Hasil Pencarian untuk: "Negeri"

Pendidikan

KOPRI PC PMII Kota Medan Gelar Edukasi Pencegahan Perundungan di MTsN 2 Medan, Diikuti 100 Siswa

MEDAN, BUNGKASNEWS.com – Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Kota Medan menggelar Sosialisasi Edukasi Pencegahan Perundungan dan Penguatan Perlindungan Anak di MTs Negeri 2 Medan, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB s/d selesai ini diikuti antusias oleh 100 siswa-siswi MTsN 2 Medan.Kegiatan ini menghadirkan 1 narasumber, yakni Wasni Hutagaol, STr.Keb – Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APMP2KB. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis, hingga alur pelaporan jika terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah.Kegiatan ini turut dihadiri dan dibuka oleh Kepala Madrasah MTsN 2 Negeri Medan, Dra. Pesta Berampu., M.A. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus KOPRI PC PMII Kota Medan.“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus KOPRI PC PMII Kota Medan yang telah ikhlas menghadirkan ruang-ruang diskusi untuk siswa-siswi MTsN 2 Negeri Medan. Kegiatan edukasi seperti ini memang sangat perlu dihadirkan demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita,” ujar Dra. Pesta Berampu.Sementara itu, Ketua KOPRI Cabang Kota Medan, Nurhasanah br Sinulingga., S.H, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja KOPRI PC PMII Kota Medan pada bidang advokasi dan hukum.“Kegiatan ini diinisiasi atas keresahan KOPRI PC PMII Kota Medan dalam menyikapi banyaknya kasus-kasus bullying di tingkat SMP/MTs. Dalam beberapa kasus, para siswa/siswi tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pelaku bullying karena mereka merasa bahwa itu adalah hal yang wajar dan lumrah dalam pertemanan. Sehingga edukasi ini dirasa perlu sebagai representasi kepedulian KOPRI PC PMII Kota Medan menyikapi hal tersebut, dengan harapan ruang-ruang seperti ini akan meminimalisir tindak bullying di lingkungan sekolah,” ungkap Nurhasanah.Senada, Kabid Advokasi dan Hukum KOPRI Cabang Kota Medan, Nur Azilawati Marpaung., S.H, menyampaikan bahwa edukasi hukum sejak dini penting agar siswa memahami batasan pertemanan yang sehat.“Selama ini banyak anak yang menganggap ejekan, pengucilan, atau kekerasan verbal sebagai candaan biasa. Padahal itu sudah masuk kategori perundungan yang bisa berdampak hukum dan trauma jangka panjang. Melalui bidang advokasi dan hukum, kami ingin siswa paham hak mereka untuk dilindungi dan kewajiban untuk tidak menjadi pelaku. MTs harus menjadi ruang aman untuk semua,” tegas Nur Azilawati.Kegiatan yang dipanitiai oleh Ikhwa Annisa., S.E (Sekretaris) dan Putri Imilia Amanda (Bendahara) ini ditutup dengan foto bersama dan deklarasi anti-perundungan.Mengusung slogan “Bersama Cegah Perundungan, Lindungi Anak Untuk Masa Depan yang Aman & Bermartabat” KOPRI PC PMII Kota Medan berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang edukasi serupa di sekolah-sekolah lain.Penyelenggara: KOPRI PC PMII Kota MedanInstagram: @kopripcpmiikotamedan

06 Nov 2026

Utama

PPI: Menyalahkan SMPN 10 Tangsel dalam Kasus Dugaan Perundungan adalah Salah Kaprah, Publik Harus Objektif!

TANGSEL, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI), Dedi Siregar, menilai narasi yang menyalahkan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Tangerang Selatan secara sepihak dalam kasus dugaan perundungan terhadap sejumlah siswa perlu diluruskan. Menurutnya, penilaian terhadap pihak sekolah harus didasarkan pada fakta, kronologi kejadian, lokasi peristiwa, serta langkah penanganan yang telah dilakukan, bukan semata-mata pada opini yang berkembang di ruang publik.Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)Dedi Siregar, menegaskan bahwa menyudutkan pihak sekolah tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks peristiwa merupakan tindakan yang tidak tepat, keliru, dan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak proporsional terhadap institusi pendidikan.Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.“Kita harus melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional. Jangan terburu-buru menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan tanpa terlebih dahulu memahami kronologi, waktu, lokasi kejadian, serta langkah konkret yang telah dilakukan pihak sekolah. Menurut kami, narasi yang langsung menempatkan sekolah sebagai pihak yang bersalah adalah penilaian yang keliru dan salah kaprah,” tegas Dedi Siregar.Dedi menjelaskan bahwa penting bagi pihak-pihak untuk membedakan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah selama kegiatan belajar mengajar dengan kejadian yang berlangsung di luar sekolah dan di luar jam pembelajaran.Menurutnya, lokasi dan waktu kejadian merupakan aspek penting dalam menilai konteks tanggung jawab institusi pendidikan, peristiwa tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar, maka fakta itu harus menjadi bagian penting dalam penilaian publik. Jangan sampai menyalahkan dan dibebankan kepada sekolah, sementara kronologi dan tindakan penanganan yang telah dilakukan tidak diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.Ia menambahkan, setiap pihak harus berhati-hati dalam membangun opini. Jangan sampai pemberitaan atau pernyataan yang belum mempertimbangkan seluruh fakta justru memperkeruh situasi dan menciptakan stigma terhadap sekolah, guru, maupun peserta didik yang terlibat.“Jangan menjadikan persoalan ini sebagai bahan untuk membangun sensasi atau menggiring opini. Kritik tentu diperbolehkan, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab. Kita tidak boleh menyimpulkan pihak tertentu bersalah hanya berdasarkan potongan informasi,” lanjutnya.Dedi Siregar juga menyoroti informasi bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.Menurutnya, langkah pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, dan koordinasi dengan orang tua merupakan bagian penting dari upaya penanganan persoalan yang melibatkan peserta didik.Ia menilai, langkah-langkah yang telah dilakukan pihak sekolah perlu menjadi bahan pertimbangan publik sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja sekolah dalam menangani dugaan perundungan tersebut."Pihak sekolah telah mengambil langkah pembinaan khusus, melakukan pengawasan, serta berkoordinasi dengan orang tua, maka upaya tersebut harus dinilai secara objektif. Jangan mengabaikan langkah penanganan yang sudah dilakukan hanya karena opini negatif telanjur berkembang,” katanya.Menurutnya, sekolah, orang tua, dan pihak terkait perlu membangun komunikasi yang baik agar persoalan dapat ditangani secara menyeluruh serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.Oleh dari itu menyalahkan SMPN 10 Tangerang Selatan secara sepihak tanpa melihat fakta secara utuh juga bukan sikap yang tepat dan keliru dan salah kaprah Menurutnya, penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan pihak terkait, bukan saling menyalahkan atau memperbesar polemik.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia (PPI)

26 Oct 2026

Nasional

Dari Konawe Utara, GPA Sultra Matangkan Agenda Kaderisasi dan Kemandirian Pemuda

SULTRA, BUNGKASNEWS.com - Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja Wilayah Pertama, di Kabupaten Konawe Utara 24-25 Oktober 2026.Rapat ini menghasilkan sejumlah agenda, mulai dari penguatan organisasi dan kaderisasi, pencegahan narkotika, hingga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda.Tak hanya membahas program kerja, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa bantuan untuk masjid, santunan anak yatim, dan bantuan olahraga bagi para kader.Rapat Kerja Wilayah Pertama Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Tenggara, berlangsung di Pantai Wale, Desa Ulusawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Dengan tema peran pemuda Muslim dalam kemajuan teknologi dan ekonomi menuju Indonesia Emas, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah, Haji Aminullah Siagian, turut dihadiri perwakilan Polres Konawe Utara, Kepala BNNK Kabupaten Konawe, perwakilan Lemhannas RI, unsur PMI Sulawesi Tenggara, Kepala SMA Negeri 1 Konawe, perwakilan Kodim 143 Konawe Utara, serta jajaran pengurus dan kader Gerakan Pemuda Al Washliyah se-Sulawesi Tenggara.Rakerwil menjadi forum konsolidasi organisasi untuk merumuskan arah program kerja, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah.Dalam hasil rapat kerja, GPA Sulawesi Tenggara menekankan lima agenda utama, Diantaranya: penguatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dukungan pemuda terhadap program pemerintah, pencegahan peredaran narkotika, pengembangan kemandirian ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kaderisasi di seluruh Sulawesi Tenggara.Khusus dalam upaya pencegahan narkotika, GPA mendorong keterlibatan kader untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan bersinergi dengan kepolisian.Muh. Iksan Saranani Dorong Kaderisasi dan Kemandirian PemudaKetua Gerakan Pemuda Al Washliyah Sulawesi Utara, Muh. Iksan Saranani, turut menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi dan kemandirian pemuda sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang berdaya guna bagi masyarakat.Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses regenerasi kepengurusan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, serta pengembangan keterampilan dan jiwa kepemimpinan generasi muda.“Kader Gerakan Pemuda Al Washliyah harus mampu menjawab tantangan zaman. Pemuda tidak cukup hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas, integritas, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ujar Muh. Ikhsan SaraniDi luar agenda organisasi, Rakerwil GPA Sulawesi Tenggara juga diwarnai kegiatan sosial. Organisasi ini menyalurkan bantuan untuk masjid, memberikan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, serta memberikan bantuan olahraga bagi para kader.Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial organisasi, sekaligus mendorong generasi muda untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Rangkaian Rakerwil kemudian ditutup dengan rekreasi bersama pimpinan GPA pusat, pengurus GPA Sulawesi Tenggara, dan para kader di Pantai Wale, Kabupaten Konawe Utara.Melalui forum ini, hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada rumusan program, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja nyata, penguatan kaderisasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi pemuda.Sebab, membangun generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan pemimpin masa depan, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

26 Oct 2026

Internasional

'Tetap tenang': Menteri energi Singapura sebut pengurangan gas RI tak akan pengaruhi tarif listrik

SINGAPURA, BUNGKASNEWS.com — Keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke Singapura mulai 24 Oktober 2026 menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Namun, pemerintah Singapura menyatakan pengurangan pasokan tersebut diperkirakan tidak berdampak besar terhadap tarif listrik dalam jangka pendek.Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA) Indonesia, Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, mengatakan pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencakup kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian negaranya.Menurut Tan, Singapura masih memiliki pasokan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Ia juga menegaskan bahwa harga gas global menjadi faktor yang lebih besar dalam menentukan biaya energi.“Dalam jangka pendek, dampaknya terhadap harga tidak akan terlalu besar. Justru, kita perlu memperhatikan harga global karena harga satuan sebagian besar gas yang kami gunakan mengikuti pergerakan sejumlah indeks utama dunia,” kata Tan, Minggu (25/10/2026).Indonesia Prioritaskan Kebutuhan Energi Dalam NegeriIndonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura untuk mengalihkan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan dalam negeri, khususnya pembangkit listrik.Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, sebelumnya menyampaikan bahwa pengurangan pasokan tersebut mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari atau setara dengan 17 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).Pengurangan pasokan itu direncanakan berlangsung selama 18 hari.Rinciannya, sebanyak 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengutamakan ketersediaan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Di sisi lain, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan bahwa pengurangan tersebut relatif kecil dibandingkan total kebutuhan gas harian negara itu yang mencapai lebih dari 1.000 BBTUD.Singapura Siapkan Pasokan Gas AlternatifTan mengatakan Singapura memiliki sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi. Langkah tersebut meliputi diversifikasi sumber gas alam, mempertahankan fasilitas cadangan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), serta memastikan importir gas siap menambah pasokan LNG jika dibutuhkan.Perusahaan pembangkit listrik di Singapura juga diwajibkan memiliki cadangan bahan bakar diesel untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan gas yang lebih besar.“Saya ingin mengimbau seluruh masyarakat Singapura: tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Kita pernah menghadapi pengurangan pasokan serupa tanpa masalah, dan pemerintah akan terus memastikan pasokan energi Singapura tetap andal dan tangguh,” ujarnya.Singapura selama ini memperoleh gas alam melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta melalui impor LNG dari berbagai negara. Pada 2025, gas melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura, sedangkan LNG mencakup 57 persen sisanya.Singapura Soroti Komitmen Kontrak GasDi tengah pengurangan pasokan tersebut, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berharap seluruh pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas tetap memenuhi komitmen mereka.Wong juga menyatakan bahwa importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak yang berlaku.Sementara itu, Tan mengatakan pemerintah menyerahkan kepada Gas Supply Private Limited (GSPL), importir gas milik Temasek, untuk menelaah pilihan penyelesaian yang tersedia dalam kontrak komersial mereka.Meski demikian, Tan mengakui bahwa Indonesia mungkin menghadapi kebutuhan pasokan dalam negeri dan kendala distribusi.“Kami memahami bahwa mereka mungkin memiliki kebutuhan pasokan dalam negeri dan kendala distribusi, dan itu bisa kami pahami,” katanya.Pengurangan ekspor gas ini memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara komitmen perdagangan energi dan pemenuhan kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dalam negeri menjadi prioritas, sementara Singapura menyatakan telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjaga keandalan pasokan energinya..

26 Oct 2026

Terkini

Stop Framing Sekolah! Dugaan Perundungan Siswi SMPN Tangsel Harus Dilihat Berdasarkan Fakta, Kejadian Diluar Sekolah

TANGERANG SELATAN, BUNGKASNEWS.com – Ketua Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Dedi Siregar, mengimbau masyarakat dan seluruh pihak agar tidak terburu-buru menyudutkan pihak sekolah terkait kabar dugaan perundungan yang melibatkan belasan siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya dalam suatu kejadian yang disebut berlangsung di luar lingkungan sekolah, yakni di sebuah warung kopi (warkop), pada malam menjelang akhir pekan.Menanggapi persoalan tersebut, Organisaai Pemerhati Pendidikan Dedi Siregar menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah dengan kejadian di luar sekolah, termasuk memperhatikan waktu kejadian serta langkah penanganan yang telah dilakukan pihak sekolah.“Stop framing sekolah. Jangan terburu-buru membangun opini yang seolah-olah seluruh tanggung jawab berada di pundak sekolah, sementara informasi yang beredar menyebutkan kejadian tersebut berlangsung di luar lingkungan sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar.Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan potongan informasi di media sosial,” tegas Dedi Siregar.Dedi juga menyoroti keterangan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pembinaan khusus terhadap siswa yang diduga terlibat. Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan oleh institusi pendidikan.Ia menilai, penanganan oleh pihak sekolah sudah tepat dengan mengedepankan pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan, serta koordinasi dengan orang tua. Apabila sekolah telah mengambil langkah pembinaan, upaya tersebut perlu dinilai secara objektif, tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.“Kalau pihak sekolah sudah melakukan pembinaan khusus, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Jangan sampai sekolah langsung dihakimi di ruang publik tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan tindakan apa yang telah dilakukan,” ujar Dedi. Dedi Siregar menegaskan bahwa sikap tidak menyudutkan sekolah bukan berarti mengabaikan dugaan perundungan yang dialami para siswi. Pihak sekolah juga sudah melakukan Perlindungan terhadap korban, dan tentu kedepan pihak sekolah tentu melakuakn pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang harus tetap menjadi prioritas.Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, video, maupun informasi pribadi anak-anak yang terlibat. Langkah tersebut penting untuk mencegah perundungan lanjutan, stigma sosial, dan dampak buruk terhadap masa depan para peserta didik.“Jangan sampai niat mengkritik justru berubah menjadi penghakiman massal. Kita harus melindungi korban, memberi ruang bagi proses klarifikasi, dan memastikan anak-anak yang terlibat mendapatkan penanganan yang tepat. Pendidikan harus mengedepankan pembinaan dan tanggung jawab, bukan sekadar mencari pihak untuk disalahkan,” tegasnya.“Pesan kami jelas: hentikan framing yang terburu-buru menyalahkan sekolah. Periksa faktanya, dengarkan keterangan semua pihak, lindungi para siswi, dan hormati proses penanganan yang sedang berjalan.Jika pembinaan khusus sudah dilakukan, hal itu perlu diperhitungkan secara objektif. Tujuan akhirnya bukan membela pihak tertentu secara membabi buta, melainkan memastikan keadilan, keselamatan anak, dan perbaikan pendidikan,” tutup DediSalam Hormat,Organisasi Pemerhati Pendidikan Indonesia Ketua Dedi SSiregar

24 Oct 2026

Utama

Geger! Sesama Anggota DPRD Pekanbaru Ribut di Bandara Soetta, Berujung Lapor Polisi

TANGERANG, BUNGKASNEWS.com — Perselisihan antara sesama anggota DPRD Kota Pekanbaru berujung laporan polisi setelah salah satu pihak mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta.Dilansir dari detikNews, anggota DPRD Pekanbaru berinisial F melaporkan rekannya berinisial Z atas dugaan penganiayaan. Peristiwa itu disebut terjadi di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.Saat itu, F dan Z berada di bandara setelah mengikuti konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya hendak kembali ke Pekanbaru bersama rombongan anggota DPRD lainnya.Diduga Berawal dari Perbedaan PendapatBerdasarkan laporan yang diterima polisi, Z memanggil F dan meminta agar rekannya tersebut menghampiri. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah konsultasi di Kemendagri.Dalam situasi tersebut, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Sejumlah anggota DPRD lain yang berada di lokasi, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai perselisihan tersebut.F kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.Perkara itu diselidiki berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTVKasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” kata Esha, Jumat (23/10/2026), dikutip dari detikNews.Menurut Esha, penyidik juga telah mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.Proses penyelidikan masih menghadapi kendala karena kepolisian belum menerima jawaban atas permohonan tersebut. Polisi terus berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.Esha menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional dan berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena kepentingan politik pihak tertentu.“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujarnya.Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan penganiayaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum, dan proses selanjutnya bergantung pada hasil pemeriksaan kepolisian.

23 Oct 2026

Opini

Museum Bukan Tempat Singgah, Sejarah Bukan Sekedar Tugas

Oleh: Robi'ah Ada banyak cara untuk mengenal sejarah, tetapi tidak semuanya membuat kita benar-benar memahaminya. Terkadang, kita datang ke museum karena tugas kuliah, mencatat informasi yang dibutuhkan, mengambil beberapa foto, lalu pulang tanpa pernah memikirkan kembali makna dari apa yang telah dilihat.Pengalaman mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara di Medan menyadarkan bahwa persoalan kita bukan semata-mata kurangnya pengetahuan tentang sejarah, melainkan juga bagaimana kita memberikan ruang bagi sejarah untuk dipahami.Ribuan Koleksi, Beragam Kisah yang Menunggu DipahamiSaat memasuki ruang pameran museum, pengunjung akan menemukan beragam peninggalan yang merekam perjalanan sejarah dan kebudayaan Sumatera Utara. Ada koleksi keagamaan, peninggalan masa kolonial, peralatan pers, hingga replika harimau Sumatera dan miniatur Masjid Azizi Langkat. Setiap koleksi menghadirkan sisi berbeda dari kehidupan masyarakat pada masa lalu.Namun, melihat benda bersejarah tidak serta-merta membuat seseorang memahami cerita di baliknya. Ada jarak antara mengetahui nama sebuah benda dan memahami nilai sejarah yang dikandungnya.Menurut informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 17 September 2020, Museum Negeri Sumatera Utara memiliki sekitar 7.000 koleksi, tetapi sebagian besar masih disimpan di gudang karena keterbatasan ruang pamer. Fakta ini menunjukkan bahwa kekayaan sejarah tidak cukup hanya dimiliki dan disimpan. Koleksi juga perlu dirawat, ditampilkan, dan dijelaskan agar dapat diakses serta dipahami masyarakat.Ketika Museum Hanya Menjadi Tujuan TugasSebagai mahasiswa, mengunjungi museum sering kali berkaitan dengan kebutuhan akademik. Tugas menjadi alasan untuk datang, sementara pemahaman terhadap sejarah terkadang berhenti setelah tugas selesai.Pengalaman berkunjung membuat saya menyadari bahwa satu kali kunjungan belum cukup untuk memahami seluruh cerita yang tersimpan di dalam museum. Banyak koleksi menarik perhatian, tetapi tidak semuanya dapat dipahami secara mendalam dalam waktu singkat.Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara sendiri diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Sementara itu, cikal bakalnya bermula pada 1954 melalui penempatan sepasang arca makara oleh Presiden Soekarno. Sejarah ini menunjukkan bahwa museum bukan sekadar bangunan untuk menyimpan benda lama, melainkan bagian dari perjalanan panjang upaya pelestarian warisan budaya.Karena itu, kunjungan ke museum seharusnya tidak berhenti pada kewajiban menyelesaikan tugas. Ada kesempatan untuk bertanya, membaca keterangan koleksi, berdiskusi, dan menghubungkan peninggalan masa lalu dengan kehidupan hari ini.Menghidupkan Museum, Menumbuhkan Kesadaran SejarahUpaya mendekatkan museum kepada masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama. Pengelola dapat memperkuat penyajian informasi, menghadirkan kegiatan edukatif yang interaktif, serta memanfaatkan media digital untuk menjangkau generasi muda. Sekolah dan perguruan tinggi juga dapat menjadikan museum sebagai ruang belajar berkelanjutan, bukan hanya lokasi kunjungan sesaat.Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kebiasaan mengunjungi museum dengan rasa ingin tahu. Tidak harus memahami semuanya dalam satu kesempatan. Justru, keinginan untuk kembali dan mempelajari hal-hal yang belum dipahami merupakan bagian penting dari proses belajar.Sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk peristiwa besar yang tercatat di buku pelajaran. Ia juga tersimpan dalam benda-benda sederhana, peralatan kerja, dokumen, dan jejak kehidupan masyarakat yang mungkin selama ini kita abaikan.Pada akhirnya, museum tidak cukup dinilai dari banyaknya koleksi atau jumlah pengunjung yang datang. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana museum mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran sejarah.Kunjungan boleh saja dimulai karena tugas. Namun, semestinya ia tidak berakhir ketika tugas dikumpulkan. Sebab, sejarah bukan sekadar sesuatu yang perlu dilihat untuk memenuhi kewajiban, melainkan warisan yang perlu dipahami agar kita tidak kehilangan arah dalam melangkah ke masa depan.

20 Oct 2026

Pemerintahan

Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Disalurkan Langsung, Bukan Lewat Koperasi

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com– Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap dilakukan melalui mekanisme transfer seperti yang berlaku saat ini. Pemerintah belum mengubah sistem pembayaran gaji pegawai negeri melalui koperasi.Penegasan tersebut disampaikan Suahasil menanggapi wacana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji pegawai negeri. Ia memastikan mekanisme pembayaran gaji tetap berjalan sebagaimana biasanya.“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang,” ujar Suahasil, dikutip dari detikFinance.Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan wacana pelibatan koperasi sebagai salah satu unit layanan pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiunan. Gagasan tersebut disebut masih dalam pembahasan bersama pihak terkait.Pelibatan koperasi itu diharapkan dapat memperluas peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Wacana tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia.Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang mengubah mekanisme pembayaran gaji PNS menjadi melalui koperasi. Dengan demikian, penyaluran gaji pegawai negeri tetap mengikuti sistem yang berlaku saat ini.Penegasan dari Kementerian Keuangan tersebut sekaligus memberikan kejelasan bahwa wacana pelibatan koperasi belum menjadi kebijakan yang menggantikan mekanisme pembayaran gaji PNS.Sumber: detikFinanceBUNGKASNEWS.com

20 Oct 2026

Terkini

Zulhas Klaim Petani Padi dan Jagung Makin Sejahtera, Pemerintah Bidik Perbaikan Nasib Nelayan

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kesejahteraan petani padi dan jagung di Indonesia mengalami peningkatan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut belum dirasakan secara sebanding oleh kelompok nelayan yang masih menghadapi persoalan ekonomi.Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, saat pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026).Zulhas mengaitkan peningkatan kesejahteraan petani dengan sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain kemudahan memperoleh pupuk, pengaturan harga pupuk, serta dukungan terhadap infrastruktur irigasi.Ia juga menyebut Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4,2 juta ton. Menurutnya, capaian tersebut berjalan seiring dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).Zulhas menyampaikan bahwa NTP yang berada di angka 116 pada 2024 meningkat menjadi 131 pada 2026. Berdasarkan angka tersebut, ia menilai kondisi ekonomi petani padi dan jagung telah menunjukkan perbaikan.Meski demikian, angka NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Karena itu, peningkatan NTP perlu dibaca sebagai indikator daya tukar petani, bukan berarti seluruh petani otomatis memiliki tingkat kesejahteraan yang sama.Nilai Tukar Nelayan Masih Menjadi PerhatianBerbeda dengan kondisi yang digambarkan pada sektor pertanian, Zulhas menilai kesejahteraan nelayan masih membutuhkan perhatian lebih besar.Ia menyebut Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di kisaran 103. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 120 pada 2027 melalui sejumlah program, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.Menurut Zulhas, kondisi ekonomi nelayan yang belum kuat dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga penguatan ekonomi nelayan lokal dinilai penting agar potensi kelautan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dalam negeri.Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Salah Satu ProgramPemerintah menempatkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu program yang diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penguatan ekosistem ekonomi nelayan agar kegiatan produksi, pengelolaan hasil tangkapan, dan aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih baik.Target peningkatan NTN menjadi 120 pada 2027 menjadi salah satu tolok ukur yang disampaikan pemerintah untuk menggambarkan arah perbaikan kesejahteraan nelayan.Tantangannya adalah memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak pada pendapatan nelayan, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta keberlanjutan usaha mereka.Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan pada akhirnya membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan persoalan masing-masing sektor. Dengan demikian, capaian di sektor pangan tidak hanya terlihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja di dalamnya..

14 Oct 2026

Nasional

MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinyatakan Tak Punya Legal Standing

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.Dalam pertimbangannya, MK memang menyoroti sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.MK Soroti Dokumen Pendidikan GibranDalam pemeriksaan perkara, Mahkamah mempelajari berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak, termasuk keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.Mahkamah juga menyoroti penggunaan certificate of attendance, Orchid Park Secondary School, dan dokumen akademik lainnya.Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.“Pengetahuan Setara” Tidak Sama dengan Tamat PendidikanMK juga memberikan perhatian terhadap surat keterangan penyetaraan yang menyatakan Gibran "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK.”Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak sama dengan ketentuan mengenai “berpendidikan paling rendah tamat” SMA atau sederajat.Mahkamah menilai persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya melalui penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.MK Tidak Mendiskualifikasi GibranMeskipun menemukan fakta dan memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.Mahkamah menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.Karena itu, permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterapkan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden saat ini.Pemohon Tak Punya Legal StandingDalam konklusinya, MK menyatakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tidak beralasan menurut hukum.Namun, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.Mahkamah kemudian menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.Pihak terkait juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara perselisihan hasil pemilu.Dengan demikian, perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tersebut tidak menghasilkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.Putusan ini sekaligus menempatkan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

06 Oct 2026

Utama

Hunian Mewah di Lapas Cibinong Berujung Petaka, Kalapas Wisnu Hani Putranto Resmi Dipecat dari ASN

Jakarta, Bungkasnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi itu dijatuhkan menyusul temuan fasilitas mewah di dalam lingkungan lapas.Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikannya di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026)."Iya, diberhentikan jadi ASN," kata Rudi.17 Pegawai Dijatuhi SanksiWisnu bukan satu-satunya yang kena sanksi. Total ada 17 pegawai yang dijatuhi hukuman dengan rincian:1 orang diberhentikan5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedangRudi menyebut pemeriksaan tidak hanya menyasar satu pejabat. "Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujarnya.Para pegawai tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal itu memuat sedikitnya 14 larangan bagi PNS, antara lain penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi atau orang lain, pungutan di luar ketentuan, dan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan.Hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6, 9, atau 12 bulan. Hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Dibongkar Setelah Didesak DPRKasus ini mencuat setelah Ombudsman RI memeriksa lapas tersebut secara mendadak pada Kamis (24/9/2026). Pada Rabu (30/9), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong setelah didesak Komisi XIII DPR RI yang berkunjung ke lokasi.Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan pembongkaran fasilitas tak berizin itu dilakukan agar tidak disalahgunakan lagi. Ia khawatir fasilitas itu dibiarkan begitu saja setelah rombongan DPR pergi.Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, meminta seluruh isi hunian dicatat dan diinventarisasi sebelum dibongkar. Menurutnya, hal itu penting karena kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

05 Oct 2026

Mahasiswa

Memperkuat Jiwa Kepemimpinan dan Nilai Gontor, Prodi HI UNIDA Gontor Gelar International Relations Leadership Course

Unida Gontor, Bungkasnews.com - Fakultas Humaniora melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HMP HI) Universitas Darussalam Gontor sukses menyelenggarakan kegiatan International Relations Leadership Course. Acara yang berlangsung pada Kamis malam, 17/9/2026, berlokasi di Hall Sirah Nabawiyah, Kampus Siman UNIDA Gontor.Mengusung tema “Building Visionary Leaders: Strengthening Leadership, Organizational Governance and Gontorian Values for Future International Relations Leaders”, agenda ini diwajibkan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Semester 2 hingga Semester 8. Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, Kifah Gibraltar Bey Fananie, B.A., M.K.P.Dalam pemaparannya, Kifah Gibraltar Bey Fananie menekankan pentingnya bagi calon sarjana Hubungan Internasional untuk tidak hanya menguasai teori politik dan hubungan luar negeri secara akademis, tetapi juga memiliki ketahanan mental serta etika kepemimpinan yang matang.Beliau menggarisbawahi bahwa dinamika sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional yang memerlukan kedewasaan sikap dan kematangan emosional.Dalam salah satu penyampaiannya, narasumber memberikan pesan mendalam terkait keterlibatan sosial dan politik:"Pada umumnya bersosialisasi dan pada khususnya berpolitik hanya di tenggorokan, jangan dimasukkan ke dalam hati."Pesan ini mengingatkan para mahasiswa agar mampu membedakan dinamika peran dalam berorganisasi atau berpolitik dengan hubungan personal, sehingga tidak mudah terbawa perasaan yang kontraproduktif.Lebih lanjut, pemateri mengajak para mahasiswa untuk memahami realitas dalam perjuangan berorganisasi dan kehidupan bermasyarakat. Menghadapi dinamika keputusan dan perubahan sikap orang lain memerlukan kedewasaan berpikir."Kita tidak pernah tahu alasan apa yang mereka pegang untuk kemudian beralih mengambil langkah-langkah tersebut. Karena di politik, bahkan di hidup kita ini, kita harus selalu menyiapkan dan menyisakan ruang untuk kecewa, tapi kita tidak boleh menyiapkan dan menyisakan ruang untuk menyerah," pungkas beliau di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir.Poin inti yang turut menjadi sorotan utama dalam kuliah kepemimpinan ini adalah penanaman nilai ke-Gontor-an. Narasumber menegaskan prinsip dasar lembaga tempat para mahasiswa berteduh dan belajar."Berdiri dan untuk semua golongan itu adalah Gontor sebagai lembaga pendidikan, karena pendidikan harus berdiri di atas dan untuk semua golongan. Namun, bukan berarti sebagai alumni kita tidak aktif dan tidak boleh masuk di lini partai politik atau ormas tertentu. Bergeraklah sebagai alumni," terangnya.Prinsip ini menegaskan bahwa nilai netralitas dan inklusivitas institusi harus dijaga sebagai pondasi pendidikan, namun setelah menjadi alumni, para lulusan diharapkan dapat berperan aktif dan membawa warna positif di berbagai lini kemasyarakatan, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan.Melalui kegiatan ini, Fakultas Humaniora UNIDA Gontor berharap mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dapat tumbuh menjadi pribadi yang berpandangan jauh ke depan (visioner), tangguh dalam menghadapi dinamika organisasi, serta senantiasa memegang teguh identitas dan nilai-nilai Gontorian.Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Antusiasme peserta yang memenuhi Hall Sirah Nabawiyah mencerminkan semangat generasi muda UNIDA Gontor untuk terus belajar dan bersiap menjadi pemimpin di kancah nasional maupun internasional.

20 Sep 2026

Nasional

Prabowo Ingin Kuliah di PTN Gratis, Pemerintah Siapkan Kajian

Jakarta, Bungkasnews.com – Wacana pendidikan gratis kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) bisa digratiskan.Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden. Dilansir dari detikNews, Brian menyebut Presiden Prabowo sebelumnya juga telah meminta kementeriannya mengkaji kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN.“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).Skema Pembiayaan Masih DikajiMenurut Brian, kajian yang dilakukan pemerintah salah satunya membahas opsi skema pembiayaan untuk pendidikan tinggi negeri.Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujar Brian.Artinya, wacana kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap kajian. Belum ada keterangan mengenai kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan atau seperti apa skema pembiayaannya.Saat Ini Sudah Ada KIP Kuliah dan BeasiswaBrian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa melalui sejumlah program.Salah satunya melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.Brian menyebut, pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan pembiayaan melalui berbagai skema tersebut.Menurutnya, dukungan tersebut memiliki semangat yang sama, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.“Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tambah Brian.Prabowo Sebut Pendidikan Negeri Harus GratisSebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri.Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, harus gratis.“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.Prabowo juga menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia mengatakan dana hasil korupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.Untuk saat ini, pemerintah masih menyusun kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaan pendidikan gratis di PTN. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait.

20 Sep 2026

Internasional

Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan Diplomatik

Bungkasnews.com - Israel dan Maroko resmi menyepakati peningkatan status hubungan diplomatik kedua negara, termasuk mengubah status kantor perwakilan masing-masing menjadi kedutaan besar penuh serta menunjuk duta besar untuk kedua negara.Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, yang difasilitasi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, di New York Rabu, 16 September 2026.Baca juga: Mahasiswa Aek Mata di Jakarta Apresiasi Komitmen Brimob Bangun Jembatan Utama penghubung desaSelain soal status diplomatik, kedua negara juga sepakat mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan, termasuk menargetkan penyelesaian dua perjanjian terkait perlindungan investasi dan penghindaran pajak berganda pada akhir tahun ini.Misi AS untuk PBB, dalam pernyataan bersama atas nama ketiga negara, menyebut bahwa terbentuknya hubungan diplomatik, damai, dan bersahabat secara penuh antara Maroko dan Israel merupakan kepentingan bersama kedua negara sekaligus akan memajukan tujuan perdamaian.Kedua pihak turut sepakat memperluas konektivitas udara, termasuk mengaktifkan kembali penerbangan langsung yang dioperasikan maskapai dari kedua negara, serta memastikan rencana kunjungan bilateral tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataPengumuman ini muncul sehari setelah peringatan enam tahun Abraham Accords, inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Sejauh ini, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan Kazakhstan telah bergabung dalam kesepakatan yang bertujuan menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan mayoritas Muslim dengan Israel tersebut.Sumber: Al Jazeera

17 Sep 2026

Nasional

Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Senin (14/9/2026).Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.Dilansir dari detikNews, pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Suahasil. Dalam sumpahnya, ia berjanji setia kepada UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.Bukan Orang Baru di Kementerian KeuanganSuahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024.Baca juga: Mahasiswa Zaman Sekarang Kok Pada Bisu Pas Diskusi? Katanya Sih Harus RadikalKariernya di bidang kebijakan fiskal juga sudah cukup panjang. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011 dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015.Ia juga pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015 serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013–2014.Karier Suahasil di Kemenkeu semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.Tidak lama kemudian, pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat itu, Suahasil turut mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.Pergantian Menkeu untuk Kedua KalinyaPergantian Suahasil menjadi Menkeu menjadi perubahan kedua pada posisi bendahara negara sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Kini, posisi tersebut kembali berganti dan dipercayakan kepada Suahasil.Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pelantikan tersebut. Di antaranya para menteri koordinator, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo.Dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal dan lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sumber: detikNews, 14 September 2026.

14 Sep 2026

Daerah

Hujan Deras Picu Banjir di Medan Pancing, Pengendara Terjebak Kemacetan

Medan, Bungkasnews.com — Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Senin (7/9/2026) menyebabkan banjir di kawasan Medan Pancing, khususnya di sekitar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Universitas Negeri Medan (UNIMED). Banjir tersebut mengakibatkan kemacetan dan membuat sejumlah mahasiswa serta pengguna jalan terjebak dalam kepadatan lalu lintas sekitar pukul 15.30 WIB.Genangan air yang muncul di sejumlah ruas jalan membuat kendaraan harus melaju dengan kecepatan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan antrean kendaraan semakin panjang.Selain menimbulkan kemacetan, banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami mogok saat melintasi jalan yang tergenang. Kendaraan yang mogok membuat ruang jalan semakin terbatas sehingga memperparah kepadatan lalu lintas.Sejumlah mahasiswa yang berada di sekitar kawasan UINSU dan UNIMED turut terdampak. Mereka mengalami hambatan dalam perjalanan akibat kondisi jalan yang dipenuhi genangan dan kendaraan yang bergerak lambat.Hujan deras yang terjadi pada hari tersebut menjadi penyebab terjadinya genangan dan banjir di kawasan Medan Pancing. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat dan mobilitas mahasiswa di sekitar kawasan kampus.Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati ketika melintasi kawasan yang masih tergenang serta mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

08 Sep 2026

Daerah

TNI AL Dapat Apresiasi, Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis di Rumah Suluk Baitul Khalil, Sei Paham

Asahan, BungkasNews – Peringatan Haul ke-25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS. Rokan di Rumah Suluk Baitul Khalil, Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah pelayanan kesehatan yang diberikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) kepada masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga mendapatkan obat secara gratis serta kegiatan pengadaan sembako murah.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, TNI, tokoh agama serta para mursyid yang datang dari berbagai daerah di Pulau Sumatra.Dalam kegiatan tersebut, hadir Komandan Lanal Tanjung Balai yang baru, Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla. Kehadiran Danlanal Tanjung Balai menjadi bagian dari dukungan TNI AL terhadap kegiatan sosial dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaian Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS. Rokan.Selain itu, kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, jajaran Kementerian Agama dan KUA se-Kabupaten Asahan, perwakilan Bupati Asahan dari kalangan pejabat eselon I, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, serta para mursyid yang datang dari berbagai wilayah di Pulau Sumatra.Salah satu pihak yang turut memberikan perhatian terhadap rangkaian kegiatan tersebut adalah Syekh Abu Shoghir, S.Pd., selaku Mursid/Pimpinan Pondok Pesantren. Ia menilai kegiatan haul tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat kepedulian terhadap masyarakat.TNI AL Berikan Pemeriksaan Kesehatan GratisDalam kegiatan sosial tersebut, TNI AL memberikan sejumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang hadir.Pemeriksaan meliputi cek kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, pemeriksaan maag, serta sejumlah pemeriksaan kesehatan lainnya. Masyarakat yang membutuhkan pengobatan juga mendapatkan obat secara gratis.Pelayanan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga merasa terbantu karena dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka sekaligus memperoleh pengobatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Kegiatan tersebut dinilai memberikan manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses pemeriksaan dan pengobatan secara mudah.Bagi masyarakat, kehadiran TNI AL dalam kegiatan haul bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial melalui pelayanan kesehatan.Masyarakat Merasakan Manfaat LangsungKegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan TNI AL memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan.Selain dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, masyarakat juga memperoleh obat secara gratis apabila membutuhkan penanganan.Kehadiran pelayanan kesehatan tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan dapat berjalan beriringan dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan. Mereka menilai pelayanan kesehatan gratis sangat membantu, terutama bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan untuk mendapatkan layanan secara mandiri.Menurut masyarakat, perhatian terhadap kebutuhan warga seperti ini menjadi bentuk nyata bahwa keberadaan TNI dan Polri serta pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.Sembako Murah Ikut DihadirkanSelain pelayanan kesehatan, rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan pengadaan sembako murah bagi masyarakat.Program tersebut menjadi bagian dari semangat berbagi dalam kegiatan Haul ke-25 Syekh H. Mustafa BS. Rokan. Masyarakat tidak hanya hadir untuk mengikuti kegiatan keagamaan, tetapi juga memperoleh manfaat sosial melalui akses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.Kegiatan berbagi tersebut menjadi semakin berarti di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dan bantuan yang dapat dirasakan secara langsung.Harapan untuk Haul di Masa MendatangMasyarakat berharap pelaksanaan Haul di Rumah Suluk Baitul Khalil dan kegiatan serupa ke depan dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih luas.Selain mempertahankan nilai-nilai keagamaan, masyarakat berharap haul juga tetap menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial, berbagi dengan sesama dan menghadirkan berbagai kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.Kehadiran para tokoh agama, pemerintah, TNI, serta para mursyid yang datang dari berbagai daerah juga diharapkan terus dipertahankan. Kehadiran mereka dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus mengenang perjuangan para ulama.Masyarakat berharap generasi muda semakin mencintai nilai-nilai agama dan mengenal perjuangan para tokoh ulama yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat.Haul Syekh H. Mustafa BS. Rokan diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan untuk mengenang seorang ulama, tetapi juga menjadi momentum untuk meneruskan nilai perjuangan beliau melalui kegiatan yang membawa manfaat bagi agama, masyarakat dan bangsa.Kegiatan pelayanan kesehatan gratis dan sembako murah yang hadir dalam rangkaian haul menjadi salah satu contoh bahwa nilai keagamaan dapat diwujudkan melalui kepedulian dan aksi sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Sumber informasi: Keterangan panitia/masyarakat di kegiatan Haul ke-25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS. Rokan.

05 Sep 2026

Daerah

Bupati Asahan Dorong DBH Tepat Waktu dan Sinkron

ASAHAN, BungkasNews — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mendorong agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Ia juga meminta penguatan sinkronisasi data pajak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kebocoran.Hal tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Selasa (1/9/2026), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.Dilansir dari AmiraRiau.com, rapat koordinasi tersebut dipimpin Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Forkopimda Sumut, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.Dalam rakor tersebut, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian utama. Agus Fatoni menekankan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia, menggali potensi pendapatan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat digitalisasi.Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal sekaligus dapat mempersempit celah terjadinya korupsi. Ia juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar meningkatkan produktivitas, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara tepat sasaran.Opsen PKB Jadi PerhatianGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan peningkatan PAD dan pelayanan publik menjadi agenda penting pemerintah daerah. Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber utama pendapatan.Bobby menyampaikan optimisme bahwa penerimaan daerah dapat meningkat melalui penerapan opsen PKB. Karena itu, ia meminta dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.“Yuk kita gerakkan semua potensi untuk mendongkrak PAD Sumatera Utara,” ujar Bobby dalam rakor tersebut.Bupati Asahan Minta Data Pajak DisinkronkanMenanggapi pembahasan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan rakor sebagai forum untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.Taufik secara khusus menyoroti pentingnya penyaluran DBH tepat waktu dan tepat sasaran. Menurutnya, kepastian penyaluran DBH diperlukan agar pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah tidak terganggu.Selain persoalan penyaluran dana, ia juga meminta dukungan untuk memperkuat sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.Menurut Taufik, kesamaan dan ketepatan data diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah.Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan penerimaan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan agar setiap rupiah yang diterima benar-benar bermanfaat,” ujar Taufik.Rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup setelah rangkaian sambutan dan tanggapan dari para pejabat yang hadir. Kegiatan berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar.Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD dan DBH, sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan serta pelayanan publik di Sumatera Utara.Sumber: AmiraRiau.com

01 Sep 2026

Nasional

Ahmad Doli Tegaskan Komitmen WPPC Kawal Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan di Kompleks Parlemen DPR RI. Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perjuangan membela hak rakyat Palestina akan terus menjadi bagian dari komitmen parlemen Indonesia.Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Doli saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina, Kesatuan Ulama Muslim Antarbangsa, bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (20/8/2026).Dalam pertemuan itu, Ahmad Doli menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Lajnah Al-Quds dan Palestina serta MUI. Ia menilai dialog antara parlemen dan kalangan ulama penting untuk memperkuat konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.Ahmad Doli menegaskan, sikap Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap sesaat dan bukan pula agenda yang bergantung pada pergantian pemerintahan. Dukungan tersebut, kata dia, telah menjadi komitmen yang terus dipertahankan dari masa ke masa.“Dari pemerintah ke pemerintah, dari presiden ke presiden, Indonesia selalu berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Ahmad Doli.Menurutnya, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Palestina memiliki tempat penting dalam sikap politik Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat Indonesia.Karena itu, Ahmad Doli memastikan parlemen tidak akan berhenti menyuarakan dukungan tersebut. Melalui WPPC, parlemen berkomitmen memperkuat diplomasi parlemen, mendorong dialog, serta mengambil bagian dalam berbagai upaya membangun perdamaian dunia.“Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.Pernyataan tersebut menegaskan posisi WPPC bahwa perjuangan Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri, tetapi juga bagian dari agenda perdamaian dan kemanusiaan yang perlu terus diperjuangkan melalui berbagai jalur diplomasi.Pertemuan antara WPPC, Lajnah Al-Quds dan Palestina, serta MUI tersebut sekaligus membuka ruang penguatan sinergi antara parlemen dan ulama dalam membangun dukungan internasional terhadap penyelesaian persoalan Palestina secara damai dan berkeadilan.Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Ahmad Doli menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi dan parlemen, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

26 Aug 2026

Internasional

Iran Peringatkan Negara Tetangga: Jangan Ikut Perang Ekonomi AS, atau Dianggap Musuh

TEHERAN, BungkasNews — Iran memperingatkan negara-negara di kawasan agar tidak ikut mendukung upaya Amerika Serikat untuk menekan dan melemahkan perekonomian Iran.Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, IRIB, Sabtu (22/8/2026).Dilansir dari Al Jazeera, Rezaei menegaskan bahwa negara-negara tetangga yang bergabung dalam kampanye ekonomi Amerika Serikat akan dipandang sebagai musuh oleh Iran.Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Trump sebelumnya mengumumkan rencana untuk melakukan operasi ekonomi besar-besaran terhadap Iran dan memperingatkan negara lain agar tidak memberikan dukungan ekonomi kepada Teheran.Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga memperingatkan negara-negara yang memberikan bantuan atau “jalan keluar” ekonomi bagi Iran.Iran menyatakan tidak ingin memperluas konflik. Rezaei mengatakan pemerintahnya akan terlebih dahulu menggunakan pendekatan diplomasi untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara tetangga.Namun, ia memperingatkan bahwa apabila negara-negara tersebut tetap memilih berpihak kepada Amerika Serikat, Iran dapat mengambil tindakan.Ketegangan juga berkaitan dengan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Iran sebelumnya menghentikan lalu lintas melalui selat tersebut sejak awal konflik, yang kemudian turut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak dan pupuk.Sejumlah negara di kawasan yang sebelumnya bergantung pada Selat Hormuz mulai mencari jalur perdagangan alternatif.Namun, Iran memperingatkan bahwa jalur alternatif pengiriman minyak dari kawasan Teluk juga dapat menjadi sasaran apabila negara-negara regional ikut dalam strategi tekanan ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran.Kementerian Luar Negeri Iran pada Sabtu turut mengecam langkah Amerika Serikat yang akan datang. Teheran menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perluasan kewenangan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain.Situasi ini menunjukkan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berkembang dalam aspek militer, tetapi juga semakin meluas ke sektor ekonomi dan perdagangan regional.

23 Aug 2026