Hasil Pencarian untuk: "Prabowo"

Nasional

Terungkap! Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Diduga Setujui Penghapusan Hasil Sadapan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan."Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).Setiap Penyadapan Harus Mendapat PersetujuanSuhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri."Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.Diduga Setujui Penghapusan File Hasil PenyadapanSelain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet."Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.Empat Orang Jadi TersangkaDalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.

05 Nov 2026

Nasional

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026)."Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.Menurut keterangan Kabareskrim, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).Salah satu dugaan perbuatan yang diselidiki adalah penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto."Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ungkap Asep.Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah nama pejabat kepolisian dan pejabat negara. Terlebih, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara.Penetapan tiga tersangka ini sekaligus menjadi perkembangan penting dalam proses penanganan perkara yang sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik.Meski demikian, proses hukum terhadap ketiganya tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, dan pembuktian perkara selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan.Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Polri mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dugaan peran masing-masing tersangka, serta perkembangan proses hukum selanjutnya.

03 Nov 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Nasional

Karhutla di Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare, Pemerintah Intensifkan Pemadaman

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com — Pemerintah mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas area yang masih dalam proses pemadaman dilaporkan mencapai 513,89 hektare.Berdasarkan siaran pers resmi Presiden Republik Indonesia pada 13 Oktober 2026, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan api, mencegah perluasan area terdampak, serta menekan potensi kerusakan lingkungan akibat kebakaran.Perkembangan penanganan karhutla tersebut dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.Operasi darat dan Udara di OptimalkanPemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman melalui pengerahan personel di lapangan serta dukungan operasi udara menggunakan helikopter untuk pengeboman air atau water bombing.Penggunaan helikopter menjadi salah satu langkah penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun, operasi udara di sejumlah wilayah menghadapi kendala cuaca dan jarak pandang sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi di lapangan.Di Kalimantan Tengah, upaya pemadaman melalui jalur darat tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.Selain Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah juga memprioritaskan penanganan karhutla di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.Ancaman Terhadap Lingkungan menjadi PerhatianKebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat satwa liar dan penurunan kualitas udara. Besarnya dampak di setiap lokasi bergantung pada kondisi kebakaran dan kawasan yang terdampak.Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati penting. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran di kawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.Meski demikian, besaran kerusakan ekosistem akibat kebakaran tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data luas area yang masih dalam proses pemadaman.Pencegahan Karhutla Perlu di PerkuatSelain pemadaman, pencegahan menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya titik api baru.Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas terkait.Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak.Pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Perkembangan di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi pemadaman tersebut.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Terkini

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Pengamat Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Operasi Serentak Berantas Narkoba di Seluruh Indonesia

Pengamat sosial dan politik sekaligus aktivis nasional, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.Dedi Siregar menilai, operasi berskala nasional tersebut merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkoba dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan.“Kami angkat topi dan memberikan apresiasi atas langkah pemberantasan narkoba secara serentak ini. Ini merupakan upaya penting untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman narkotika. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Dedi Siregar.Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menindak jaringan peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang terbukti menjadi bagian dari jaringan pemasok dan pengendali.Operasi pemberantasan narkoba secara serentak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta Barat, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Penindakan tersebut juga melibatkan personel dari sejumlah satuan kepolisian.Dedi menilai, langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Kapolei mberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, konsistensi, dan koordinasi lintas wilayah. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto ini strategi berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas.Dedi juga mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.“Perjuangan melawan narkoba adalah perjuangan menyelamatkan masa depan bangsa. Kami berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengawal komitmen ini secara konsisten. Jangan beri ruang bagi jaringan narkotika untuk merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan harapan generasi penerus Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Menurut Dedi, komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibayangi bahaya narkoba.Salam Hormat,Pengamat sosial dan aktivis nasional Dedi Siregar

11 Oct 2026

Terkini

Gabung Wantimpres, Rocky Gerung: Sikap Saya Tetap

Jakarta, Bungkasnews.com – Akademisi Rocky Gerung resmi bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).Usai pelantikan, Rocky menegaskan bahwa bergabungnya dirinya ke dalam pemerintahan tidak membuat sikap dan pandangannya berubah.Rocky mengibaratkan langkah tersebut sebagai perpindahan posisi dari luar ke dalam pemerintahan.“Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” kata Rocky.Rocky juga menjelaskan mengenai fungsi Wantimpres. Menurutnya, fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan, tetapi juga sikap kritis terhadap kebijakan.Ia kemudian menyinggung perbedaan antara kebijakan yang bersifat etis dan kebijakan teknis.“Semua hal yang etis itu sifatnya wajib, harus, normatif. Nah itu bedanya antara kebijakan etis dan kebijakan teknis,” ujar Rocky.Rocky menyampaikan pernyataan tersebut setelah dirinya dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.Bergabungnya Rocky dalam Wantimpres menjadi perubahan posisi dari sebelumnya berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.Dalam pernyataannya setelah pelantikan, Rocky tetap menegaskan bahwa sikap dan pandangannya tidak berubah meski kini berada di dalam pemerintahan.

02 Oct 2026

Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026

Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026

Nasional

Komjen Suyudi Tegaskan Rekrutmen Polri Harus Bersih, Tak Boleh Ada “Titipan”

Jakarta, Bungkasnews.com — Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya menjaga proses rekrutmen dan pembinaan karier di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan meritokrasi.Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam visi pembenahan Polri yang disampaikan Suyudi di tengah proses pencalonannya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Suyudi menekankan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan”, transaksi maupun bentuk intervensi lain dalam proses pembinaan sumber daya manusia Polri. Menurutnya, prestasi dan rekam jejak integritas harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan karier personel.“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” tegas Suyudi dalam pemaparannya.Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk memastikan proses penerimaan anggota baru berlangsung secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rekrutmen Akpol 2026, Polri sebelumnya juga menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan melalui jalur reguler tanpa jalur khusus, kuota tertentu, maupun praktik titipan.Tekankan Integritas Sejak Proses RekrutmenMenurut Suyudi, pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan. Integritas harus dibangun sejak proses awal penerimaan anggota hingga pembinaan karier.Ia juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh menjadikan tekanan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menerima suap, melakukan pemerasan, merekayasa perkara maupun menjadi beking kegiatan ilegal.“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” ujar Suyudi.Dalam proses pembinaan karier, Suyudi menempatkan meritokrasi dan rekam jejak sebagai bagian penting untuk memastikan personel yang memiliki prestasi dan integritas memperoleh kesempatan pengembangan karier secara adil.Suyudi Jalani Uji Kelayakan sebagai Calon KapolriKomitmen tersebut disampaikan ketika Suyudi tengah menjalani proses pencalonan sebagai Kapolri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namanya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembenahan institusi, termasuk penguatan integritas, profesionalitas, sistem karier berbasis meritokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Komisi III DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui rapat fit and proper test pada Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut diberikan secara aklamasi.Transparansi Rekrutmen Jadi PerhatianIsu transparansi dalam rekrutmen Polri menjadi penting karena proses penerimaan anggota merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia kepolisian.Polri sebelumnya menyatakan bahwa proses rekrutmen Akpol 2026 menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Polri juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan praktik kecurangan atau percaloan dalam proses seleksi.Dengan adanya penegasan mengenai larangan praktik “titipan”, pembinaan SDM Polri diarahkan agar lebih menempatkan kemampuan, prestasi, profesionalitas dan rekam jejak integritas sebagai dasar pengembangan personel.Komitmen tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembenahan Polri yang kini berada dalam sorotan publik, khususnya terkait bagaimana institusi memastikan proses rekrutmen dan perjalanan karier personelnya berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

01 Oct 2026

Nasional

Prabowo Bahas Karhutla Bareng Pakar: Saya Paling Hormat

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di kawasan gambut.Diskusi tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan dari para ahli mengenai cara mencegah kebakaran sekaligus mengelola lahan gambut secara lebih baik.Dilansir dari detikNews, Prabowo menyampaikan tiga hal utama yang ingin dibahas bersama para pakar.Pertama, soal regulasi yang dinilai masih memiliki celah. Prabowo menyinggung adanya delapan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memungkinkan pembakaran lahan hingga dua hektare.“Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar,” kata Prabowo.Perusahaan Juga Jadi PerhatianPrabowo juga menyinggung kewajiban perusahaan dalam mencegah kebakaran. Menurutnya, perusahaan memiliki sejumlah kewajiban, seperti menyediakan menara pemantau, embung, hingga tim pemadam kebakaran.Namun, ia menyebut tingkat kepatuhan perusahaan masih berbeda-beda.“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Prabowo.Karena itu, Prabowo meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla di kawasan hutan.Tiga Pertanyaan untuk Para PakarSelain soal regulasi dan kewajiban perusahaan, Prabowo juga ingin mendapat pandangan mengenai pemanfaatan lahan gambut.Ia menanyakan apakah kawasan gambut dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.“Apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif? Apakah kita bisa tanam tanaman di atas gambut?” kata Prabowo.Prabowo menyebut tiga hal tersebut menjadi pertanyaan utama yang ingin mendapatkan masukan dari para pakar, yaitu pencegahan kebakaran di kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan yang memiliki gambut, serta kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif.Prabowo: Saya Paling Hormat Sama PakarDalam diskusi tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menghormati para pakar. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menyinggung adanya kemungkinan pernyataannya dipelintir sehingga seolah-olah tidak menghargai pandangan akademisi.“Jadi Saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audience, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar.”Prabowo kemudian meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla dan pengelolaan lahan gambut.Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari masukan berbasis keahlian dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melihat kemungkinan pemanfaatan kawasan gambut secara produktif.

25 Sep 2026

Nasional

Prabowo Ingin Kuliah di PTN Gratis, Pemerintah Siapkan Kajian

Jakarta, Bungkasnews.com – Wacana pendidikan gratis kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) bisa digratiskan.Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden. Dilansir dari detikNews, Brian menyebut Presiden Prabowo sebelumnya juga telah meminta kementeriannya mengkaji kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN.“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).Skema Pembiayaan Masih DikajiMenurut Brian, kajian yang dilakukan pemerintah salah satunya membahas opsi skema pembiayaan untuk pendidikan tinggi negeri.Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujar Brian.Artinya, wacana kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap kajian. Belum ada keterangan mengenai kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan atau seperti apa skema pembiayaannya.Saat Ini Sudah Ada KIP Kuliah dan BeasiswaBrian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa melalui sejumlah program.Salah satunya melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.Brian menyebut, pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan pembiayaan melalui berbagai skema tersebut.Menurutnya, dukungan tersebut memiliki semangat yang sama, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.“Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tambah Brian.Prabowo Sebut Pendidikan Negeri Harus GratisSebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri.Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, harus gratis.“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.Prabowo juga menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia mengatakan dana hasil korupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.Untuk saat ini, pemerintah masih menyusun kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaan pendidikan gratis di PTN. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait.

20 Sep 2026

Nasional

Anggota DPR Skeptis Penerapan E-Voting Bisa Diterapkan di Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku skeptis terhadap wacana penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dalam pemilu di Indonesia. "Saya sebetulnya kalau bicara tentang e-voting ini skeptis," kata Doli, dalam seminar bertajuk "Menakar Konstitualitas Penerapan E-Voting di Indonesia" yang disiarkan secara daring, Senin (14/9/2026).Ia mengungkapkan, ada empat syarat e-voting bisa diterapkan di Indonesia. Syarat pertama terkait dengan kesiapan infrastruktur fisik, khususnya jaringan internet dan pasokan listrik.Ia menyoroti ketimpangan fasilitas fisik di Indonesia yang belum merata hingga ke daerah-daerah. "Karena sampai sekarang, jangankan jaringan internet, di negara kita ini ada daerah yang listrik saja belum masuk, gitu, ya," ujar dia.Baca juga: Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri KeuanganSyarat kedua yang menjadi sorotan adalah tingkat literasi digital masyarakat, baik secara fisik maupun secara mental. Menurut dia, pemanfaatan teknologi memerlukan kesiapan mental agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan."Soal apakah kita semua khususnya masyarakat ini sudah melek digital atau tidak, melek elektronik atau tidak. Ya, melek elektronik ini bisa secara fisik maupun secara mental, gitu," tutur dia. Masalah keamanan (security) dan ancaman peretasan menjadi syarat ketiga yang dinilai sangat krusial. Ia mengingatkan bahwa risiko kebocoran data dan peretasan di Indonesia terbilang tinggi, serta biaya perawatan sistemnya mahal. "Ini kan selalu salah satu misalnya negara-negara yang tadi mundur itu kan satu karena memang rawan di-hack, rawan hacking dan kemudian biaya pemeliharaannya mahal," ujar dia.Baca juga: Kapal Virgo Kecelakaan, Basarnas Cari 130 OrangSyarat keempat berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement) dan komitmen kepatuhan masyarakat maupun para pemangku kepentingan terhadap aturan main yang berlaku. Secara aturan dasar, ia mengakui penerapan e-voting tidak melanggar konstitusi dan sangat memungkinkan secara hukum. Kendati demikian, efektivitas sistem tersebut kembali pada komitmen bersama serta tingkat literasi seluruh stakeholder terkait.

15 Sep 2026

Nasional

Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Senin (14/9/2026).Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.Dilansir dari detikNews, pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Suahasil. Dalam sumpahnya, ia berjanji setia kepada UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.Bukan Orang Baru di Kementerian KeuanganSuahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024.Baca juga: Mahasiswa Zaman Sekarang Kok Pada Bisu Pas Diskusi? Katanya Sih Harus RadikalKariernya di bidang kebijakan fiskal juga sudah cukup panjang. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011 dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015.Ia juga pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015 serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013–2014.Karier Suahasil di Kemenkeu semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.Tidak lama kemudian, pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat itu, Suahasil turut mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.Pergantian Menkeu untuk Kedua KalinyaPergantian Suahasil menjadi Menkeu menjadi perubahan kedua pada posisi bendahara negara sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Kini, posisi tersebut kembali berganti dan dipercayakan kepada Suahasil.Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pelantikan tersebut. Di antaranya para menteri koordinator, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo.Dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal dan lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sumber: detikNews, 14 September 2026.

14 Sep 2026

Opini

Mahasiswa Zaman Sekarang Kok Pada Bisu Pas Diskusi? Katanya Sih Harus Radikal

Gue mau cerita satu fenomena yang menurut gue absurd tapi nyata banget: kelas Zoom, dosen udah capek-capek buka sesi diskusi, terus... hening. Krik. Kamera mati satu-satu kayak lomba siapa cepat logout duluan. Kolom chat sepi kayak nggak ada penghuninya. Ini kejadian pas gue ikut kelas Filsafat Ilmu bareng dosen, dan gue yakin banget ini bukan cuma di kelas gue doang hampir semua kelas online kayak gini nasibnya.Nah yang bikin gue mikir, ini bukan karena mahasiswa nggak punya isi kepala. Nggak mungkin lah, masa iya satu angkatan otaknya kosong semua. Yang ada tuh, di kepala mereka rame banget, cuma nggak berani ngeluarin. Takut salah. Takut dikira sok tau. Takut jadi bahan bercandaan di grup WA kelas abis Zoom kelar. Padahal justru pertanyaan yang keliatannya "receh" itu yang biasanya bikin diskusi jadi hidup.Ada satu quote dosen gue yang nempel banget, sampe kepikiran mulu:"Mahasiswa itu harus berpikir Radikal dan Universal" Baca juga : Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri KeuanganNah kata "radikal" ini korban framing paling parah. Denger kata radikal, orang Indonesia refleksnya langsung mikir bom bunuh diri atau demo rusuh. Padahal aslinya, radikal itu dari bahasa Latin radix, yang artinya akar. Jadi berpikir radikal itu ya mikir sampe ke akar-akarnya masalah, bukan cuma modal nyinyir di permukaan terus merasa udah paling kritis se-Indonesia Raya.Nah ini nih titik lemah kita bersama, wahai mahasiswa. Cara mikir kita masih level "starter pack". Ketemu masalah dikit, udah puas cuma liat gejalanya doang, males banget gali ke bawah kenapa masalah ini muncul, siapa yang paling kena getahnya, sampe ke akar rumputnya kayak apa. Padahal justru itu inti belajar filsafat ilmu: biar otak nggak gampang gumoh cuma dikasih jawaban template.Tapi dosen gue nggak stop di situ doang, kalau cuma nyuruh radikal doang mah kesannya kita disuruh jadi provokator kelas. Beliau nambahin, "Kita sebagai mahasiswa PAI tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an dan Hadis." Nah baru pas, ini. Buat gue, dua kalimat ini bukan saling tabrakan, malah saling gandengan tangan. Berpikir radikal dan universal bukan berarti kita jadi mahasiswa yang sok bebas nilai, ngerasa paling open-minded sejagat kampus terus lupa pegangan. Sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI), ya emang kita kudu kritis, tapi kritisnya tetap balik ke Al-Qur'an dan Hadis, bukan jadi kritis yang malah nyasar ke mana-mana. Radikal versi ini bukan nyabut akar keimanan, tapi justru mendalami akar itu pake nalar yang lebih matang.Balik lagi ke soal takut ngomong tadi. Menurut gue, penyakit diem di kelas ini nggak bakal sembuh cuma modal dibahas sekali terus dilupain begitu Zoom di-end. Ini kudu jadi latihan rutin: berani nanya walau ada kemungkinan salah, berani gali masalah sampe akarnya walau bikin capek mikir, dan tetep inget buat balik ngerujuk ke Al-Qur'an dan Hadis biar nggak kebablasan.Baca juga : Kapal Virgo Kecelakaan, Basarnas Cari 130 OrangKalau mahasiswa PAI terus-terusan males mikir dalem dan minder buat angkat suara, ya jangan protes kalau ujung-ujungnya kita cuma jadi generasi hafal dalil doang tanpa paham konteksnya, atau sebaliknya, jago debat tapi ilmu agamanya cetek. Filsafat ilmu tuh, kalau bener-bener diresapin, sebenernya lagi ngajarin kita cara berani mikir radikal tanpa kehilangan pegangan.Jadi lain kali dosen buka sesi tanya jawab dan ada yang ganjel di kepala lo, mendingan langsung angkat tangan atau nyalain mic aja. Nggak usah takut keliatan bego. Justru dari momen "malu-maluin" itu, proses berpikir radikal dan universal beneran mulai kebentuk.Penulis: Ubay Barokah Mrp. Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI), menulis berdasarkan hasil pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu bersama Dr. Latifatul Khasanah, MA, MHSE.

14 Sep 2026

Nasional

Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Karhutla, 4 Korporasi di Kalbar Diselidiki

BungkasNews — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik dilakukan oleh individu maupun korporasi.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berada di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026). Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.Dilansir dari detikNews, Prabowo mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus karhutla.Prasetyo mengatakan arahan untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla telah ditekankan Prabowo dalam dua rapat terbatas pada Sabtu.Penindakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada perusahaan. Pemerintah juga akan menindak individu maupun pihak yang terbukti memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar.Menurut Prasetyo, pemerintah tidak akan membedakan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla di tengah meningkatnya kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.Pemerintah juga terus melakukan penanganan di lapangan, termasuk pemadaman, pencegahan meluasnya kebakaran, serta proses penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

22 Aug 2026