Hasil Pencarian untuk: "BERITA"

Hukum

241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla, Luas Lahan Terbakar Capai 33 Ribu Hektare

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Pemerintah terus memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 241 orang dan 93 korporasi telah masuk dalam proses hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026)."Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," ujar Dudung.Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus karhutla tidak hanya menyasar individu, tetapi juga perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.33 Ribu Hektare Lahan Konsesi TerbakarSelain perkembangan proses hukum, pemerintah juga mengungkap besarnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan.Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat kebakaran di lahan konsesi milik 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.Total luas area yang terbakar mencapai 33.514,01 hektare.Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di wilayah konsesi perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.32 Subjek Hukum Dijatuhi Sanksi AdministratifDi sisi lain, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum terkait persoalan karhutla.Sanksi tersebut terdiri atas:Lima pencabutan izin.19 pembekuan izin.Delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum BerlanjutDudung menegaskan, langkah penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan terus berjalan. Pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan.Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tegas Dudung.Pemerintah berharap langkah penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dan individu dalam menjaga kawasan hutan serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus karhutla dan langkah pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

09 Nov 2026

Internasional

Presiden Paraguay Santiago Peña Mundur di Tengah Krisis Perbankan, Jutaan Nasabah Kehilangan Akses Tabungan

ASUNCIÓN, BUNGKASNEWS.com – Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026), di tengah krisis politik dan keuangan yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah krisis perbankan yang melibatkan Ueno Bank memicu kemarahan masyarakat. Jutaan nasabah dilaporkan kehilangan akses terhadap simpanan mereka setelah bank tersebut dinyatakan mengalami masalah insolvensi.Dalam pernyataan melalui sebuah video, Peña menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat Paraguay."Saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Republik," demikian pernyataan Peña sebagaimana diberitakan The Guardian.Peña mengaku sedang menghadapi salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama kepemimpinannya terdapat kebijakan atau tindakan yang mengecewakan rakyat.Krisis Ueno Bank Bekukan Simpanan Jutaan NasabahKrisis yang mengguncang pemerintahan Peña berpusat pada Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Paraguay.Bank tersebut sebelumnya dikenal sebagai bank digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi besar-besaran. Ueno Bank bahkan mengklaim memiliki sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay sebagai nasabah.Namun, situasi berubah setelah bank sentral Paraguay memerintahkan proses resolusi terhadap Ueno Bank akibat masalah insolvensi.Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar tiga juta nasabah yang simpanannya dibekukan. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan mengakses uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan.Situasi semakin memanas setelah sejumlah eksekutif bank ditangkap dan masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.Pemerintahan Peña Dituding Terlibat dalam Kontroversi BankPersoalan Ueno Bank tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik.Kontroversi muncul karena bank tersebut memperoleh dukungan ekspansi dan izin operasional sebagai bank digital pada masa pemerintahan Peña.Selain itu, Ueno Bank diketahui mengelola dana sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS yang berasal dari sejumlah lembaga negara dan entitas dana pensiun.Situasi tersebut memunculkan kritik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Peña sebelumnya memiliki keterkaitan kepemilikan saham dengan Ueno Holding, kelompok usaha yang mengelola bank tersebut.Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan kepemilikan sahamnya merupakan bentuk investasi dan mengaku telah melepas seluruh saham tersebut.Parlemen Mulai Proses PemakzulanTekanan politik terhadap Peña semakin meningkat setelah anggota parlemen oposisi, bahkan sejumlah anggota Partai Colorado yang menjadi partainya sendiri, mengajukan usulan pemakzulan.Mantan sekutu politiknya, Horacio Cartes, juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemakzulan tersebut.Tak lama setelah pengumuman pengunduran diri Peña, majelis rendah parlemen menyetujui usulan pemakzulan secara bulat. Proses selanjutnya dijadwalkan berlanjut ke Senat.Jika pemakzulan disahkan, Peña berpotensi kehilangan kursi senat dan kekebalan hukum parlementernya sehingga dapat menghadapi proses hukum di pengadilan biasa.Siapa Pengganti Santiago Peña?Pengunduran diri Peña masih membutuhkan penerimaan dari Kongres Paraguay. Apabila diterima, Wakil Presiden Pedro Alliana secara konstitusional akan mengambil alih jabatan presiden.Namun, situasi politik masih menjadi perhatian karena Alliana juga disebut menghadapi dugaan keterkaitan dengan skandal Ueno Bank, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut.Hingga perkembangan terakhir dalam laporan The Guardian, belum ada kepastian mengenai proses akhir pengunduran diri dan mekanisme pergantian kepemimpinan.Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik dan keuangan terbesar yang dihadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini menantikan penyelesaian persoalan dana nasabah serta kepastian pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan krisis perbankan tersebut.BUNGKASNEWS.com – Perkembangan berita internasional.

06 Nov 2026

Nasional

Setelah Dua Kali Absen, Nusron Wahid Akhirnya Datangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).Nusron datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Kehadiran Nusron tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Nusron hadir memenuhi panggilan penyidik sebelumnya."Benar, hari ini Rabu (4/11), Sdr. NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.Budi menjelaskan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.22 WIB. Menariknya, kedatangan tersebut tidak berdasarkan jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk hari itu."Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," jelas Budi.Meski demikian, Nusron langsung menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah diusut.Dua Kali Tidak Hadir dalam Pemanggilan KPKSebelumnya, Nusron Wahid tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Akan tetapi, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang menjalankan perjalanan dinas ke Malaysia.Ketidakhadiran tersebut sempat menjadi perhatian publik. KPK bahkan meminta Nusron agar memprioritaskan proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif terhadap kebutuhan penyidikan.Terkait Dugaan Suap HGB Summarecon di BogorPemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.KPK juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.Pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri keterangan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan Nusron masih berlangsung. Publik menantikan keterangan lebih lanjut dari KPK mengenai materi pemeriksaan dan perkembangan penyidikan perkara tersebut.Perlu ditegaskan, status Nusron Wahid dalam pemeriksaan ini adalah sebagai saksi, bukan tersangka. Proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.BUNGKASNEWS.com akan terus memantau perkembangan pemeriksaan Nusron Wahid dan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

04 Nov 2026

Nasional

Hentikan Tudingan Narasi Liar Pada Menteri Imipas Agus Andrianto, Tuduhan Itu Keliru dan Menyesatkan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) secara tegas menyampaikan keberatan terhadap berkembangnya narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang disebut-sebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk penggiringan opini maupun tudingan yang menghubungkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara tersebut tanpa adanya dasar fakta dan bukti hukum yang jelas.Menurut Dedi Siregar, berkembangnya narasi yang mengaitkan Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" perlu disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung diarahkan kepada Menteri Imipas. Penyebutan sebuah kode nama dalam informasi atau pemberitaan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan identitas seseorang, apalagi menghubungkannya dengan dugaan tindak pidana."Kami menilai narasi yang mencoba mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama 'Rama' merupakan tudingan yang keliru karna menteri Imipas Agus Andrianto tidak pernah merasa dan tidak pernah memerintah apalagi meminta dari bukti dan fakta ini dapat kita ambil bahwa narasi tuduhan liar tersebut harus di hendtikan, Jangan sampai muncul penghakiman opini di ruang publik hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak," tegas Dedi Siregar.Ia meminta seluruh pihak, termasuk pengelola media massa, pengamat, maupun pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang dan menciptakan persepsi publik yang menyesatkan."Lebih lanjut, DPP LPPI meminta agar pemberitaan dan perbincangan di media sosial tidak dijadikan ruang untuk membangun spekulasi yang berlebihan. "Jangan ada penggiringan opini, jangan ada tuduhan tanpa dasar, dan jangan menghubungkan seseorang dengan perkara hukum hanya berdasarkan asumsi. Kami meminta semua pihak menghentikan narasi liar yang tidak didukung fakta. Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

03 Nov 2026

Pemerintahan

Tolak Penggiringan Opini!, Yang Kaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto, itu Tendensius dan Cari Sensasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menegaskan penolakannya terhadap narasi yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dengan pusaran kasus dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai bahwa setiap informasi yang menyeret nama pejabat negara dalam suatu perkara harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, serta tidak dibangun melalui spekulasi maupun penggiringan opini publik.Menurut Dedi, narasi yang mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kode nama "Rama" sebagaimana beredar dalam informasi yang menjadi narasi liar dan menurut kami itu tidak tepat dan salah alamat jika yang di arahkan itu kode RAMA terhadal menteri Agus Andrianto "Kami menolak keras penggiringan opini yang mengaitkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan perkara dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim, apabila pengaitan tersebut tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan yang merugikan seseorang," tegas Dedi Siregar.Dedi menyampaikan bahwa dalam negara hukum, setiap dugaan harus ditempatkan sesuai konteks dan fakta yang tersedia. Penyebutan nama, jabatan, ataupun kode tertentu dalam suatu narasi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam perkara hukum.Oleh karena itu, kami meminta semua pihak, termasuk pengelola media dan pengguna media sosial, agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah ketika menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana."Kami meminta agar tidak ada pihak yang secara serampangan mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan perkara yang sedang menjadi sorotan publik, kami meminta jangan spekulasi atau asumsi, jangan menggiring masyarakat untuk mempercayainya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya.Agus Andrianto Dinilai Konsisten Mengingatkan Jajaran agar Menjauhi KorupsiLebih lanjut, Dedi Siregar mengatakan bahwa berdasarkan penilaian kami terhadap kepemimpinan Agus Andrianto, Menteri Imipas tersebut kerap mengingatkan jajaran di lingkungan kementeriannya agar menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.Menurut Dedi, pesan antikorupsi dan penguatan integritas di lingkungan kementerian merupakan hal penting yang harus terus didorong. Karena itu, penilaian terhadap seorang pejabat semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan fakta, rekam jejak yang dapat diverifikasi, dan bukti yang relevan."Kami melihat komitmen pimpinan dalam mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan korupsi. Pesan mengenai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Jangan sampai penilaian terhadap seorang pejabat hanya didasarkan pada narasi yang belum jelas kebenarannya," kata Dedi.DPP LPPI mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pihak-pihak yang namanya disebut dalam suatu perkara. Informasi yang beredar di ruang publik perlu diperiksa sumber, konteks, dan kebenarannya sebelum disebarluaskan."Kami tegaskan kembali, stop mengaitkan Menteri Imipas Agus Andrianto dengan kasus dugaan pemerasan yang disebut melibatkan mantan Wakil Menteri Silmy Karim tanpa dasar bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mencampuradukkan dugaan dengan fakta, apalagi membangun kesimpulan sebelum ada kejelasan dari proses hukum," tegasnya.DPP LPPI berharap masyarakat tetap kritis dalam menerima informasi, tetapi juga bijak dalam menyikapi pemberitaan. Verifikasi dan keberimbangan harus menjadi landasan agar ruang publik tidak dipenuhi informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.Tolak penggiringan opini yang tidak berbasis fakta, Stop narasi yang belum terbukti kebenarannya," tutup Dedi Siregar.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua UmumDewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI)

30 Oct 2026

Utama

PPI: Menyalahkan SMPN 10 Tangsel dalam Kasus Dugaan Perundungan adalah Salah Kaprah, Publik Harus Objektif!

TANGSEL, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI), Dedi Siregar, menilai narasi yang menyalahkan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Tangerang Selatan secara sepihak dalam kasus dugaan perundungan terhadap sejumlah siswa perlu diluruskan. Menurutnya, penilaian terhadap pihak sekolah harus didasarkan pada fakta, kronologi kejadian, lokasi peristiwa, serta langkah penanganan yang telah dilakukan, bukan semata-mata pada opini yang berkembang di ruang publik.Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)Dedi Siregar, menegaskan bahwa menyudutkan pihak sekolah tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks peristiwa merupakan tindakan yang tidak tepat, keliru, dan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak proporsional terhadap institusi pendidikan.Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.“Kita harus melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional. Jangan terburu-buru menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan tanpa terlebih dahulu memahami kronologi, waktu, lokasi kejadian, serta langkah konkret yang telah dilakukan pihak sekolah. Menurut kami, narasi yang langsung menempatkan sekolah sebagai pihak yang bersalah adalah penilaian yang keliru dan salah kaprah,” tegas Dedi Siregar.Dedi menjelaskan bahwa penting bagi pihak-pihak untuk membedakan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar dengan kejadian yang berlangsung di luar sekolah dan di luar jam pembelajaran.Menurutnya, lokasi dan waktu kejadian merupakan aspek penting dalam menilai konteks tanggung jawab institusi pendidikan, peristiwa tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar, maka fakta itu harus menjadi bagian penting dalam penilaian publik. Jangan sampai menyalahkan dan dibebankan kepada sekolah, sementara kronologi dan tindakan penanganan yang telah dilakukan tidak diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menambahkan, setiap pihak harus berhati-hati dalam membangun opini. Jangan sampai pemberitaan atau pernyataan yang belum mempertimbangkan seluruh fakta justru memperkeruh situasi dan menciptakan stigma terhadap sekolah, guru, maupun peserta didik yang terlibat.“Jangan menjadikan persoalan ini sebagai bahan untuk membangun sensasi atau menggiring opini. Kritik tentu diperbolehkan, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh menyimpulkan pihak tertentu bersalah hanya berdasarkan potongan informasi,” lanjutnya.Dedi Siregar juga menyoroti informasi bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.Menurutnya, langkah pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, dan koordinasi dengan orang tua merupakan bagian penting dari upaya penanganan persoalan yang melibatkan peserta didik.Ia menilai, langkah-langkah yang telah dilakukan pihak sekolah perlu menjadi bahan pertimbangan publik sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja sekolah dalam menangani dugaan perundungan tersebut."Pihak sekolah telah mengambil langkah pembinaan khusus, melakukan pengawasan, serta berkoordinasi dengan orang tua, maka upaya tersebut harus dinilai secara objektif. Jangan mengabaikan langkah penanganan yang sudah dilakukan hanya karena opini negatif telanjur berkembang,” katanya.Menurutnya, sekolah, orang tua, dan pihak terkait perlu membangun komunikasi yang baik agar persoalan dapat ditangani secara menyeluruh serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.Oleh dari itu menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan secara sepihak tanpa melihat fakta secara utuh juga bukan sikap yang tepat dan keliru dan salah kaprah Menurutnya, penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan pihak terkait, bukan saling menyalahkan atau memperbesar polemik.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)

26 Oct 2026

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Utama

DPP GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Sumut

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026.Dalam orasinya, Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa sejumlah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Pihaknya menduga terdapat indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan secara menyeluruh."Mendesak KPK RI untuk turun ke Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek-proyek di Sekretariat DPRD Sumut. Kami menduga adanya indikasi penyimpangan yang terstruktur dan perlu diusut secara serius. Karena itu, kami meminta KPK menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban setiap proyek tersebut," tegas Novrizal dalam orasinya.Novrizal merinci tujuh paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sorotan pihaknya, yakni:Pengadaan alat tulis kantor (ATK) senilai Rp914 juta.Pemeliharaan pendingin ruangan atau AC senilai Rp702,48 juta.Pengadaan pakaian SPH bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp594 juta.Rehabilitasi ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) senilai Rp399 juta.Pengadaan pakan natura rumah tangga Ketua DPRD melalui skema swakelola senilai Rp1,3 miliar.Pengadaan kamera pimpinan senilai Rp434,9 juta.Pemeliharaan genset senilai Rp300 juta.Menurut Novrizal, ketujuh paket pekerjaan tersebut perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan riil, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.Ia menegaskan, besarnya nilai anggaran dalam sejumlah paket pekerjaan tersebut menjadi alasan bagi pihaknya untuk meminta pengawasan yang lebih ketat. Namun, dugaan penyimpangan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban anggaran."Kami tidak ingin anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya menjadi angka dalam dokumen administrasi. KPK harus memastikan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah harga pengadaan wajar, serta apakah terdapat indikasi pengaturan tender, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.Lebih lanjut, AMPPUH mendesak KPK agar tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, perlu mencakup pejabat terkait, pihak pelaksana kegiatan, penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.DPP GARANSI dan AMPPUH juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merugikan keuangan negara.Koalisi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berharap KPK memberikan perhatian terhadap laporan atau temuan yang disampaikan serta melakukan langkah hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara maupun KPK mengenai tujuh paket pekerjaan yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

22 Oct 2026

Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026

Nasional

Polda Metro Jaya Kerahkan 9.505 Personel Gabungan untuk Kawal Aksi di Jakarta

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (20/10/2026).Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel bersama yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, personel yang disiapkan terdiri atas 7.660 anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 petugas pengamanan dalam (Pamdal).Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, aparat gabungan bertugas memberikan pelayanan sekaligus memastikan keamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mengutamakan komunikasi, serta mengedepankan pendekatan humanis ketika menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku.Sementara itu, Pangdam Jaya Deddy Suryadi menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Personel diminta tetap memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa personel ditempatkan di sejumlah titik kegiatan dengan mengutamakan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif.Selain pengamanan kegiatan, kepolisian juga menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar memantau informasi terkini mengenai situasi keamanan dan lalu lintas melalui kanal resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan darurat 110.Pengamanan tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian aspirasi secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.Sumber informasi: Polda Metro Jaya dan pemberitaan detikNews.

20 Oct 2026

Nasional

Balita di Samarinda Meninggal Usai Sesak Napas, Dinkes Tegaskan Bukan karena Karhutla

SAMARINDA, BUNGKASNEWS.com — Seorang balita berinisial YS, berusia 1 tahun 2 bulan, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menyatakan kematian balita tersebut tidak disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan surveilans ke rumah sakit yang terakhir menangani YS. Berdasarkan penelusuran tersebut, Dinkes menyatakan kematian korban bukan akibat karhutla.“Sehubungan dengan adanya kasus bayi di wilayah Bukuan, Kota Samarinda, yang kemarin Diberitakan, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penelusuran dan melakukan surveilans kepada rumah sakit terakhir di mana bayi tersebut meninggal. Dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggal bukan karena karhutla,” kata Ismed, Sabtu (17/10/2026), dilansir dari detikKalimantan.Ismed tidak menjelaskan lebih lanjut kondisi medis yang dialami YS. Ia menyarankan agar penyebab pasti kematian dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawat balita tersebut.“Untuk jelasnya nanti bisa dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawat,” ujarnya.Ibu Korban Sempat Membawa Anak BerobatSebelumnya, ibu YS, Sindhy Jumatun (25), menceritakan bahwa anaknya mengalami sesak napas sekitar sepekan sebelum meninggal dunia. Ia sempat membawa YS ke rumah sakit pada Kamis (8/10), tetapi saat pemeriksaan awal kondisi anaknya disebut masih normal.“Sesak napasnya itu sejak seminggu yang lalu. Hari Kamis itu sudah saya bawa ke rumah sakit, cuma kan belum parah. Saturasinya masih normal,” kata Sindhy kepada detikKalimantan.Ketika kondisi anaknya semakin menurun, Sindhy kembali membawanya ke puskesmas pada Rabu (14/10). Menurutnya, dokter di puskesmas menemukan suara tambahan pada pernapasan YS dan menyarankan agar anak tersebut menjalani rawat inap.Sindhy kemudian membawa YS ke instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit. Ia mengaku masih khawatir karena melihat pola napas anaknya berbeda dari biasanya, sehingga kembali meminta rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.YS sempat menjalani perawatan, tetapi kondisinya kembali memburuk. Balita tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi.Sindhy juga menegaskan bahwa anaknya tidak memiliki riwayat asma atau penyakit pernapasan sebelumnya.Keluarga Menyoroti Asap dan Abu di Lingkungan RumahDi tengah kejadian tersebut, keluarga menyebut asap dan abu hitam yang diduga berasal dari pembakaran lahan kerap terlihat di sekitar rumah mereka. Sindhy mengatakan kondisi itu membuatnya khawatir, meski ia tidak memastikan asap sebagai penyebab sesak napas yang dialami anaknya.“Ini tiap pagi abu bekas bakaran pasti ada. Anginnya hampir tiap hari ke sini. Asapnya sampai ke rumah. Tapi apakah itu yang menjadi penyebab kondisi anak saya? Saya tidak bisa bicara banyak. Yang jelas anak saya mengalami sesak napas,” pungkasnya.Dengan demikian, Dinkes Samarinda menyatakan berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kematian YS bukan disebabkan oleh karhutla. Sementara itu, penjelasan mengenai kondisi medis yang mendasari kematian korban tetap perlu merujuk pada dokter yang terakhir menangani pasien.Sumber: detikKalimantan.

17 Oct 2026

Utama

Amaludin Syarif, Sosok Ikonik Sampul MP3 Indonesia, Meninggal Dunia

JAKARTA, BUNGKASBEWS.com — Kabar duka datang dari Amaludin Syarif, sosok yang dikenal luas sebagai wajah ikonik pada sampul berbagai file lagu MP3 Indonesia di era 2000-an. Pria yang akrab dijuluki “Mas Stafaband” tersebut dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 15 Oktober 2026.Kabar meninggalnya Amaludin ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan belasungkawa di media sosial Threads melalui akun @cryandthemum. Informasi tersebut kemudian diberitakan sejumlah media nasional. Bagi generasi 1990-an hingga awal 2000-an, wajah Amaludin bukanlah sosok yang asing. Fotonya kerap muncul sebagai gambar sampul ketika pengguna mengunduh lagu-lagu Indonesia melalui situs berbagi berkas, seperti 4shared dan Stafaband.Menariknya, popularitas tersebut tidak berawal dari kariernya sebagai penyanyi maupun artis. Amaludin diketahui awalnya hanya mengoleksi lagu-lagu Indonesia favoritnya. Karena keterbatasan ruang penyimpanan komputer, ia mengunggah koleksi musiknya ke 4shared dan menggunakan foto dirinya sebagai gambar sampul.Tanpa disangka, koleksi tersebut diunduh dan dibagikan kembali oleh pengguna lain hingga fotonya tersebar luas di internet. Wajahnya kemudian menjadi bagian dari kenangan era musik MP3 yang melekat pada banyak pengguna internet Indonesia.Saat mengetahui fotonya dikenal banyak orang, Amaludin mengaku sempat merasa malu karena dirinya bukan seorang artis. Meski demikian, popularitas yang datang secara tidak sengaja itu membuat namanya kembali menjadi perbincangan publik pada Januari 2026, setelah kisah di balik foto ikoniknya terungkap melalui sebuah acara televisi.Di luar popularitasnya di dunia maya, Amaludin diketahui bekerja sebagai agen di salah satu anak perusahaan Telkom Group. Kehidupannya sehari-hari tetap berjalan seperti masyarakat pada umumnya, meskipun wajahnya telah lama dikenal oleh para penikmat musik digital.Hingga berita ini disusun, informasi mengenai lokasi meninggal dunia, penyebab kematian, serta keterangan resmi dari pihak keluarga belum dapat dipastikan berdasarkan sumber yang tersedia.Kepergian Amaludin meninggalkan kenangan tersendiri bagi generasi yang tumbuh bersama kebiasaan mengunduh lagu MP3. Sosok yang awalnya dikenal hanya melalui gambar sampul tersebut kini menjadi bagian dari nostalgia perjalanan musik digital di Indonesia.Ed/Rizky Hidayat

15 Oct 2026

Terkini

Ahmad Doli: Hak Angket Tak Perlu jika Ijazah Gibran Ditunjukkan ke Publik

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.Pernyataan itu disampaikan Doli dalam dialog yang diberitakan Kompas TV. Menurutnya, jika ijazah memang ada, dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka agar persoalan tidak perlu berlarut-larut.“Kalau memang ada, ya sambil bicara ada barangnya, ini barangnya ya tunjukin aja gitu ke publik, selesai nah,” kata Doli.Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik, penggunaan hak angket tidak diperlukan. Doli menilai persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan evaluasi di Komisi II DPR.“Kalau itu terjadi kan gak perlu ada angket menurut saya, gak perlu rame-rame gitu loh, tinggal kita tadi saya menurunkan supaya dalam evaluasi dari pembelajaran itu masuk ke mekanisme akademi biasa saja, di dalam Komisi II.”Dorong Evaluasi Sistem PemiluDoli mengatakan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan sistem pemilu ke depan. Ia menyebut Komisi II DPR telah memulai langkah melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilu.“Dan sebagai informasi, kami di DPR Komisi II juga sudah mulai ya dengan bentuknya panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata dia.Doli menjelaskan bahwa data yang diperolehnya sejak awal dimaksudkan untuk dibahas bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagai bagian dari evaluasi.“Makanya niat saya awalnya ketika data ini saya peroleh, itu adalah sebetulnya ini mau kita buka, kita bawa di RDP-RDP Komisi II dengan penyelenggara pemilu, menjadi bagian evaluasi.”Menurut Doli, perbaikan perlu diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses sebelumnya.“Nah ini kan kita sudah dapat bahan yang harus kita koreksi dengan kejadian putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu,” ucapnya.Ia menyebut Panja Revisi UU Pemilu dijadwalkan mengundang kelompok masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 November untuk memulai pembahasan revisi. Komisi II juga akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai bagian dari proses evaluasi.Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut. Doli menempatkan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pemilu.

13 Oct 2026

Terkini

53 Jemaah Umrah Asal Makassar Batal Berangkat, Penerbangan ke Madinah Dibatalkan Imbas Situasi Keamanan

MAKASSAR, BUNGKASNEWS. com — Sebanyak 53 calon jemaah umrah asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami penundaan keberangkatan setelah penerbangan lanjutan menuju Madinah, Arab Saudi, dibatalkan di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.Penundaan tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Para calon jemaah dijadwalkan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menggunakan layanan perjalanan dari PT Mudah Menuju Baitullah.General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha, menjelaskan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 dengan rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi. Namun, penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 dengan rute Kuala Lumpur–Madinah dibatalkan sehingga 53 calon jemaah umrah tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai jadwal.Dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, sebanyak 30 penumpang reguler diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.Pembatalan penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kondisi tersebut berdampak pada perjalanan udara dan jadwal penerbangan menuju sejumlah wilayah di kawasan tersebut.Penerbangan Lanjutan Menjadi KendalaPihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat penerbangan langsung dari Makassar menuju Madinah maupun Jeddah yang dapat menjadi alternatif bagi para jemaah.Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memantau perkembangan situasi penerbangan serta memperoleh informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang.Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan juga telah menerima laporan mengenai jemaah yang terdampak dan melakukan pendataan di lokasi.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, mengimbau pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk menenangkan jemaah serta terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi.Penyelenggara Diminta Memberikan Kepastian kepada JemaahPenundaan keberangkatan membuat kepastian jadwal perjalanan menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah. Pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perubahan jadwal dan langkah penanganan selama masa penundaan.Calon jemaah dan keluarga juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi resmi.Selain jadwal keberangkatan, informasi mengenai akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan jemaah selama menunggu juga perlu diperjelas apabila penundaan berlangsung lebih lama.Keselamatan Jemaah Menjadi PrioritasSituasi keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjalanan internasional, termasuk ibadah umrah.Koordinasi antara pemerintah, pengelola bandara, maskapai, dan penyelenggara perjalanan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi yang akurat serta pendampingan yang memadai.Calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menuju bandara sebelum memperoleh kepastian jadwal terbaru dari pihak penyelenggara dan maskapai.Hingga informasi tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), keberangkatan 53 calon jemaah umrah asal Makassar masih mengalami penundaan akibat pembatalan penerbangan lanjutan menuju Madinah. Kepastian jadwal keberangkatan berikutnya perlu dikonfirmasi melalui pihak maskapai dan penyelenggara perjalanan masing-masing.:Sumber: detikNews dan keterangan manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.Ed/Yazid

13 Oct 2026

Hukum

MKMK Periksa Laporan soal Saldi Isra dan Arsul Sani

Jakarta, Bungkasnews.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa laporan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim MK Arsul Sani terkait pengusiran ahli dalam sidang gugatan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan persyaratan laporan tersebut.“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” kata Palguna, Minggu (4/10/2026).Pemeriksaan administrasi laporan tersebut dijadwalkan dilakukan pada Selasa (6/10/2026). Setelah pemeriksaan dilakukan, MKMK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.“Hari Selasa kami (MKMK) akan periksa pemenuhan syarat dan kelengkapan itu,” ujarnya.Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam persidangan di Gedung MK pada Kamis (1/10/2026) malam. Saat itu, hakim MK mengusir M Rullyandi, ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya yang diajukan oleh relawan Militan Gibran 08 Nusantara.Sebelumnya, hakim MK Arsul Sani mempertanyakan pernyataan Rullyandi dalam sebuah tayangan atau talkshow televisi yang menyebut persidangan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran ilegal.Arsul kemudian meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataan tersebut.“Nah, saya mohon penjelasan Anda. Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” tutur Arsul.Dalam persidangan, Arsul juga meminta agar pernyataan mengenai persidangan tersebut diklarifikasi terlebih dahulu.Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan mengenai sidang yang disebut ilegal tersebut.“Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” ujar Saldi.Rullyandi kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina MK dan menyebut pernyataannya sebagai kritik.“Mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar '45 mengenai sidang ilegal, satu. Yang kedua, mengenai Ketua MK ilegal. Ini berkaitan dengan putusan PTUN yang saya ada di dalamnya sebagai ahli, dan amar putusannya adalah membatalkan SK Nomor 17 Tahun 2023 merupakan hasil dari berita acara pleno pemilihan Ketua MK, Pak Suhartoyo, yang tidak ditindaklanjuti setelah berkekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2024. Keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan. Demi kepentingan bangsa dan negara, saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya terhadap persidangan ini. Saya menghormati apa yang diminta oleh Majelis Hakim. Terima kasih,” ucap Rullyandi.Setelah itu, Saldi menskors persidangan untuk berdiskusi dengan hakim MK lainnya. Majelis kemudian memutuskan Rullyandi hanya memberikan keterangannya secara tertulis dan meminta dirinya keluar dari ruang sidang.Pada Jumat (2/10/2026), Rullyandi melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK. Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.“Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan,” kata Rullyandi.Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani. Ia menilai terdapat intervensi terhadap kebebasan akademiknya.“Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik,” ujarnya.Kini, MKMK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi laporan tersebut pada Selasa (6/10/2026) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

04 Oct 2026

Opini

Kehidupan di Balik Scroll yang Tak Berujung

Oleh: RobiahPernahkah kita membuka ponsel hanya untuk melihat satu pesan, tetapi satu jam kemudian masih berada di depan layar?Awalnya hanya ingin melihat satu video. Kemudian muncul video berikutnya. Kita gulir lagi. Ada berita yang sedang viral, kita baca. Ada unggahan teman, kita lihat. Ada tren baru, kita ikuti. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu saja.Lucunya, setelah berjam-jam berada di depan layar, terkadang kita justru tidak ingat apa saja yang telah kita lihat.Inilah salah satu wajah kehidupan digital hari ini. Kita hidup di tengah informasi yang tidak pernah berhenti datang, tetapi semakin sulit menemukan waktu untuk benar-benar berpikir.Kita Tidak Kekurangan Informasi, Kita Kekurangan JedaIndonesia saat ini berada dalam kehidupan digital yang sangat aktif. Laporan Digital 2026: Indonesia dari DataReportal mencatat sekitar 230 juta orang menggunakan internet di Indonesia pada akhir 2025. Pada periode yang sama, terdapat sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial, setara dengan 62,9 persen populasi. DataReportal mengingatkan bahwa angka identitas pengguna tersebut tidak selalu berarti jumlah individu yang berbeda.Angka tersebut menunjukkan betapa besar ruang digital dalam kehidupan masyarakat.Namun, banyaknya pengguna tidak otomatis berarti meningkatnya kualitas cara kita mengonsumsi informasi.Kita bisa mengetahui berita terbaru hanya dalam hitungan detik. Kita bisa mengetahui kehidupan orang lain tanpa pernah bertemu dengannya. Kita bahkan bisa mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya.Tetapi pertanyaannya: apakah kita benar-benar memahami semuanya?Atau jangan-jangan kita hanya berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya tanpa pernah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk mencerna?Scroll, Scroll, dan Scroll LagiAda sesuatu yang menarik dari kebiasaan menggulir layar.Kita tidak pernah benar-benar tahu kapan harus berhenti.Satu video selesai, ada video lain. Satu berita selesai dibaca, muncul berita berikutnya. Satu komentar dibalas, muncul notifikasi baru.Semua dirancang agar perhatian kita terus berada di sana.Akibatnya, diam beberapa menit tanpa membuka ponsel terkadang terasa seperti kehilangan sesuatu.Padahal, mungkin yang sebenarnya kita kehilangan adalah waktu untuk diri sendiri.Kita kehilangan waktu membaca buku. Kehilangan kesempatan berbicara dengan orang di sekitar. Kehilangan waktu untuk merenung. Bahkan kehilangan kesempatan untuk benar-benar menyadari apa yang sedang kita rasakan.Yang lebih berbahaya, kebiasaan mengonsumsi informasi secara cepat dapat membuat kita terbiasa dengan sesuatu yang serba singkat.Kita ingin semuanya cepat: berita yang singkat, video yang pendek, penjelasan yang langsung pada kesimpulan.Sementara itu, banyak persoalan dalam kehidupan justru membutuhkan kesabaran untuk dipahami.Mahasiswa dan Godaan Menjadi “Tahu Segalanya”Bagi mahasiswa, persoalan ini menjadi semakin menarik.Kita berada di lingkungan yang seharusnya mendorong seseorang untuk berpikir kritis. Tugas kuliah meminta kita membaca. Diskusi meminta kita berargumentasi. Pendidikan seharusnya membuat kita berani mempertanyakan sesuatu.Namun, di luar ruang kelas, kita berada dalam dunia yang bergerak sangat cepat.Kita bisa membaca potongan informasi di media sosial kemudian merasa sudah memahami sebuah persoalan. Padahal, mungkin kita hanya melihat satu sisi.Sebuah berita viral belum tentu memberikan gambaran lengkap. Sebuah video berdurasi satu menit belum tentu mampu menjelaskan persoalan yang terjadi bertahun-tahun. Begitu pula komentar seseorang tidak otomatis menjadi kebenaran hanya karena mendapatkan ribuan tanda suka.Di sinilah mahasiswa perlu berhati-hati.Jangan sampai kita menjadi generasi yang cepat berkomentar, tetapi lambat memahami.Menjadi mahasiswa bukan sekadar memiliki akses terhadap banyak informasi. Mahasiswa juga dituntut mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi pemahaman.Ketika Algoritma Lebih Mengenal Kita daripada Diri SendiriPernah merasa media sosial seolah-olah tahu apa yang kita sukai?Kita baru beberapa kali melihat konten tentang suatu topik, tiba-tiba konten serupa muncul berulang kali.Kita menyukai jenis video tertentu, lalu platform terus menyajikannya.Hal tersebut memang membuat pengalaman menggunakan media sosial terasa menyenangkan. Tetapi tanpa disadari, kita bisa terjebak dalam ruang yang hanya memperlihatkan apa yang kita sukai.Kita semakin sering bertemu dengan pendapat yang sama dan semakin jarang berhadapan dengan pandangan yang berbeda.Padahal, berpikir kritis tidak tumbuh dari kenyamanan.Kita membutuhkan perbedaan untuk menguji keyakinan. Kita membutuhkan pertanyaan untuk mengetahui apakah pendapat kita memiliki dasar. Kita membutuhkan diskusi untuk memahami bahwa satu persoalan bisa dilihat dari banyak sisi.Karena itu, sesekali membaca sesuatu yang berbeda dari pandangan kita bukanlah ancaman.Justru mungkin dari sanalah kita belajar menjadi lebih dewasa dalam berpikir.Berhenti Sejenak Bukan Berarti KetinggalanMungkin kita takut berhenti karena merasa akan tertinggal.Takut tidak tahu tren terbaru. Takut tidak mengetahui berita yang sedang ramai. Takut tidak mengikuti percakapan teman.Padahal, tidak semua hal harus kita ketahui.Tidak semua tren harus kita ikuti.Tidak semua perdebatan harus kita masuki.Ada kalanya kita perlu mengatakan kepada diri sendiri: cukup untuk hari ini.Letakkan ponsel. Baca sesuatu yang lebih panjang. Berbicara dengan orang lain. Menulis apa yang ada di kepala. Atau sekadar duduk tanpa melakukan apa pun.Mungkin awalnya terasa membosankan.Namun, justru dalam kesunyian itulah pikiran memiliki kesempatan untuk bekerja.Kita Harus Menggunakan Teknologi, Bukan Digunakan OlehnyaMedia sosial bukan musuh.Teknologi juga bukan sesuatu yang harus kita jauhi.Keduanya telah menjadi bagian dari kehidupan modern dan memberikan begitu banyak manfaat. Persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan teknologi dalam kehidupan.Jangan sampai ponsel yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi pengendali perhatian.Jangan sampai algoritma menentukan apa yang kita pikirkan.Jangan sampai jumlah likes menentukan apa yang kita anggap benar.Dan jangan sampai kebiasaan menggulir layar membuat kita lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya tidak berada di dalam layar.Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan lebih banyak informasi. Kita membutuhkan kemampuan untuk memilih informasi mana yang layak dipercaya, mana yang perlu dipertanyakan, dan mana yang sebaiknya dilewatkan.Sebab, menjadi orang yang berpengetahuan bukan berarti mengetahui segala sesuatu. Menjadi berpengetahuan berarti tahu apa yang perlu diketahui dan mampu memahami apa yang telah kita ketahui.Jadi, sebelum jari kembali menggulir layar tanpa henti, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri sendiri:Setelah begitu banyak yang kita lihat hari ini, apa yang benar-benar kita pahami?Barangkali sudah waktunya kita berhenti sebentar.Bukan untuk meninggalkan dunia digital, tetapi untuk kembali menemukan diri sendiri di luar layar.

11 Sep 2026

Terkini

Abu Vulkanik Anak Krakatau Dipantau Ketat, DLH Jakarta Siaga

Jakarta, Bungkasnews.com – Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memperketat pemantauan kualitas udara untuk mengetahui dampak paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah.Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan paparan abu vulkanik di permukaan bisa berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Karena itu, kondisi tersebut perlu diketahui melalui pengukuran kualitas udara serta pemantauan langsung di lapangan.Menurut Dudi, jajarannya juga diminta menindaklanjuti laporan mengenai adanya endapan abu. Koordinasi dengan sejumlah instansi turut diperkuat, di antaranya BMKG, PVMBG, BPBD, dan Dinas Kesehatan.“Pemantauan harus menjadi dasar penyampaian peringatan dan penyesuaian langkah perlindungan warga,” kata Dudi.Informasi Kualitas Udara Harus TerbukaDLH DKI Jakarta juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami. Setiap perubahan kondisi kualitas udara diharapkan segera diikuti dengan pembaruan informasi agar warga dapat mengetahui langkah yang perlu dilakukan.Selain melindungi masyarakat, Dudi meminta perlindungan terhadap petugas kebersihan yang bekerja di lapangan tetap diperhatikan selama kondisi abu vulkanik masih menjadi perhatian.Masyarakat Jakarta dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui udara.jakarta.go.id serta mengikuti informasi resmi dari DLH, BPBD, dan BMKG.Dudi juga mengimbau masyarakat untuk saling membantu, terutama anggota keluarga maupun tetangga yang membutuhkan pendampingan untuk mendapatkan informasi atau pertolongan.Langkah pemantauan kualitas udara tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sekaligus memastikan informasi mengenai kondisi udara dapat segera diterima masyarakat.Sumber: Beritajakarta.id, 6 September 2026.

06 Sep 2026

Terkini

Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Tangerang, Warga Diminta Waspada

Tangerang, Bungkasnews.com – Sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai terpantau di sejumlah wilayah Banten, termasuk Kota Tangerang. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Tangerang mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang, tetapi meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan.Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, meminta masyarakat tidak panik serta mengikuti informasi dan imbauan resmi dari pemerintah. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.“Yang paling penting masyarakat tetap tenang, tetapi waspada. Ikuti informasi dan imbauan resmi dari pemerintah, serta jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya,” ujar Sachrudin.Warga Diminta Gunakan MaskerSachrudin secara khusus mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu saluran pernapasan.Masyarakat yang melihat atau merasakan adanya abu vulkanik juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan.“Kalau melihat atau merasakan adanya abu, gunakan masker, kurangi aktivitas di luar ruangan bila tidak diperlukan, dan selalu jaga kondisi kesehatan,” kata Sachrudin.Ia juga mengingatkan warga yang mengalami gangguan pernapasan agar segera memeriksakan kondisi kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.Pemkot Tangerang Terus Pantau KondisiPemerintah Kota Tangerang melalui perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan berkoordinasi dengan instansi terkait.Sachrudin memastikan jajaran pemerintah daerah tetap bersiaga untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan dan memberikan informasi maupun pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.“Kami terus monitor. Jajaran Pemkot, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan hingga perangkat wilayah, agar tetap siaga dan memberikan informasi serta pelayanan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Sachrudin.Jangan Panik, Tetap Jaga KesehatanMunculnya abu vulkanik di wilayah Tangerang membuat kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama bagi warga yang banyak melakukan aktivitas di luar rumah.Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak hanya memperhatikan kondisi lingkungan, tetapi juga menjaga kondisi kesehatan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dianjurkan ketika terdapat paparan abu vulkanik.Sementara itu, bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan setelah terpapar abu, pemerintah meminta agar segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan.Pemkot Tangerang juga menegaskan akan terus mengikuti perkembangan informasi dari lembaga yang berwenang. Langkah penanganan akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menggunakan masker ketika diperlukan, mengurangi aktivitas luar ruangan dan mengikuti arahan resmi pemerintah.Sumber: Baca berita asli di Website Resmi Pemkot Tangerang

06 Sep 2026

Mahasiswa

Perjalanan MAPAN Batch II Berakhir, 20 Peserta Belajar Langsung Dinamika Politik di DPR RI

Jakarta — Perjalanan 20 peserta Magang Fraksi PAN DPR RI (MAPAN) Batch II resmi berakhir. Setelah kurang lebih tiga bulan menjalani proses pembelajaran, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja parlemen, tetapi juga berkesempatan melihat secara langsung bagaimana dinamika politik, kebijakan, komunikasi, dan kerja kelembagaan berlangsung di DPR RI.Penutupan MAPAN Batch II menjadi penanda berakhirnya masa magang sekaligus momentum untuk mengapresiasi proses yang telah dilalui para peserta. Selama program berlangsung, peserta ditempatkan pada berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan terlibat dalam beragam aktivitas sesuai bidang masing-masing. Pengalaman tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami politik tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai proses yang nyata dan berlangsung di tengah masyarakat.Perwakilan peserta MAPAN Batch II, Kanaya Azkia, menyampaikan bahwa pengalaman magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk memahami politik secara lebih konkret.“Dalam Program Magang bersama Fraksi PAN DPR RI menjadi langkah awal untuk tidak hanya memahami politik sebagai pengetahuan, tetapi pembelajaran yang langsung terjun,” ujar Kanaya.Menurutnya, pengalaman selama berada di lingkungan Fraksi PAN juga memperlihatkan bahwa kerja politik memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai program dan aktivitas yang dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat bagaimana gagasan dan kebijakan dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.Kanaya juga menyoroti bahwa pembelajaran di Fraksi PAN tidak terbatas pada isu politik dalam pengertian sempit. Fraksi PAN turut bersentuhan dengan sejumlah isu strategis, seperti perubahan iklim, transisi energi, hingga ketahanan pangan.“Fraksi PAN juga menyentuh isu-isu strategis seperti perubahan iklim, transisi energi, dan juga ketahanan pangan,” tambahnya.Hal senada disampaikan Abdul Hakim Bafagih, Anggota Fraksi PAN DPR RI. Menurutnya, keberadaan peserta magang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melihat secara langsung proses politik yang selama ini mungkin hanya dipahami melalui ruang kelas dan pemberitaan.“Adik-adik melihat langsung bagaimana setiap keputusan-keputusan politik itu diambil,” ujarnya.Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan politik dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Menurutnya, perjuangan terhadap alokasi anggaran pendidikan menjadi salah satu bagian yang turut diperhatikan oleh Fraksi PAN DPR RI.Bagi para peserta, pengalaman tersebut memberikan perspektif baru bahwa politik bukan sekadar perdebatan mengenai kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan proses memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan.Menariknya, pengalaman MAPAN Batch II juga melahirkan berbagai bentuk karya dan capaian personal peserta. Salah satunya adalah Roudhoh Hannaaris Sa'id, peserta MAPAN Batch II yang berhasil menuangkan pengalaman magangnya ke dalam sebuah buku berjudul Di Balik Gedung Senayan: Menyusuri Ruang-Ruang Kebijakan, Menemukan Makna Pengabdian.Buku tersebut ditulis sebagai catatan personal selama menjalani perjalanan magang di Fraksi PAN DPR RI. Alih-alih menjadi laporan formal mengenai program MAPAN, buku tersebut mencoba merekam pengalaman seorang mahasiswa ketika berpindah dari ruang kelas menuju ruang-ruang kebijakan.Melalui buku tersebut, pengalaman mengikuti rapat, mengenal lingkungan parlemen, berinteraksi dengan berbagai orang, memahami pekerjaan di lingkungan fraksi, hingga melihat dinamika Komisi I dituangkan sebagai sebuah perjalanan reflektif. Bagi Roudhoh, pengalaman berada di parlemen bukan hanya tentang mengetahui bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga tentang memahami makna tanggung jawab, profesionalisme, kepemimpinan, dan pengabdian.Selain menjadi ruang belajar, penutupan MAPAN Batch II juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada peserta. Sejumlah peserta memperoleh penghargaan atas kontribusi dan keaktifannya selama mengikuti program. Roudhoh Hannaaris Sa'id, Elvyra Putriwati, dan Kanaya Azkia menjadi peserta yang mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik.Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas proses, kontribusi, dan semangat yang diberikan selama program berlangsung. Lebih dari sekadar kompetisi, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap peserta memiliki perjalanan dan kontribusi masing-masing selama berada di lingkungan Fraksi PAN DPR RI.Kurang lebih tiga bulan berada di lingkungan parlemen membuat para peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman profesional, tetapi juga perspektif baru mengenai politik dan kehidupan bernegara. Mereka datang sebagai mahasiswa dengan berbagai latar belakang keilmuan, kemudian berproses melalui pekerjaan, diskusi, rapat, audiensi, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan mereka dengan praktik politik secara langsung.Bersama Abdul Hakim Bafagih dalam penutupan MAPAN Batch II.Penutupan MAPAN Batch II karena itu bukan sekadar akhir dari sebuah program magang. Ia menjadi titik perpindahan dari satu ruang belajar menuju ruang belajar berikutnya. Pengalaman yang diperoleh selama berada di parlemen diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk terus berkembang, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat.Pesan tersebut juga menjadi semangat yang disampaikan kepada seluruh peserta: “Magang di Fraksi PAN, selalu terdepan.”Dengan berakhirnya MAPAN Batch II, perjalanan para peserta memang meninggalkan gedung parlemen. Namun, pengalaman, relasi, pengetahuan, dan pelajaran yang diperoleh selama berada di dalamnya akan menjadi bagian dari perjalanan masing-masing.MAPAN Batch II telah selesai sebagai sebuah program. Namun bagi 20 anak muda yang mengikutinya, proses belajar tentang politik, kebijakan, profesionalisme, dan pengabdian baru saja dimulai.Penulis: Roudhoh Hannaaris Sa’id/Peserta MAPAN Batch II

02 Sep 2026

Daerah

Grand Final Sayembara Batik Tangsel, Pilar Dorong Desainer Lokal Tembus Tingkat Global

Tangerang Selatan, BungkasNews — Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menghadiri sekaligus membuka secara resmi ajang Grand Final Sayembara Batik Tangsel. Ajang tahunan ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan ruang kreasi bagi desainer lokal, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat umum.Dilansir dari portal resmi berita.tangerangselatankota.go.id, ajang Sayembara Batik Tangsel ditujukan untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus mendorong potensi industri kreatif batik lokal agar memiliki daya saing yang lebih luas.Dalam sambutannya, Pilar Saga Ichsan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para finalis yang berhasil menembus babak grand final. Menurutnya, karya motif batik hasil kreasi desainer lokal Tangerang Selatan memiliki kualitas dan nilai estetika tinggi yang berpotensi untuk bersaing hingga ke tingkat internasional.Komitmen Pemkot dan Penguatan Industri KreatifPemkot Tangsel berkomitmen untuk terus memfasilitasi serta mendampingi para perajin dan desainer batik lokal. Upaya pendampingan tersebut dilakukan melalui penguatan branding, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga perluasan jangkauan promosi digital agar batik Tangsel semakin dikenal luas.“Harapannya banyak para desainer-desainer muda, banyak pelaku ekonomi kreatif yang tumbuh di Tangerang Selatan dan di nasional bisa mengembangkan potensi yang kalian punya. Memang dimulai dari step yang paling kecil yaitu tingkat lokal. Act locally, think globally,” ucapnya.Selain itu, Pilar berharap melalui Sayembara Batik Tangsel dapat lahir karya-karya orisinal yang sarat akan makna sejarah, filosofi, serta kearifan lokal. Pertumbuhan ekonomi kreatif di sektor perbatikan juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Tangerang Selatan.Penyerahan Penghargaan kepada PemenangPada akhir rangkaian acara Grand Final Sayembara Batik Tangsel, Wakil Wali Kota menyerahkan penghargaan dan hadiah secara langsung kepada para pemenang. Beliau juga berpesan kepada para desainer muda untuk terus mengeksplorasi ide-ide kreatif dan tidak cepat berpuas diri demi membawa nama baik Kota Tangerang Selatan di industri fashion global.Sumber: Pemerintah Kota Tangerang Selatan Informasi resmi: berita.tangerangselatankota.go.id

31 Aug 2026