Hasil Pencarian untuk: "Politik"

Hukum

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla, Luas Lahan Terbakar Capai 33 Ribu Hektare

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah terus memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026)."Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung.Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.33 Ribu Hektare Lahan Konsesi TerbakarSelain perkembangan proses hukum, pemerintah juga mengungkap besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat kebakaran di lahan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.Total luas area yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi AdministratifDi sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait persoalan karhutla.Sanksi tersebut terdiri atas:Lima pencabutan izin.19 pembekuan izin.Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum BerlanjutDudung menegaskan, langkah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan.Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tegas Dudung.Pemerintah berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dan individu dalam menjaga kawasan hutan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus karhutla dan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

09 Nov 2026

Internasional

Presiden Paraguay Santiago Peña Mundur di Tengah Krisis Perbankan, Jutaan Nasabah Kehilangan Akses Tabungan

ASUNCIÓN, BUNGKASNEWS.com – Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026), di tengah krisis politik dan keuangan yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah krisis perbankan yang melibatkan Ueno Bank memicu kemarahan masyarakat. Jutaan nasabah dilaporkan kehilangan akses terhadap simpanan mereka setelah bank tersebut dinyatakan mengalami masalah insolvensi.Dalam pernyataan melalui sebuah video, Peña menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat Paraguay."Saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Republik," demikian pernyataan Peña sebagaimana diberitakan The Guardian.Peña mengaku sedang menghadapi salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama kepemimpinannya terdapat kebijakan atau tindakan yang mengecewakan rakyat.Krisis Ueno Bank Bekukan Simpanan Jutaan NasabahKrisis yang mengguncang pemerintahan Peña berpusat pada Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Paraguay.Bank tersebut sebelumnya dikenal sebagai bank digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi besar-besaran. Ueno Bank bahkan mengklaim memiliki sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay sebagai nasabah.Namun, situasi berubah setelah bank sentral Paraguay memerintahkan proses resolusi terhadap Ueno Bank akibat masalah insolvensi.Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar tiga juta nasabah yang simpanannya dibekukan. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan mengakses uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan.Situasi semakin memanas setelah sejumlah eksekutif bank ditangkap dan masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.Pemerintahan Peña Dituding Terlibat dalam Kontroversi BankPersoalan Ueno Bank tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik.Kontroversi muncul karena bank tersebut memperoleh dukungan ekspansi dan izin operasional sebagai bank digital pada masa pemerintahan Peña.Selain itu, Ueno Bank diketahui mengelola dana sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS yang berasal dari sejumlah lembaga negara dan entitas dana pensiun.Situasi tersebut memunculkan kritik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Peña sebelumnya memiliki keterkaitan kepemilikan saham dengan Ueno Holding, kelompok usaha yang mengelola bank tersebut.Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan kepemilikan sahamnya merupakan bentuk investasi dan mengaku telah melepas seluruh saham tersebut.Parlemen Mulai Proses PemakzulanTekanan politik terhadap Peña semakin meningkat setelah anggota parlemen oposisi, bahkan sejumlah anggota Partai Colorado yang menjadi partainya sendiri, mengajukan usulan pemakzulan.Mantan sekutu politiknya, Horacio Cartes, juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemakzulan tersebut.Tak lama setelah pengumuman pengunduran diri Peña, majelis rendah parlemen menyetujui usulan pemakzulan secara bulat. Proses selanjutnya dijadwalkan berlanjut ke Senat.Jika pemakzulan disahkan, Peña berpotensi kehilangan kursi senat dan kekebalan hukum parlementernya sehingga dapat menghadapi proses hukum di pengadilan biasa.Siapa Pengganti Santiago Peña?Pengunduran diri Peña masih membutuhkan penerimaan dari Kongres Paraguay. Apabila diterima, Wakil Presiden Pedro Alliana secara konstitusional akan mengambil alih jabatan presiden.Namun, situasi politik masih menjadi perhatian karena Alliana juga disebut menghadapi dugaan keterkaitan dengan skandal Ueno Bank, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut.Hingga perkembangan terakhir dalam laporan The Guardian, belum ada kepastian mengenai proses akhir pengunduran diri dan mekanisme pergantian kepemimpinan.Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik dan keuangan terbesar yang dihadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini menantikan penyelesaian persoalan dana nasabah serta kepastian pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan krisis perbankan tersebut.BUNGKASNEWS.com – Perkembangan berita internasional.

06 Nov 2026

Nasional

Terungkap! Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Diduga Setujui Penghapusan Hasil Sadapan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan."Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).Setiap Penyadapan Harus Mendapat PersetujuanSuhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri."Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.Diduga Setujui Penghapusan File Hasil PenyadapanSelain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet."Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.Empat Orang Jadi TersangkaDalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.

05 Nov 2026

Politik

Viktor Silaen Dampingi Ketua DPD Golkar Sumut di Musda XI Golkar Tanjungbalai, Serukan Soliditas dan Konsolidasi

TANJUNGBALAI, BUNGKASNEWS.com - Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Viktor Silaen, S.E., M.M., hadir langsung mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Partai Golkar Kota Tanjungbalai.Kehadiran Viktor Silaen dalam agenda penting tersebut menjadi bagian dari semangat memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga soliditas kader, serta memastikan Partai Golkar terus tumbuh sebagai kekuatan politik yang mampu menjawab aspirasi masyarakat.Viktor Silaen menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda XI DPD II Partai Golkar Kota Tanjungbalai. Ia berharap forum musyawarah tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat persatuan, menyatukan visi perjuangan, serta melahirkan kepemimpinan yang solid dan berorientasi pada kemajuan partai."Selamat dan sukses atas pelaksanaan Musda XI DPD II Partai Golkar Kota Tanjungbalai. Ini merupakan momentum penting bagi seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk semakin memperkuat solidaritas, merapatkan barisan, dan meningkatkan konsolidasi internal demi kemajuan partai ke depan," ujar Viktor Silaen.Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, merumuskan program kerja, serta menentukan arah perjuangan Partai Golkar agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.Ia menegaskan, dinamika dan kompetisi dalam demokrasi internal merupakan hal yang wajar. Namun, seluruh kader harus tetap menempatkan persatuan dan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok."Perbedaan pandangan dan kompetisi dalam demokrasi internal adalah bagian dari dinamika organisasi. Namun, setelah Musda, seluruh kader harus kembali bersatu. Kita adalah satu keluarga besar Partai Golkar yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan, membesarkan partai, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.Viktor juga menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kader, termasuk generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda merupakan bagian penting dalam menyiapkan masa depan Partai Golkar agar semakin adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan politik yang terus berkembang.Ia berharap kepemimpinan yang terbentuk melalui Musda XI ini mampu memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan masyarakat."Partai Golkar harus terus membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi, berinovasi, dan mengambil bagian dalam perjuangan politik. Kepemimpinan yang solid adalah kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak, menyatukan potensi kader, serta bergerak bersama untuk mencapai tujuan organisasi," tambahnya.Lebih lanjut, Viktor mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Kota Tanjungbalai menjadikan Musda XI sebagai titik penguatan komitmen untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya diukur dari soliditas struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan kader dalam mendengar aspirasi rakyat, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, serta berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah.Karena itu, ia berharap seluruh kader dapat memperkuat sinergi, menjaga komunikasi, dan membangun kerja sama yang produktif demi mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai."Soliditas harus diwujudkan melalui kerja nyata. Mari kita perkuat sinergi, kawal aspirasi masyarakat, dan jadikan Partai Golkar sebagai bagian dari solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Tujuan kita bukan hanya membesarkan partai, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tuturnya.Viktor Silaen optimistis, dengan semangat kebersamaan, konsolidasi yang kuat, serta kepemimpinan yang inklusif, Partai Golkar Kota Tanjungbalai dapat semakin berkembang dan memperkuat kepercayaan masyarakat.Ia menegaskan bahwa semangat solidaritas harus menjadi landasan bagi seluruh kader untuk melangkah bersama, menjaga persatuan, dan melanjutkan pengabdian politik yang berpihak pada kepentingan rakyat."Saatnya merapatkan barisan, memperkuat konsolidasi, dan menjaga solidaritas. Kompetisi boleh terjadi dalam Musda, tetapi persatuan harus tetap menjadi kekuatan utama. Bersama-sama kita berkarya untuk Partai Golkar dan berkontribusi bagi Kota Tanjungbalai yang lebih maju dan sejahtera," tutup Viktor Silaen.

30 Oct 2026

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Terkini

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Pengamat Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Operasi Serentak Berantas Narkoba di Seluruh Indonesia

Pengamat sosial dan politik sekaligus aktivis nasional, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.Dedi Siregar menilai, operasi berskala nasional tersebut merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkoba dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan.“Kami angkat topi dan memberikan apresiasi atas langkah pemberantasan narkoba secara serentak ini. Ini merupakan upaya penting untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman narkotika. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Dedi Siregar.Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menindak jaringan peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang terbukti menjadi bagian dari jaringan pemasok dan pengendali.Operasi pemberantasan narkoba secara serentak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta Barat, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Penindakan tersebut juga melibatkan personel dari sejumlah satuan kepolisian.Dedi menilai, langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Kapolei mberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, konsistensi, dan koordinasi lintas wilayah. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto ini strategi berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas.Dedi juga mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.“Perjuangan melawan narkoba adalah perjuangan menyelamatkan masa depan bangsa. Kami berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengawal komitmen ini secara konsisten. Jangan beri ruang bagi jaringan narkotika untuk merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan harapan generasi penerus Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Menurut Dedi, komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibayangi bahaya narkoba.Salam Hormat,Pengamat sosial dan aktivis nasional Dedi Siregar

11 Oct 2026

Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026

Opini

30 September: Ketika Sejarah Menjadi Cermin Bangsa

Sejarah tidak hanya berbicara tentang tanggal, nama, dan peristiwa. Sejarah adalah cermin yang mengajak kita melihat kembali perjalanan bangsa, termasuk luka dan konflik yang pernah terjadi di dalamnya.Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 menjadi salah satu episode penting dan tragis dalam sejarah Indonesia. Sejumlah perwira TNI menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan. Salah satunya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Ia berhasil menyelamatkan diri dari upaya penangkapan di kediamannya. Namun, peristiwa tersebut menewaskan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, serta ajudannya, Pierre Andreas Tendean.Enam dekade telah berlalu. Generasi terus berganti, tetapi sejarah tetap menyimpan pertanyaan yang penting untuk direnungkan: apa yang dapat kita pelajari dari sebuah bangsa yang pernah mengalami konflik politik begitu tajam?Perbedaan pandangan, ideologi, dan kepentingan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa. Namun, perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghilangkan nilai kemanusiaan. Ketika konflik tidak lagi diselesaikan melalui dialog dan cara-cara yang damai, dampaknya dapat melampaui kepentingan politik dan meninggalkan luka bagi banyak orang.Karena itu, memperingati 30 September bukan sekadar mengingat kembali siapa yang menjadi korban atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Lebih dari itu, momentum ini dapat menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk memahami pentingnya persatuan, menghargai perbedaan, menjaga kemanusiaan, serta menyelesaikan persoalan melalui jalan yang damai dan konstitusional.Kita tidak dapat mengubah sejarah yang telah berlalu. Namun, kita dapat menentukan bagaimana sejarah itu membentuk cara kita memandang masa depan.Sejarah adalah cermin. Jangan hanya melihat masa lalu di dalamnya, tetapi lihat pula siapa diri kita hari ini dan bangsa seperti apa yang ingin kita bangun esok hari.Jangan biarkan sejarah hanya menjadi hafalan. Jadikan ia kesadaran.Penulis: Mhd. Nehru Lubis

30 Sep 2026

Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026

Terkini

Lamhot Sinaga Bekali Mahasiswa Golkar Internship Student, Dorong UMKM Naik Kelas dan Perkuat Ekonomi Nasional

Jakarta, BungkasNews.com — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjadi pemateri dalam kegiatan Golkar Internship Student pada 22 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa peserta program internship dengan mengangkat tema “Mendukung UMKM Naik Kelas dan Menopang Ekonomi Nasional.”Dalam kegiatan tersebut, Lamhot Sinaga memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian nasional.Salah satu materi yang disampaikan berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para peserta diperkenalkan dengan pentingnya legalitas bagi pelaku usaha, termasuk informasi mengenai kemudahan memperoleh NIB secara gratis melalui sistem perizinan berusaha yang disediakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selain persoalan legalitas usaha, Lamhot juga membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Materi tersebut memberikan gambaran kepada peserta mengenai pentingnya akses permodalan dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.Pembahasan mengenai UMKM tidak hanya diarahkan pada aspek usaha dan pembiayaan, tetapi juga pada pemahaman peserta terhadap keterkaitan antara pengembangan UMKM dengan perekonomian nasional. UMKM memiliki posisi penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehingga penguatan kapasitas dan akses pelaku usaha menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian.Selain memberikan materi mengenai UMKM, NIB, dan KUR, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembekalan bagi peserta Golkar Internship Student. Para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai persoalan ekonomi masyarakat serta memahami keterkaitan antara kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.Melalui program internship tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman dari lingkungan akademik, tetapi juga mendapatkan ruang untuk mengenal secara lebih dekat proses pembelajaran dan praktik di lingkungan kelembagaan politik.Pembekalan yang diberikan Lamhot Sinaga diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong mahasiswa untuk memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan pembangunan ekonomi nasional.Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian pembelajaran bagi peserta Golkar Internship Student. Materi mengenai UMKM, NIB, KUR, serta pembekalan kepada mahasiswa menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai persoalan ekonomi dan kebijakan publik kepada generasi muda.

23 Sep 2026

Mahasiswa

Memperkuat Jiwa Kepemimpinan dan Nilai Gontor, Prodi HI UNIDA Gontor Gelar International Relations Leadership Course

Unida Gontor, Bungkasnews.com - Fakultas Humaniora melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HMP HI) Universitas Darussalam Gontor sukses menyelenggarakan kegiatan International Relations Leadership Course. Acara yang berlangsung pada Kamis malam, 17/9/2026, berlokasi di Hall Sirah Nabawiyah, Kampus Siman UNIDA Gontor.Mengusung tema “Building Visionary Leaders: Strengthening Leadership, Organizational Governance and Gontorian Values for Future International Relations Leaders”, agenda ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Semester 2 hingga Semester 8. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, Kifah Gibraltar Bey Fananie, B.A., M.K.P.Dalam pemaparannya, Kifah Gibraltar Bey Fananie menekankan pentingnya bagi calon sarjana Hubungan Internasional untuk tidak hanya menguasai teori politik dan hubungan luar negeri secara akademis, tetapi juga memiliki ketahanan mental serta etika kepemimpinan yang matang.Beliau menggarisbawahi bahwa dinamika sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional yang memerlukan kedewasaan sikap dan kematangan emosional.Dalam salah satu penyampaiannya, narasumber memberikan pesan mendalam terkait keterlibatan sosial dan politik:"Pada umumnya bersosialisasi dan pada khususnya berpolitik hanya di tenggorokan, jangan dimasukkan ke dalam hati."Pesan ini mengingatkan para mahasiswa agar mampu membedakan dinamika peran dalam berorganisasi atau berpolitik dengan hubungan personal, sehingga tidak mudah terbawa perasaan yang kontraproduktif.Lebih lanjut, pemateri mengajak para mahasiswa untuk memahami realitas dalam perjuangan berorganisasi dan kehidupan bermasyarakat. Menghadapi dinamika keputusan dan perubahan sikap orang lain memerlukan kedewasaan berpikir."Kita tidak pernah tahu alasan apa yang mereka pegang untuk kemudian beralih mengambil langkah-langkah tersebut. Karena di politik, bahkan di hidup kita ini, kita harus selalu menyiapkan dan menyisakan ruang untuk kecewa, tapi kita tidak boleh menyiapkan dan menyisakan ruang untuk menyerah," pungkas beliau di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir.Poin inti yang turut menjadi sorotan utama dalam kuliah kepemimpinan ini adalah penanaman nilai ke-Gontor-an. Narasumber menegaskan prinsip dasar lembaga tempat para mahasiswa berteduh dan belajar."Berdiri dan untuk semua golongan itu adalah Gontor sebagai lembaga pendidikan, karena pendidikan harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Namun, bukan berarti sebagai alumni kita tidak aktif dan tidak boleh masuk di lini partai politik atau ormas tertentu. Bergeraklah sebagai alumni," terangnya.Prinsip ini menegaskan bahwa nilai netralitas dan inklusivitas institusi harus dijaga sebagai pondasi pendidikan, namun setelah menjadi alumni, para lulusan diharapkan dapat berperan aktif dan membawa warna positif di berbagai lini kemasyarakatan, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan.Melalui kegiatan ini, Fakultas Humaniora UNIDA Gontor berharap mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dapat tumbuh menjadi pribadi yang berpandangan jauh ke depan (visioner), tangguh dalam menghadapi dinamika organisasi, serta senantiasa memegang teguh identitas dan nilai-nilai Gontorian.Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Antusiasme peserta yang memenuhi Hall Sirah Nabawiyah mencerminkan semangat generasi muda UNIDA Gontor untuk terus belajar dan bersiap menjadi pemimpin di kancah nasional maupun internasional.

20 Sep 2026

Nasional

Doli Kurnia: Tak Ada Perdamaian Dunia Tanpa Palestina Merdeka

Jakarta, Bungkasnews.com - Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen.Penegasan tersebut disampaikan Doli seusai menerima audiensi dan melakukan diskusi strategis bersama perwakilan Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP) di Ruang Diplomasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).Doli mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kerja sama yang telah beberapa kali dilakukan DPR RI bersama organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap persoalan Palestina.Ia menyebut, Indonesia sebelumnya juga telah dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus lokasi kantor pusat (headquarter) Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCQP).“Alhamdulillah, sekaligus saya berterima kasih kepada bapak-bapak di Majelis Ulama Indonesia. Begitu MUI mengetahui bahwa DPR sekarang bersama teman-teman membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, mereka sangat aktif menyambungkan komunikasi dan silaturahmi kita dengan masyarakat maupun pimpinan-pimpinan di Palestina. Ini sudah yang kelima kali kita melakukan kegiatan bersama di DPR,” ujar Doli.Baca juga: Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan DiplomatikDalam audiensi tersebut, delegasi GCQP yang berasal dari Palestina menyampaikan perkembangan situasi terkini di Gaza. Mereka menggambarkan kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan akibat konflik yang berkepanjangan.“Hari ini kita menerima kunjungan anggota Global Coalition for Quds and Palestine. Ada dua orang perwakilan yang datang dari Palestina. Mereka menyampaikan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang sampai sekarang masih belum kondusif. Masih terus terjadi genosida, pembunuhan anak kecil, perempuan, dan seterusnya,” ungkap politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.Selain menyampaikan kondisi di lapangan, delegasi GCQP mengusulkan agar Indonesia memiliki komite khusus di parlemen yang menangani isu Palestina. Usulan tersebut, menurut mereka, dapat merujuk pada praktik di sejumlah negara, salah satunya Turki.Menanggapi usulan itu, Doli menjelaskan bahwa meskipun DPR RI belum memiliki komisi khusus yang menangani Palestina, komitmen terhadap isu tersebut telah diwujudkan melalui keberadaan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia yang bekerja sama dengan BKSAP.“Walaupun secara formal di DPR tidak ada komisi yang mengurusi soal itu, tetapi kehadiran Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia merupakan bagian dari komitmen DPR bersama BKSAP terhadap isu-isu Palestina. Ini menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, selalu berkomitmen untuk terus bersama-sama memperjuangkan Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka,” tegasnya.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataDorong Kajian Regulasi Boikot Produk Terkait IsraelDalam pertemuan tersebut, GCQP juga mengusulkan agar Indonesia memiliki regulasi mengenai penolakan atau boikot terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel.Doli mengatakan, usulan tersebut dapat menjadi bahan kajian dengan mempelajari regulasi serupa yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Inggris dan Irlandia.“Saya minta nanti kalau sudah ada salinan undang-undang yang sekarang diberlakukan di Inggris dan Irlandia itu bisa kita pelajari, bisa kita sosialisasikan, dan kita minta tanggapan dari masyarakat Indonesia, termasuk nanti kalau memang memungkinkan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah maupun DPR,” jelasnya.Meski demikian, Doli menekankan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus mengikuti mekanisme konstitusional serta melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat.“Undang-undang itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Tentu prosesnya membutuhkan waktu, membutuhkan kesepakatan semua pihak, baik pemerintah maupun DPR. DPR juga harus menyerap aspirasi masyarakat Indonesia terlebih dahulu,” katanya.Palestina dan Amanat KonstitusiDoli menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak semata-mata didasarkan pada hubungan historis antara kedua bangsa, tetapi juga merupakan bagian dari amanat konstitusi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.“Kita harus dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertama, karena Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan di belahan dunia mana pun ada masyarakat yang terus-menerus menderita akibat penjajahan, apalagi genosida,” tuturnya.Menurut Doli, cita-cita mewujudkan perdamaian dunia belum dapat dikatakan tercapai selama Palestina belum memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat.“Saya sering mengatakan, kita boleh melihat perang berhenti di belahan dunia mana pun, tetapi selama Palestina belum menjadi negara yang berdaulat, saya kira kita tidak bisa menyimpulkan bahwa perdamaian dunia telah terwujud. Karena itu, perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

17 Sep 2026

Nasional

Golkar Tak Persoalkan Demokrat Dorong AHY untuk Pilpres 2029

Jakarta, Bungkasnews.com - Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati kedaulatan dan kewenangan Partai Demokrat dalam menentukan arah politik, termasuk apabila partai tersebut memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.“Jadi kalaupun Demokrat kemudian menyatakan hari ini mau calonkan AHY sebagai calon presiden, so what gitu loh,” ujar Doli dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Selasa, 8 September 2026.Menurut Doli, keterbukaan AHY untuk tampil sebagai contender dalam kontestasi politik mendatang merupakan hal yang positif dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai setiap tokoh maupun partai politik memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi politik.“Anggap saja ini support moral dari kita juga buat dia, begitu, biar tambah semangat,” tutur Doli.Doli menekankan bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat panjang. Karena itu, berbagai pernyataan dan sikap politik yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu dihormati.Di sisi lain, Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri, menilai terlalu dini apabila pidato politik AHY langsung dikaitkan dengan pencalonan pada Pemilu 2029.Menurut Diska, pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lebih tepat dipahami sebagai refleksi perjalanan 25 tahun Partai Demokrat sekaligus penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi perhatian partai.“Kalau melihat konteksnya, pidato politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY ini adalah pidato politik refleksi 25 tahun Partai Demokrat,” kata Diska.Dalam pidatonya, AHY menyoroti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis. Ia juga mengingatkan seluruh elemen aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, lembaga intelijen, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), agar senantiasa menjaga profesionalitas dan netralitas.AHY menegaskan bahwa fasilitas dan kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Para pejuang demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” tegas AHY.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dinamika menuju Pilpres 2029 telah mulai menjadi bagian dari perbincangan politik nasional. Meski demikian, baik Golkar maupun Demokrat sama-sama menempatkan proses demokrasi dan kewenangan masing-masing partai sebagai bagian penting dalam menentukan arah politik ke depan.

09 Sep 2026

Mahasiswa

Perjalanan MAPAN Batch II Berakhir, 20 Peserta Belajar Langsung Dinamika Politik di DPR RI

Jakarta — Perjalanan 20 peserta Magang Fraksi PAN DPR RI (MAPAN) Batch II resmi berakhir. Setelah kurang lebih tiga bulan menjalani proses pembelajaran, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja parlemen, tetapi juga berkesempatan melihat secara langsung bagaimana dinamika politik, kebijakan, komunikasi, dan kerja kelembagaan berlangsung di DPR RI.Penutupan MAPAN Batch II menjadi penanda berakhirnya masa magang sekaligus momentum untuk mengapresiasi proses yang telah dilalui para peserta. Selama program berlangsung, peserta ditempatkan pada berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan terlibat dalam beragam aktivitas sesuai bidang masing-masing. Pengalaman tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami politik tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai proses yang nyata dan berlangsung di tengah masyarakat.Perwakilan peserta MAPAN Batch II, Kanaya Azkia, menyampaikan bahwa pengalaman magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk memahami politik secara lebih konkret.“Dalam Program Magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk tidak hanya memahami politik sebagai pengetahuan, tetapi pembelajaran yang langsung terjun,” ujar Kanaya.Menurutnya, pengalaman selama berada di lingkungan Fraksi PAN juga memperlihatkan bahwa kerja politik memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai program dan aktivitas yang dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat bagaimana gagasan dan kebijakan dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.Kanaya juga menyoroti bahwa pembelajaran di Fraksi PAN tidak terbatas pada isu politik dalam pengertian sempit. Fraksi PAN turut bersentuhan dengan sejumlah isu strategis, seperti perubahan iklim, transisi energi, hingga ketahanan pangan.“Fraksi PAN juga menyentuh isu-isu strategis seperti perubahan iklim, transisi energi, dan juga ketahanan pangan,” tambahnya.Hal senada disampaikan Abdul Hakim Bafagih, Anggota Fraksi PAN DPR RI. Menurutnya, keberadaan peserta magang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melihat secara langsung proses politik yang selama ini mungkin hanya dipahami melalui ruang kelas dan pemberitaan.“Adik-adik melihat langsung bagaimana setiap keputusan-keputusan politik itu diambil,” ujarnya.Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan politik dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Menurutnya, perjuangan terhadap alokasi anggaran pendidikan menjadi salah satu bagian yang turut diperhatikan oleh Fraksi PAN DPR RI.Bagi para peserta, pengalaman tersebut memberikan perspektif baru bahwa politik bukan sekadar perdebatan mengenai kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan proses memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan.Menariknya, pengalaman MAPAN Batch II juga melahirkan berbagai bentuk karya dan capaian personal peserta. Salah satunya adalah Roudhoh Hannaaris Sa'id, peserta MAPAN Batch II yang berhasil menuangkan pengalaman magangnya ke dalam sebuah buku berjudul Di Balik Gedung Senayan: Menyusuri Ruang-Ruang Kebijakan, Menemukan Makna Pengabdian.Buku tersebut ditulis sebagai catatan personal selama menjalani perjalanan magang di Fraksi PAN DPR RI. Alih-alih menjadi laporan formal mengenai program MAPAN, buku tersebut mencoba merekam pengalaman seorang mahasiswa ketika berpindah dari ruang kelas menuju ruang-ruang kebijakan.Melalui buku tersebut, pengalaman mengikuti rapat, mengenal lingkungan parlemen, berinteraksi dengan berbagai orang, memahami pekerjaan di lingkungan fraksi, hingga melihat dinamika Komisi I dituangkan sebagai sebuah perjalanan reflektif. Bagi Roudhoh, pengalaman berada di parlemen bukan hanya tentang mengetahui bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga tentang memahami makna tanggung jawab, profesionalisme, kepemimpinan, dan pengabdian.Selain menjadi ruang belajar, penutupan MAPAN Batch II juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada peserta. Sejumlah peserta memperoleh penghargaan atas kontribusi dan keaktifannya selama mengikuti program. Roudhoh Hannaaris Sa'id, Elvyra Putriwati, dan Kanaya Azkia menjadi peserta yang mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik.Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas proses, kontribusi, dan semangat yang diberikan selama program berlangsung. Lebih dari sekadar kompetisi, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap peserta memiliki perjalanan dan kontribusi masing-masing selama berada di lingkungan Fraksi PAN DPR RI.Kurang lebih tiga bulan berada di lingkungan parlemen membuat para peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman profesional, tetapi juga perspektif baru mengenai politik dan kehidupan bernegara. Mereka datang sebagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang keilmuan, kemudian berproses melalui pekerjaan, diskusi, rapat, audiensi, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan mereka dengan praktik politik secara langsung.Bersama Abdul Hakim Bafagih dalam penutupan MAPAN Batch II.Penutupan MAPAN Batch II karena itu bukan sekadar akhir dari sebuah program magang. Ia menjadi titik perpindahan dari satu ruang belajar menuju ruang belajar berikutnya. Pengalaman yang diperoleh selama berada di parlemen diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus berkembang, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat.Pesan tersebut juga menjadi semangat yang disampaikan kepada seluruh peserta: “Magang di Fraksi PAN, selalu terdepan.”Dengan berakhirnya MAPAN Batch II, perjalanan para peserta memang meninggalkan gedung parlemen. Namun, pengalaman, relasi, pengetahuan, dan pelajaran yang diperoleh selama berada di dalamnya akan menjadi bagian dari perjalanan masing-masing.MAPAN Batch II telah selesai sebagai sebuah program. Namun bagi 20 anak muda yang mengikutinya, proses belajar tentang politik, kebijakan, profesionalisme, dan pengabdian baru saja dimulai.Penulis: Roudhoh Hannaaris Sa’id/Peserta MAPAN Batch II

02 Sep 2026

Nasional

Dari Kompleks Parlemen, Ahmad Doli Tegaskan: Masjidil Aqsa dan Palestina Tak Boleh Hilang dari Perhatian Dunia

Jakarta, BungkasNews - Isu Palestina kembali menggema dari jantung parlemen Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional, suara tentang Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina kembali ditegaskan sebagai persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan tenggelam oleh hiruk-pikuk kepentingan politik global.Hal itu disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, saat menghadiri Simposium Masjidil Aqsa dan Palestina (SIMATINA) 2026 di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (31/8/2026).Ahmad Doli mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum untuk kembali memperkuat perhatian dunia terhadap Masjidil Aqsa sekaligus perjuangan rakyat Palestina.“Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya SIMATINA 2026. Ini tentunya menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap Masjidil Aqsa serta perjuangan rakyat Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, perhatian terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada pernyataan solidaritas. Dukungan harus terus dijaga melalui berbagai jalur, termasuk diplomasi parlemen.Sebagai Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia, Ahmad Doli menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia akan terus menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa parlemen tidak ingin isu Palestina sekadar menjadi agenda seremonial. Di tengah konflik dan ketidakpastian yang terus membayangi kawasan Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina dinilai tetap membutuhkan perhatian dan tekanan politik dari komunitas internasional.Dari Kompleks Parlemen DPR RI, pesan itu kembali dikirim: Palestina belum selesai, Masjidil Aqsa belum boleh dilupakan, dan perjuangan menuju kemerdekaan Palestina masih menjadi agenda yang harus terus diperjuangkan.

01 Sep 2026

Utama

Golkar Hadir untuk Rakyat, Ahmad Doli Kawal Penanganan Dua Anak Korban Dugaan Kekerasan

Dairi, BungkasNews - Kepedulian terhadap dua anak bersaudara, AP (7) dan adiknya (6), korban dugaan kekerasan di Kabupaten Dairi, terus mendapat perhatian. Setelah sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, penanganan kedua korban kini turut dikawal langsung oleh Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.Ahmad Doli datang untuk memastikan kedua korban memperoleh penanganan medis, perlindungan, serta pendampingan yang layak. Perhatian tersebut semakin penting setelah AP dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Doli didampingi jajaran Partai Golkar Dairi yang mewakili Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, yakni Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan, Wakil Ketua OKK Bonar Butar-Butar, Bendahara Golkar Dairi Samsul Kudadiri, serta Ketua Ormas MKGR Sumatera Utara sekaligus Anggota DPRD Sumut Darma Putra Rangkuti. Turut hadir Ketua MUI Dairi Hj. Wahlim Munthe, Selasa (25/8/2026).Rombongan diterima Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tumpal Daut Pasaribu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi dr. Erna Marpaung, serta pihak Rumah Sakit Haji Medan.Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli memberikan bantuan untuk mendukung kebutuhan kedua korban sekaligus menegaskan pentingnya penanganan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.Menurut Ahmad Doli, kondisi kedua anak harus menjadi perhatian bersama. Penanganan tidak boleh berhenti pada aspek medis semata, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak selama proses pemulihan.“Yang paling utama adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan penanganan terbaik sampai kondisi mereka benar-benar pulih. Jangan sampai persoalan biaya menjadi kendala dalam proses pengobatan,” tegas Ahmad Doli.Ia juga menekankan agar persoalan biaya tidak menjadi hambatan dalam proses perawatan. Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memastikan biaya pengobatan dan kebutuhan perawatan kedua korban dapat terpenuhi sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada.Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat AP saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan setelah sebelumnya dirujuk dari RSUD Sidikalang.Golkar Dairi Pastikan Pengawalan BerkelanjutanPerhatian terhadap kedua korban merupakan bagian dari komitmen jajaran Partai Golkar untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan.Atas arahan Ketua Golkar Dairi Sabam Sibarani, jajaran pengurus Partai Golkar Dairi sebelumnya telah mengunjungi kedua korban untuk memberikan dukungan moril sekaligus mengikuti perkembangan kondisi mereka.Ketua Harian Golkar Dairi Amper Nainggolan bersama jajaran pengurus lainnya kemudian memastikan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait tetap berjalan. Dengan keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, pengawalan terhadap penanganan kedua korban semakin diperkuat.Partai Golkar juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi, rumah sakit, Dinas Sosial, DP3AP2KB, serta pihak terkait lainnya agar seluruh kebutuhan korban dapat ditangani secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.Kehadiran Ahmad Doli tidak dimaksudkan sebagai kunjungan seremonial. Fokus utamanya adalah memastikan kedua anak memperoleh hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara optimal.Karena itu, jajaran Golkar Dairi akan terus mengikuti perkembangan kondisi kedua korban. Pengawalan diarahkan terutama pada aspek pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban agar peristiwa yang mereka alami tidak menyebabkan mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak.Tidak Berhenti pada PengobatanPenanganan korban dugaan kekerasan tidak cukup hanya sampai pada saat mereka mendapatkan perawatan medis. Proses pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi kedua anak semakin membaik dan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.Koordinasi lintas pihak menjadi penting agar kebutuhan medis, sosial, psikologis, dan perlindungan anak dapat ditangani secara komprehensif.Keterlibatan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama jajaran Golkar Sumatera Utara dan Golkar Dairi menjadi bentuk nyata kepedulian partai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.Bagi Partai Golkar, keberadaan partai tidak hanya hadir dalam ruang politik, tetapi juga harus dirasakan ketika masyarakat membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kasus ini, setiap jajaran mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari arahan Ketua Golkar Dairi, pendampingan pengurus di lapangan, hingga keterlibatan Ahmad Doli dalam memastikan penanganan kedua korban mendapat perhatian serius.Komitmen tersebut diharapkan terus berjalan bersama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dengan satu tujuan utama: memastikan AP dan adiknya mendapatkan perawatan, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terbaik.Inilah bentuk nyata “Golkar Hadir untuk Rakyat”: hadir ketika masyarakat membutuhkan, bergerak ketika ada persoalan, dan terus mengawal agar masyarakat memperoleh perhatian serta pelayanan yang semestinya.

26 Aug 2026

Nasional

Ahmad Doli Tegaskan Komitmen WPPC Kawal Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan di Kompleks Parlemen DPR RI. Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perjuangan membela hak rakyat Palestina akan terus menjadi bagian dari komitmen parlemen Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina, Kesatuan Ulama Muslim Antarbangsa, bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (20/8/2026).Dalam pertemuan itu, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Lajnah Al-Quds dan Palestina serta MUI. Ia menilai dialog antara parlemen dan kalangan ulama penting untuk memperkuat konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.Ahmad Doli menegaskan, sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap sesaat dan bukan pula agenda yang bergantung pada pergantian pemerintahan. Dukungan tersebut, kata dia, telah menjadi komitmen yang terus dipertahankan dari masa ke masa.“Dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina memiliki tempat penting dalam sikap politik Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat Indonesia.Karena itu, Ahmad Doli memastikan parlemen tidak akan berhenti menyuarakan dukungan tersebut. Melalui WPPC, parlemen berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen, mendorong dialog, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya membangun perdamaian dunia.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menegaskan posisi WPPC bahwa perjuangan Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari agenda perdamaian dan kemanusiaan yang perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi.Pertemuan antara WPPC, Lajnah Al-Quds dan Palestina, serta MUI tersebut sekaligus membuka ruang penguatan sinergi antara parlemen dan ulama dalam membangun dukungan internasional terhadap penyelesaian persoalan Palestina secara damai dan berkeadilan.Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Ahmad Doli menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi dan parlemen, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

26 Aug 2026