Hasil Pencarian untuk: "kementerian"

Hukum

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla, Luas Lahan Terbakar Capai 33 Ribu Hektare

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah terus memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026)."Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung.Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.33 Ribu Hektare Lahan Konsesi TerbakarSelain perkembangan proses hukum, pemerintah juga mengungkap besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat kebakaran di lahan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.Total luas area yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi AdministratifDi sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait persoalan karhutla.Sanksi tersebut terdiri atas:Lima pencabutan izin.19 pembekuan izin.Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum BerlanjutDudung menegaskan, langkah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan.Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tegas Dudung.Pemerintah berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dan individu dalam menjaga kawasan hutan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus karhutla dan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

09 Nov 2026

Nasional

Setelah Dua Kali Absen, Nusron Wahid Akhirnya Datangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).Nusron datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Kehadiran Nusron tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Nusron hadir memenuhi panggilan penyidik sebelumnya."Benar, hari ini Rabu (4/11), Sdr. NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.Budi menjelaskan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Menariknya, kedatangan tersebut tidak berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk hari itu."Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," jelas Budi.Meski demikian, Nusron langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah diusut.Dua Kali Tidak Hadir dalam Pemanggilan KPKSebelumnya, Nusron Wahid tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang menjalankan perjalanan dinas ke Malaysia.Ketidakhadiran tersebut sempat menjadi perhatian publik. KPK bahkan meminta Nusron agar memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif terhadap kebutuhan penyidikan.Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon di BogorPemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.KPK juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.Pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri keterangan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan Nusron masih berlangsung. Publik menantikan keterangan lebih lanjut dari KPK mengenai materi pemeriksaan dan perkembangan penyidikan perkara tersebut.Perlu ditegaskan, status Nusron Wahid dalam pemeriksaan ini adalah sebagai saksi, bukan tersangka. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.BUNGKASNEWS.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan Nusron Wahid dan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

04 Nov 2026

Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Pemerintahan

Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Disalurkan Langsung, Bukan Lewat Koperasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com– Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap dilakukan melalui mekanisme transfer seperti yang berlaku saat ini. Pemerintah belum mengubah sistem pembayaran gaji pegawai negeri melalui koperasi.Penegasan tersebut disampaikan Suahasil menanggapi wacana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji pegawai negeri. Ia memastikan mekanisme pembayaran gaji tetap berjalan sebagaimana biasanya.“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang,” ujar Suahasil, dikutip dari detikFinance.Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan wacana pelibatan koperasi sebagai salah satu unit layanan pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiunan. Gagasan tersebut disebut masih dalam pembahasan bersama pihak terkait.Pelibatan koperasi itu diharapkan dapat memperluas peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Wacana tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia.Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang mengubah mekanisme pembayaran gaji PNS menjadi melalui koperasi. Dengan demikian, penyaluran gaji pegawai negeri tetap mengikuti sistem yang berlaku saat ini.Penegasan dari Kementerian Keuangan tersebut sekaligus memberikan kejelasan bahwa wacana pelibatan koperasi belum menjadi kebijakan yang menggantikan mekanisme pembayaran gaji PNS.Sumber: detikFinanceBUNGKASNEWS.com

20 Oct 2026

Nasional

Anak Muda Apresiasi DPR RI Yasonna Laoly Desak Perketat Pengawasan Iklan Pinjol, Suarakan Lindungi Anak Muda dari Jebakan Utang Digital!

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Anggota DPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., atas perhatian dan ketegasannya dalam menyuarakan persoalan maraknya iklan pinjaman online (pinjol) di media sosial dan marketplace.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai dorongan Yasonna Laoly kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperketat pengawasan iklan pinjol merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama generasi muda dan anak-anak di bawah umur yang rentan terpapar promosi layanan keuangan.“Kami dari DPP LPPI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Yasonna Laoly yang telah memberikan perhatian terhadap maraknya iklan pinjaman online di media sosial. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, karena ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, terjebak dalam promosi keuangan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dedi Siregar.Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab seluruh pihak. Media sosial dan marketplace memang memberikan kemudahan akses informasi, tetapi ruang digital juga harus dikelola secara bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi sasaran promosi layanan keuangan yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.DPP LPPI berpandangan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko pinjaman online tidak cukup hanya mengandalkan literasi keuangan. Pengawasan terhadap iklan, transparansi informasi, serta penindakan terhadap pelanggaran juga harus diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan platform digital secara aman.Lebih lanjut, Dedi Siregar meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret, terukur, dan konsisten. Komdigi didorong memperketat pengawasan terhadap iklan pinjol di berbagai platform digital, termasuk menelusuri promosi yang berpotensi melanggar aturan serta berkoordinasi dengan otoritas terkait.“Kami meminta Komdigi tidak berhenti pada imbauan. Pengawasan harus diperkuat, iklan yang melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan, dan platform digital harus diminta bertanggung jawab atas pengelolaan konten promosi yang beredar. Jangan sampai ruang digital justru menjadi pintu masuk bagi praktik promosi yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi.Ia menegaskan bahwa langkah penertiban perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta memastikan layanan keuangan yang legal tidak disamakan dengan praktik pinjaman ilegal.Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Kelompok ini perlu dijauhkan dari paparan promosi layanan keuangan yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahamannya. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan iklan yang lebih kuat, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.Dedi Siregar juga mengajak generasi muda agar lebih kritis dalam menyikapi tawaran pinjaman online yang muncul di media sosial. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara, memahami seluruh biaya dan ketentuan pinjaman, serta tidak mudah tergiur oleh promosi yang menjanjikan kemudahan tanpa menjelaskan risiko secara transparan.“Anak muda harus mendapatkan perlindungan dan edukasi yang memadai. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat generasi produktif terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak dipahami sepenuhnya. Negara harus hadir melalui pengawasan yang efektif, sementara masyarakat juga harus semakin cerdas dalam menggunakan layanan digital,” tambahnya.Kami menilai persoalan maraknya iklan pinjol perlu menjadi perhatian bersama antara Komdigi dan penyelenggara platform digital, otoritas pengawas sektor keuangan, dan masyarakat. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penanganan persoalan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak awal.Dedi menegaskan, dukungan kami terhadap perhatian Yasonna Laoly merupakan bagian dari komitmen mendorong ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.“Kami berharap dorongan yang disampaikan Bapak Yasonna Laoly dapat ditindak lanjuti secara serius oleh Komdigi. Perlindungan masyarakat di ruang digital harus menjadi prioritas. Jangan sampai kepentingan komersial mengabaikan keselamatan konsumen dan masa depan generasi muda Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dewan Pimpinan PusatLembaga Pemuda Pemerhati Indonesia(DPP LPPI)Dedi SiregarKetua Umum

16 Oct 2026

Utama

Aktivis Nasional Pasang Badan untuk Menteri Imipas Agus Andrianto: Audit Lapas Cibinong dan Pencopotan Kalapas Bukti Menteri Bersih dan Tidak Cawe-Cawe

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam melakukan pembenahan dan penertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).Menurut Dedi Siregar, langkah Menteri Imipas yang memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas melakukan audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat setelah adanya temuan mengenai fasilitas mewah di lingkungan lapas tersebut.“DPP LPPI mengapresiasi langkah Menteri Imipas Agus Andrianto yang menunjukkan ketegasan dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Ketika muncul dugaan pelanggaran, beliau mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan. Ini menunjukkan bahwa pembenahan internal tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya.Copot Kalapas Cibinong, Bukti Penegakan Disiplin Tidak Berhenti pada Teguran SemataDedi menilai pencopotan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu, menjadi salah satu langkah penting dalam proses evaluasi dan penertiban internal. “Ketegasan seorang menteri justru terlihat ketika berani melakukan evaluasi terhadap jajarannya sendiri. Apabila ada pejabat yang dinilai perlu dicopot atau pegawai yang terbukti melanggar aturan, proses penanganannya harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.Sebanyak 17 Pegawai Dijatuhi Sanksi, Pembenahan Harus Berjalan KonsistenDedi Siregar turut menyoroti informasi mengenai pemberian sanksi terhadap 17 pegawai di Lapas Kelas IIA Cibinong. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu pegawai diberhentikan, lima pegawai direkomendasikan atau dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.Menurut Dedi, apabila penindakan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, langkah itu menunjukkan adanya upaya serius untuk menegakkan disiplin serta memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.Lebih lanjut, Dedi Siregar mengingatkan agar polemik mengenai Lapas Cibinong tidak dijadikan alasan untuk membangun narasi yang mengaitkan persoalan tersebut dengan Menteri Imipas Agus Andrianto tanpa dasar yang jelas.Menurutnya, setiap kritik terhadap kementerian maupun pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang sah. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta membedakan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan pengawasan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu di bawah kewenangannya.“Jangan sampai persoalan yang sedang diaudit justru dijadikan bahan untuk menggiring opini seolah-olah Menteri Imipas harus dipersalahkan tanpa melihat langkah konkret yang telah diambil. Ketika menteri memerintahkan audit, melakukan evaluasi, dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jajaran yang bermasalah, langkah tersebut patut dinilai secara objektif,” tegas Dedi.Dukung Pembenahan Lapas demi Memulihkan Kepercayaan PublikDedi Siregar menegaskan bahwa kami mendukung upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memperkuat pengawasan, menertibkan pegawai yang melanggar ketentuan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.Kami berharap audit terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong menghasilkan evaluasi yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta diikuti dengan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan.“Pada prinsipnya, kami mendukung penegakan aturan tanpa pandang bulu. Menteri harus tegas, pegawai wajib profesional, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara adil. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan lapas dikelola sesuai hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat,” tutup Dedi Siregar.Salam Hormat, Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

14 Oct 2026

Terkini

53 Jemaah Umrah Asal Makassar Batal Berangkat, Penerbangan ke Madinah Dibatalkan Imbas Situasi Keamanan

MAKASSAR, BUNGKASNEWS. com — Sebanyak 53 calon jemaah umrah asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami penundaan keberangkatan setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah, Arab Saudi, dibatalkan di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.Penundaan tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Para calon jemaah dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan layanan perjalanan dari PT Mudah Menuju Baitullah.General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menjelaskan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 dengan rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun, penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dengan rute Kuala Lumpur–Madinah dibatalkan sehingga 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.Dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, sebanyak 30 penumpang reguler diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kondisi tersebut berdampak pada perjalanan udara dan jadwal penerbangan menuju sejumlah wilayah di kawasan tersebut.Penerbangan Lanjutan Menjadi KendalaPihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah yang dapat menjadi alternatif bagi para jemaah.Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi penerbangan serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan juga telah menerima laporan mengenai jemaah yang terdampak dan melakukan pendataan di lokasi.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengimbau pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk menenangkan jemaah serta terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi.Penyelenggara Diminta Memberikan Kepastian kepada JemaahPenundaan keberangkatan membuat kepastian jadwal perjalanan menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan jadwal dan langkah penanganan selama masa penundaan.Calon jemaah dan keluarga juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi resmi.Selain jadwal keberangkatan, informasi mengenai akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah selama menunggu juga perlu diperjelas apabila penundaan berlangsung lebih lama.Keselamatan Jemaah Menjadi PrioritasSituasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjalanan internasional, termasuk ibadah umrah.Koordinasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi yang akurat serta pendampingan yang memadai.Calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal terbaru dari pihak penyelenggara dan maskapai.Hingga informasi tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), keberangkatan 53 calon jemaah umrah asal Makassar masih mengalami penundaan akibat pembatalan penerbangan lanjutan menuju Madinah. Kepastian jadwal keberangkatan berikutnya perlu dikonfirmasi melalui pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing.:Sumber: detikNews dan keterangan manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Terkini

63.789 Orang Jadi Korban PHK, Jawa Barat Tertinggi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Sebanyak 63.789 pekerja di Indonesia tercatat melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak.Dilansir dari data Satudata Kemnaker, angka tersebut merupakan jumlah tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Data ini menjadi gambaran jumlah pekerja terdampak yang tercatat dalam sistem tersebut, bukan keseluruhan kasus PHK di Indonesia.Jawa Barat Paling BanyakJawa Barat menempati urutan pertama dengan 13.044 pekerja terdampak PHK. Jumlah tersebut disusul Banten sebanyak 7.733 orang dan Jawa Timur sebanyak 6.154 orang.Berikutnya, Jawa Tengah mencatat 5.585 pekerja terdampak, sementara DKI Jakarta berada di urutan kelima dengan 4.587 orang. Tingginya angka di sejumlah provinsi tersebut terlihat dalam data laporan PHK yang masuk melalui sistem JKP. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan keseluruhan pekerja yang kehilangan pekerjaan di setiap wilayah karena cakupan datanya terbatas pada pekerja yang tercatat dalam sistem tersebut.Data PHK Masih Bisa BerubahKemnaker mengingatkan bahwa data PHK dalam enam bulan terakhir masih bersifat dinamis. Pekerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal PHK, sehingga data yang tercatat dapat mengalami pembaruan. Karena itu, angka yang dipublikasikan untuk periode berbeda tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung. Perubahan jumlah laporan bisa dipengaruhi oleh pembaruan data dan pengajuan klaim yang masuk ke dalam sistem.Data tersebut juga tidak mencakup pekerja yang berhenti karena mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah 63.789 orang merujuk pada pekerja yang tercatat melaporkan PHK melalui sistem JKP selama periode Januari–September 2026.

11 Oct 2026

Terkini

Kemenimipas Sanksi 1.163 Pegawai dan 124 Diberhentikan Tidak Hormat, Menteri Agus Andrianto Buktikan Penertiban Imipas Dilakukan Terbuka dan Tegas

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang memastikan pencabutan pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz.Menurut Dedi Siregar, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan evaluasi terhadap pemberian hak warga binaan apabila ditemukan persoalan dalam proses dan administrasinya.Menteri Imipas Agus Andrianto pada Senin (5/10/2026) menyatakan bahwa pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut karena ditemukan persoalan dalam proses remisi yang menjadi dasar pemberian hak tersebut.“ kami mengapresiasi ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto. Keputusan untuk mengevaluasi dan mencabut pembebasan bersyarat ketika ditemukan persoalan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan. Kami melihat ini sebagai langkah yang perlu didukung,” ujar Dedi Siregar.Dedi menegaskan, penertiban dan pembenahan pemasyarakatan membutuhkan kepemimpinan yang berani melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada persoalan warga binaan, tetapi juga harus menyentuh jajaran internal apabila ditemukan dugaan pelanggaran.“Yang kami apresiasi adalah keberanian Menteri Agus Andrianto melakukan pembenahan dan penertiban secara menyeluruh. Ketika ada persoalan, dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”Kami juga mengapresiasi langkah penegakan disiplin di lingkungan Kemenimipas. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyampaikan bahwa sekitar 1.163 pegawai telah dikenai hukuman disiplin, dengan 124 pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.Bagi Dedi Siregar, angka tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi internal tidak hanya diarahkan kepada warga binaan, tetapi juga terhadap aparatur apabila ditemukan pelanggaran.“Ini penting untuk kita lihat secara objektif. Penertiban tidak hanya dilakukan terhadap warga binaan, tetapi juga terhadap internal jajaran. Ketika ada pegawai yang melanggar, diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Ini menunjukkan bahwa penertiban di internal memang sedang berjalan.”Dedi menambahkan bahwa di Lapas Kelas IIA Cibinong sendiri, Kemenimipas6 menyebut telah memberikan sanksi kepada 17 pegawai, terdiri dari satu pegawai diberhentikan, lima mendapathukuman disiplin berat, dan 11 mendapat hukuman disiplin sedang. Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, integritas, pengawasan, dan disiplin di lingkungan pemasyarakatan.Menteri Agus Andrianto juga telah memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan audit terhadap pemberian remisi di lapas menyusul persoalan yang ditemukan.“Kami mendukung langkah Menteri Agus Andrianto untuk terus melakukan pembenahan. Jangan sampai setiap langkah penertiban justru ditarik ke dalam narasi yang mengabaikan proses koreksi dan pengawasan yang sedang dilakukan pemerintah.”“Kami berharap langkah tegas Menteri Imipas Agus Andrianto terus dilanjutkan. Pengawasan harus konsisten, penegakan disiplin harus objektif, dan setiap persoalan harus ditangani berdasarkan aturan. Kami mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Kemenimipas dan berharap proses ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tutup Dedi Siregar.

08 Oct 2026

Nasional

MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinyatakan Tak Punya Legal Standing

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.Dalam pertimbangannya, MK memang menyoroti sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.MK Soroti Dokumen Pendidikan GibranDalam pemeriksaan perkara, Mahkamah mempelajari berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak, termasuk keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.Mahkamah juga menyoroti penggunaan certificate of attendance, Orchid Park Secondary School, dan dokumen akademik lainnya.Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.“Pengetahuan Setara” Tidak Sama dengan Tamat PendidikanMK juga memberikan perhatian terhadap surat keterangan penyetaraan yang menyatakan Gibran "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK.”Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak sama dengan ketentuan mengenai “berpendidikan paling rendah tamat” SMA atau sederajat.Mahkamah menilai persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya melalui penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.MK Tidak Mendiskualifikasi GibranMeskipun menemukan fakta dan memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.Mahkamah menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.Karena itu, permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterapkan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden saat ini.Pemohon Tak Punya Legal StandingDalam konklusinya, MK menyatakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tidak beralasan menurut hukum.Namun, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.Mahkamah kemudian menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.Pihak terkait juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara perselisihan hasil pemilu.Dengan demikian, perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tersebut tidak menghasilkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.Putusan ini sekaligus menempatkan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

06 Oct 2026

Utama

Hunian Mewah di Lapas Cibinong Berujung Petaka, Kalapas Wisnu Hani Putranto Resmi Dipecat dari ASN

Jakarta, Bungkasnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi itu dijatuhkan menyusul temuan fasilitas mewah di dalam lingkungan lapas.Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikannya di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026)."Iya, diberhentikan jadi ASN," kata Rudi.17 Pegawai Dijatuhi SanksiWisnu bukan satu-satunya yang kena sanksi. Total ada 17 pegawai yang dijatuhi hukuman dengan rincian:1 orang diberhentikan5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedangRudi menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar satu pejabat. "Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujarnya.Para pegawai tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal itu memuat sedikitnya 14 larangan bagi PNS, antara lain penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, pungutan di luar ketentuan, dan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6, 9, atau 12 bulan. Hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Dibongkar Setelah Didesak DPRKasus ini mencuat setelah Ombudsman RI memeriksa lapas tersebut secara mendadak pada Kamis (24/9/2026). Pada Rabu (30/9), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong setelah didesak Komisi XIII DPR RI yang berkunjung ke lokasi.Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran fasilitas tak berizin itu dilakukan agar tidak disalahgunakan lagi. Ia khawatir fasilitas itu dibiarkan begitu saja setelah rombongan DPR pergi.Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, meminta seluruh isi hunian dicatat dan diinventarisasi sebelum dibongkar. Menurutnya, hal itu penting karena kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

05 Oct 2026

Nasional

Prabowo Ingin Kuliah di PTN Gratis, Pemerintah Siapkan Kajian

Jakarta, Bungkasnews.com – Wacana pendidikan gratis kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) bisa digratiskan.Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden. Dilansir dari detikNews, Brian menyebut Presiden Prabowo sebelumnya juga telah meminta kementeriannya mengkaji kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN.“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).Skema Pembiayaan Masih DikajiMenurut Brian, kajian yang dilakukan pemerintah salah satunya membahas opsi skema pembiayaan untuk pendidikan tinggi negeri.Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujar Brian.Artinya, wacana kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap kajian. Belum ada keterangan mengenai kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan atau seperti apa skema pembiayaannya.Saat Ini Sudah Ada KIP Kuliah dan BeasiswaBrian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa melalui sejumlah program.Salah satunya melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.Brian menyebut, pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan pembiayaan melalui berbagai skema tersebut.Menurutnya, dukungan tersebut memiliki semangat yang sama, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.“Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tambah Brian.Prabowo Sebut Pendidikan Negeri Harus GratisSebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri.Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, harus gratis.“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.Prabowo juga menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia mengatakan dana hasil korupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.Untuk saat ini, pemerintah masih menyusun kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaan pendidikan gratis di PTN. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait.

20 Sep 2026

Nasional

Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Senin (14/9/2026).Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.Dilansir dari detikNews, pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Suahasil. Dalam sumpahnya, ia berjanji setia kepada UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.Bukan Orang Baru di Kementerian KeuanganSuahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024.Baca juga: Mahasiswa Zaman Sekarang Kok Pada Bisu Pas Diskusi? Katanya Sih Harus RadikalKariernya di bidang kebijakan fiskal juga sudah cukup panjang. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011 dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015.Ia juga pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015 serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013–2014.Karier Suahasil di Kemenkeu semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.Tidak lama kemudian, pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat itu, Suahasil turut mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.Pergantian Menkeu untuk Kedua KalinyaPergantian Suahasil menjadi Menkeu menjadi perubahan kedua pada posisi bendahara negara sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Kini, posisi tersebut kembali berganti dan dipercayakan kepada Suahasil.Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pelantikan tersebut. Di antaranya para menteri koordinator, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo.Dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal dan lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sumber: detikNews, 14 September 2026.

14 Sep 2026

Daerah

TNI AL Dapat Apresiasi, Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis di Rumah Suluk Baitul Khalil, Sei Paham

Asahan, BungkasNews – Peringatan Haul ke-25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS. Rokan di Rumah Suluk Baitul Khalil, Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah pelayanan kesehatan yang diberikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) kepada masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga mendapatkan obat secara gratis serta kegiatan pengadaan sembako murah.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, TNI, tokoh agama serta para mursyid yang datang dari berbagai daerah di Pulau Sumatra.Dalam kegiatan tersebut, hadir Komandan Lanal Tanjung Balai yang baru, Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla. Kehadiran Danlanal Tanjung Balai menjadi bagian dari dukungan TNI AL terhadap kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaian Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS. Rokan.Selain itu, kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, jajaran Kementerian Agama dan KUA se-Kabupaten Asahan, perwakilan Bupati Asahan dari kalangan pejabat eselon I, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, serta para mursyid yang datang dari berbagai wilayah di Pulau Sumatra.Salah satu pihak yang turut memberikan perhatian terhadap rangkaian kegiatan tersebut adalah Syekh Abu Shoghir, S.Pd., selaku Mursid/Pimpinan Pondok Pesantren. Ia menilai kegiatan haul tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat kepedulian terhadap masyarakat.TNI AL Berikan Pemeriksaan Kesehatan GratisDalam kegiatan sosial tersebut, TNI AL memberikan sejumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang hadir.Pemeriksaan meliputi cek kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, pemeriksaan maag, serta sejumlah pemeriksaan kesehatan lainnya. Masyarakat yang membutuhkan pengobatan juga mendapatkan obat secara gratis.Pelayanan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga merasa terbantu karena dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka sekaligus memperoleh pengobatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Kegiatan tersebut dinilai memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses pemeriksaan dan pengobatan secara mudah.Bagi masyarakat, kehadiran TNI AL dalam kegiatan haul bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial melalui pelayanan kesehatan.Masyarakat Merasakan Manfaat LangsungKegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan TNI AL memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan.Selain dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, masyarakat juga memperoleh obat secara gratis apabila membutuhkan penanganan.Kehadiran pelayanan kesehatan tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan dapat berjalan beriringan dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan. Mereka menilai pelayanan kesehatan gratis sangat membantu, terutama bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan untuk mendapatkan layanan secara mandiri.Menurut masyarakat, perhatian terhadap kebutuhan warga seperti ini menjadi bentuk nyata bahwa keberadaan TNI dan Polri serta pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.Sembako Murah Ikut DihadirkanSelain pelayanan kesehatan, rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan pengadaan sembako murah bagi masyarakat.Program tersebut menjadi bagian dari semangat berbagi dalam kegiatan Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS. Rokan. Masyarakat tidak hanya hadir untuk mengikuti kegiatan keagamaan, tetapi juga memperoleh manfaat sosial melalui akses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.Kegiatan berbagi tersebut menjadi semakin berarti di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dan bantuan yang dapat dirasakan secara langsung.Harapan untuk Haul di Masa MendatangMasyarakat berharap pelaksanaan Haul di Rumah Suluk Baitul Khalil dan kegiatan serupa ke depan dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih luas.Selain mempertahankan nilai-nilai keagamaan, masyarakat berharap haul juga tetap menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial, berbagi dengan sesama dan menghadirkan berbagai kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.Kehadiran para tokoh agama, pemerintah, TNI, serta para mursyid yang datang dari berbagai daerah juga diharapkan terus dipertahankan. Kehadiran mereka dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus mengenang perjuangan para ulama.Masyarakat berharap generasi muda semakin mencintai nilai-nilai agama dan mengenal perjuangan para tokoh ulama yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat.Haul Syekh H. Mustafa BS. Rokan diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan untuk mengenang seorang ulama, tetapi juga menjadi momentum untuk meneruskan nilai perjuangan beliau melalui kegiatan yang membawa manfaat bagi agama, masyarakat dan bangsa.Kegiatan pelayanan kesehatan gratis dan sembako murah yang hadir dalam rangkaian haul menjadi salah satu contoh bahwa nilai keagamaan dapat diwujudkan melalui kepedulian dan aksi sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Sumber informasi: Keterangan panitia/masyarakat di kegiatan Haul ke-25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS. Rokan.

05 Sep 2026

Daerah

Bupati Asahan Dorong DBH Tepat Waktu dan Sinkron

ASAHAN, BungkasNews — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mendorong agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia juga meminta penguatan sinkronisasi data pajak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kebocoran.Hal tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Selasa (1/9/2026), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.Dilansir dari AmiraRiau.com, rapat koordinasi tersebut dipimpin Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Forkopimda Sumut, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.Dalam rakor tersebut, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian utama. Agus Fatoni menekankan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia, menggali potensi pendapatan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat digitalisasi.Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal sekaligus dapat mempersempit celah terjadinya korupsi. Ia juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan produktivitas, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara tepat sasaran.Opsen PKB Jadi PerhatianGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan peningkatan PAD dan pelayanan publik menjadi agenda penting pemerintah daerah. Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber utama pendapatan.Bobby menyampaikan optimisme bahwa penerimaan daerah dapat meningkat melalui penerapan opsen PKB. Karena itu, ia meminta dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.“Yuk kita gerakkan semua potensi untuk mendongkrak PAD Sumatera Utara,” ujar Bobby dalam rakor tersebut.Bupati Asahan Minta Data Pajak DisinkronkanMenanggapi pembahasan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan rakor sebagai forum untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.Taufik secara khusus menyoroti pentingnya penyaluran DBH tepat waktu dan tepat sasaran. Menurutnya, kepastian penyaluran DBH diperlukan agar pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah tidak terganggu.Selain persoalan penyaluran dana, ia juga meminta dukungan untuk memperkuat sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.Menurut Taufik, kesamaan dan ketepatan data diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah.Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan penerimaan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan agar setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat,” ujar Taufik.Rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup setelah rangkaian sambutan dan tanggapan dari para pejabat yang hadir. Kegiatan berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar.Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dan DBH, sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan serta pelayanan publik di Sumatera Utara.Sumber: AmiraRiau.com

01 Sep 2026

Internasional

Banjir Bhote Koshi, 668 Turis dari 34 Negara Hilang Kontak

KATHMANDU, BungkasNews — Sebanyak 668 wisatawan dari 34 negara kehilangan kontak setelah banjir besar melanda Sungai Bhote Koshi, Nepal, pada Rabu (26/8/2026). Hingga Kamis, tim penyelamat masih melakukan pencarian di sejumlah wilayah yang terdampak bencana.Dilansir dari Nepal News, data tersebut disampaikan Departemen Pariwisata di bawah Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Penerbangan Sipil Nepal pada Kamis sore. Dari 668 wisatawan yang belum dapat dihubungi, sebanyak 341 merupakan laki-laki dan 327 perempuan.Dari jumlah tersebut, 541 orang merupakan warga negara asing, yang sebagian besar sedang melakukan perjalanan trekking. Sementara itu, 127 orang lainnya merupakan warga Nepal.Banjir besar yang menerjang Sungai Bhote Koshi terjadi pada Rabu pagi. Sejak saat itu, kontak dengan ratusan wisatawan tersebut dilaporkan terputus.Warga India Terbanyak Belum TerhubungWarga negara India menjadi kelompok terbesar di antara wisatawan yang belum berhasil dihubungi, dengan jumlah mencapai 178 orang.Selain itu, terdapat 65 warga Amerika Serikat, 53 warga Ukraina, 51 warga Malaysia, 35 warga Australia, 33 warga Inggris, 25 warga Kanada, dan 24 warga China yang juga masih belum dapat dihubungi.Wisatawan dari sejumlah negara lainnya turut tercatat dalam daftar tersebut, antara lain Singapura, Rusia, Jerman, Afrika Selatan, Latvia, Jepang, Selandia Baru, Prancis, Spanyol, Belgia, Irlandia, Belanda, Portugal, Kazakhstan, Italia, Bulgaria, Swiss, Serbia, Swedia, Filipina, Lithuania, Israel, Hungaria, Finlandia, dan Belarus.Para wisatawan tersebut diketahui melakukan perjalanan untuk kegiatan trekking maupun wisata melalui sejumlah agen perjalanan. Departemen Pariwisata Nepal telah merilis nama-nama wisatawan yang masih belum berhasil dihubungi setelah kehilangan kontak sejak banjir terjadi.Pencarian Menghadapi Medan SulitUpaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan pemerintah Nepal. Tim penyelamat telah dikerahkan sejak Rabu, tetapi kondisi medan yang sulit membuat petugas belum dapat menjangkau seluruh lokasi yang terdampak.Selain pencarian melalui jalur darat, operasi udara menggunakan helikopter juga dilakukan untuk membantu menemukan wisatawan yang masih belum diketahui keberadaannya.Kondisi geografis wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pencarian. Tim penyelamat harus bekerja di tengah kawasan yang terdampak banjir besar serta kerusakan akibat bencana.Pemerintah Nepal masih berupaya memperoleh informasi mengenai keberadaan para wisatawan yang kehilangan kontak tersebut. Proses pencarian juga dilakukan untuk memastikan kondisi dan keselamatan mereka.Banjir Bhote Koshi Berdampak pada PariwisataBencana banjir Bhote Koshi juga memberikan dampak terhadap sektor pariwisata Nepal. Sunil Sharma, juru bicara Nepal Tourism Board, mengatakan bencana tersebut memberikan dampak besar terhadap industri pariwisata.Menurutnya, bencana yang berulang dapat memberikan tekanan serius terhadap sektor pariwisata Nepal dalam jangka panjang.Kondisi tersebut menjadi perhatian karena trekking dan wisata alam merupakan bagian penting dari aktivitas pariwisata Nepal. Banyak wisatawan mancanegara datang ke negara tersebut untuk menikmati kawasan pegunungan dan melakukan perjalanan trekking.Banjir besar yang terjadi di wilayah Bhote Koshi kini tidak hanya menjadi persoalan keselamatan wisatawan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap keamanan destinasi wisata Nepal.Hingga laporan ini diterbitkan, proses pencarian terhadap 668 wisatawan yang kehilangan kontak masih berlangsung. Pemerintah dan tim penyelamat terus melakukan berbagai upaya untuk menemukan mereka di tengah kondisi medan yang sulit.Sumber: Nepal News

28 Aug 2026

Daerah

Aktivis Mahasiswa Mandailing Natal di Jakarta Desak Kapolres Madina Penanganan Tegas Kasus Travel Umrah

JAKARTA, BungkasNews — Aktivis mahasiswa asal Mandailing Natal (Madina) yang berada di Jakarta, Muhammad Nehru Lubis (Bung Lubis), mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan penipuan dan penelantaran calon jemaah umrah asal Kabupaten Mandailing Natal.Desakan tersebut disampaikan setelah puluhan calon jemaah umrah asal Madina diduga mengalami kegagalan keberangkatan ke Tanah Suci setelah menggunakan jasa Travel Sultan Andalus Haramain (SAH).Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, di antaranya Tribun Medan, RRI, dan GoSumut, sekitar 30 calon jemaah asal Madina sebelumnya berangkat menuju Medan pada Minggu (16/8/2026), dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci sesuai jadwal. Namun, rencana keberangkatan pada Selasa (18/8/2026) tidak terlaksana.Para calon jemaah kemudian dilaporkan sempat mengalami ketidakpastian terkait keberangkatan dan harus menunggu kejelasan dari pihak penyelenggara. Persoalan tersebut selanjutnya berlanjut ke proses pengaduan dan pelaporan kepada kepolisian.Bung Lubis menilai persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan bisnis antara calon jemaah dan penyelenggara perjalanan. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kepastian, perlindungan, dan pelayanan yang layak dalam menjalankan ibadah.“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Jika dalam proses hukum nantinya ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bung Lubis.Minta Hak Jemaah DiprioritaskanBung Lubis juga meminta agar hak-hak para calon jemaah menjadi prioritas dalam penanganan persoalan tersebut. Kejelasan mengenai dana yang telah disetorkan, status keberangkatan, serta mekanisme pengembalian dana apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan harus segera diberikan kepada para jemaah dan keluarga.Selain itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah guna mencegah terulangnya kasus serupa.Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Mandailing Natal sebelumnya telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah jemaah dalam menyampaikan pengaduan dan laporan ke Polres Mandailing Natal pada Jumat (21/8/2026).Kemenhaj Madina juga telah melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah travel sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pemeriksaan tersebut mencakup administrasi, legalitas dan perizinan, data jemaah, rencana keberangkatan, hingga pelayanan kepada jemaah.Bahkan, Kemenhaj Madina menyatakan masih terdapat 14 travel lainnya yang akan dimonitor secara bertahap.Desak Kapolres Madina BertindakAktivis mahasiswa Mandailing Natal di Jakarta secara khusus mendesak Kapolres Mandailing Natal memastikan laporan para calon jemaah ditangani secara serius dan profesional.Bung Lubis meminta proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, aparat diminta mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.“Kami tidak ingin masyarakat Madina yang memiliki niat beribadah justru menjadi korban. Penegakan hukum harus memberikan kepastian kepada para jemaah. Jangan sampai laporan ini berhenti tanpa kejelasan. Kami meminta Kapolres Madina menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan ini,” tegas Bung Lubis.Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara, termasuk memberikan informasi mengenai perkembangan proses hukum kepada para jemaah dan keluarga.Menurut Bung Lubis, kasus tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar masyarakat semakin berhati-hati dalam memilih travel umrah. Calon jemaah perlu memastikan legalitas dan izin penyelenggara, rekam jejak travel, kontrak perjalanan, fasilitas yang dijanjikan, serta mekanisme pembayaran sebelum menyerahkan dana."Kami mengapresiasi langkah awal Polres Madina yang telah menerima laporan para jemaah. Namun, proses tersebut jangan berhenti pada pemeriksaan awal. Kami meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegas Bung Lubis.

24 Aug 2026

Nasional

Seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027 Resmi Dibuka

JAKARTA, BungkasNews — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi membuka seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027 untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Pendaftaran mulai dibuka pada 20 Agustus 2026 dan calon peserta masih memiliki kesempatan mengunggah dokumen hingga 26 Agustus 2026.Dilansir dari situs resmi Kementerian Haji dan Umrah, seleksi tersebut mencakup Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Kloter serta PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara.Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, mengatakan proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan petugas kesehatan yang profesional, berintegritas, kompeten, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.Menurut Kemenhaj, petugas kesehatan nantinya dituntut tidak hanya memiliki kompetensi profesi, tetapi juga kesiapan fisik dan mental untuk bekerja dalam situasi pelayanan yang dinamis. Kemampuan menangani kondisi kegawatdaruratan serta melaksanakan tugas administratif juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah.Formasi PPIH Kesehatan Haji 2027Dalam seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027, formasi untuk petugas kesehatan kloter terdiri atas dokter atau dokter spesialis dan perawat.Sementara itu, formasi PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara mencakup sejumlah bidang, antara lain dokter, dokter spesialis, perawat, apoteker atau tenaga vokasi farmasi, elektromedis, tenaga laboratorium medis, tenaga rehabilitasi medik, radiografer, tenaga sanitasi lingkungan, perekam medis dan informasi kesehatan, serta tenaga pencegahan dan pengendalian infeksi.Untuk dokter, perawat, serta apoteker atau tenaga vokasi farmasi, terdapat persyaratan dokumen profesi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan. Dokter dan perawat juga diwajibkan memiliki sertifikat kegawatdaruratan yang masih berlaku.Syarat Umum dan Batas UsiaSecara umum, calon petugas harus sehat secara jasmani dan rohani, memiliki integritas serta rekam jejak yang baik, mampu mengoperasikan komputer maupun perangkat berbasis Android atau iOS, dan diutamakan memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.Untuk tenaga kesehatan kloter, usia yang dipersyaratkan adalah minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun. Sementara tenaga kesehatan yang bertugas di sektor dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia memiliki batas usia 27 hingga 55 tahun. Calon peserta juga harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai bidang atau peminatan tugas.Jadwal Seleksi PPIH Kesehatan Haji 2027Kemenhaj menetapkan beberapa tahapan dalam proses seleksi. Pendaftaran dimulai pada 20 Agustus 2026, sedangkan batas akhir unggah dokumen adalah 26 Agustus 2026.Peserta yang lolos verifikasi administrasi selanjutnya akan mengikuti Computer Assisted Test (CAT) pada 31 Agustus 2026. Tahapan berikutnya berupa Medical Check Up (MCU) pada 3–8 September 2026. Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diumumkan pada 15 September 2026.Kemenhaj juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan bebas gratifikasi. Peserta diminta melakukan pendaftaran secara mandiri serta memastikan seluruh dokumen yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.Bagi tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan dan berminat menjadi bagian dari pelayanan jemaah haji Indonesia, kesempatan PPIH Kesehatan Haji 2027 ini perlu dimanfaatkan dengan mempersiapkan dokumen dan mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal.Sumber: Kementerian Haji dan Umrah RIInformasi resmi: "Kementerian Haji dan Umrah RI" (https://reference-url-citation.invalid/8)

23 Aug 2026

Internasional

Gaza Kehabisan Lahan Pemakaman, Keluarga Mulai Kesulitan Memakamkan Jenazah

GAZA, BungkasNews — Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza tidak hanya menyisakan persoalan tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya kini juga menghadapi persoalan lain: semakin terbatasnya lahan untuk memakamkan jenazah.Dilansir dari Al Jazeera, sejumlah keluarga Palestina mulai memindahkan jenazah kerabat mereka dari lokasi pemakaman sementara ke kompleks pemakaman. Namun, keterbatasan lahan membuat proses tersebut semakin sulit.Salah satu kisah datang dari Omar al-Sawhi, 20 tahun, yang berupaya memakamkan ayahnya, Mohammad, 40 tahun. Ketika mendatangi Pemakaman Zeitoun di Gaza City, Omar mendapati makam-makam telah sangat padat.Kondisi pemakaman juga membuat sejumlah makam hanya ditandai dengan batu dan selembar kertas yang mencantumkan nama orang yang meninggal. Keterbatasan ruang dan material membuat makam tidak selalu dapat dibangun secara layak.Karena tidak menemukan ruang untuk makam baru dan biaya pemakaman cukup berat bagi keluarganya, jenazah Mohammad akhirnya dimakamkan di makam kakeknya.Ribuan Jenazah Dimakamkan di Lokasi SementaraSelama perang berlangsung, terganggunya layanan publik dan bahaya serangan membuat banyak jenazah tidak dapat segera dimakamkan di pemakaman resmi. Sebagian jenazah dilaporkan dimakamkan di halaman rumah, tenda, area pengungsian, sekolah hingga rumah sakit.Al Jazeera melaporkan bahwa setelah adanya penurunan relatif kekerasan menyusul gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025, sejumlah keluarga mulai mencari dan memindahkan kembali jenazah anggota keluarga mereka yang sebelumnya dimakamkan sementara.Otoritas Gaza menyebut sedikitnya 529 jenazah Palestina ditemukan dari tujuh kuburan massal di area rumah sakit. Laporan tersebut juga menyebut sedikitnya 1.200 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diumumkan.Lebih dari 40 Pemakaman RusakPersoalan lahan pemakaman semakin berat karena sejumlah lokasi pemakaman mengalami kerusakan selama perang.Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza yang dikutip Al Jazeera, lebih dari 40 pemakaman telah hancur sejak perang dimulai.Sementara itu, sejumlah kawasan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai lokasi pemakaman kini digunakan sebagai tempat berlindung warga yang kehilangan tempat tinggal.Keterbatasan material seperti batu nisan juga membuat biaya pemakaman meningkat. Otoritas Gaza menyebut biaya pemakaman saat ini berkisar 700 hingga 1.000 shekel, atau sekitar Rp3,7 juta hingga Rp5,3 juta dengan nilai tukar yang digunakan dalam laporan tersebut.Sebagai solusi sementara, material bangunan yang tersisa dari gedung-gedung yang hancur, lumpur, hingga lembaran logam digunakan sebagai penanda makam.Pemakaman Khan Younis Kini Menampung Ribuan MakamGambaran kepadatan juga terlihat di Pemakaman Khan Younis. Tafesh Abu Hatab, seorang penggali makam yang telah bekerja selama lebih dari 19 tahun, mengatakan kondisi perang menjadi masa paling berat sepanjang kariernya.Pemakaman tersebut sebelumnya memiliki sekitar 60 makam pada awal perang. Kini jumlahnya mencapai sekitar 6.000 makam.Pada periode tertentu, Abu Hatab bahkan harus menyiapkan sekitar 35 makam dalam sehari.Pemerintah setempat kini mencari lokasi baru untuk pemakaman. Pemindahan jenazah dari tempat pemakaman sementara juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Wakaf, pemerintah daerah, serta lembaga terkait.Krisis tersebut menunjukkan bahwa dampak perang di Gaza tidak hanya menyangkut mereka yang masih hidup dan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh persoalan paling mendasar dalam penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal.

23 Aug 2026