Hasil Pencarian untuk: "Indonesia"

Hukum

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla, Luas Lahan Terbakar Capai 33 Ribu Hektare

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah terus memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026)."Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung.Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.33 Ribu Hektare Lahan Konsesi TerbakarSelain perkembangan proses hukum, pemerintah juga mengungkap besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat kebakaran di lahan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.Total luas area yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi AdministratifDi sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait persoalan karhutla.Sanksi tersebut terdiri atas:Lima pencabutan izin.19 pembekuan izin.Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum BerlanjutDudung menegaskan, langkah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan.Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tegas Dudung.Pemerintah berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dan individu dalam menjaga kawasan hutan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus karhutla dan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

09 Nov 2026

Nasional

DPR RI Yasonna Laoly Dorong Usut Tuntas Kematian Janggal Remaja Di Nias

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly, mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kematian janggal Agnes Jance Zebua (17). Remaja asal Nias tersebut ditemukan meninggal dunia pada 15 Mei 2026 lalu, setelah sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.Yasonna meminta penegak hukum bergerak cepat, transparan, dan profesional untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban yang hingga kini masih menjadi misteri.Saya akan berkomunikasi dengan Komisi III DPR RI untuk mendorong pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini. Kita ingin penyebab kematian Agnes terungkap secara terang benderang berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yasonna saat menerima audiensi keluarga korban di Jakarta beberapa waktu lalu.Langkah Yasonna ini berawal dari pengaduan orang tua Agnes yang didampingi kuasa hukumnya, Benny Waruwu, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, Benny menyampaikan bahwa pihak keluarga merasa janggal dan menduga kuat kematian Agnes bukan disebabkan oleh sakit biasa.Hingga saat ini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut.Sebelum mengadu ke Senayan, pihak keluarga telah menempuh berbagai cara untuk mencari keadilan. Upaya tersebut mulai dari melapor ke Polres Nias, menyuarakan persoalan ke Gubernur Sumatera Utara, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara, hingga mengadukan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti penanganan perkara. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menegaskan bahwa keluarga korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam ketidakpastian.Menurutnya, penuntasan kasus ini sangat penting bukan hanya bagi keluarga korban, melainkan juga demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia."Setiap informasi dan petunjuk harus ditelusuri secara serius agar tidak ada fakta yang terabaikan. Yang dibutuhkan keluarga saat ini adalah kejelasan, kepastian hukum, dan keadilan. Kita berharap kepolisian bekerja maksimal sehingga seluruh fakta terungkap," pungkas Yasonna.

07 Nov 2026

Nasional

Terungkap! Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Diduga Setujui Penghapusan Hasil Sadapan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan."Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).Setiap Penyadapan Harus Mendapat PersetujuanSuhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri."Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.Diduga Setujui Penghapusan File Hasil PenyadapanSelain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet."Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.Empat Orang Jadi TersangkaDalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.

05 Nov 2026

Nasional

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026)."Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.Menurut keterangan Kabareskrim, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).Salah satu dugaan perbuatan yang diselidiki adalah penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto."Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ungkap Asep.Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah nama pejabat kepolisian dan pejabat negara. Terlebih, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara.Penetapan tiga tersangka ini sekaligus menjadi perkembangan penting dalam proses penanganan perkara yang sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik.Meski demikian, proses hukum terhadap ketiganya tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, dan pembuktian perkara selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan.Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Polri mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dugaan peran masing-masing tersangka, serta perkembangan proses hukum selanjutnya.

03 Nov 2026

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Utama

Inspirasi Industri Kreatif: SMK Budi Luhur Gelar Workshop Animasi dan Berbagi Pengalaman Bersama Mice Cartoon

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com – Sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan bakat kreatif generasi muda di industri visual, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan sesi workshop edukatif pada Kamis, 29 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan kartunis sekaligus animator ternama tanah air, Muhammad Misrad (Mice Cartoon), sebagai narasumber utama.Kegiatan ini diselenggarakan untuk membekali para siswa khususnya program keahlian Animasi dengan wawasan industri nyata, proses kreatif pembuatan karakter, serta kiat membangun karier profesional di dunia seni visual. Melalui sesi ini, para peserta diajak mendalami bagaimana sebuah karya visual dapat menjadi media komunikasi yang berdampak dan memiliki nilai komersial tinggi. Dalam sesi interaktifnya, Mice Cartoon membagikan perjalanan karier serta pengalamannya di industri kreatif, termasuk kolaborasi proyek komersial bersama jenama besar seperti Indomaret hingga Kompas TV. Selain itu, Mice turut memamerkan sejumlah karya buku komik populer yang telah diterbitkannya, seperti seri Indonesia Banget, Obladi Oblada, hingga Jakarta Lu-Gue, yang menjadi bukti konsistensinya berkarya lintas dekade. Ia juga secara khusus membahas fenomena dan dampak kehadiran Artificial Intelligence (AI) di industri animasi masa kini,menekankan pentingnya mempertahankan orisinalitas, rasa, dan karakter khas manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Suasana semakin antusias ketika Mice melakukan demonstrasi langsung dengan menggambar karakter khasnya di layar monitor panggung sembari memaparkan materi. Materi yang disampaikan meliputi:Perjalanan karier dan pengalaman profesional di industri kreatif serta animasi.Pameran dan bedah proses kreatif di balik penerbitan buku-buku komik populernya (Indonesia Banget, Obladi Oblada, Jakarta Lu-Gue).Pandangan serta strategi menghadapi tantangan dan pemanfaatan dampak AI di dunia animasi modern. Proses kolaborasi karya visual bersama brand nasional terkemuka seperti Indomaret dan Kompas TV. Demonstrasi langsung pembuatan sketsa dan karakterisasi visual secara dinamis di layar panggung. Tips dan trik teknis serta pengembangan portofolio khusus bagi siswa kelas Animasi.Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada Mice Cartoon oleh Bapak Joko Waluyo, S.Si., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Budi Luhur sebagai bentukbapresiasi atas kontribusi inspirasi dan ilmu yang dibagikan kepada para siswa.

03 Nov 2026

Hukum

Buntut Penggeledahan Ponpes, Kapolres Sukoharjo dan 3 Anggota Dicopot

SUKOHARJO, BUNGKASNEWS.com – Mabes Polri mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena bersama tiga anggota kepolisian lainnya menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah.Keputusan tersebut diambil setelah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat personel yang terlibat dalam kegiatan penggeledahan tersebut.Dilansir dari CNN Indonesia, Senin (2/11/2026), Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa empat personel yang diperiksa terdiri atas Kapolres Sukoharjo, Kasat Serse, Kanit Pidum, dan Kanit PPA."Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, dan Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP," kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (2/11).Ia kemudian menjelaskan bahwa keempat personel tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penonaktifan oleh Propam Mabes Polri."Langkah ini telah dilakukan pemeriksaan dan penonaktifan kepada yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan di Propam Mabes Polri," lanjutnya.Dugaan Pelanggaran Prosedur Masih DidalamiTrunoyudo mengatakan, Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana maupun pelanggaran etik dalam penggeledahan pondok pesantren tersebut."Terkait dengan proses penegakan hukum yang masih dilaksanakan di wilayah Polda Jateng, dan kedua adalah terkait dengan masalah dugaan pelanggaran etika yang masih didalami oleh Propam Mabes Polri," ucap dia.Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami pelaksanaan tindakan kepolisian sekaligus memastikan pertanggungjawaban personel yang terlibat.Penggeledahan Berlangsung Dini HariSebelumnya, aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) melakukan penggeledahan di Ponpes Hamalatul Quran, Sukoharjo, pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB.Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.Tindakan kepolisian tersebut kemudian menimbulkan keresahan bagi para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pondok pesantren.Polri Sampaikan Empati kepada Santri dan KeluargaMenanggapi dampak penggeledahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, dan keluarga yang merasa terdampak."Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma," ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).Polri menyatakan bahwa berbagai keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.Penonaktifan empat personel tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal Polri. Sementara itu, pendalaman dugaan pelanggaran prosedur dan etik masih berlangsung di Propam Mabes Polri.

02 Nov 2026

Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026

Pendidikan

Langkah Kepala SMPN 10 Tangsel Tangani Dugaan Perundungan Patut Diapresiasi

TANGSEL, BUNGKASNEWS.com - Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, beserta jajaran pihak sekolah atas langkah cepat dalam menangani dugaan kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi dan kakak kelasnya.Menurut Dedi Siregar, langkah pihak sekolah yang memberikan perhatian khusus, melakukan pemantauan, serta mengedepankan pembinaan terhadap siswa yang diduga terlibat merupakan bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dalam menyikapi persoalan yang melibatkan peserta didik.Ia menilai, respons cepat dan pendekatan pembinaan yang terarah dan khsus patut di apresiasi, persoalan di tangani secara serius, proporsional, dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas."Kami mengapresiasi Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, beserta seluruh jajaran sekolah yang telah menunjukkan keseriusan dalam menangani dugaan perundungan ini. Langkah pemantauan dan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat merupakan bentuk perhatian sekolah terhadap keselamatan, kedisiplinan, dan perkembangan karakter peserta didik," ujar Dedi Siregar.Dedi menjelaskan, berdasarkan informasi yang beredar, dugaan perundungan tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, tepatnya di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan. Sebanyak 14 siswi disebut-sebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.Menurutnya, fakta bahwa kejadian berlangsung di luar lingkungan sekolah tidak serta-merta menghilangkan pentingnya perhatian dan pendampingan dari pihak sekolah, terutama apabila "Walaupun peristiwa ini disebut berlangsung di luar sekolah, kami memandang langkah sekolah untuk memberikan perhatian dan melakukan pembinaan tetap patut diapresiasi. Dunia pendidikan tidak hanya berbicara tentang kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas, tetapi juga tentang pembentukan karakter, tanggung jawab, dan perilaku saling menghormati," tegasnya.Dedi Siregar juga mengapresiasi langkah Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, yang memberikan perhatian khusus terhadap tiga siswa serta menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan.Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak mengabaikan persoalan yang muncul dan berupaya memastikan perkembangan perilaku siswa tetap berada dalam pengawasan yang semestinya."Kami melihat adanya upaya dari pihak sekolah untuk memberikan perhatian serius. Kepala sekolah telah menjaga iklim pendidikan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah pemantauan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan merupakan hal yang tepat yang telah di lakukan pihak sekolah, katanya."Dedi Siregar menegaskan bahwa persoalan perundungan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pihak sekolah, terlebih apabila peristiwa yang dilaporkan berlangsung di luar lingkungan pendidikan.Menurutnya, diperlukan keterlibatan orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk membangun pengawasan serta pendidikan karakter yang lebih kuat. Komunikasi antara pihak-pihak tersebut juga penting agar setiap persoalan yang melibatkan pelajar dapat diselesaikan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru.Ia berharap langkah yang telah dilakukan SMPN 10 Tangerang Selatan dapat dilanjutkan melalui evaluasi berkala, penguatan edukasi antiperundungan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh siswa.Menutup pernyataannya, Dedi Siregar kembali menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, dan jajaran sekolah atas perhatian serta langkah penanganan yang telah dilakukan. "Pada prinsipnya, kami mengapresiasi setiap langkah nyata pihak sekolah dalam menangani persoalan peserta didik. tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia

30 Oct 2026

Nasional

Publik Apresiasi Menteri Imipas Agus Andrianto Salurkan 200 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jawa Tengah

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, atas langkah nyata menyalurkan bantuan sebanyak 200 tangki air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi kekeringan.Menurut Dedi Siregar, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda. Ketika masyarakat menghadapi kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kehadiran bantuan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk meringankan beban warga.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Bantuan 200 tangki air bersih untuk Kabupaten Cilacap dan Blora merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Dedi Siregar.Ia menegaskan, upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih patut mendapatkan dukungan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif dan kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh warga.Distribusi Air menjangkau wilayah terdampakBerdasarkan informasi yang diterima, bantuan air bersih tersebut didistribusikan ke dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Blora. Khusus di Kabupaten Blora, pendistribusian sebanyak 100 tangki air bersih dipusatkan di Desa Kedung Glagah, Kecamatan Jati, dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.Dedi menilai, distribusi air bersih harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi antara pemerintah, aparat setempat, dan unsur masyarakat juga penting agar bantuan dapat diterima secara merata dan memberikan manfaat optimal.“Yang paling penting adalah memastikan air bersih benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. Bantuan seperti ini harus memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan,” tegasnya.DPP LPPI dorong kepedulian dan respon cepat terhadap Kebutuhan rakyatLebih lanjut, Dedi Siregar menyampaikan bahwa persoalan kekeringan membutuhkan perhatian bersama. Penanganannya tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga perlu didukung langkah antisipatif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.DPP LPPI berharap distribusi bantuan tersebut dapat meringankan beban warga Cilacap dan Blora sekaligus mendorong semakin kuatnya kolaborasi antarlembaga dalam merespons persoalan sosial dan kemanusiaan.Menurut Dedi, setiap upaya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perlu diapresiasi secara objektif. Ia juga berharap perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan berbagai institusi pemerintah.“Bagi DPP LPPI, ukuran penting dari sebuah kebijakan dan tindakan pelayanan adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika warga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, langkah nyata untuk membantu mereka merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi,” tutup Dedi Siregar.DPP LPPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan kepedulian sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana maupun kekeringan.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

29 Oct 2026

Utama

PPI: Menyalahkan SMPN 10 Tangsel dalam Kasus Dugaan Perundungan adalah Salah Kaprah, Publik Harus Objektif!

TANGSEL, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI), Dedi Siregar, menilai narasi yang menyalahkan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Tangerang Selatan secara sepihak dalam kasus dugaan perundungan terhadap sejumlah siswa perlu diluruskan. Menurutnya, penilaian terhadap pihak sekolah harus didasarkan pada fakta, kronologi kejadian, lokasi peristiwa, serta langkah penanganan yang telah dilakukan, bukan semata-mata pada opini yang berkembang di ruang publik.Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)Dedi Siregar, menegaskan bahwa menyudutkan pihak sekolah tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks peristiwa merupakan tindakan yang tidak tepat, keliru, dan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak proporsional terhadap institusi pendidikan.Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.“Kita harus melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional. Jangan terburu-buru menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan tanpa terlebih dahulu memahami kronologi, waktu, lokasi kejadian, serta langkah konkret yang telah dilakukan pihak sekolah. Menurut kami, narasi yang langsung menempatkan sekolah sebagai pihak yang bersalah adalah penilaian yang keliru dan salah kaprah,” tegas Dedi Siregar.Dedi menjelaskan bahwa penting bagi pihak-pihak untuk membedakan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar dengan kejadian yang berlangsung di luar sekolah dan di luar jam pembelajaran.Menurutnya, lokasi dan waktu kejadian merupakan aspek penting dalam menilai konteks tanggung jawab institusi pendidikan, peristiwa tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar, maka fakta itu harus menjadi bagian penting dalam penilaian publik. Jangan sampai menyalahkan dan dibebankan kepada sekolah, sementara kronologi dan tindakan penanganan yang telah dilakukan tidak diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menambahkan, setiap pihak harus berhati-hati dalam membangun opini. Jangan sampai pemberitaan atau pernyataan yang belum mempertimbangkan seluruh fakta justru memperkeruh situasi dan menciptakan stigma terhadap sekolah, guru, maupun peserta didik yang terlibat.“Jangan menjadikan persoalan ini sebagai bahan untuk membangun sensasi atau menggiring opini. Kritik tentu diperbolehkan, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh menyimpulkan pihak tertentu bersalah hanya berdasarkan potongan informasi,” lanjutnya.Dedi Siregar juga menyoroti informasi bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.Menurutnya, langkah pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, dan koordinasi dengan orang tua merupakan bagian penting dari upaya penanganan persoalan yang melibatkan peserta didik.Ia menilai, langkah-langkah yang telah dilakukan pihak sekolah perlu menjadi bahan pertimbangan publik sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja sekolah dalam menangani dugaan perundungan tersebut."Pihak sekolah telah mengambil langkah pembinaan khusus, melakukan pengawasan, serta berkoordinasi dengan orang tua, maka upaya tersebut harus dinilai secara objektif. Jangan mengabaikan langkah penanganan yang sudah dilakukan hanya karena opini negatif telanjur berkembang,” katanya.Menurutnya, sekolah, orang tua, dan pihak terkait perlu membangun komunikasi yang baik agar persoalan dapat ditangani secara menyeluruh serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.Oleh dari itu menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan secara sepihak tanpa melihat fakta secara utuh juga bukan sikap yang tepat dan keliru dan salah kaprah Menurutnya, penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan pihak terkait, bukan saling menyalahkan atau memperbesar polemik.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)

26 Oct 2026

Utama

Ketua PPI Apresiasi Kepala SMPN 10 Tangsel Tangani Dugaan Perundungan, Pembinaan Khusus Jadi Langkah Tepat

TANGSEL, BUNGKASNEWS.com - Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, beserta jajaran pihak sekolah atas langkah cepat dalam menangani dugaan kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswi dan kakak kelasnya.Menurut Dedi Siregar, langkah pihak sekolah yang memberikan perhatian khusus, melakukan pemantauan, serta mengedepankan pembinaan terhadap siswa yang diduga terlibat merupakan bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dalam menyikapi persoalan yang melibatkan peserta didik.Ia menilai, respons cepat dan pendekatan pembinaan yang terarah dan khsus patut di apresiasi, persoalan di tangani secara serius, proporsional, dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas."Kami mengapresiasi Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, beserta seluruh jajaran sekolah yang telah menunjukkan keseriusan dalam menangani dugaan perundungan ini. Langkah pemantauan dan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat merupakan bentuk perhatian sekolah terhadap keselamatan, kedisiplinan, dan perkembangan karakter peserta didik," ujar Dedi Siregar.Dedi menjelaskan, berdasarkan informasi yang beredar, dugaan perundungan tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, tepatnya di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan. Sebanyak 14 siswi disebut-sebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.Menurutnya, fakta bahwa kejadian berlangsung di luar lingkungan sekolah tidak serta-merta menghilangkan pentingnya perhatian dan pendampingan dari pihak sekolah."Walaupun peristiwa ini disebut berlangsung di luar sekolah, kami memandang langkah sekolah untuk memberikan perhatian dan melakukan pembinaan tetap patut diapresiasi. Dunia pendidikan tidak hanya berbicara tentang kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas, tetapi juga tentang pembentukan karakter, tanggung jawab, dan perilaku saling menghormati," tegasnya.Dedi Siregar juga mengapresiasi langkah Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, yang memberikan perhatian khusus terhadap tiga siswa serta menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan.Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak mengabaikan persoalan yang muncul dan berupaya memastikan perkembangan perilaku siswa tetap berada dalam pengawasan yang semestinya."Kami melihat adanya upaya dari pihak sekolah untuk memberikan perhatian serius. Kepala sekolah telah menjaga iklim pendidikan yang aman dan kondusif. Karena itu, langkah pemantauan, pembinaan, dan evaluasi secara berkelanjutan merupakan hal yang tepat yang telah dilakukan pihak sekolah, katanya.Dedi Siregar menegaskan bahwa persoalan perundungan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pihak sekolah, terlebih apabila peristiwa yang dilaporkan berlangsung di luar lingkungan pendidikan.Menurutnya, diperlukan keterlibatan orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat untuk membangun pengawasan serta pendidikan karakter yang lebih kuat. Komunikasi antara pihak-pihak tersebut juga penting agar setiap persoalan yang melibatkan pelajar dapat diselesaikan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru.Ia berharap langkah yang telah dilakukan SMPN 10 Tangerang Selatan dapat dilanjutkan melalui evaluasi berkala, penguatan edukasi antiperundungan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh siswa.Menutup pernyataannya, Dedi Siregar kembali menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMPN 10 Tangerang Selatan, Kunardi, dan jajaran sekolah atas perhatian serta langkah penanganan yang telah dilakukan. "Pada prinsipnya, kami mengapresiasi setiap langkah nyata pihak sekolah dalam menangani persoalan peserta didik. tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia

26 Oct 2026

Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026

Utama

PK PMII UMA Gelar MAPABA Jilid II, Perkuat Regenerasi dan Kaderisasi Organisasi

MEDAN, BUNGKASNEWS.com - Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Medan Area (UMA) menyelenggarakan kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Jilid II pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Lantai 3, Kampus I Universitas Medan Area.Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses kaderisasi dan regenerasi organisasi, sekaligus momentum untuk memperkenalkan nilai-nilai dasar PMII kepada mahasiswa. Melalui MAPABA, para peserta diharapkan dapat mengenal lebih dekat sejarah, nilai, ideologi, serta arah gerakan organisasi PMII.MAPABA merupakan tahapan awal kaderisasi yang bertujuan membentuk pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap peran serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari organisasi. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran untuk menumbuhkan semangat intelektualitas, spiritualitas, solidaritas, dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa.Ketua Umum PK PMII UMA, M. Taufiq Kurniawan, menyampaikan bahwa MAPABA bukan sekadar kegiatan penerimaan anggota baru, melainkan pintu awal bagi mahasiswa untuk mengenal dan menjadi bagian dari keluarga besar PMII, khususnya PMII UMA."MAPABA adalah awal dari seluruh warga untuk menjadi bagian dari keluarga besar PMII, terkhusus PMII UMA. Melalui MAPABA, kita membuka ruang bagi mahasiswa untuk berproses, belajar, bertumbuh, serta membangun solidaritas dan semangat perjuangan bersama. Kami berharap seluruh peserta dapat menjadikan PMII sebagai ruang untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat intelektualitas, dan menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat," ungkap M. Taufiq Kurniawan.Penyelenggaraan MAPABA Jilid II ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengenal PMII sekaligus membangun komitmen dalam menjalankan nilai-nilai perjuangan organisasi. Kaderisasi menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan organisasi dalam melahirkan generasi mahasiswa yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.Melalui kegiatan ini, PK PMII UMA berharap semakin banyak mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dan mengambil bagian dalam proses perjuangan serta pengembangan organisasi. MAPABA bukan hanya menjadi pintu masuk ke dalam organisasi, tetapi juga ruang pembelajaran, pengabdian, dan pembentukan karakter bagi setiap anggota.Dengan terselenggaranya MAPABA Jilid II, PK PMII UMA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kaderisasi dan membangun solidaritas antaranggota demi mewujudkan kader yang mampu berkontribusi bagi kampus, masyarakat, dan bangsa.Dari MAPABA, kita memulai langkah. Dari PMII, kita belajar berproses dan mengabdi.Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia — Bergerak, Berproses, dan Berdampak.

26 Oct 2026

Internasional

'Tetap tenang': Menteri energi Singapura sebut pengurangan gas RI tak akan pengaruhi tarif listrik

SINGAPURA, BUNGKASNEWS.com — Keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke Singapura mulai 24 Oktober 2026 menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Namun, pemerintah Singapura menyatakan pengurangan pasokan tersebut diperkirakan tidak berdampak besar terhadap tarif listrik dalam jangka pendek.Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA) Indonesia, Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, mengatakan pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencakup kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian negaranya.Menurut Tan, Singapura masih memiliki pasokan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Ia juga menegaskan bahwa harga gas global menjadi faktor yang lebih besar dalam menentukan biaya energi.“Dalam jangka pendek, dampaknya terhadap harga tidak akan terlalu besar. Justru, kita perlu memperhatikan harga global karena harga satuan sebagian besar gas yang kami gunakan mengikuti pergerakan sejumlah indeks utama dunia,” kata Tan, Minggu (25/10/2026).Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Energi Dalam NegeriIndonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura untuk mengalihkan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan dalam negeri, khususnya pembangkit listrik.Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, sebelumnya menyampaikan bahwa pengurangan pasokan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari atau setara dengan 17 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).Pengurangan pasokan itu direncanakan berlangsung selama 18 hari.Rinciannya, sebanyak 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengutamakan ketersediaan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Di sisi lain, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan bahwa pengurangan tersebut relatif kecil dibandingkan total kebutuhan gas harian negara itu yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.Singapura Siapkan Pasokan Gas AlternatifTan mengatakan Singapura memiliki sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi. Langkah tersebut meliputi diversifikasi sumber gas alam, mempertahankan fasilitas cadangan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), serta memastikan importir gas siap menambah pasokan LNG jika dibutuhkan.Perusahaan pembangkit listrik di Singapura juga diwajibkan memiliki cadangan bahan bakar diesel untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan gas yang lebih besar.“Saya ingin mengimbau seluruh masyarakat Singapura: tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Kita pernah menghadapi pengurangan pasokan serupa tanpa masalah, dan pemerintah akan terus memastikan pasokan energi Singapura tetap andal dan tangguh,” ujarnya.Singapura selama ini memperoleh gas alam melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta melalui impor LNG dari berbagai negara. Pada 2025, gas melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG mencakup 57 persen sisanya.Singapura Soroti Komitmen Kontrak GasDi tengah pengurangan pasokan tersebut, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berharap seluruh pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas tetap memenuhi komitmen mereka.Wong juga menyatakan bahwa importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak yang berlaku.Sementara itu, Tan mengatakan pemerintah menyerahkan kepada Gas Supply Private Limited (GSPL), importir gas milik Temasek, untuk menelaah pilihan penyelesaian yang tersedia dalam kontrak komersial mereka.Meski demikian, Tan mengakui bahwa Indonesia mungkin menghadapi kebutuhan pasokan dalam negeri dan kendala distribusi.“Kami memahami bahwa mereka mungkin memiliki kebutuhan pasokan dalam negeri dan kendala distribusi, dan itu bisa kami pahami,” katanya.Pengurangan ekspor gas ini memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara komitmen perdagangan energi dan pemenuhan kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri menjadi prioritas, sementara Singapura menyatakan telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjaga keandalan pasokan energinya..

26 Oct 2026

Terkini

Stop Framing Sekolah! Dugaan Perundungan Siswi SMPN Tangsel Harus Dilihat Berdasarkan Fakta, Kejadian Diluar Sekolah

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Dedi Siregar, mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar tidak terburu-buru menyudutkan pihak sekolah terkait kabar dugaan perundungan yang melibatkan belasan siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang disebut berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.Menanggapi persoalan tersebut, Organisaai Pemerhati Pendidikan Dedi Siregar menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah dengan kejadian di luar sekolah, termasuk memperhatikan waktu kejadian serta langkah penanganan yang telah dilakukan pihak sekolah.“Stop framing sekolah. Jangan terburu-buru membangun opini yang seolah-olah seluruh tanggung jawab berada di pundak sekolah, sementara informasi yang beredar menyebutkan kejadian tersebut berlangsung di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar.Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan potongan informasi di media sosial,” tegas Dedi Siregar.Dedi juga menyoroti keterangan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat. Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan oleh institusi pendidikan.Ia menilai, penanganan oleh pihak sekolah sudah tepat dengan mengedepankan pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, serta koordinasi dengan orang tua. Apabila sekolah telah mengambil langkah pembinaan, upaya tersebut perlu dinilai secara objektif, tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.“Kalau pihak sekolah sudah melakukan pembinaan khusus, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Jangan sampai sekolah langsung dihakimi di ruang publik tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan tindakan apa yang telah dilakukan,” ujar Dedi. Dedi Siregar menegaskan bahwa sikap tidak menyudutkan sekolah bukan berarti mengabaikan dugaan perundungan yang dialami para siswi. Pihak sekolah juga sudah melakukan Perlindungan terhadap korban, dan tentu kedepan pihak sekolah tentu melakuakn pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang harus tetap menjadi prioritas.Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi anak-anak yang terlibat. Langkah tersebut penting untuk mencegah perundungan lanjutan, stigma sosial, dan dampak buruk terhadap masa depan para peserta didik.“Jangan sampai niat mengkritik justru berubah menjadi penghakiman massal. Kita harus melindungi korban, memberi ruang bagi proses klarifikasi, dan memastikan anak-anak yang terlibat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendidikan harus mengedepankan pembinaan dan tanggung jawab, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan,” tegasnya.“Pesan kami jelas: hentikan framing yang terburu-buru menyalahkan sekolah. Periksa faktanya, dengarkan keterangan semua pihak, lindungi para siswi, dan hormati proses penanganan yang sedang berjalan.Jika pembinaan khusus sudah dilakukan, hal itu perlu diperhitungkan secara objektif. Tujuan akhirnya bukan membela pihak tertentu secara membabi buta, melainkan memastikan keadilan, keselamatan anak, dan perbaikan pendidikan,” tutup DediSalam Hormat,Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Ketua Dedi SSiregar

24 Oct 2026

Pemerintahan

Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Disalurkan Langsung, Bukan Lewat Koperasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com– Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap dilakukan melalui mekanisme transfer seperti yang berlaku saat ini. Pemerintah belum mengubah sistem pembayaran gaji pegawai negeri melalui koperasi.Penegasan tersebut disampaikan Suahasil menanggapi wacana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji pegawai negeri. Ia memastikan mekanisme pembayaran gaji tetap berjalan sebagaimana biasanya.“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang,” ujar Suahasil, dikutip dari detikFinance.Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan wacana pelibatan koperasi sebagai salah satu unit layanan pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiunan. Gagasan tersebut disebut masih dalam pembahasan bersama pihak terkait.Pelibatan koperasi itu diharapkan dapat memperluas peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Wacana tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia.Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang mengubah mekanisme pembayaran gaji PNS menjadi melalui koperasi. Dengan demikian, penyaluran gaji pegawai negeri tetap mengikuti sistem yang berlaku saat ini.Penegasan dari Kementerian Keuangan tersebut sekaligus memberikan kejelasan bahwa wacana pelibatan koperasi belum menjadi kebijakan yang menggantikan mekanisme pembayaran gaji PNS.Sumber: detikFinanceBUNGKASNEWS.com

20 Oct 2026

Utama

Dari Hobi Menjadi Bisnis: Perjalanan Rijwan Membangun PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE

Berawal dari kecintaan terhadap alam dan dunia pendakian, PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE hadir sebagai usaha yang ingin membawa lebih banyak orang merasakan pengalaman menjelajahi keindahan alam Indonesia. Bagi pendirinya, mendaki gunung bukan hanya tentang mencapai puncak, melainkan juga tentang membangun keberanian, kebersamaan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.Di balik perjalanan sebuah usaha ini, terdapat sosok Rijwan seorang Mahasiswa berupaya mengembangkan kecintaannya terhadap dunia petualangan menjadi sebuah bisnis di bidang perjalanan wisata alam. Melalui PICK TO HEAVEN ADVENTURE, ia ingin menciptakan perjalanan yang tidak sekadar menjadi kegiatan liburan, tetapi juga pengalaman yang meninggalkan kesan dan pelajaran berharga bagi setiap peserta.Gimana sih awal pendiriannya ?Pendirian PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengembangkan kegiatan pendakian dan wisata alam menjadi layanan perjalanan yang lebih terorganisasi dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.Usaha ini dikembangkan dengan konsep open trip, yaitu perjalanan yang memungkinkan peserta dari berbagai latar belakang bergabung dalam satu perjalanan. Selain itu, terdapat peluang untuk mengembangkan perjalanan privat dan kegiatan wisata alam lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Dalam proses perintisannya, owner perlu membangun identitas brand, menyusun rencana perjalanan, mengatur kebutuhan operasional, membangun tim, serta memperkenalkan layanan kepada calon pelanggan.Mengenai modal awal, jumlahnya perlu dikonfirmasi langsung kepada owner sebelum dipublikasikan. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Tantangan dan perjuanganMembangun usaha di bidang perjalanan petualangan tentu memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari membangun kepercayaan calon peserta, memperkenalkan brand kepada masyarakat, mengatur biaya operasional, hingga memastikan koordinasi antara admin, tour leader, dan tim pendukung berjalan dengan baik.Salah satu tantangan penting dalam usaha open trip adalah menjaga keseimbangan antara kepuasan pelanggan, keselamatan perjalanan, dan keberlangsungan bisnis.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, owner perlu mengutamakan komunikasi, kedisiplinan, kerja sama tim, serta evaluasi setiap kegiatan. Perjalanan bisnis tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap kendala dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan.Bagi PICK TO HEAVEN ADVENTURE, membangun tim yang solid merupakan bagian penting dari perjuangan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE bergerak dalam bidang perjalanan wisata petualangan, khususnya kegiatan pendakian gunung dan wisata alam.Produk dan layanan yang dikembangkan meliputi:Open Trip Pendakian: perjalanan bersama dengan peserta dari berbagai latar belakang.Private Trip: perjalanan yang dirancang untuk kelompok atau pelanggan tertentu.One Day Trip (ODT) dan Tektok: kegiatan wisata atau pendakian singkat tanpa menginap di gunung, sesuai karakteristik rute dan ketentuan yang berlaku.Pengalaman Wisata Alam: perjalanan ke berbagai destinasi alam dengan perencanaan kegiatan yang terorganisasi.Target pasarnya adalah kalangan anak muda, mahasiswa, pekerja, komunitas pendaki, serta masyarakat yang ingin menikmati wisata alam tanpa harus mengurus seluruh kebutuhan perjalanan sendiri.Keunggulan yang ingin dibangun oleh PICK TO HEAVEN ADVENTURE adalah pendekatan pelayanan yang ramah, kebersamaan dalam perjalanan, koordinasi tim, serta pengalaman petualangan yang terencana. Keunggulan tersebut perlu terus dibuktikan melalui kualitas pelayanan dan pelaksanaan perjalanan di lapangan.Untuk mengembangkan bisnis, PICK TO HEAVEN ADVENTURE dapat memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, serta konten foto dan video perjalanan.Beberapa strategi pengembangan usaha yang relevan meliputi:Membangun identitas brand melalui logo, desain promosi, seragam kru, dan komunikasi yang konsisten.Memanfaatkan media sosial dengan membagikan informasi jadwalopen trip, destinasi, harga, meeting point, dan dokumentasi perjalanan.Meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui informasi yang transparan, pelayanan responsif, dan evaluasi setelah perjalanan.Membangun tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas antara owner, admin, tour leader, dan crew support.Mengembangkan kolaborasi dengan komunitas pendaki, penyedia transportasi, pengelola destinasi, serta mitra wisata lainnya.Dalam perjalanan pengembangannya, brand ini telah diarahkan pada kegiatan open trip ke sejumlah destinasi pendakian, termasuk Gunung Merbabu dan Gunung Prau, berdasarkan program perjalanan yang telah direncanakan.Adapun pencapaian seperti jumlah peserta, total perjalanan yang berhasil dilaksanakan, omzet, dan pertumbuhan pelanggan perlu dikonfirmasi kepada owner sebelum dicantumkan sebagai prestasi resmi.Ke depan, PT. PICK TO HEAVEN ADVENTURE diharapkan dapat berkembang menjadi penyedia perjalanan petualangan yang semakin profesional, dipercaya pelanggan, dan mampu memperluas pilihan destinasi wisata alam di Indonesia.Selain mengembangkan bisnis, usaha ini juga memiliki peluang untuk membuka kesempatan kerja, membangun kemampuan anggota tim, dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam.Membangun usaha bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dalam perjalanan, membangun tim yang solid, dan tetap melangkah meskipun banyak tantangan. Karena bagi kami, setiap perjalanan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap puncak adalah awal dari perjalanan berikutnya. Rijwan

20 Oct 2026

Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026

Utama

Amaludin Syarif, Sosok Ikonik Sampul MP3 Indonesia, Meninggal Dunia

JAKARTA, BUNGKASBEWS.com — Kabar duka datang dari Amaludin Syarif, sosok yang dikenal luas sebagai wajah ikonik pada sampul berbagai file lagu MP3 Indonesia di era 2000-an. Pria yang akrab dijuluki “Mas Stafaband” tersebut dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 15 Oktober 2026.Kabar meninggalnya Amaludin ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan belasungkawa di media sosial Threads melalui akun @cryandthemum. Informasi tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional. Bagi generasi 1990-an hingga awal 2000-an, wajah Amaludin bukanlah sosok yang asing. Fotonya kerap muncul sebagai gambar sampul ketika pengguna mengunduh lagu-lagu Indonesia melalui situs berbagi berkas, seperti 4shared dan Stafaband.Menariknya, popularitas tersebut tidak berawal dari kariernya sebagai penyanyi maupun artis. Amaludin diketahui awalnya hanya mengoleksi lagu-lagu Indonesia favoritnya. Karena keterbatasan ruang penyimpanan komputer, ia mengunggah koleksi musiknya ke 4shared dan menggunakan foto dirinya sebagai gambar sampul.Tanpa disangka, koleksi tersebut diunduh dan dibagikan kembali oleh pengguna lain hingga fotonya tersebar luas di internet. Wajahnya kemudian menjadi bagian dari kenangan era musik MP3 yang melekat pada banyak pengguna internet Indonesia.Saat mengetahui fotonya dikenal banyak orang, Amaludin mengaku sempat merasa malu karena dirinya bukan seorang artis. Meski demikian, popularitas yang datang secara tidak sengaja itu membuat namanya kembali menjadi perbincangan publik pada Januari 2026, setelah kisah di balik foto ikoniknya terungkap melalui sebuah acara televisi.Di luar popularitasnya di dunia maya, Amaludin diketahui bekerja sebagai agen di salah satu anak perusahaan Telkom Group. Kehidupannya sehari-hari tetap berjalan seperti masyarakat pada umumnya, meskipun wajahnya telah lama dikenal oleh para penikmat musik digital.Hingga berita ini disusun, informasi mengenai lokasi meninggal dunia, penyebab kematian, serta keterangan resmi dari pihak keluarga belum dapat dipastikan berdasarkan sumber yang tersedia.Kepergian Amaludin meninggalkan kenangan tersendiri bagi generasi yang tumbuh bersama kebiasaan mengunduh lagu MP3. Sosok yang awalnya dikenal hanya melalui gambar sampul tersebut kini menjadi bagian dari nostalgia perjalanan musik digital di Indonesia.Ed/Rizky Hidayat

15 Oct 2026