Hasil Pencarian untuk: "Nasional"

Hukum

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla, Luas Lahan Terbakar Capai 33 Ribu Hektare

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah terus memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026)."Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung.Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.33 Ribu Hektare Lahan Konsesi TerbakarSelain perkembangan proses hukum, pemerintah juga mengungkap besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat kebakaran di lahan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.Total luas area yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi AdministratifDi sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait persoalan karhutla.Sanksi tersebut terdiri atas:Lima pencabutan izin.19 pembekuan izin.Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum BerlanjutDudung menegaskan, langkah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan.Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tegas Dudung.Pemerintah berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dan individu dalam menjaga kawasan hutan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus karhutla dan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

09 Nov 2026

Internasional

Presiden Paraguay Santiago Peña Mundur di Tengah Krisis Perbankan, Jutaan Nasabah Kehilangan Akses Tabungan

ASUNCIÓN, BUNGKASNEWS.com – Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026), di tengah krisis politik dan keuangan yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah krisis perbankan yang melibatkan Ueno Bank memicu kemarahan masyarakat. Jutaan nasabah dilaporkan kehilangan akses terhadap simpanan mereka setelah bank tersebut dinyatakan mengalami masalah insolvensi.Dalam pernyataan melalui sebuah video, Peña menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat Paraguay."Saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Republik," demikian pernyataan Peña sebagaimana diberitakan The Guardian.Peña mengaku sedang menghadapi salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama kepemimpinannya terdapat kebijakan atau tindakan yang mengecewakan rakyat.Krisis Ueno Bank Bekukan Simpanan Jutaan NasabahKrisis yang mengguncang pemerintahan Peña berpusat pada Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Paraguay.Bank tersebut sebelumnya dikenal sebagai bank digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi besar-besaran. Ueno Bank bahkan mengklaim memiliki sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay sebagai nasabah.Namun, situasi berubah setelah bank sentral Paraguay memerintahkan proses resolusi terhadap Ueno Bank akibat masalah insolvensi.Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar tiga juta nasabah yang simpanannya dibekukan. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan mengakses uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan.Situasi semakin memanas setelah sejumlah eksekutif bank ditangkap dan masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.Pemerintahan Peña Dituding Terlibat dalam Kontroversi BankPersoalan Ueno Bank tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik.Kontroversi muncul karena bank tersebut memperoleh dukungan ekspansi dan izin operasional sebagai bank digital pada masa pemerintahan Peña.Selain itu, Ueno Bank diketahui mengelola dana sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS yang berasal dari sejumlah lembaga negara dan entitas dana pensiun.Situasi tersebut memunculkan kritik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Peña sebelumnya memiliki keterkaitan kepemilikan saham dengan Ueno Holding, kelompok usaha yang mengelola bank tersebut.Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan kepemilikan sahamnya merupakan bentuk investasi dan mengaku telah melepas seluruh saham tersebut.Parlemen Mulai Proses PemakzulanTekanan politik terhadap Peña semakin meningkat setelah anggota parlemen oposisi, bahkan sejumlah anggota Partai Colorado yang menjadi partainya sendiri, mengajukan usulan pemakzulan.Mantan sekutu politiknya, Horacio Cartes, juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemakzulan tersebut.Tak lama setelah pengumuman pengunduran diri Peña, majelis rendah parlemen menyetujui usulan pemakzulan secara bulat. Proses selanjutnya dijadwalkan berlanjut ke Senat.Jika pemakzulan disahkan, Peña berpotensi kehilangan kursi senat dan kekebalan hukum parlementernya sehingga dapat menghadapi proses hukum di pengadilan biasa.Siapa Pengganti Santiago Peña?Pengunduran diri Peña masih membutuhkan penerimaan dari Kongres Paraguay. Apabila diterima, Wakil Presiden Pedro Alliana secara konstitusional akan mengambil alih jabatan presiden.Namun, situasi politik masih menjadi perhatian karena Alliana juga disebut menghadapi dugaan keterkaitan dengan skandal Ueno Bank, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut.Hingga perkembangan terakhir dalam laporan The Guardian, belum ada kepastian mengenai proses akhir pengunduran diri dan mekanisme pergantian kepemimpinan.Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik dan keuangan terbesar yang dihadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini menantikan penyelesaian persoalan dana nasabah serta kepastian pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan krisis perbankan tersebut.BUNGKASNEWS.com – Perkembangan berita internasional.

06 Nov 2026

Nasional

Setelah Dua Kali Absen, Nusron Wahid Akhirnya Datangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).Nusron datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Kehadiran Nusron tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Nusron hadir memenuhi panggilan penyidik sebelumnya."Benar, hari ini Rabu (4/11), Sdr. NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.Budi menjelaskan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Menariknya, kedatangan tersebut tidak berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk hari itu."Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," jelas Budi.Meski demikian, Nusron langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah diusut.Dua Kali Tidak Hadir dalam Pemanggilan KPKSebelumnya, Nusron Wahid tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang menjalankan perjalanan dinas ke Malaysia.Ketidakhadiran tersebut sempat menjadi perhatian publik. KPK bahkan meminta Nusron agar memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif terhadap kebutuhan penyidikan.Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon di BogorPemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.KPK juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.Pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri keterangan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan Nusron masih berlangsung. Publik menantikan keterangan lebih lanjut dari KPK mengenai materi pemeriksaan dan perkembangan penyidikan perkara tersebut.Perlu ditegaskan, status Nusron Wahid dalam pemeriksaan ini adalah sebagai saksi, bukan tersangka. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.BUNGKASNEWS.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan Nusron Wahid dan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

04 Nov 2026

Utama

Inspirasi Industri Kreatif: SMK Budi Luhur Gelar Workshop Animasi dan Berbagi Pengalaman Bersama Mice Cartoon

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com – Sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan bakat kreatif generasi muda di industri visual, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan sesi workshop edukatif pada Kamis, 29 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan kartunis sekaligus animator ternama tanah air, Muhammad Misrad (Mice Cartoon), sebagai narasumber utama.Kegiatan ini diselenggarakan untuk membekali para siswa khususnya program keahlian Animasi dengan wawasan industri nyata, proses kreatif pembuatan karakter, serta kiat membangun karier profesional di dunia seni visual. Melalui sesi ini, para peserta diajak mendalami bagaimana sebuah karya visual dapat menjadi media komunikasi yang berdampak dan memiliki nilai komersial tinggi. Dalam sesi interaktifnya, Mice Cartoon membagikan perjalanan karier serta pengalamannya di industri kreatif, termasuk kolaborasi proyek komersial bersama jenama besar seperti Indomaret hingga Kompas TV. Selain itu, Mice turut memamerkan sejumlah karya buku komik populer yang telah diterbitkannya, seperti seri Indonesia Banget, Obladi Oblada, hingga Jakarta Lu-Gue, yang menjadi bukti konsistensinya berkarya lintas dekade. Ia juga secara khusus membahas fenomena dan dampak kehadiran Artificial Intelligence (AI) di industri animasi masa kini,menekankan pentingnya mempertahankan orisinalitas, rasa, dan karakter khas manusia yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Suasana semakin antusias ketika Mice melakukan demonstrasi langsung dengan menggambar karakter khasnya di layar monitor panggung sembari memaparkan materi. Materi yang disampaikan meliputi:Perjalanan karier dan pengalaman profesional di industri kreatif serta animasi.Pameran dan bedah proses kreatif di balik penerbitan buku-buku komik populernya (Indonesia Banget, Obladi Oblada, Jakarta Lu-Gue).Pandangan serta strategi menghadapi tantangan dan pemanfaatan dampak AI di dunia animasi modern. Proses kolaborasi karya visual bersama brand nasional terkemuka seperti Indomaret dan Kompas TV. Demonstrasi langsung pembuatan sketsa dan karakterisasi visual secara dinamis di layar panggung. Tips dan trik teknis serta pengembangan portofolio khusus bagi siswa kelas Animasi.Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada Mice Cartoon oleh Bapak Joko Waluyo, S.Si., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Budi Luhur sebagai bentukbapresiasi atas kontribusi inspirasi dan ilmu yang dibagikan kepada para siswa.

03 Nov 2026

Terkini

Fahri Hasibuan Ingatkan Anggota DPRD Sumut Soal SPPG Rampah Kiri: Jangan Vonis Tanpa Verifikasi dan Klarifikasi

SERGAI, BUNGKASNEWS.com – Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri Hasibuan, angkat bicara menanggapi desakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, HM Subandi. Sebelumnya, HM Subandi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Utara untuk menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sei Rampah karena dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur.Desakan penghentian operasional tersebut disampaikan HM Subandi kepada Orbitdigitaldaily.com di ruang kerjanya pada Rabu (28/10/2026).Menanggapi hal itu, Fahri Hasibuan meminta seluruh pihak untuk mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil kesimpulan terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.Menurutnya, persoalan pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah perlu ditelaah secara menyeluruh dengan melibatkan instansi berwenang agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.“Jangan memvonis tanpa verifikasi dan klarifikasi. Persoalan ini harus disikapi secara objektif. Kita perlu melihat fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Jangan sampai kesimpulan diambil sebelum seluruh persoalan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kendati demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.Fahri juga mendorong BGN Wilayah Sumatera Utara bersama instansi lingkungan hidup terkait untuk melakukan peninjauan langsung terhadap sistem pengelolaan dan pembuangan limbah dapur SPPG Sei Rampah. Ia menilai, hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan secara transparan agar publik mendapat informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi.“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.Sebagai Korwil Sumatera Utara Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan, Fahri berharap polemik ini dapat diselesaikan secara proporsional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan program pemenuhan gizi yang berjalan sesuai ketentuan.Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang baik menjadi kunci utama untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.Keterangan mengenai kondisi pengelolaan limbah SPPG Sei Rampah dan dugaan pencemaran masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak pengelola, BGN, serta instansi lingkungan hidup terkait.

29 Oct 2026

Internasional

'Tetap tenang': Menteri energi Singapura sebut pengurangan gas RI tak akan pengaruhi tarif listrik

SINGAPURA, BUNGKASNEWS.com — Keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke Singapura mulai 24 Oktober 2026 menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Namun, pemerintah Singapura menyatakan pengurangan pasokan tersebut diperkirakan tidak berdampak besar terhadap tarif listrik dalam jangka pendek.Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA) Indonesia, Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, mengatakan pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencakup kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian negaranya.Menurut Tan, Singapura masih memiliki pasokan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Ia juga menegaskan bahwa harga gas global menjadi faktor yang lebih besar dalam menentukan biaya energi.“Dalam jangka pendek, dampaknya terhadap harga tidak akan terlalu besar. Justru, kita perlu memperhatikan harga global karena harga satuan sebagian besar gas yang kami gunakan mengikuti pergerakan sejumlah indeks utama dunia,” kata Tan, Minggu (25/10/2026).Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Energi Dalam NegeriIndonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura untuk mengalihkan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan dalam negeri, khususnya pembangkit listrik.Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, sebelumnya menyampaikan bahwa pengurangan pasokan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari atau setara dengan 17 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).Pengurangan pasokan itu direncanakan berlangsung selama 18 hari.Rinciannya, sebanyak 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengutamakan ketersediaan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Di sisi lain, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan bahwa pengurangan tersebut relatif kecil dibandingkan total kebutuhan gas harian negara itu yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.Singapura Siapkan Pasokan Gas AlternatifTan mengatakan Singapura memiliki sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi. Langkah tersebut meliputi diversifikasi sumber gas alam, mempertahankan fasilitas cadangan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), serta memastikan importir gas siap menambah pasokan LNG jika dibutuhkan.Perusahaan pembangkit listrik di Singapura juga diwajibkan memiliki cadangan bahan bakar diesel untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan gas yang lebih besar.“Saya ingin mengimbau seluruh masyarakat Singapura: tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Kita pernah menghadapi pengurangan pasokan serupa tanpa masalah, dan pemerintah akan terus memastikan pasokan energi Singapura tetap andal dan tangguh,” ujarnya.Singapura selama ini memperoleh gas alam melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta melalui impor LNG dari berbagai negara. Pada 2025, gas melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG mencakup 57 persen sisanya.Singapura Soroti Komitmen Kontrak GasDi tengah pengurangan pasokan tersebut, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berharap seluruh pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas tetap memenuhi komitmen mereka.Wong juga menyatakan bahwa importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak yang berlaku.Sementara itu, Tan mengatakan pemerintah menyerahkan kepada Gas Supply Private Limited (GSPL), importir gas milik Temasek, untuk menelaah pilihan penyelesaian yang tersedia dalam kontrak komersial mereka.Meski demikian, Tan mengakui bahwa Indonesia mungkin menghadapi kebutuhan pasokan dalam negeri dan kendala distribusi.“Kami memahami bahwa mereka mungkin memiliki kebutuhan pasokan dalam negeri dan kendala distribusi, dan itu bisa kami pahami,” katanya.Pengurangan ekspor gas ini memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara komitmen perdagangan energi dan pemenuhan kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri menjadi prioritas, sementara Singapura menyatakan telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjaga keandalan pasokan energinya..

26 Oct 2026

Internasional

Sekolah-sekolah di Johor, Malaysia akan dibuka kembali pada 26 Oktober setelah ditutup selama beberapa minggu akibat kabut asap

JOHOR, BUNGKASNEWS.com — Setelah berminggu-minggu ditutup akibat kabut asap, sekolah-sekolah di Johor, Malaysia, dijadwalkan kembali beroperasi pada Senin (26/10/2026). Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara menunjukkan perbaikan dan otoritas terkait melakukan penilaian terhadap risiko kesehatan.Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA), Ketua Komite Pendidikan dan Informasi Johor, Muhammad Naqib Md Ghazali, mengatakan keputusan pembukaan kembali sekolah mempertimbangkan tren penurunan Indeks Pencemaran Udara atau Air Pollutant Index (API) di wilayah Johor selama lima hari terakhir.“Keputusan ini mempertimbangkan tren penurunan angka Indeks Pencemaran Udara (API) di seluruh Johor selama lima hari terakhir,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.Perubahan arah angin sejak 24 Oktober, peningkatan kelembapan, serta perkiraan hujan juga diperkirakan membantu mengurangi dampak kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut.“Perubahan arah angin yang dimulai pada 24 Oktober, peningkatan kelembapan, dan hujan yang diperkirakan turun juga diharapkan membantu mengurangi dampak kabut asap,” tambahnya.Ribuan Sekolah dan Ratusan Ribu Siswa TerdampakPenutupan sekolah akibat kabut asap sebelumnya berdampak terhadap 1.198 sekolah dan lebih dari 617.000 siswa di Johor.Kebijakan penutupan diberlakukan karena kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap. Situasi tersebut mengganggu aktivitas pendidikan dan memaksa pemerintah setempat menyesuaikan kegiatan belajar mengajar demi melindungi kesehatan siswa serta tenaga pendidik.Selain mempertimbangkan kualitas udara, keputusan membuka kembali sekolah juga memperhatikan pelaksanaan ujian akhir tahun dan persiapan ujian nasional Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).Pemerintah setempat menghadapi tantangan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi para siswa.Pemantauan Kualitas Udara Tetap DilakukanMeskipun sekolah dijadwalkan kembali beroperasi, pemerintah Johor tetap memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kualitas udara.Muhammad Naqib mengatakan pemerintah daerah bersama instansi terkait akan terus mengawasi situasi tersebut dan menyampaikan perkembangan melalui saluran resmi.“Pemerintah negara bagian dan instansi terkait akan terus memantau secara ketat situasi kabut asap, dan setiap perubahan atau tindakan lanjutan akan diumumkan melalui saluran resmi,” katanya.Kabut asap lintas batas menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara karena dapat memengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat di negara-negara terdampak.Pembukaan kembali sekolah di Johor menjadi langkah untuk memulihkan kegiatan pendidikan setelah penutupan berkepanjangan. Namun, pemantauan kualitas udara tetap penting untuk memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.

25 Oct 2026

Pendidikan

Harumkan Nama Asahan, Septi Larasati Raih Juara I Pidato Bahasa Arab Porsadin Sumut dan Melaju ke Nasional

MEDAN, BUNGKASNEWS.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar dari Kabupaten Asahan. Septi Larasati, siswi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alwashliyah Desa Sarang Helang, berhasil meraih Juara I cabang lomba Pidato Bahasa Arab pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026), di Sekolah Taman Pendidikan Islam (TPI), Medan. Keberhasilan tersebut mengantarkan Septi untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.Capaian ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar MDA Alwashliyah Sarang Helang sekaligus membawa nama Kabupaten Asahan ke tingkat provinsi. Prestasi tersebut juga menjadi bukti bahwa peserta didik madrasah diniyah memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing melalui kemampuan, ketekunan, serta pembinaan yang berkelanjutan.Septi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraihnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta para guru yang telah membimbing dan mendidiknya hingga mampu mencapai prestasi tersebut.“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa meraih Juara I dalam lomba Pidato Bahasa Arab ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, serta kepada guru-guru yang telah membimbing, mengajari, dan mendidik saya dengan penuh kesabaran hingga sampai pada titik ini". ujar Septi.Ia berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih baik. Septi juga bertekad mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional di Jakarta agar dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Asahan serta Provinsi Sumatera Utara.Sementara itu, Kepala MDA Alwashliyah Sarang Helang, Nurainun, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih Septi. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan kebanggaan bagi madrasah sekaligus motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani mengikuti berbagai ajang kompetisi.“Kami sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih Septi Larasati. Keberhasilan ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi madrasah. Kami berharap Septi tidak cepat berpuas diri, terus belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berusaha, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing,” ungkap Nurainun.Ia juga berharap keberhasilan Septi dapat mendorong peningkatan semangat pembinaan di lingkungan madrasah, khususnya dalam bidang keagamaan, seni, dan keterampilan berbicara di depan umum. Dukungan orang tua, guru, dan lingkungan pendidikan dinilai penting untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal.Keberhasilan Septi Larasati meraih Juara I Pidato Bahasa Arab Porsadin tingkat Provinsi Sumatera Utara menjadi awal dari tantangan berikutnya. Dengan persiapan yang matang dan dukungan berbagai pihak, Septi diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat nasional serta kembali menorehkan prestasi yang membanggakan bagi madrasah dan daerah asalnya.

24 Oct 2026

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Nasional

Polda Metro Jaya Kerahkan 9.505 Personel Gabungan untuk Kawal Aksi di Jakarta

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (20/10/2026).Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel bersama yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, personel yang disiapkan terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 petugas pengamanan dalam (Pamdal).Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, aparat gabungan bertugas memberikan pelayanan sekaligus memastikan keamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengutamakan komunikasi, serta mengedepankan pendekatan humanis ketika menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku.Sementara itu, Pangdam Jaya Deddy Suryadi menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Personel diminta tetap memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa personel ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengutamakan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif.Selain pengamanan kegiatan, kepolisian juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar memantau informasi terkini mengenai situasi keamanan dan lalu lintas melalui kanal resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan darurat 110.Pengamanan tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian aspirasi secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.Sumber informasi: Polda Metro Jaya dan pemberitaan detikNews.

20 Oct 2026

Utama

Amaludin Syarif, Sosok Ikonik Sampul MP3 Indonesia, Meninggal Dunia

JAKARTA, BUNGKASBEWS.com — Kabar duka datang dari Amaludin Syarif, sosok yang dikenal luas sebagai wajah ikonik pada sampul berbagai file lagu MP3 Indonesia di era 2000-an. Pria yang akrab dijuluki “Mas Stafaband” tersebut dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 15 Oktober 2026.Kabar meninggalnya Amaludin ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan belasungkawa di media sosial Threads melalui akun @cryandthemum. Informasi tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional. Bagi generasi 1990-an hingga awal 2000-an, wajah Amaludin bukanlah sosok yang asing. Fotonya kerap muncul sebagai gambar sampul ketika pengguna mengunduh lagu-lagu Indonesia melalui situs berbagi berkas, seperti 4shared dan Stafaband.Menariknya, popularitas tersebut tidak berawal dari kariernya sebagai penyanyi maupun artis. Amaludin diketahui awalnya hanya mengoleksi lagu-lagu Indonesia favoritnya. Karena keterbatasan ruang penyimpanan komputer, ia mengunggah koleksi musiknya ke 4shared dan menggunakan foto dirinya sebagai gambar sampul.Tanpa disangka, koleksi tersebut diunduh dan dibagikan kembali oleh pengguna lain hingga fotonya tersebar luas di internet. Wajahnya kemudian menjadi bagian dari kenangan era musik MP3 yang melekat pada banyak pengguna internet Indonesia.Saat mengetahui fotonya dikenal banyak orang, Amaludin mengaku sempat merasa malu karena dirinya bukan seorang artis. Meski demikian, popularitas yang datang secara tidak sengaja itu membuat namanya kembali menjadi perbincangan publik pada Januari 2026, setelah kisah di balik foto ikoniknya terungkap melalui sebuah acara televisi.Di luar popularitasnya di dunia maya, Amaludin diketahui bekerja sebagai agen di salah satu anak perusahaan Telkom Group. Kehidupannya sehari-hari tetap berjalan seperti masyarakat pada umumnya, meskipun wajahnya telah lama dikenal oleh para penikmat musik digital.Hingga berita ini disusun, informasi mengenai lokasi meninggal dunia, penyebab kematian, serta keterangan resmi dari pihak keluarga belum dapat dipastikan berdasarkan sumber yang tersedia.Kepergian Amaludin meninggalkan kenangan tersendiri bagi generasi yang tumbuh bersama kebiasaan mengunduh lagu MP3. Sosok yang awalnya dikenal hanya melalui gambar sampul tersebut kini menjadi bagian dari nostalgia perjalanan musik digital di Indonesia.Ed/Rizky Hidayat

15 Oct 2026

Utama

Aktivis Nasional Pasang Badan untuk Menteri Imipas Agus Andrianto: Audit Lapas Cibinong dan Pencopotan Kalapas Bukti Menteri Bersih dan Tidak Cawe-Cawe

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam melakukan pembenahan dan penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).Menurut Dedi Siregar, langkah Menteri Imipas yang memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas melakukan audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat setelah adanya temuan mengenai fasilitas mewah di lingkungan lapas tersebut.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menunjukkan ketegasan dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, beliau mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan. Ini menunjukkan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Copot Kalapas Cibinong, Bukti Penegakan Disiplin Tidak Berhenti pada Teguran SemataDedi menilai pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu, menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi dan penertiban internal. “Ketegasan seorang menteri justru terlihat ketika berani melakukan evaluasi terhadap jajarannya sendiri. Apabila ada pejabat yang dinilai perlu dicopot atau pegawai yang terbukti melanggar aturan, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.Sebanyak 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi, Pembenahan Harus Berjalan KonsistenDedi Siregar turut menyoroti informasi mengenai pemberian sanksi terhadap 17 pegawai di Lapas Kelas IIA Cibinong. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu pegawai diberhentikan, lima pegawai direkomendasikan atau dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.Menurut Dedi, apabila penindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, langkah itu menunjukkan adanya upaya serius untuk menegakkan disiplin serta memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengingatkan agar polemik mengenai Lapas Cibinong tidak dijadikan alasan untuk membangun narasi yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Menteri Imipas Agus Andrianto tanpa dasar yang jelas.Menurutnya, setiap kritik terhadap kementerian maupun pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang sah. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta membedakan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pengawasan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu di bawah kewenangannya.“Jangan sampai persoalan yang sedang diaudit justru dijadikan bahan untuk menggiring opini seolah-olah Menteri Imipas harus dipersalahkan tanpa melihat langkah konkret yang telah diambil. Ketika menteri memerintahkan audit, melakukan evaluasi, dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jajaran yang bermasalah, langkah tersebut patut dinilai secara objektif,” tegas Dedi.Dukung Pembenahan Lapas demi Memulihkan Kepercayaan PublikDedi Siregar menegaskan bahwa kami mendukung upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memperkuat pengawasan, menertibkan pegawai yang melanggar ketentuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.Kami berharap audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong menghasilkan evaluasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan.“Pada prinsipnya, kami mendukung penegakan aturan tanpa pandang bulu. Menteri harus tegas, pegawai wajib profesional, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lapas dikelola sesuai hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat, Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

14 Oct 2026

Utama

Aktivis Jakarta Asal Mandailing Natal Soroti Karhutla, Desak Pemerintah Serius Tangani Kabut Asap

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Aktivis asal Mandailing Natal yang beraktivitas di Jakarta menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah didesak meningkatkan keseriusan dalam penanganan karhutla, mengingat dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat sebaran asap.Mhd. Nehru Lubis menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dalam laporan tersebut, sebanyak 639,23 hektare lahan masih dalam proses penanganan pemadaman.Sebagai putra daerah Mandailing Natal, Nehru turut menyoroti kabar mengenai kabut asap di wilayah Sumatera Utara, khususnya Mandailing Natal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemantauan kualitas udara, penelusuran sumber asap, dan penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, BMKG, dan instansi terkait juga perlu diperkuat agar penanganan berjalan efektif.Nehru juga mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam peristiwa karhutla. Apabila ditemukan bukti dan pihak tertentu terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan maupun pelanggaran lain yang berkaitan dengan karhutla, mereka harus diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu.Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya pencegahan agar karhutla tidak terus berulang. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan.Ia turut mendorong pemerintah mengevaluasi skala penanganan karhutla, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila memenuhi kriteria dan ketentuan hukum yang berlaku.“Penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu mengutamakan keselamatan masyarakat, memperkuat langkah pencegahan, serta memastikan setiap kebakaran ditangani secara cepat dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses dan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” demikian rumusan pernyataan yang dapat disampaikan Nehru.Menurut Nehru, persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah daerah tertentu saja. Dampaknya dapat meluas melampaui batas wilayah sehingga membutuhkan tanggung jawab bersama, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.Mhd. Nehru LubisAktivis Jakarta asal Mandailing Natal

14 Oct 2026

Terkini

53 Jemaah Umrah Asal Makassar Batal Berangkat, Penerbangan ke Madinah Dibatalkan Imbas Situasi Keamanan

MAKASSAR, BUNGKASNEWS. com — Sebanyak 53 calon jemaah umrah asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami penundaan keberangkatan setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah, Arab Saudi, dibatalkan di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.Penundaan tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Para calon jemaah dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan layanan perjalanan dari PT Mudah Menuju Baitullah.General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menjelaskan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 dengan rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun, penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dengan rute Kuala Lumpur–Madinah dibatalkan sehingga 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.Dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, sebanyak 30 penumpang reguler diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kondisi tersebut berdampak pada perjalanan udara dan jadwal penerbangan menuju sejumlah wilayah di kawasan tersebut.Penerbangan Lanjutan Menjadi KendalaPihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah yang dapat menjadi alternatif bagi para jemaah.Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi penerbangan serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan juga telah menerima laporan mengenai jemaah yang terdampak dan melakukan pendataan di lokasi.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengimbau pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk menenangkan jemaah serta terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi.Penyelenggara Diminta Memberikan Kepastian kepada JemaahPenundaan keberangkatan membuat kepastian jadwal perjalanan menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan jadwal dan langkah penanganan selama masa penundaan.Calon jemaah dan keluarga juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi resmi.Selain jadwal keberangkatan, informasi mengenai akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah selama menunggu juga perlu diperjelas apabila penundaan berlangsung lebih lama.Keselamatan Jemaah Menjadi PrioritasSituasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjalanan internasional, termasuk ibadah umrah.Koordinasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi yang akurat serta pendampingan yang memadai.Calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal terbaru dari pihak penyelenggara dan maskapai.Hingga informasi tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), keberangkatan 53 calon jemaah umrah asal Makassar masih mengalami penundaan akibat pembatalan penerbangan lanjutan menuju Madinah. Kepastian jadwal keberangkatan berikutnya perlu dikonfirmasi melalui pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing.:Sumber: detikNews dan keterangan manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Nasional

Karhutla di Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare, Pemerintah Intensifkan Pemadaman

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com — Pemerintah mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas area yang masih dalam proses pemadaman dilaporkan mencapai 513,89 hektare.Berdasarkan siaran pers resmi Presiden Republik Indonesia pada 13 Oktober 2026, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan api, mencegah perluasan area terdampak, serta menekan potensi kerusakan lingkungan akibat kebakaran.Perkembangan penanganan karhutla tersebut dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.Operasi darat dan Udara di OptimalkanPemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman melalui pengerahan personel di lapangan serta dukungan operasi udara menggunakan helikopter untuk pengeboman air atau water bombing.Penggunaan helikopter menjadi salah satu langkah penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun, operasi udara di sejumlah wilayah menghadapi kendala cuaca dan jarak pandang sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi di lapangan.Di Kalimantan Tengah, upaya pemadaman melalui jalur darat tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.Selain Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah juga memprioritaskan penanganan karhutla di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.Ancaman Terhadap Lingkungan menjadi PerhatianKebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat satwa liar dan penurunan kualitas udara. Besarnya dampak di setiap lokasi bergantung pada kondisi kebakaran dan kawasan yang terdampak.Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati penting. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran di kawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.Meski demikian, besaran kerusakan ekosistem akibat kebakaran tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data luas area yang masih dalam proses pemadaman.Pencegahan Karhutla Perlu di PerkuatSelain pemadaman, pencegahan menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya titik api baru.Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas terkait.Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak.Pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Perkembangan di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi pemadaman tersebut.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Terkini

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Pengamat Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Operasi Serentak Berantas Narkoba di Seluruh Indonesia

Pengamat sosial dan politik sekaligus aktivis nasional, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.Dedi Siregar menilai, operasi berskala nasional tersebut merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkoba dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan.“Kami angkat topi dan memberikan apresiasi atas langkah pemberantasan narkoba secara serentak ini. Ini merupakan upaya penting untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman narkotika. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Dedi Siregar.Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menindak jaringan peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang terbukti menjadi bagian dari jaringan pemasok dan pengendali.Operasi pemberantasan narkoba secara serentak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta Barat, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Penindakan tersebut juga melibatkan personel dari sejumlah satuan kepolisian.Dedi menilai, langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Kapolei mberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, konsistensi, dan koordinasi lintas wilayah. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto ini strategi berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas.Dedi juga mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.“Perjuangan melawan narkoba adalah perjuangan menyelamatkan masa depan bangsa. Kami berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengawal komitmen ini secara konsisten. Jangan beri ruang bagi jaringan narkotika untuk merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan harapan generasi penerus Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Menurut Dedi, komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibayangi bahaya narkoba.Salam Hormat,Pengamat sosial dan aktivis nasional Dedi Siregar

11 Oct 2026

Nasional

Apresiasi dan Dukung Strategi Menteri Agus Andrianto Audit Remisi dan Cabut PB, Aktivis Nasional : Bentuk Keseriusan Dalam Wujudkan Imipas Prima

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) melalui Ketua Umum Dedi Siregar menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, yang menginstruksikan audit pemberian remisi atau pengurangan masa pidana warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pihaknya menilai langkah tersebut sangat tepat sebagai berntuk perkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kami mendukung dan mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menginstruksikan audit pemberian remisi bagi warga binaan. Kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak warga binaan berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kepentingan tertentu,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Menurut Dedi, instruksi menteri imipas Agus Andrianto audit kepada Inspektur Jenderal adalah warning positif bahwa menteri imipas sangat serius mewujudkan slogan pelayanan 'PRIMA', profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel.Oleh dari itu Pemeriksaan kami yakini dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila ditemukan penyimpangan, tindakan korektif maupun sanksi dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.Kami berpandangan bahwa sikap dan intruksi menteri imipas Agus Andrianto di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat tegas dan tidak pandang bulu baik itu warga binaan maupun pegawai Selain audit pemberian remisi, DPP LPPI juga menyoroti pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma atau Indra Kenz sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi perhatian publik. memandang bahwa setiap keputusan terkait pembebasan bersyarat harus berdasarkan persyaratan hukum, kewajiban penerima, serta ketentuan yang berlaku Dedi Siregar meyakini bahwa penegakan aturan di lingkungan pemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten. Tidak ada perlakuan istimewa yang bertentangan dengan hukum, prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.“kami mendukung setiap warga binaan harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban pembebasan bersyarat, maka harus ditindak melalui mekanisme yang berlaku. Kami sangat mendukung Kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto mendukung penegakan aturan yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.Kami juga menilai bahwa penguatan audit, penertiban dan penegakan disiplin dapat menjadi peringatan serius bagi aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melanggar aturan, Menurut Dedi, pegawai yang menjalankan tugas sesuai aturan harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan, sementara mereka yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.“Kami berharap kebijakan Menteri Agus Andrianto memberikan efek jera bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Jangan sampai ada aparatur yang merasa dapat bertindak sewenang-wenang atau menggunakan jabatan untuk kepentingan di luar aturan. “Kami ingin melihat tata kelola pemasyarakatan yang semakin bersih, profesional, dan akuntabel. Langkah pengawasan harus dijalankan secara berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat. Ini bukan semata-mata persoalan satu kebijakan, melainkan bagian dari pembenahan institusi untuk jangka panjang,” tutup Dedi Siregar.Kami menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, mendorong transparansi pelayanan publik, serta mendukung setiap upaya pembenahan birokrasi yang berlandaskan hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.

09 Oct 2026

Terkini

Demo di KPK, Masa DPP GARANSI dan AMPPUH Minta Usut Keterlibatan Faisal Hasrimy Kasus Smartbortd Langkat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Kasus dugaan korupsi Smartboartd Kabupaten Langkat yang telah merugikan negara senilai Rp29,58 Miliar tahun anggaran 2024 menggema di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aspirasi yang disampaikan diduga adanya keterlibatan Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.Desakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), pada Kamis 08 Oktober 2026. "Panggil dan periksa Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diduga memiliki peran kunci dalam dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024," Ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur dalam orasinya.Dalam aksinya masa membentanngkan spanduk yang bertuliskan: "Panggil, Periksa, dan Penjarakan Faisal Hasrimy Diduga Ikut Menikmati Hasil Korupsi Smartboart Langkat tahun 2024", tulisnya di spanduk.Selain desakan penegakan hukum, Novrizal juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau kembali penempatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengingat memiliki segudang masalah."Gubernur Sumut harus mengevaluasi Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengingat statusnya yang disebut dalam dakwaan pidana korupsi Smartboard," tegas Novrizal.Novrizal menyakini peran Faisal Hasrimy dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat sangat kuat. "Segera panggil periksa dan penjarakan Faisal Hasrimy diduga sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat," tegasnya.Ia juga menegaskan kepada KPK RI agar tidak melakukan disparitas dalam penegakan hukum atas kasus yang melibatkan Faisal Hasrimy."Seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum, KPK harus berani mengungkap kebenaran dalam kasus ini tanpa pandang bulu, jika terbukti bersalah segera adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku," desak Novrizal.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, masa aksi membubarkan diri, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan sampai hukum tegak lurus di NKRI."Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas demi untuk terwujudnya asta cita Bapak Presiden dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Novrizal.

08 Oct 2026