Hasil Pencarian untuk: "kebakaran hutan dan lahan"

Hukum

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla, Luas Lahan Terbakar Capai 33 Ribu Hektare

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah terus memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026)."Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung.Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.33 Ribu Hektare Lahan Konsesi TerbakarSelain perkembangan proses hukum, pemerintah juga mengungkap besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat kebakaran di lahan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.Total luas area yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi AdministratifDi sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait persoalan karhutla.Sanksi tersebut terdiri atas:Lima pencabutan izin.19 pembekuan izin.Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum BerlanjutDudung menegaskan, langkah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan.Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tegas Dudung.Pemerintah berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dan individu dalam menjaga kawasan hutan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus karhutla dan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

09 Nov 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Daerah

Pemkab Madina Cabut Kebijakan PJJ, Siswa Kembali ke Sekolah 20 Oktober

MANDAILING NATAL, BUNGKASNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai Selasa (20/10/2026), setelah kondisi kabut asap dilaporkan membaik.Dilansir dari Start News, Senin (19/10/2026), Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali dilaksanakan setelah pemerintah daerah mempertimbangkan perkembangan kondisi udara. Sebelumnya, kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan siswa.Berdasarkan laporan tersebut, keputusan untuk mengakhiri PJJ diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara yang dinilai membaik. Dengan demikian, aktivitas pendidikan diharapkan dapat kembali berjalan secara normal.Meski demikian, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Saipullah meminta para camat meningkatkan pengawasan terhadap potensi titik panas (hotspot), khususnya di kawasan perkebunan, guna mengantisipasi munculnya kebakaran baru.Dalam laporan yang sama, Kapolres Mandailing Natal, AKBP Bagus Friandy, disebut telah melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian sektor untuk mencegah terjadinya kebakaran. Pembagian masker kepada masyarakat juga dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap.Kembalinya pembelajaran tatap muka menjadi perkembangan positif bagi sektor pendidikan di Madina setelah kegiatan belajar siswa sempat dialihkan ke sistem jarak jauh.Kendati demikian, pemantauan kondisi udara dan pencegahan karhutla tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan belajar mengajar, dapat berlangsung dengan aman.Ed/Nehru Lubis 

19 Oct 2026

Nasional

Balita di Samarinda Meninggal Usai Sesak Napas, Dinkes Tegaskan Bukan karena Karhutla

SAMARINDA, BUNGKASNEWS.com — Seorang balita berinisial YS, berusia 1 tahun 2 bulan, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menyatakan kematian balita tersebut tidak disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan surveilans ke rumah sakit yang terakhir menangani YS. Berdasarkan penelusuran tersebut, Dinkes menyatakan kematian korban bukan akibat karhutla.“Sehubungan dengan adanya kasus bayi di wilayah Bukuan, Kota Samarinda, yang kemarin Diberitakan, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penelusuran dan melakukan surveilans kepada rumah sakit terakhir di mana bayi tersebut meninggal. Dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggal bukan karena karhutla,” kata Ismed, Sabtu (17/10/2026), dilansir dari detikKalimantan.Ismed tidak menjelaskan lebih lanjut kondisi medis yang dialami YS. Ia menyarankan agar penyebab pasti kematian dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawat balita tersebut.“Untuk jelasnya nanti bisa dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawat,” ujarnya.Ibu Korban Sempat Membawa Anak BerobatSebelumnya, ibu YS, Sindhy Jumatun (25), menceritakan bahwa anaknya mengalami sesak napas sekitar sepekan sebelum meninggal dunia. Ia sempat membawa YS ke rumah sakit pada Kamis (8/10), tetapi saat pemeriksaan awal kondisi anaknya disebut masih normal.“Sesak napasnya itu sejak seminggu yang lalu. Hari Kamis itu sudah saya bawa ke rumah sakit, cuma kan belum parah. Saturasinya masih normal,” kata Sindhy kepada detikKalimantan.Ketika kondisi anaknya semakin menurun, Sindhy kembali membawanya ke puskesmas pada Rabu (14/10). Menurutnya, dokter di puskesmas menemukan suara tambahan pada pernapasan YS dan menyarankan agar anak tersebut menjalani rawat inap.Sindhy kemudian membawa YS ke instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit. Ia mengaku masih khawatir karena melihat pola napas anaknya berbeda dari biasanya, sehingga kembali meminta rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.YS sempat menjalani perawatan, tetapi kondisinya kembali memburuk. Balita tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi.Sindhy juga menegaskan bahwa anaknya tidak memiliki riwayat asma atau penyakit pernapasan sebelumnya.Keluarga Menyoroti Asap dan Abu di Lingkungan RumahDi tengah kejadian tersebut, keluarga menyebut asap dan abu hitam yang diduga berasal dari pembakaran lahan kerap terlihat di sekitar rumah mereka. Sindhy mengatakan kondisi itu membuatnya khawatir, meski ia tidak memastikan asap sebagai penyebab sesak napas yang dialami anaknya.“Ini tiap pagi abu bekas bakaran pasti ada. Anginnya hampir tiap hari ke sini. Asapnya sampai ke rumah. Tapi apakah itu yang menjadi penyebab kondisi anak saya? Saya tidak bisa bicara banyak. Yang jelas anak saya mengalami sesak napas,” pungkasnya.Dengan demikian, Dinkes Samarinda menyatakan berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kematian YS bukan disebabkan oleh karhutla. Sementara itu, penjelasan mengenai kondisi medis yang mendasari kematian korban tetap perlu merujuk pada dokter yang terakhir menangani pasien.Sumber: detikKalimantan.

17 Oct 2026

Utama

Aktivis Jakarta Asal Mandailing Natal Soroti Karhutla, Desak Pemerintah Serius Tangani Kabut Asap

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Aktivis asal Mandailing Natal yang beraktivitas di Jakarta menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah didesak meningkatkan keseriusan dalam penanganan karhutla, mengingat dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat sebaran asap.Mhd. Nehru Lubis menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dalam laporan tersebut, sebanyak 639,23 hektare lahan masih dalam proses penanganan pemadaman.Sebagai putra daerah Mandailing Natal, Nehru turut menyoroti kabar mengenai kabut asap di wilayah Sumatera Utara, khususnya Mandailing Natal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemantauan kualitas udara, penelusuran sumber asap, dan penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, BMKG, dan instansi terkait juga perlu diperkuat agar penanganan berjalan efektif.Nehru juga mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam peristiwa karhutla. Apabila ditemukan bukti dan pihak tertentu terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan maupun pelanggaran lain yang berkaitan dengan karhutla, mereka harus diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya pencegahan agar karhutla tidak terus berulang. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan.Ia turut mendorong pemerintah mengevaluasi skala penanganan karhutla, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan ketentuan hukum yang berlaku.“Penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu mengutamakan keselamatan masyarakat, memperkuat langkah pencegahan, serta memastikan setiap kebakaran ditangani secara cepat dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” demikian rumusan pernyataan yang dapat disampaikan Nehru.Menurut Nehru, persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah daerah tertentu saja. Dampaknya dapat meluas melampaui batas wilayah sehingga membutuhkan tanggung jawab bersama, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.Mhd. Nehru LubisAktivis Jakarta asal Mandailing Natal

14 Oct 2026

Nasional

Karhutla di Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare, Pemerintah Intensifkan Pemadaman

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com — Pemerintah mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas area yang masih dalam proses pemadaman dilaporkan mencapai 513,89 hektare.Berdasarkan siaran pers resmi Presiden Republik Indonesia pada 13 Oktober 2026, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan api, mencegah perluasan area terdampak, serta menekan potensi kerusakan lingkungan akibat kebakaran.Perkembangan penanganan karhutla tersebut dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.Operasi darat dan Udara di OptimalkanPemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman melalui pengerahan personel di lapangan serta dukungan operasi udara menggunakan helikopter untuk pengeboman air atau water bombing.Penggunaan helikopter menjadi salah satu langkah penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun, operasi udara di sejumlah wilayah menghadapi kendala cuaca dan jarak pandang sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi di lapangan.Di Kalimantan Tengah, upaya pemadaman melalui jalur darat tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.Selain Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah juga memprioritaskan penanganan karhutla di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.Ancaman Terhadap Lingkungan menjadi PerhatianKebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat satwa liar dan penurunan kualitas udara. Besarnya dampak di setiap lokasi bergantung pada kondisi kebakaran dan kawasan yang terdampak.Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati penting. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran di kawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.Meski demikian, besaran kerusakan ekosistem akibat kebakaran tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data luas area yang masih dalam proses pemadaman.Pencegahan Karhutla Perlu di PerkuatSelain pemadaman, pencegahan menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya titik api baru.Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas terkait.Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak.Pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Perkembangan di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi pemadaman tersebut.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Nasional

Prabowo Bahas Karhutla Bareng Pakar: Saya Paling Hormat

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di kawasan gambut.Diskusi tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan dari para ahli mengenai cara mencegah kebakaran sekaligus mengelola lahan gambut secara lebih baik.Dilansir dari detikNews, Prabowo menyampaikan tiga hal utama yang ingin dibahas bersama para pakar.Pertama, soal regulasi yang dinilai masih memiliki celah. Prabowo menyinggung adanya delapan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memungkinkan pembakaran lahan hingga dua hektare.“Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar,” kata Prabowo.Perusahaan Juga Jadi PerhatianPrabowo juga menyinggung kewajiban perusahaan dalam mencegah kebakaran. Menurutnya, perusahaan memiliki sejumlah kewajiban, seperti menyediakan menara pemantau, embung, hingga tim pemadam kebakaran.Namun, ia menyebut tingkat kepatuhan perusahaan masih berbeda-beda.“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Prabowo.Karena itu, Prabowo meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla di kawasan hutan.Tiga Pertanyaan untuk Para PakarSelain soal regulasi dan kewajiban perusahaan, Prabowo juga ingin mendapat pandangan mengenai pemanfaatan lahan gambut.Ia menanyakan apakah kawasan gambut dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.“Apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif? Apakah kita bisa tanam tanaman di atas gambut?” kata Prabowo.Prabowo menyebut tiga hal tersebut menjadi pertanyaan utama yang ingin mendapatkan masukan dari para pakar, yaitu pencegahan kebakaran di kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan yang memiliki gambut, serta kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif.Prabowo: Saya Paling Hormat Sama PakarDalam diskusi tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menghormati para pakar. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menyinggung adanya kemungkinan pernyataannya dipelintir sehingga seolah-olah tidak menghargai pandangan akademisi.“Jadi Saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audience, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar.”Prabowo kemudian meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla dan pengelolaan lahan gambut.Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari masukan berbasis keahlian dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melihat kemungkinan pemanfaatan kawasan gambut secara produktif.

25 Sep 2026

Nasional

Asia Tenggara Diselimuti Asap, Malaysia Peringkat 1

BungkasNews – Kualitas udara di sejumlah wilayah Asia Tenggara memburuk akibat asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada wilayah Indonesia, tetapi juga Malaysia, Singapura hingga Filipina.Berdasarkan laporan IQAir, pada 1 September 2026, kualitas udara buruk terpantau di sejumlah wilayah, meliputi Sarawak bagian barat, sebagian besar wilayah barat Semenanjung Malaysia, wilayah tengah Filipina, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta beberapa wilayah Sumatra.Kondisi tersebut sebagian besar dikaitkan dengan asap dari kebakaran hutan dan pembakaran lahan gambut yang kemudian terbawa angin melintasi batas negara.Kuching Jadi Kota Besar Paling TercemarSituasi paling mencolok terjadi di Kuching, Malaysia. Pada pukul 23.00 waktu setempat, 1 September 2026, Kuching tercatat sebagai kota besar paling tercemar di dunia dengan Air Quality Index (AQI) mencapai 399.Angka tersebut masuk kategori “berbahaya”, sehingga kondisi udara dinilai dapat memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas.IQAir mencatat, kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki masalah pernapasan maupun kardiovaskular.Tidak hanya Kuching, sejumlah kota Asia Tenggara juga masuk dalam daftar kota besar dengan tingkat polusi tinggi.Pada 1 September, daftar tersebut mencatat:Kuching, Malaysia: peringkat 1Kuala Lumpur, Malaysia: peringkat 4Medan, Indonesia: peringkat 10Singapura: peringkat 17Jakarta, Indonesia: peringkat 20Manila, Filipina: peringkat 29Dengan demikian, beberapa kota di kawasan Asia Tenggara masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk yang dipantau IQAir pada periode tersebut.Peringatan Kabut Asap ASEAN Naik ke Level 3Ancaman kabut asap juga mendapat perhatian dari ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC).Pada 26 Agustus 2026, ASMC menaikkan peringatan kabut asap untuk wilayah selatan ASEAN ke Level 3. Peringatan tersebut dikeluarkan setelah terpantau kabut asap sedang hingga pekat yang meluas dan berasal dari kelompok titik panas di Kalimantan.Kondisi tersebut berpotensi memburuk apabila periode kering terus berlangsung.IQAir juga memperkirakan curah hujan di kawasan selatan Asia Tenggara berada di bawah kondisi normal hingga Oktober 2026.Situasi ini membuat kebakaran dan kabut asap berpotensi bertahan dalam beberapa pekan ke depan.Asap Berpotensi Menyeberang ke Malaysia, Singapura dan FilipinaPergerakan angin menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran kabut asap.Angin dari arah tenggara dan selatan diperkirakan membawa asap dari Kalimantan Barat menuju Sarawak bagian barat dan Filipina bagian tengah.Sementara itu, aliran angin barat daya berpotensi membawa asap dari Sumatra menuju Semenanjung Malaysia dan Singapura.Kondisi tersebut menjadikan kabut asap sebagai persoalan lintas batas. Asap yang berasal dari titik kebakaran di satu wilayah dapat memengaruhi kualitas udara negara lain ketika terbawa pola angin.Indonesia Kerahkan Pesawat dan Sekitar 1.000 PersonelUntuk menghadapi kebakaran yang meluas, otoritas Indonesia memperluas operasi pemadaman dengan mengerahkan pesawat dan sekitar 1.000 personel di wilayah Kalimantan dan Sumatra.Malaysia juga telah memperoleh izin melakukan penyemaian awan di sepanjang wilayah perbatasan bersama sebagai salah satu upaya membantu mengurangi kondisi kabut asap.Namun, upaya penyemaian awan menghadapi kendala karena ketersediaan awan hujan yang terbatas. IQAir menyebut kabut asap masih berpotensi muncul kembali sampai hujan yang berkelanjutan terjadi.Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Jadi Penyebab UtamaIQAir menyebut kualitas udara buruk di Asia Tenggara terutama disebabkan oleh asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.Asap dengan tingkat sedang hingga pekat di Kalimantan Barat dan Sumatra bagian selatan kemudian terbawa angin menuju Malaysia, Singapura dan Filipina.Musim kemarau berkepanjangan yang diperparah oleh fase El Nino yang kuat membuat vegetasi dan lahan gambut menjadi semakin kering. Kondisi tersebut membuat lahan lebih mudah terbakar dan api lebih sulit dikendalikan.IQAir mencatat sekitar 70 persen hotspot di Kalimantan berada di dalam konsesi industri. Laporan tersebut juga menyebut sebagian besar kebakaran berkaitan dengan kelalaian maupun pembukaan lahan yang disengaja.Dalam penanganannya, otoritas telah menangkap 72 tersangka pelaku pembakaran, melakukan penyelidikan terhadap empat perusahaan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada 14 perusahaan lainnya.PM2.5 Menjadi Ancaman SeriusPersoalan lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya konsentrasi PM2.5 akibat terbatasnya curah hujan.Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Kebakaran lahan gambut juga memiliki karakteristik khusus karena api dapat terus membara di bawah permukaan tanah dalam waktu lama.Akibatnya, asap dapat bertahan dan menghasilkan polusi yang terus-menerus. IQAir memperingatkan bahwa asap dari kebakaran gambut dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan masuk ke aliran darah.Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Luar RuanganMenghadapi kondisi tersebut, masyarakat di wilayah terdampak dianjurkan mengurangi aktivitas berat di luar ruangan.IQAir merekomendasikan masyarakat untuk:Membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan.Menutup pintu dan jendela ketika kualitas udara memburuk.Mengatur sistem pendingin ruangan pada mode resirkulasi.Tetap berada di dalam ruangan ketika kualitas udara berada pada tingkat buruk.Jika harus keluar, menggunakan masker KN95 atau FFP2 yang terpasang dengan baik.Menggunakan pembersih udara berperforma tinggi di dalam ruangan.Memantau perkembangan kualitas udara secara real-time melalui aplikasi atau layanan pemantauan kualitas udara.Kondisi Diperkirakan Berangsur MembaikMeski situasi saat ini mengkhawatirkan, IQAir memperkirakan kualitas udara di Kuching akan membaik secara bertahap dalam beberapa hari berikutnya.Sementara itu, kualitas udara di Kuala Lumpur diprakirakan mencapai kategori sedang pada hari berikutnya.Namun, kondisi tersebut tetap sangat bergantung pada perkembangan kebakaran, arah angin serta datangnya hujan. Selama musim kering masih berlangsung, potensi munculnya kembali kabut asap tetap terbuka.Sumber: IQAir

02 Sep 2026

Nasional

Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Karhutla, 4 Korporasi di Kalbar Diselidiki

BungkasNews — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik dilakukan oleh individu maupun korporasi.Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berada di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026). Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.Dilansir dari detikNews, Prabowo mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus karhutla.Prasetyo mengatakan arahan untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum terkait karhutla telah ditekankan Prabowo dalam dua rapat terbatas pada Sabtu.Penindakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada perusahaan. Pemerintah juga akan menindak individu maupun pihak yang terbukti memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar.Menurut Prasetyo, pemerintah tidak akan membedakan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla di tengah meningkatnya kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.Pemerintah juga terus melakukan penanganan di lapangan, termasuk pemadaman, pencegahan meluasnya kebakaran, serta proses penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

22 Aug 2026