Hasil Pencarian untuk: "Wakil"

Nasional

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), resmi mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri tersebut telah diterima melalui rapat pimpinan MPR yang digelar pada Selasa (10/11/2026).Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan adanya keputusan tersebut. Menurutnya, pengunduran diri Hidayat Nur Wahid telah diterima dalam rapat pimpinan lembaga tersebut.Dengan diterimanya pengunduran diri itu, Hidayat Nur Wahid tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS.Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam jajaran pimpinan MPR RI. Hidayat Nur Wahid sebelumnya dikenal sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yang mewakili Fraksi PKS.Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, belum dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri maupun siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR.Perkembangan selanjutnya terkait proses pergantian pimpinan MPR masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dan perubahan susunan pimpinan MPR RI.

10 Nov 2026

Internasional

Presiden Paraguay Santiago Peña Mundur di Tengah Krisis Perbankan, Jutaan Nasabah Kehilangan Akses Tabungan

ASUNCIÓN, BUNGKASNEWS.com – Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026), di tengah krisis politik dan keuangan yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah krisis perbankan yang melibatkan Ueno Bank memicu kemarahan masyarakat. Jutaan nasabah dilaporkan kehilangan akses terhadap simpanan mereka setelah bank tersebut dinyatakan mengalami masalah insolvensi.Dalam pernyataan melalui sebuah video, Peña menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat Paraguay."Saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Republik," demikian pernyataan Peña sebagaimana diberitakan The Guardian.Peña mengaku sedang menghadapi salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama kepemimpinannya terdapat kebijakan atau tindakan yang mengecewakan rakyat.Krisis Ueno Bank Bekukan Simpanan Jutaan NasabahKrisis yang mengguncang pemerintahan Peña berpusat pada Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Paraguay.Bank tersebut sebelumnya dikenal sebagai bank digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi besar-besaran. Ueno Bank bahkan mengklaim memiliki sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay sebagai nasabah.Namun, situasi berubah setelah bank sentral Paraguay memerintahkan proses resolusi terhadap Ueno Bank akibat masalah insolvensi.Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar tiga juta nasabah yang simpanannya dibekukan. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan mengakses uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan.Situasi semakin memanas setelah sejumlah eksekutif bank ditangkap dan masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.Pemerintahan Peña Dituding Terlibat dalam Kontroversi BankPersoalan Ueno Bank tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik.Kontroversi muncul karena bank tersebut memperoleh dukungan ekspansi dan izin operasional sebagai bank digital pada masa pemerintahan Peña.Selain itu, Ueno Bank diketahui mengelola dana sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS yang berasal dari sejumlah lembaga negara dan entitas dana pensiun.Situasi tersebut memunculkan kritik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Peña sebelumnya memiliki keterkaitan kepemilikan saham dengan Ueno Holding, kelompok usaha yang mengelola bank tersebut.Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan kepemilikan sahamnya merupakan bentuk investasi dan mengaku telah melepas seluruh saham tersebut.Parlemen Mulai Proses PemakzulanTekanan politik terhadap Peña semakin meningkat setelah anggota parlemen oposisi, bahkan sejumlah anggota Partai Colorado yang menjadi partainya sendiri, mengajukan usulan pemakzulan.Mantan sekutu politiknya, Horacio Cartes, juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemakzulan tersebut.Tak lama setelah pengumuman pengunduran diri Peña, majelis rendah parlemen menyetujui usulan pemakzulan secara bulat. Proses selanjutnya dijadwalkan berlanjut ke Senat.Jika pemakzulan disahkan, Peña berpotensi kehilangan kursi senat dan kekebalan hukum parlementernya sehingga dapat menghadapi proses hukum di pengadilan biasa.Siapa Pengganti Santiago Peña?Pengunduran diri Peña masih membutuhkan penerimaan dari Kongres Paraguay. Apabila diterima, Wakil Presiden Pedro Alliana secara konstitusional akan mengambil alih jabatan presiden.Namun, situasi politik masih menjadi perhatian karena Alliana juga disebut menghadapi dugaan keterkaitan dengan skandal Ueno Bank, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut.Hingga perkembangan terakhir dalam laporan The Guardian, belum ada kepastian mengenai proses akhir pengunduran diri dan mekanisme pergantian kepemimpinan.Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik dan keuangan terbesar yang dihadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini menantikan penyelesaian persoalan dana nasabah serta kepastian pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan krisis perbankan tersebut.BUNGKASNEWS.com – Perkembangan berita internasional.

06 Nov 2026

Pendidikan

Harumkan Desa Bagan Asahan, M. Syahril Arifin Sutendi Raih Wisudawan Terbaik dan Beasiswa S2 Penuh

MEDAN, BUNGKASNEWS.com - Prestasi membanggakan ditorehkan M. Syahril Arifin Sutendi, putra desa Bagan Asahan dalam prosesi wisuda Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan yang berlangsung di Regale International Convention Center Medan, 3 November 2026. Ia berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,96 sekaligus menyandang dua predikat wisudawan terbaik, yakni tingkat Program Studi Pendidikan Agama Islam dan tingkat Fakultas Agama Islam (FAI). Tidak hanya itu, Syahril juga memperoleh beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) hingga tamat.Dua predikat terbaik yang diraih Syahril menjadi pencapaian tersendiri dalam perjalanan akademiknya. Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkannya memperoleh apresiasi dari pihak universitas berupa kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Momen menarik terjadi ketika Syahril menyampaikan pesan dan kesan sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa gelar sarjana bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.“Kita adalah duta-duta UNIVA Medan. Kita hari ini duduk di sini. Banyak para pemuda yang ingin duduk di sini. Beruntunglah kita. Kalau kita sadar sebagai duta, maka kita pertanggungjawabkanlah sarjana apa yang kita miliki hari ini,” ungkap Syahril.Ia juga menegaskan bahwa penampilan dan kelebihan yang dimiliki seseorang bukanlah sesuatu yang hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain.“Wajah yang cantik, wajah yang ganteng, gagah perkasa bukan sebagai hiasan. Akan tetapi bagaimana diri ini kita gunakan sebagai kebermanfaatan. Inilah orientasi bagaimana mewujudkan mahasiswa UNIVA bermanfaat di luar sana,” lanjutnya.Suasana semakin menarik ketika Syahril menutup penyampaian pesan dan kesannya dengan sebuah pantun yang ditujukan kepada Rektor UNIVA Medan, Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. Melalui pantun tersebut, ia secara spontan menyampaikan harapannya untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan S2 melalui beasiswa.“Anak dara mencuci nampan, nampan dicuci sekali dua, kepada Bapak Rektor kami yang tampan, adakah info beasiswa S2?”Syahril kemudian melanjutkan pantunnya.“Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, Pak Rektor karena kita saling sayang, semoga kita bisa bertemu kembali kalau S2 sudah diberi.”Pantun tersebut mendapat balasan langsung dari Prof. Dr. H. Saiful Akhyar Lubis, M.A. Dengan suasana penuh keakraban, rektor menjawab pantun Syahril sekaligus memberikan respons atas harapannya.“Anak dara mencuci nampan, nampan dicuci di Sunge Lebah, karena rektor dibilang tampan, tak elok pula bila tak beri hadiah.”Rektor kemudian melanjutkan balasannya dengan pantun yang menjadi jawaban atas harapan Syahril.“Karena ada sumur di ladang, tempat mencuci situdung saji, karena UNIVA Medan kampus terpandang, beasiswa S2 sampai tamat akan diberi.”Balasan pantun tersebut menjadi salah satu momen istimewa dalam prosesi wisuda. Harapan yang awalnya disampaikan secara jenaka melalui pantun berujung pada kabar baik berupa beasiswa pendidikan S2 penuh hingga tamat yang diberikan oleh Rektor UNIVA Medan.Menanggapi kesempatan tersebut, Syahril mengaku tidak mampu lagi mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Ia hanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.“Saya tak mampu lagi berkata-kata, hanya Allah-lah yang bisa membalasnya,” ungkap Syahril.Prestasi yang diraih Syahril menunjukkan bahwa keberhasilan akademik bukan sekadar tentang memperoleh gelar dan predikat terbaik. Lebih dari itu, pencapaian tersebut membawa tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.Bagi Syahril, gelar sarjana bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal untuk terus belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan kontribusi yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya.

04 Nov 2026

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Daerah

Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Gelar Aksi, Soroti Kejanggalan SK Sekda Tangsel, Pemkot Tak Berikan Respons

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com — Selasa, 2 November 2026 Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (2/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti dugaan kejanggalan prosedur dalam proses pengukuhan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan melalui SK Wali Kota Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026.Sorotan utama massa tertuju pada tahapan evaluasi kinerja dan kompetensi Sekda yang menjadi dasar pengukuhan. Dalam persidangan di PTUN Serang, saksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerangkan bahwa tim evaluasi paling cepat mulai bekerja pada 18 April 2026, sementara masa jabatan lima tahun Sekda berakhir pada 19 April 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Lampiran II angka 5 huruf c PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur evaluasi tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka seluruh dokumen dan dasar hukum pengukuhan Sekda, menjelaskan kronologi pembentukan serta pelaksanaan evaluasi, mengungkap komposisi dan hasil kerja tim evaluasi, serta memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tahapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan.Namun, hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menemui massa untuk menerima aspirasi maupun memberikan penjelasan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum menyampaikan respons resmi terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menilai keterbukaan merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika suatu keputusan publik sedang dipersoalkan melalui proses hukum. Aliansi menegaskan bahwa substansi persoalan ini bukan semata-mata mengenai sosok yang menduduki jabatan Sekda, melainkan mengenai keabsahan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pejabat yang menggunakan kewenangannya.Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini melalui pengawasan publik dan jalur hukum yang berlaku.

02 Nov 2026

Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026

Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026

Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026

Utama

Edukasi Generasi Muda: SMK Budi Luhur Gelar Seminar Bahaya Seks Bebas dan Pergaulan Bebas Bersama dr. Boyke Dian Nugraha

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan masa depan generasi muda, SMK Budi Luhur melalui rangkaian perhelatan BLUVOCATION CREATIVE FEST THE THIRD 2026 sukses menyelenggarakan seminar edukatif bertajuk bahaya seks bebas dan pergaulan bebas pada Selasa, 20 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan pakar seksologi dan kesehatan reproduksi terkemuka, dr. Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS, sebagai narasumber utama. Seminar ini diselenggarakan sebagai langkah preventif dalam membekali para pelajar dengan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi, risiko penyakit menular seksual, dampak psikososial, serta konsekuensi hukum dan moral dari pergaulan bebas. Melalui seminar ini, para peserta diajak untuk lebih bijak dalam bergaul, menghargai tubuh sendiri, dan fokus pada pengembangan potensi diri.Kegiatan ini resmi dibuka dan disambut langsung oleh Direktur Akademik Sekolah Budi Luhur, Anastasia Eliarti, S.Psi., M.M. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pembekalan wawasan yang komprehensif bagi generasi muda agar memiliki kesadaran penuh dalam menjaga pergaulan, menghargai diri sendiri, serta membentengi moralitas di era keterbukaan informasi.Turut hadir dalam acara tersebut, H. Dwi Hendri Prajitno, S.Pd., M.Pd. selaku Pengawas SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif pihak sekolah dan menegaskan bahwa sejauh ini, SMK Budi Luhur merupakan satu-satunya SMK yang berhasil menghadirkan narasumber setara dr. Boyke untuk mengedukasi para siswanya secara langsung. Hal ini dinilai sebagai langkah nyata dan progresif dalam pembentukan karakter serta perlindungan generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Dalam paparannya, dr. Boyke menyampaikan materi secara interaktif, lugas, dan komunikatif, memberikan wawasan seputar: Fakta dan mitos seputar kesehatan reproduksi remaja. Dampak fisik, psikologis, dan masa depan akibat seks bebas serta kehamilan di usia dini.Pencegahan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS.Strategi membentengi diri dari pergaulan bebas di masa kini.Rangkaian acara ditutup secara khidmat dengan sesi pemberian plakat penghargaan kepada dr. Boyke Dian Nugraha oleh Bapak Hermesa selaku Kepala Yayasan Pakarti Luhur sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ilmu dan edukasi yang diberikan.

22 Oct 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Terkini

Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang, Ketua PC Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Apresiasi Capaian Pemkab

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Momen peringatan Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada Selasa (13/10/2026) mendapat sorotan positif dari kalangan mahasiswa. Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Tangerang, Nehru Lubis, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen pengawalan terhadap capaian pembangunan daerah.Menanggapi tema peringatan “Terus Bergerak, Semakin Berdampak” tahun ini, Nehru menilai slogan tersebut sangat merepresentasikan semangat kemajuan dan dinamika Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah."Kami dari kalangan mahasiswa sangat mengapresiasi berbagai capaian positif Pemerintah Kabupaten Tangerang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,67 persen, perluasan program sekolah gratis bagi 37.562 siswa, realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberhasilan mempertahankan opini WTP 18 kali berturut-turut adalah bukti nyata progresivitas pemerintah di tengah masyarakat," ujar Nehru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).Meski menyoroti sederet indikator keberhasilan tersebut, Mhd Nehru menegaskan bahwa capaian statistik dan penghargaan bukanlah alasan bagi jajaran pemerintah daerah untuk berpuas diri. Sebagai elemen intelektual dan mitra kritis pemerintah, HIMMAH Kabupaten Tangerang memberikan catatan khusus terkait pelayanan publik dan pemerataan."Deretan prestasi ini adalah cerminan kemajuan, namun kami sepakat dengan komitmen Pak Bupati bahwa di balik angka-angka tersebut masih ada masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih merata, pelayanan publik yang cepat, dan jaminan kesejahteraan. HIMMAH akan terus mendukung sekaligus mengawal kinerja pemerintah agar dampak pembangunan ini benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa," tegas Nehru.Menutup pernyataannya, Nehru menyatakan kesiapan PC HIMMAH Kabupaten Tangerang untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa dapat terus terjalin untuk mencetak generasi muda yang berakhlak, berdaya saing, dan membawa Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang semakin religius, cerdas, dan sejahtera.

13 Oct 2026

Terkini

Ahmad Doli: Hak Angket Tak Perlu jika Ijazah Gibran Ditunjukkan ke Publik

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.Pernyataan itu disampaikan Doli dalam dialog yang diberitakan Kompas TV. Menurutnya, jika ijazah memang ada, dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka agar persoalan tidak perlu berlarut-larut.“Kalau memang ada, ya sambil bicara ada barangnya, ini barangnya ya tunjukin aja gitu ke publik, selesai nah,” kata Doli.Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik, penggunaan hak angket tidak diperlukan. Doli menilai persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan evaluasi di Komisi II DPR.“Kalau itu terjadi kan gak perlu ada angket menurut saya, gak perlu rame-rame gitu loh, tinggal kita tadi saya menurunkan supaya dalam evaluasi dari pembelajaran itu masuk ke mekanisme akademi biasa saja, di dalam Komisi II.”Dorong Evaluasi Sistem PemiluDoli mengatakan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan sistem pemilu ke depan. Ia menyebut Komisi II DPR telah memulai langkah melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilu.“Dan sebagai informasi, kami di DPR Komisi II juga sudah mulai ya dengan bentuknya panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata dia.Doli menjelaskan bahwa data yang diperolehnya sejak awal dimaksudkan untuk dibahas bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagai bagian dari evaluasi.“Makanya niat saya awalnya ketika data ini saya peroleh, itu adalah sebetulnya ini mau kita buka, kita bawa di RDP-RDP Komisi II dengan penyelenggara pemilu, menjadi bagian evaluasi.”Menurut Doli, perbaikan perlu diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses sebelumnya.“Nah ini kan kita sudah dapat bahan yang harus kita koreksi dengan kejadian putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu,” ucapnya.Ia menyebut Panja Revisi UU Pemilu dijadwalkan mengundang kelompok masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 November untuk memulai pembahasan revisi. Komisi II juga akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai bagian dari proses evaluasi.Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut. Doli menempatkan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pemilu.

13 Oct 2026

Mahasiswa

Resmi Ditutup, PPL/PLP Mahasiswa FTIK UCA di SMA Islamic Centre Diwarnai Evaluasi Pembelajaran oleh Siswa

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Lapangan Profesi (PLP) mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Cendekia Abditama (UCA) di SMA Islamic Centre Kota Tangerang resmi ditutup pada Jumat, 9 Oktober 2026.Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–10.30 WIB tersebut dihadiri oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Dr. Deden Saeful Ridhwan MZ, M.A., Kepala SMA Islamic Centre Kota Tangerang, Sumardi, S.Pd., M.M., guru pamong, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta mahasiswa PPL/PLP FTIK UCA.Penutupan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian praktik lapangan mahasiswa sekaligus momentum refleksi atas pengalaman mengajar, proses pembelajaran, dan evaluasi yang telah dilaksanakan selama berada di lingkungan sekolah.Dalam sambutannya, Dosen Pembimbing Lapangan, Dr. Deden Saeful Ridhwan MZ, M.A., menekankan pentingnya kegiatan PPL/PLP sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi mahasiswa calon pendidik. Melalui praktik lapangan, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menghubungkan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata di lingkungan sekolah.Pengalaman tersebut mencakup kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, menyampaikan materi, mengelola kelas, memahami karakteristik peserta didik, hingga membangun komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar.PPL/PLP juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik.Sementara itu, Kepala SMA Islamic Centre Kota Tangerang, Sumardi, S.Pd., M.M., turut memberikan perhatian terhadap proses evaluasi mahasiswa selama melaksanakan praktik mengajar.Evaluasi yang dilakukan tidak hanya mengandalkan penilaian guru pamong, tetapi juga melibatkan siswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung. Keterlibatan peserta didik tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dari sudut pandang penerima materi.Melalui evaluasi tersebut, mahasiswa dapat memperoleh masukan mengenai cara menyampaikan materi, kemampuan membangun interaksi dengan siswa, pengelolaan kelas, serta penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif.Penilaian dari siswa juga dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa untuk memahami sejauh mana pendekatan pembelajaran yang digunakan mampu mendukung proses belajar di kelas. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas mengajar, tetapi juga pada pengalaman belajar yang dirasakan oleh peserta didik.Pelibatan siswa dalam evaluasi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat proses pembelajaran secara lebih menyeluruh. Masukan yang diterima diharapkan dapat membantu mahasiswa mengenali kelebihan sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu dikembangkan.Di sisi lain, guru pamong tetap memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pendampingan, dan penilaian terhadap kemampuan mahasiswa selama praktik mengajar. Kolaborasi antara pihak sekolah, guru pamong, dosen pembimbing, dan peserta didik menjadi bagian dari proses pembelajaran profesional bagi calon pendidik.Pada kesempatan tersebut, perwakilan mahasiswa PPL/PLP FTIK UCA, Fakhrizal Maulana Muhasan, menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.Ia mengapresiasi penerimaan dan bimbingan dari kepala sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan, guru pamong, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta seluruh warga SMA Islamic Centre Kota Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan memperoleh pengalaman langsung di lingkungan pendidikan.Bagi mahasiswa, pelaksanaan PPL/PLP menjadi pengalaman berharga dalam memahami realitas profesi guru. Berbagai tantangan selama mengajar, interaksi dengan peserta didik, serta evaluasi yang diberikan menjadi bagian dari proses pembentukan kemampuan dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan.Evaluasi yang melibatkan siswa juga memberikan pelajaran bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi oleh guru, tetapi turut dipengaruhi oleh kemampuan membangun komunikasi, memahami kebutuhan peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadikan seluruh pengalaman dan masukan yang diperoleh sebagai bekal untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai calon pendidik.Resminya penutupan PPL/PLP tersebut bukan sekadar akhir dari kegiatan praktik lapangan, melainkan juga menjadi awal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan profesi keguruan di masa mendatang.

11 Oct 2026

Terkini

Aksi Jilid II: Dugaan Ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

JAKARTA , BUNGKASNEWS.com - Masa yang tergabung dalam Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah Palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, Kamis 08 Oktober 2026."Aksi jilid II ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung Bareskrim Polri mengsut dugaan ijazah palsu Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi," tegas Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus.Selain itu, masa aksi juga meminta dan mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi, serta membuka penyelidikan atas dugaan ijazah palsu."Segera lakukan pemeriksaan forensik dan verifikasi terhadap seluruh dokumen pendidikan  yang digunakan, termasuk ijazah D-3, ijazah S-1, transkrip nilai, serta dokumen pendukung lainnya." ujar Sukri Sitorus.Sukri juga berharap, kepada Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak lembaga pendidikan atau pihak universitas, untuk memastikan keabsahan dokumen ijazah Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi."Pemeriksaan penting dilakukan demi untuk memastikan kebenaran, agar tidak menjadi spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat," ucap Sukri.Disisi lain, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, dalam orasinya menegaskan bahwa polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif.“Polemik persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini terus berkembang tanpa adanya kepastian dari pihak yang berwenang,” tegas Novrizal.Menurut Novrizal, pemeriksaan penting untuk memastikan apakah dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gelar yang dicantumkan dalam jabatan publik, agar benar-benar autentik dan sesuai dengan data resmi lembaga pendidikan terkait.Sebelumnya, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Chairil Mukmin Tambunan juga telah menjadi sorotan publik. Adanya informasi mengenai ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut kemudian mendorong sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi dan pemeriksaan oleh institusi yang berwenang.AMPPUH dan DPP GARANSI menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan politik.“Yang kami minta sederhana, panggil dan periksa Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Jika dokumennya benar dan sesuai dengan data resmi, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran hukum, maka prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Novrizal.Koalisi juga meminta Bareskrim Polri tidak hanya memeriksa pihak-pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut, tetapi juga melakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang menerbitkan dan menyimpan data akademik, sehingga seluruh informasi dapat diuji secara objektif.Massa aksi berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas polemik tersebut melalui proses pemeriksaan yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan."Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas, dan kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar." pungkas Novrizal.

08 Oct 2026

Nasional

MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinyatakan Tak Punya Legal Standing

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.Dalam pertimbangannya, MK memang menyoroti sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.MK Soroti Dokumen Pendidikan GibranDalam pemeriksaan perkara, Mahkamah mempelajari berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak, termasuk keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.Mahkamah juga menyoroti penggunaan certificate of attendance, Orchid Park Secondary School, dan dokumen akademik lainnya.Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.“Pengetahuan Setara” Tidak Sama dengan Tamat PendidikanMK juga memberikan perhatian terhadap surat keterangan penyetaraan yang menyatakan Gibran "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK.”Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak sama dengan ketentuan mengenai “berpendidikan paling rendah tamat” SMA atau sederajat.Mahkamah menilai persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya melalui penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.MK Tidak Mendiskualifikasi GibranMeskipun menemukan fakta dan memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.Mahkamah menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.Karena itu, permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterapkan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden saat ini.Pemohon Tak Punya Legal StandingDalam konklusinya, MK menyatakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tidak beralasan menurut hukum.Namun, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.Mahkamah kemudian menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.Pihak terkait juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara perselisihan hasil pemilu.Dengan demikian, perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tersebut tidak menghasilkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.Putusan ini sekaligus menempatkan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

06 Oct 2026

Utama

Hunian Mewah di Lapas Cibinong Berujung Petaka, Kalapas Wisnu Hani Putranto Resmi Dipecat dari ASN

Jakarta, Bungkasnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi itu dijatuhkan menyusul temuan fasilitas mewah di dalam lingkungan lapas.Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikannya di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026)."Iya, diberhentikan jadi ASN," kata Rudi.17 Pegawai Dijatuhi SanksiWisnu bukan satu-satunya yang kena sanksi. Total ada 17 pegawai yang dijatuhi hukuman dengan rincian:1 orang diberhentikan5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedangRudi menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar satu pejabat. "Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujarnya.Para pegawai tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal itu memuat sedikitnya 14 larangan bagi PNS, antara lain penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, pungutan di luar ketentuan, dan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6, 9, atau 12 bulan. Hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Dibongkar Setelah Didesak DPRKasus ini mencuat setelah Ombudsman RI memeriksa lapas tersebut secara mendadak pada Kamis (24/9/2026). Pada Rabu (30/9), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong setelah didesak Komisi XIII DPR RI yang berkunjung ke lokasi.Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran fasilitas tak berizin itu dilakukan agar tidak disalahgunakan lagi. Ia khawatir fasilitas itu dibiarkan begitu saja setelah rombongan DPR pergi.Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, meminta seluruh isi hunian dicatat dan diinventarisasi sebelum dibongkar. Menurutnya, hal itu penting karena kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

05 Oct 2026

Hukum

MKMK Periksa Laporan soal Saldi Isra dan Arsul Sani

Jakarta, Bungkasnews.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa laporan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim MK Arsul Sani terkait pengusiran ahli dalam sidang gugatan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan persyaratan laporan tersebut.“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” kata Palguna, Minggu (4/10/2026).Pemeriksaan administrasi laporan tersebut dijadwalkan dilakukan pada Selasa (6/10/2026). Setelah pemeriksaan dilakukan, MKMK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.“Hari Selasa kami (MKMK) akan periksa pemenuhan syarat dan kelengkapan itu,” ujarnya.Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam persidangan di Gedung MK pada Kamis (1/10/2026) malam. Saat itu, hakim MK mengusir M Rullyandi, ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya yang diajukan oleh relawan Militan Gibran 08 Nusantara.Sebelumnya, hakim MK Arsul Sani mempertanyakan pernyataan Rullyandi dalam sebuah tayangan atau talkshow televisi yang menyebut persidangan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran ilegal.Arsul kemudian meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataan tersebut.“Nah, saya mohon penjelasan Anda. Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” tutur Arsul.Dalam persidangan, Arsul juga meminta agar pernyataan mengenai persidangan tersebut diklarifikasi terlebih dahulu.Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan mengenai sidang yang disebut ilegal tersebut.“Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” ujar Saldi.Rullyandi kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina MK dan menyebut pernyataannya sebagai kritik.“Mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar '45 mengenai sidang ilegal, satu. Yang kedua, mengenai Ketua MK ilegal. Ini berkaitan dengan putusan PTUN yang saya ada di dalamnya sebagai ahli, dan amar putusannya adalah membatalkan SK Nomor 17 Tahun 2023 merupakan hasil dari berita acara pleno pemilihan Ketua MK, Pak Suhartoyo, yang tidak ditindaklanjuti setelah berkekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2024. Keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan. Demi kepentingan bangsa dan negara, saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya terhadap persidangan ini. Saya menghormati apa yang diminta oleh Majelis Hakim. Terima kasih,” ucap Rullyandi.Setelah itu, Saldi menskors persidangan untuk berdiskusi dengan hakim MK lainnya. Majelis kemudian memutuskan Rullyandi hanya memberikan keterangannya secara tertulis dan meminta dirinya keluar dari ruang sidang.Pada Jumat (2/10/2026), Rullyandi melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK. Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.“Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan,” kata Rullyandi.Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani. Ia menilai terdapat intervensi terhadap kebebasan akademiknya.“Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik,” ujarnya.Kini, MKMK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi laporan tersebut pada Selasa (6/10/2026) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

04 Oct 2026

Terkini

Lamhot Sinaga: Untirta Punya Peran Strategis Menyiapkan SDM Unggul dari Banten untuk Indonesia

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Dies Natalis ke-45 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).Lamhot berharap momentum 45 tahun perjalanan Untirta tidak hanya menjadi perayaan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat, pembangunan Banten, dan kemajuan Indonesia."Selamat Dies Natalis ke-45 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh civitas akademika Untirta yang selama ini telah menjaga dan mengembangkan tradisi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi," kata Lamhot dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).Menurut Lamhot, usia 45 tahun merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa Untirta telah menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan tinggi di Banten.Karena itu, ia berharap Untirta tidak berhenti pada pencapaian institusional, tetapi terus memperluas kontribusinya sehingga keberadaan kampus benar-benar dirasakan oleh masyarakat."Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menghasilkan lulusan. Kampus harus menjadi pusat pengetahuan, pusat inovasi, sekaligus mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan," ujar Lamhot.Ia mengatakan, posisi Untirta menjadi semakin penting karena Banten merupakan salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi yang sangat besar. Perkembangan industri, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus kemampuan beradaptasi.Dalam konteks tersebut, menurut Lamhot, Untirta memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan pendidikan tinggi di Banten yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional."Untirta harus menjadi salah satu lokomotif utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kampus ini harus mampu membaca perubahan zaman dan menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap masuk dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.Lamhot menilai hubungan antara pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kualitas pendidikan akan menentukan kualitas tenaga kerja, sementara kualitas tenaga kerja akan memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah.Karena itu, ia berharap pengembangan Untirta ke depan semakin diarahkan pada penguatan riset, inovasi, kewirausahaan, teknologi, dan kolaborasi dengan dunia industri."Kalau kita ingin ekonomi tumbuh secara berkelanjutan, maka fondasinya adalah manusia. Kita membutuhkan manusia yang terdidik, memiliki keterampilan, mampu berinovasi, dan mempunyai keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru," ujar Lamhot.Ia juga mendorong agar hasil penelitian dan inovasi yang lahir dari lingkungan Untirta tidak berhenti di ruang-ruang akademik. Pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi solusi yang dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha.Menurut Lamhot, kampus memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan industri."Riset harus memiliki kebermanfaatan. Inovasi harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan harus memiliki keterhubungan dengan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat," katanya.Dalam pandangannya, tantangan perguruan tinggi ke depan juga semakin kompleks. Perkembangan kecerdasan artifisial, otomasi, ekonomi digital, perubahan struktur industri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan berbasis pengetahuan akan mengubah peta kompetensi tenaga kerja.Karena itu, Untirta perlu terus memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif agar mahasiswa memiliki kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang relevan dengan perubahan dunia kerja."Mahasiswa Untirta harus dipersiapkan bukan hanya untuk menghadapi dunia hari ini, tetapi juga dunia sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, teknologi, kewirausahaan, dan karakter harus berjalan bersama," ujar Lamhot.Lamhot juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara Untirta dan para alumninya. Menurut dia, alumni merupakan bagian dari ekosistem perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman profesional, jejaring, mentoring, kerja sama, maupun dukungan terhadap pengembangan kampus.Sebagai Ketua IKA Untirta, Lamhot mengatakan bahwa organisasi alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat hubungan antara kampus dan dunia profesional."IKA Untirta harus menjadi jembatan yang mempertemukan potensi kampus dengan pengalaman para alumni. Kita ingin alumni tidak hanya datang ketika ada acara seremonial, tetapi juga hadir dalam pengembangan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, jejaring industri, dan pengabdian kepada masyarakat," katanya.Ia berharap sinergi antara civitas akademika, alumni, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan.Lamhot mengatakan, pembangunan pendidikan pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan gedung, peningkatan jumlah mahasiswa, atau bertambahnya program studi. Lebih dari itu, pembangunan pendidikan harus tercermin dari kemampuan sebuah perguruan tinggi menghasilkan manusia dan pengetahuan yang memberikan dampak nyata."Ukuran keberhasilan perguruan tinggi bukan hanya seberapa besar institusinya berkembang, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat dan bangsa," ujar dia.Dalam konteks Banten, Lamhot berharap Untirta dapat menjadi pusat pengembangan gagasan dan inovasi yang mampu memperkuat daya saing daerah. Kampus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari industri, ekonomi kreatif,UMKM, teknologi, lingkungan, hingga pengembangan masyarakat.Ia juga berharap lulusan Untirta dapat menjadi bagian dari kekuatan ekonomi baru di Banten dan berdampak secara nasional. Tidak seluruh lulusan harus berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan dan inovasi."Kalau setiap tahun lahir generasi muda yang memiliki kemampuan menciptakan usaha, mengembangkan teknologi, dan membangun inovasi, maka kampus secara tidak langsung ikut menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru," kata Lamhot.Menurut dia, kontribusi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak bagi Banten. Perguruan tinggi daerah yang mampu menghasilkan SDM berkualitas akan ikut memperkuat struktur sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.Lamhot berharap perjalanan 45 tahun Untirta menjadi fondasi untuk memasuki fase baru yang lebih kuat. Ia mendorong seluruh civitas akademika menjaga budaya akademik sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan."Selamat ulang tahun ke-45 untuk Untirta. Semoga semakin maju, semakin kuat, semakin terbuka terhadap inovasi, dan semakin besar kontribusinya bagi Banten dan Indonesia," ujar Lamhot.Ia menambahkan, IKA Untirta akan terus mendukung kemajuan almamater melalui berbagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan. Menurut dia, kemajuan Untirta merupakan kepentingan bersama seluruh keluarga besar alumni."Sebagai alumni, tentu kami ingin melihat Untirta tumbuh menjadi perguruan tinggi yang semakin diperhitungkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemajuan itu memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat," kata Lamhot.Lamhot yang dikenal sebagai mantan aktivist kampus dan kepemudaan di level nasional ini pun mengajak seluruh civitas akademika Untirta menjadikan Dies Natalis ke-45 sebagai momentum untuk memperkuat optimisme dan semangat pengabdian."Empat puluh lima tahun adalah perjalanan yang panjang, tetapi masa depan masih jauh lebih panjang. Mari kita jadikan momentum ini untuk membangun Untirta yang semakin unggul, inovatif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa," ujar dia.

26 Sep 2026

Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026

Terkini

Lamhot Sinaga Bekali Mahasiswa Golkar Internship Student, Dorong UMKM Naik Kelas dan Perkuat Ekonomi Nasional

Jakarta, BungkasNews.com — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjadi pemateri dalam kegiatan Golkar Internship Student pada 22 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa peserta program internship dengan mengangkat tema “Mendukung UMKM Naik Kelas dan Menopang Ekonomi Nasional.”Dalam kegiatan tersebut, Lamhot Sinaga memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai pentingnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian nasional.Salah satu materi yang disampaikan berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para peserta diperkenalkan dengan pentingnya legalitas bagi pelaku usaha, termasuk informasi mengenai kemudahan memperoleh NIB secara gratis melalui sistem perizinan berusaha yang disediakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selain persoalan legalitas usaha, Lamhot juga membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Materi tersebut memberikan gambaran kepada peserta mengenai pentingnya akses permodalan dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.Pembahasan mengenai UMKM tidak hanya diarahkan pada aspek usaha dan pembiayaan, tetapi juga pada pemahaman peserta terhadap keterkaitan antara pengembangan UMKM dengan perekonomian nasional. UMKM memiliki posisi penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehingga penguatan kapasitas dan akses pelaku usaha menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian.Selain memberikan materi mengenai UMKM, NIB, dan KUR, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembekalan bagi peserta Golkar Internship Student. Para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai persoalan ekonomi masyarakat serta memahami keterkaitan antara kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.Melalui program internship tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman dari lingkungan akademik, tetapi juga mendapatkan ruang untuk mengenal secara lebih dekat proses pembelajaran dan praktik di lingkungan kelembagaan politik.Pembekalan yang diberikan Lamhot Sinaga diharapkan dapat memperluas wawasan peserta mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong mahasiswa untuk memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan pembangunan ekonomi nasional.Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian pembelajaran bagi peserta Golkar Internship Student. Materi mengenai UMKM, NIB, KUR, serta pembekalan kepada mahasiswa menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai persoalan ekonomi dan kebijakan publik kepada generasi muda.

23 Sep 2026