Menurut kami, keberanian Bapak Kapolda Metro Jaya membuka akses komunikasi langsung kepada masyarakat merupakan langkah positif dalam membangun kepolisian yang responsif, humanis, dan transparan. Masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang mudah dijangkau, serta kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional,” ujarnya.Ia menegaskan, pembagian nomor pribadi tersebut hendaknya tidak berhenti sebagai simbol keterbukaan semata, tetapi juga diikuti dengan mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, respons cepat, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.PW HIMMAH DKI Jakarta juga berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan akses tersebut secara bijak dengan menyampaikan laporan berdasarkan fakta, disertai informasi yang jelas, serta tidak menyebarluaskan data pribadi maupun informasi yang belum terverifikasi.Di sisi lain, HIMMAH DKI Jakarta akan terus mendorong jajaran Polda Metro Jaya dan seluruh satuan wilayah di bawahnya untuk terus memperkuat sistem pelayanan pengaduan masyarakat, sehingga warga jakarta tidak hanya memiliki akses untuk melapor, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai proses penanganan laporannya.“Apresiasi ini harus menjadi dorongan agar pelayanan kepolisian semakin baik. Kami berharap keterbukaan komunikasi seperti ini dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat serta mewujudkan pelayanan yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik”.PW HIMMAH DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya perbaikan pelayanan publik dan mendorong terwujudnya institusi kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat. Tutup Sahala Pohan.

12 Oct 2026

Terkini

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Pengamat Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Operasi Serentak Berantas Narkoba di Seluruh Indonesia

Pengamat sosial dan politik sekaligus aktivis nasional, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.Dedi Siregar menilai, operasi berskala nasional tersebut merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkoba dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan.“Kami angkat topi dan memberikan apresiasi atas langkah pemberantasan narkoba secara serentak ini. Ini merupakan upaya penting untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman narkotika. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Dedi Siregar.Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menindak jaringan peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang terbukti menjadi bagian dari jaringan pemasok dan pengendali.Operasi pemberantasan narkoba secara serentak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta Barat, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Penindakan tersebut juga melibatkan personel dari sejumlah satuan kepolisian.Dedi menilai, langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Kapolei mberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, konsistensi, dan koordinasi lintas wilayah. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto ini strategi berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas.Dedi juga mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.“Perjuangan melawan narkoba adalah perjuangan menyelamatkan masa depan bangsa. Kami berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengawal komitmen ini secara konsisten. Jangan beri ruang bagi jaringan narkotika untuk merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan harapan generasi penerus Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Menurut Dedi, komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibayangi bahaya narkoba.Salam Hormat,Pengamat sosial dan aktivis nasional Dedi Siregar

11 Oct 2026

Terkini

19 Kapolda Dimutasi Kapolri Suyudi, Metro Jaya hingga DIY Berganti

Jakarta, Bungkasnews.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Sebanyak 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia turut mengalami pergantian.Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Secara keseluruhan, telegram tersebut mencakup mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10).Berikut daftar 19 Kapolda yang mendapat penugasan baru:Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang HartantoKapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo NainggolanKapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol. SuhendriKapolda Riau: Irjen Pol. Arman AchdiatKapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol. Reza Arief DewantoKapolda Jawa Barat: Irjen Pol. HengkiKapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra KurniawanKapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol. Roy Hardi SiahaanKapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Dekananto Eko PurwonoKapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma RoyceKapolda Sumatera Barat: Irjen Pol. JawariKapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. M. Awal ChairuddinKapolda Jambi: Irjen Pol. WidodoKapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo DanangKapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol. Sonny IrawanKapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol. Rony SamtanaKapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol. Rizal IrawanKapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol. Totok SuharyantoKapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing serta melanjutkan program yang telah berjalan.Ia juga berharap para pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.Mutasi tersebut menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri maupun kewilayahan setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri.

03 Oct 2026

Nasional

Polisi Ungkap Konsolidasi Kelompok Anarko Jelang Aksi DPR

JAKARTA, BungkasNews — Polda Metro Jaya mengungkap adanya sejumlah kelompok yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko dan disebut berencana menunggangi aksi unjuk rasa di kawasan DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026).Dilansir dari detikNews, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika sejumlah kelompok masyarakat serta kelompok mahasiswa yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok anarko.Menurut Iman, hasil pemantauan tersebut menemukan adanya proses konsolidasi yang kemudian berkembang pada dugaan rencana untuk menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi,” ujar Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut dilakukan secara bertahap. Tahapannya meliputi penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi, hingga persiapan sarana yang diduga akan digunakan dalam aksi penunggangan demonstrasi.Isu RUU Perampasan AsetDalam proses konsolidasi, kelompok tersebut disebut membangun kesamaan isu yang akan disampaikan kepada publik.Salah satu isu utama yang berkembang dalam konsolidasi tersebut adalah RUU Perampasan Aset.Menurut Iman, sejumlah unsur melakukan konsolidasi internal sekaligus membangun kesamaan mengenai isu yang akan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat.Pada tahap berikutnya, kelompok tersebut disebut melakukan penguatan narasi dan penggalangan dana. Narasi mengenai isu yang dibawa kemudian disebarkan kepada publik melalui berbagai materi, termasuk flyer yang oleh kepolisian disebut bersifat provokatif.Kelompok tersebut juga disebut mengundang elemen lain untuk memperkuat penyebaran isu, melakukan aksi, serta mengorganisasi pergerakan.Dalam hal penggalangan donasi, kepolisian menyebut terdapat dugaan indikasi penerimaan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung.Polisi Sebut Ada Rencana Menunggangi AksiMenurut keterangan Iman, konsolidasi tersebut kemudian memasuki tahap pelaksanaan pada hari aksi.Ia menyebut kelompok yang diduga terafiliasi tersebut telah menyepakati rencana untuk menunggangi massa aksi yang berlangsung di kawasan DPR/MPR.“Selanjutnya tahapan hari H atau aksi utamanya, mereka akan melakukan aksi penunggangan di dalam kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini di kawasan DPR/MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur,” kata Iman.Kepolisian menyampaikan informasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok yang dilakukan menjelang aksi.Meski demikian, istilah kelompok anarko dan dugaan rencana penunggangan aksi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak kepolisian. Status hukum pihak-pihak yang disebut masih harus mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Polda Metro Jaya sebelumnya juga menyoroti pentingnya menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.Sumber: detikNews

27 Aug 2026