Bungkas News

Hasil Pencarian untuk: "Presiden"

Ditemukan 20 berita.

Internasional

Presiden Paraguay Santiago Peña Mundur di Tengah Krisis Perbankan, Jutaan Nasabah Kehilangan Akses Tabungan

ASUNCIÓN, BUNGKASNEWS.com – Presiden Paraguay Santiago Peña resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/11/2026), di tengah krisis politik dan keuangan yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.Keputusan pengunduran diri itu diambil setelah krisis perbankan yang melibatkan Ueno Bank memicu kemarahan masyarakat. Jutaan nasabah dilaporkan kehilangan akses terhadap simpanan mereka setelah bank tersebut dinyatakan mengalami masalah insolvensi.Dalam pernyataan melalui sebuah video, Peña menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan rakyat Paraguay."Saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden Republik," demikian pernyataan Peña sebagaimana diberitakan The Guardian.Peña mengaku sedang menghadapi salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila selama kepemimpinannya terdapat kebijakan atau tindakan yang mengecewakan rakyat.Krisis Ueno Bank Bekukan Simpanan Jutaan NasabahKrisis yang mengguncang pemerintahan Peña berpusat pada Ueno Bank, salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Paraguay.Bank tersebut sebelumnya dikenal sebagai bank digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ekspansi besar-besaran. Ueno Bank bahkan mengklaim memiliki sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay sebagai nasabah.Namun, situasi berubah setelah bank sentral Paraguay memerintahkan proses resolusi terhadap Ueno Bank akibat masalah insolvensi.Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar tiga juta nasabah yang simpanannya dibekukan. Kondisi ini membuat banyak keluarga kesulitan mengakses uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli makanan.Situasi semakin memanas setelah sejumlah eksekutif bank ditangkap dan masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran.Pemerintahan Peña Dituding Terlibat dalam Kontroversi BankPersoalan Ueno Bank tidak hanya menjadi krisis keuangan, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik.Kontroversi muncul karena bank tersebut memperoleh dukungan ekspansi dan izin operasional sebagai bank digital pada masa pemerintahan Peña.Selain itu, Ueno Bank diketahui mengelola dana sekitar 800 juta hingga 850 juta dolar AS yang berasal dari sejumlah lembaga negara dan entitas dana pensiun.Situasi tersebut memunculkan kritik mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Peña sebelumnya memiliki keterkaitan kepemilikan saham dengan Ueno Holding, kelompok usaha yang mengelola bank tersebut.Peña sebelumnya membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan kepemilikan sahamnya merupakan bentuk investasi dan mengaku telah melepas seluruh saham tersebut.Parlemen Mulai Proses PemakzulanTekanan politik terhadap Peña semakin meningkat setelah anggota parlemen oposisi, bahkan sejumlah anggota Partai Colorado yang menjadi partainya sendiri, mengajukan usulan pemakzulan.Mantan sekutu politiknya, Horacio Cartes, juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemakzulan tersebut.Tak lama setelah pengumuman pengunduran diri Peña, majelis rendah parlemen menyetujui usulan pemakzulan secara bulat. Proses selanjutnya dijadwalkan berlanjut ke Senat.Jika pemakzulan disahkan, Peña berpotensi kehilangan kursi senat dan kekebalan hukum parlementernya sehingga dapat menghadapi proses hukum di pengadilan biasa.Siapa Pengganti Santiago Peña?Pengunduran diri Peña masih membutuhkan penerimaan dari Kongres Paraguay. Apabila diterima, Wakil Presiden Pedro Alliana secara konstitusional akan mengambil alih jabatan presiden.Namun, situasi politik masih menjadi perhatian karena Alliana juga disebut menghadapi dugaan keterkaitan dengan skandal Ueno Bank, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut.Hingga perkembangan terakhir dalam laporan The Guardian, belum ada kepastian mengenai proses akhir pengunduran diri dan mekanisme pergantian kepemimpinan.Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik dan keuangan terbesar yang dihadapi Paraguay dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini menantikan penyelesaian persoalan dana nasabah serta kepastian pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan krisis perbankan tersebut.BUNGKASNEWS.com – Perkembangan berita internasional.

06 Nov 2026
Nasional

Terungkap! Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Diduga Setujui Penghapusan Hasil Sadapan

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.Dalam perkara tersebut, Slamet Uliandi diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, posisi Slamet Uliandi dalam Monitoring Center membuatnya memiliki peran dalam mekanisme pelaksanaan penyadapan."Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).Setiap Penyadapan Harus Mendapat PersetujuanSuhermanto mengungkapkan, dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, harus meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi apabila hendak melakukan provisioning atau penyadapan.Dengan demikian, Slamet disebut memiliki peran dalam mekanisme pemberian izin kegiatan penyadapan di lingkungan Monitoring Center Bareskrim Polri."Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto.Diduga Setujui Penghapusan File Hasil PenyadapanSelain berkaitan dengan mekanisme perizinan penyadapan, Slamet Uliandi juga diduga terlibat dalam penghapusan file hasil penyadapan.Penyidik mengungkapkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet."Pada awal Oktober 2026 tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," tutur Suhermanto.Dugaan persetujuan penghapusan file tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap penyidik dalam menjelaskan peran Slamet Uliandi pada perkara ini.Empat Orang Jadi TersangkaDalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.Penetapan Slamet sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara tersebut.Polri masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam mekanisme penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.BUNGKASNEWS.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini berdasarkan informasi dan keterangan resmi dari pihak kepolisian.

05 Nov 2026
Nasional

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026)."Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers tersebut.Menurut keterangan Kabareskrim, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).Salah satu dugaan perbuatan yang diselidiki adalah penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto."Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ungkap Asep.Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah nama pejabat kepolisian dan pejabat negara. Terlebih, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan keamanan komunikasi kepala negara.Penetapan tiga tersangka ini sekaligus menjadi perkembangan penting dalam proses penanganan perkara yang sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik.Meski demikian, proses hukum terhadap ketiganya tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, dan pembuktian perkara selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan.Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Polri mengenai konstruksi perkara, alat bukti, dugaan peran masing-masing tersangka, serta perkembangan proses hukum selanjutnya.

03 Nov 2026
Opini

Museum Bukan Tempat Singgah, Sejarah Bukan Sekedar Tugas

Oleh: Robi'ah Ada banyak cara untuk mengenal sejarah, tetapi tidak semuanya membuat kita benar-benar memahaminya. Terkadang, kita datang ke museum karena tugas kuliah, mencatat informasi yang dibutuhkan, mengambil beberapa foto, lalu pulang tanpa pernah memikirkan kembali makna dari apa yang telah dilihat.Pengalaman mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara di Medan menyadarkan bahwa persoalan kita bukan semata-mata kurangnya pengetahuan tentang sejarah, melainkan juga bagaimana kita memberikan ruang bagi sejarah untuk dipahami.Ribuan Koleksi, Beragam Kisah yang Menunggu DipahamiSaat memasuki ruang pameran museum, pengunjung akan menemukan beragam peninggalan yang merekam perjalanan sejarah dan kebudayaan Sumatera Utara. Ada koleksi keagamaan, peninggalan masa kolonial, peralatan pers, hingga replika harimau Sumatera dan miniatur Masjid Azizi Langkat. Setiap koleksi menghadirkan sisi berbeda dari kehidupan masyarakat pada masa lalu.Namun, melihat benda bersejarah tidak serta-merta membuat seseorang memahami cerita di baliknya. Ada jarak antara mengetahui nama sebuah benda dan memahami nilai sejarah yang dikandungnya.Menurut informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 17 September 2020, Museum Negeri Sumatera Utara memiliki sekitar 7.000 koleksi, tetapi sebagian besar masih disimpan di gudang karena keterbatasan ruang pamer. Fakta ini menunjukkan bahwa kekayaan sejarah tidak cukup hanya dimiliki dan disimpan. Koleksi juga perlu dirawat, ditampilkan, dan dijelaskan agar dapat diakses serta dipahami masyarakat.Ketika Museum Hanya Menjadi Tujuan TugasSebagai mahasiswa, mengunjungi museum sering kali berkaitan dengan kebutuhan akademik. Tugas menjadi alasan untuk datang, sementara pemahaman terhadap sejarah terkadang berhenti setelah tugas selesai.Pengalaman berkunjung membuat saya menyadari bahwa satu kali kunjungan belum cukup untuk memahami seluruh cerita yang tersimpan di dalam museum. Banyak koleksi menarik perhatian, tetapi tidak semuanya dapat dipahami secara mendalam dalam waktu singkat.Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara sendiri diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef. Sementara itu, cikal bakalnya bermula pada 1954 melalui penempatan sepasang arca makara oleh Presiden Soekarno. Sejarah ini menunjukkan bahwa museum bukan sekadar bangunan untuk menyimpan benda lama, melainkan bagian dari perjalanan panjang upaya pelestarian warisan budaya.Karena itu, kunjungan ke museum seharusnya tidak berhenti pada kewajiban menyelesaikan tugas. Ada kesempatan untuk bertanya, membaca keterangan koleksi, berdiskusi, dan menghubungkan peninggalan masa lalu dengan kehidupan hari ini.Menghidupkan Museum, Menumbuhkan Kesadaran SejarahUpaya mendekatkan museum kepada masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama. Pengelola dapat memperkuat penyajian informasi, menghadirkan kegiatan edukatif yang interaktif, serta memanfaatkan media digital untuk menjangkau generasi muda. Sekolah dan perguruan tinggi juga dapat menjadikan museum sebagai ruang belajar berkelanjutan, bukan hanya lokasi kunjungan sesaat.Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kebiasaan mengunjungi museum dengan rasa ingin tahu. Tidak harus memahami semuanya dalam satu kesempatan. Justru, keinginan untuk kembali dan mempelajari hal-hal yang belum dipahami merupakan bagian penting dari proses belajar.Sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk peristiwa besar yang tercatat di buku pelajaran. Ia juga tersimpan dalam benda-benda sederhana, peralatan kerja, dokumen, dan jejak kehidupan masyarakat yang mungkin selama ini kita abaikan.Pada akhirnya, museum tidak cukup dinilai dari banyaknya koleksi atau jumlah pengunjung yang datang. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana museum mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran sejarah.Kunjungan boleh saja dimulai karena tugas. Namun, semestinya ia tidak berakhir ketika tugas dikumpulkan. Sebab, sejarah bukan sekadar sesuatu yang perlu dilihat untuk memenuhi kewajiban, melainkan warisan yang perlu dipahami agar kita tidak kehilangan arah dalam melangkah ke masa depan.

20 Oct 2026
Nasional

Lima Tuntutan Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selasa, 20 Oktober 2026

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com – Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).Aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan yang disoroti meliputi lingkungan hidup, kebijakan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga akses terhadap layanan publik.Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, terdapat lima tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.Lima Tuntutan Massa Aksi1. Penanganan Bencana EkologisMassa mendesak pemerintah meningkatkan penanganan bencana ekologis, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Mereka juga menyoroti pentingnya pemulihan bagi masyarakat terdampak dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.2. Perbaikan Kebijakan EkonomiDalam bidang ekonomi, massa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil, kepastian hukum, serta kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat.3. Perlindungan Kebebasan BerpendapatMassa turut menyuarakan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka mendesak agar tidak terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta meminta penegakan hukum tetap menghormati hak-hak warga negara.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan NepotismePemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi salah satu tuntutan. Massa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan pengawasan terhadap lembaga negara.5. Akses Pendidikan dan Kesehatan yang TerjangkauTuntutan lainnya berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Massa meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.Momentum Evaluasi Dua Tahun PemerintahanDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan aspirasi mengenai arah kebijakan nasional.Sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, penyampaian pendapat di muka umum perlu dihormati, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan ketentuan hukum yang berlaku.Pemerintah diharapkan dapat menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.Bungkas News akan terus mengikuti perkembangan isu kebijakan publik dan dinamika pemerintahan nasional.

20 Oct 2026
Terkini

Ahmad Doli: Hak Angket Tak Perlu jika Ijazah Gibran Ditunjukkan ke Publik

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan untuk mengusut polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila dokumen tersebut dapat ditunjukkan kepada publik.Pernyataan itu disampaikan Doli dalam dialog yang diberitakan Kompas TV. Menurutnya, jika ijazah memang ada, dokumen tersebut dapat diperlihatkan secara terbuka agar persoalan tidak perlu berlarut-larut.“Kalau memang ada, ya sambil bicara ada barangnya, ini barangnya ya tunjukin aja gitu ke publik, selesai nah,” kata Doli.Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila ijazah tersebut ditunjukkan kepada publik, penggunaan hak angket tidak diperlukan. Doli menilai persoalan itu dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan evaluasi di Komisi II DPR.“Kalau itu terjadi kan gak perlu ada angket menurut saya, gak perlu rame-rame gitu loh, tinggal kita tadi saya menurunkan supaya dalam evaluasi dari pembelajaran itu masuk ke mekanisme akademi biasa saja, di dalam Komisi II.”Dorong Evaluasi Sistem PemiluDoli mengatakan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan sistem pemilu ke depan. Ia menyebut Komisi II DPR telah memulai langkah melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilu.“Dan sebagai informasi, kami di DPR Komisi II juga sudah mulai ya dengan bentuknya panja revisi Undang-Undang Pemilu,” kata dia.Doli menjelaskan bahwa data yang diperolehnya sejak awal dimaksudkan untuk dibahas bersama penyelenggara pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP), sebagai bagian dari evaluasi.“Makanya niat saya awalnya ketika data ini saya peroleh, itu adalah sebetulnya ini mau kita buka, kita bawa di RDP-RDP Komisi II dengan penyelenggara pemilu, menjadi bagian evaluasi.”Menurut Doli, perbaikan perlu diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses sebelumnya.“Nah ini kan kita sudah dapat bahan yang harus kita koreksi dengan kejadian putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu,” ucapnya.Ia menyebut Panja Revisi UU Pemilu dijadwalkan mengundang kelompok masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 November untuk memulai pembahasan revisi. Komisi II juga akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai bagian dari proses evaluasi.Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut. Doli menempatkan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pemilu.

13 Oct 2026
Nasional

Karhutla di Tanjung Puting Capai 513,89 Hektare, Pemerintah Intensifkan Pemadaman

JAKARTA, BUNGKAS NEWS.com — Pemerintah mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas area yang masih dalam proses pemadaman dilaporkan mencapai 513,89 hektare.Berdasarkan siaran pers resmi Presiden Republik Indonesia pada 13 Oktober 2026, kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut diarahkan untuk mengendalikan api, mencegah perluasan area terdampak, serta menekan potensi kerusakan lingkungan akibat kebakaran.Perkembangan penanganan karhutla tersebut dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.Operasi darat dan Udara di OptimalkanPemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman melalui pengerahan personel di lapangan serta dukungan operasi udara menggunakan helikopter untuk pengeboman air atau water bombing.Penggunaan helikopter menjadi salah satu langkah penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun, operasi udara di sejumlah wilayah menghadapi kendala cuaca dan jarak pandang sehingga pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi di lapangan.Di Kalimantan Tengah, upaya pemadaman melalui jalur darat tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian kebakaran.Selain Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah juga memprioritaskan penanganan karhutla di sejumlah provinsi lain, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.Ancaman Terhadap Lingkungan menjadi PerhatianKebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk kerusakan habitat satwa liar dan penurunan kualitas udara. Besarnya dampak di setiap lokasi bergantung pada kondisi kebakaran dan kawasan yang terdampak.Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati penting. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran di kawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.Meski demikian, besaran kerusakan ekosistem akibat kebakaran tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data luas area yang masih dalam proses pemadaman.Pencegahan Karhutla Perlu di PerkuatSelain pemadaman, pencegahan menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan personel, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya titik api baru.Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas terkait.Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak.Pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Perkembangan di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan operasi pemadaman tersebut.Ed/Yazid

13 Oct 2026
Terkini

Dukung Arahan Presiden Prabowo, Pengamat Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Operasi Serentak Berantas Narkoba di Seluruh Indonesia

Pengamat sosial dan politik sekaligus aktivis nasional, Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Polri dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.Dedi Siregar menilai, operasi berskala nasional tersebut merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkoba dilakukan secara terukur, dan berkelanjutan.“Kami angkat topi dan memberikan apresiasi atas langkah pemberantasan narkoba secara serentak ini. Ini merupakan upaya penting untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman narkotika. Peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Dedi Siregar.Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menindak jaringan peredaran narkotika, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang terbukti menjadi bagian dari jaringan pemasok dan pengendali.Operasi pemberantasan narkoba secara serentak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jakarta Barat, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Penindakan tersebut juga melibatkan personel dari sejumlah satuan kepolisian.Dedi menilai, langkah tersebut mengirimkan pesan bahwa Kapolei mberantasan narkoba membutuhkan tindakan nyata, konsistensi, dan koordinasi lintas wilayah. Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto ini strategi berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika hingga ke jaringan yang lebih luas.Dedi juga mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.“Perjuangan melawan narkoba adalah perjuangan menyelamatkan masa depan bangsa. Kami berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengawal komitmen ini secara konsisten. Jangan beri ruang bagi jaringan narkotika untuk merusak kehidupan masyarakat dan menghancurkan harapan generasi penerus Indonesia,” tutup Dedi Siregar.Menurut Dedi, komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh, belajar, dan berkarya tanpa dibayangi bahaya narkoba.Salam Hormat,Pengamat sosial dan aktivis nasional Dedi Siregar

11 Oct 2026
Terkini

Demo di KPK, Masa DPP GARANSI dan AMPPUH Minta Usut Keterlibatan Faisal Hasrimy Kasus Smartbortd Langkat

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com - Kasus dugaan korupsi Smartboartd Kabupaten Langkat yang telah merugikan negara senilai Rp29,58 Miliar tahun anggaran 2024 menggema di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aspirasi yang disampaikan diduga adanya keterlibatan Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.Desakan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), pada Kamis 08 Oktober 2026. "Panggil dan periksa Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, diduga memiliki peran kunci dalam dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024," Ujar Koordinator Nasional AMPPUH, Novrizal Taufan Nur dalam orasinya.Dalam aksinya masa membentanngkan spanduk yang bertuliskan: "Panggil, Periksa, dan Penjarakan Faisal Hasrimy Diduga Ikut Menikmati Hasil Korupsi Smartboart Langkat tahun 2024", tulisnya di spanduk.Selain desakan penegakan hukum, Novrizal juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meninjau kembali penempatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan mengingat memiliki segudang masalah."Gubernur Sumut harus mengevaluasi Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengingat statusnya yang disebut dalam dakwaan pidana korupsi Smartboard," tegas Novrizal.Novrizal menyakini peran Faisal Hasrimy dalam kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat sangat kuat. "Segera panggil periksa dan penjarakan Faisal Hasrimy diduga sebagai aktor intelektual pada kasus dugaan korupsi Smartboard Langkat," tegasnya.Ia juga menegaskan kepada KPK RI agar tidak melakukan disparitas dalam penegakan hukum atas kasus yang melibatkan Faisal Hasrimy."Seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum, KPK harus berani mengungkap kebenaran dalam kasus ini tanpa pandang bulu, jika terbukti bersalah segera adili sesuai ketentuan hukum yang berlaku," desak Novrizal.Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, masa aksi membubarkan diri, dan berjanji akan menggelar aksi lanjutan sampai hukum tegak lurus di NKRI."Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas demi untuk terwujudnya asta cita Bapak Presiden dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Novrizal.

08 Oct 2026
Nasional

MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Dinyatakan Tak Punya Legal Standing

JAKARTA, BUNGKASNEWS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan para pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.Putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.Dalam pertimbangannya, MK memang menyoroti sejumlah persoalan terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, perkara tersebut tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.MK Soroti Dokumen Pendidikan GibranDalam pemeriksaan perkara, Mahkamah mempelajari berbagai dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak, termasuk keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta keterangan terkait pendidikan Gibran di luar negeri.MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.Mahkamah juga menyoroti penggunaan certificate of attendance, Orchid Park Secondary School, dan dokumen akademik lainnya.Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.“Pengetahuan Setara” Tidak Sama dengan Tamat PendidikanMK juga memberikan perhatian terhadap surat keterangan penyetaraan yang menyatakan Gibran "dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK.”Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak sama dengan ketentuan mengenai “berpendidikan paling rendah tamat” SMA atau sederajat.Mahkamah menilai persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan hanya melalui penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.MK Tidak Mendiskualifikasi GibranMeskipun menemukan fakta dan memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden.Mahkamah menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.Karena itu, permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterapkan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden saat ini.Pemohon Tak Punya Legal StandingDalam konklusinya, MK menyatakan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara tidak beralasan menurut hukum.Namun, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum.Mahkamah kemudian menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.Pihak terkait juga dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perkara perselisihan hasil pemilu.Dengan demikian, perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tersebut tidak menghasilkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.Putusan ini sekaligus menempatkan persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon pada ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

06 Oct 2026
Hukum

MKMK Periksa Laporan soal Saldi Isra dan Arsul Sani

Jakarta, Bungkasnews.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa laporan terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim MK Arsul Sani terkait pengusiran ahli dalam sidang gugatan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan persyaratan laporan tersebut.“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” kata Palguna, Minggu (4/10/2026).Pemeriksaan administrasi laporan tersebut dijadwalkan dilakukan pada Selasa (6/10/2026). Setelah pemeriksaan dilakukan, MKMK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.“Hari Selasa kami (MKMK) akan periksa pemenuhan syarat dan kelengkapan itu,” ujarnya.Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam persidangan di Gedung MK pada Kamis (1/10/2026) malam. Saat itu, hakim MK mengusir M Rullyandi, ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya yang diajukan oleh relawan Militan Gibran 08 Nusantara.Sebelumnya, hakim MK Arsul Sani mempertanyakan pernyataan Rullyandi dalam sebuah tayangan atau talkshow televisi yang menyebut persidangan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran ilegal.Arsul kemudian meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataan tersebut.“Nah, saya mohon penjelasan Anda. Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” tutur Arsul.Dalam persidangan, Arsul juga meminta agar pernyataan mengenai persidangan tersebut diklarifikasi terlebih dahulu.Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan mengenai sidang yang disebut ilegal tersebut.“Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” ujar Saldi.Rullyandi kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina MK dan menyebut pernyataannya sebagai kritik.“Mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar '45 mengenai sidang ilegal, satu. Yang kedua, mengenai Ketua MK ilegal. Ini berkaitan dengan putusan PTUN yang saya ada di dalamnya sebagai ahli, dan amar putusannya adalah membatalkan SK Nomor 17 Tahun 2023 merupakan hasil dari berita acara pleno pemilihan Ketua MK, Pak Suhartoyo, yang tidak ditindaklanjuti setelah berkekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2024. Keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan. Demi kepentingan bangsa dan negara, saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya terhadap persidangan ini. Saya menghormati apa yang diminta oleh Majelis Hakim. Terima kasih,” ucap Rullyandi.Setelah itu, Saldi menskors persidangan untuk berdiskusi dengan hakim MK lainnya. Majelis kemudian memutuskan Rullyandi hanya memberikan keterangannya secara tertulis dan meminta dirinya keluar dari ruang sidang.Pada Jumat (2/10/2026), Rullyandi melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK. Ia menilai terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.“Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan,” kata Rullyandi.Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani. Ia menilai terdapat intervensi terhadap kebebasan akademiknya.“Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik,” ujarnya.Kini, MKMK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi laporan tersebut pada Selasa (6/10/2026) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

04 Oct 2026
Terkini

Gabung Wantimpres, Rocky Gerung: Sikap Saya Tetap

Jakarta, Bungkasnews.com – Akademisi Rocky Gerung resmi bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).Usai pelantikan, Rocky menegaskan bahwa bergabungnya dirinya ke dalam pemerintahan tidak membuat sikap dan pandangannya berubah.Rocky mengibaratkan langkah tersebut sebagai perpindahan posisi dari luar ke dalam pemerintahan.“Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” kata Rocky.Rocky juga menjelaskan mengenai fungsi Wantimpres. Menurutnya, fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan, tetapi juga sikap kritis terhadap kebijakan.Ia kemudian menyinggung perbedaan antara kebijakan yang bersifat etis dan kebijakan teknis.“Semua hal yang etis itu sifatnya wajib, harus, normatif. Nah itu bedanya antara kebijakan etis dan kebijakan teknis,” ujar Rocky.Rocky menyampaikan pernyataan tersebut setelah dirinya dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.Bergabungnya Rocky dalam Wantimpres menjadi perubahan posisi dari sebelumnya berada di luar pemerintahan menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.Dalam pernyataannya setelah pelantikan, Rocky tetap menegaskan bahwa sikap dan pandangannya tidak berubah meski kini berada di dalam pemerintahan.

02 Oct 2026
Nasional

Dudung Abdurachman Di Lantik Menko Polkam, Aktivis Nasional : Sosok Figur Terbaik yang Loyal Terhadap Bapak Presiden Prabowo

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penunjukan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (01/10/2026)Dedi menilai langkah ini sebagai keputusan strategis yang sangat tepat dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional."Kami dari keluarga besar DPP LPPI mengucapkan selamat atas kepercayaan baru yang diberikan kepada Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman. Beliau adalah salah satu figur terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanah sebagai Menko Polkam karena rekam jejaknya yang sudah teruji, berintegritas, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya selama ini," ujar Dedi Siregar Dedi menambahkan bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah (humble) namun tegas, serta memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah dan negara.Kami meyakini kepemimpinan pak Dudung di Kemenko Polkam akan mampu mewujudkan visi besar Presiden bapak Presiden Prabowo, terutama dalam menjaga persatuan nasional dan penegakan hukum.Dedi Siregar, Ketua DPP LPPI ( Foto: Dok. Istimewa)"Prestasi Jenderal Dudung selama di TNI sangat luar biasa dan membanggakan. Kami optimistis, dengan karakter kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat, beliau dapat bekerja sesuai dengan harapan publik dan membawa stabilitas keamanan Indonesia ke arah yang lebih solid," tambah Dedi.Sebagaimana diketahui, isu perombakan kabinet menguat setelah Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman terlihat merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat baru. Jabatan Menko Polkam diproyeksikan akan diserahterimakan untuk menyegarkan jajaran Kabinet Merah Putih dalam mengawal program-program prioritas nasional.Di akhir pernyataannya, kami menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan mengawal seluruh kebijakan Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan baru demi kemajuan NKRI.

01 Oct 2026
Nasional

Komjen Suyudi Sangat Layak & Pantas Pimpin Polri, Mampu Bangun Komunikasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Jakarta, Bungkasnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi.Menurut Dedi, sosok komjen.Pol. Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah mengemban sejumlah jabatan strategis. Sebelum diusulkan sebagai calon Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Banten.Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru“Menurut kami, penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto merupakan pilihan yang tepat. Beliau memiliki pengalaman dan rekam jejak panjang di institusi Polri. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Dedi Siregar.“Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Karena itu, Kapolri ke depan harus mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat, lintas suku, agama dan golongan. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan ulama juga menjadi modal penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.Dedi menambahkan, pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN juga menjadi salah satu catatan penting. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri secara aklamasi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan Komisi III.Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembenahan institusi Polri, memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan serta kedekatan Polri dengan masyarakat.Dedi berharap proses pergantian pucuk pimpinan Polri dapat berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan dan mendapatkan dukungan masyarakat.“Kita berharap proses ini berjalan lancar amanah sebagai Kapolri, kami berharap Komjen Suyudi dapat melanjutkan berbagai agenda nasionalPolri, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga profesionalisme anggota, serta terus membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa,” tegas Dedi.Ia juga mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada calon Kapolri untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya melalui kerja nyata.“Yang dibutuhkan masyarakat adalah Polri yang profesional, humanis, responsif dan dekat dengan rakyat. Kami berharap kepemimpinan ke depan mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya.Salam Hormat,Dedi SiregarKetua Umum

01 Oct 2026
Nasional

Komjen Suyudi Tegaskan Rekrutmen Polri Harus Bersih, Tak Boleh Ada “Titipan”

Jakarta, Bungkasnews.com — Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya menjaga proses rekrutmen dan pembinaan karier di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan meritokrasi.Penegasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam visi pembenahan Polri yang disampaikan Suyudi di tengah proses pencalonannya sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Suyudi menekankan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan”, transaksi maupun bentuk intervensi lain dalam proses pembinaan sumber daya manusia Polri. Menurutnya, prestasi dan rekam jejak integritas harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan karier personel.“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship,” tegas Suyudi dalam pemaparannya.Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk memastikan proses penerimaan anggota baru berlangsung secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rekrutmen Akpol 2026, Polri sebelumnya juga menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan melalui jalur reguler tanpa jalur khusus, kuota tertentu, maupun praktik titipan.Tekankan Integritas Sejak Proses RekrutmenMenurut Suyudi, pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan. Integritas harus dibangun sejak proses awal penerimaan anggota hingga pembinaan karier.Ia juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh menjadikan tekanan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menerima suap, melakukan pemerasan, merekayasa perkara maupun menjadi beking kegiatan ilegal.“Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan,” ujar Suyudi.Dalam proses pembinaan karier, Suyudi menempatkan meritokrasi dan rekam jejak sebagai bagian penting untuk memastikan personel yang memiliki prestasi dan integritas memperoleh kesempatan pengembangan karier secara adil.Suyudi Jalani Uji Kelayakan sebagai Calon KapolriKomitmen tersebut disampaikan ketika Suyudi tengah menjalani proses pencalonan sebagai Kapolri. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI.Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Namanya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembenahan institusi, termasuk penguatan integritas, profesionalitas, sistem karier berbasis meritokrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Komisi III DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui rapat fit and proper test pada Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut diberikan secara aklamasi.Transparansi Rekrutmen Jadi PerhatianIsu transparansi dalam rekrutmen Polri menjadi penting karena proses penerimaan anggota merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia kepolisian.Polri sebelumnya menyatakan bahwa proses rekrutmen Akpol 2026 menerapkan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Polri juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan dugaan praktik kecurangan atau percaloan dalam proses seleksi.Dengan adanya penegasan mengenai larangan praktik “titipan”, pembinaan SDM Polri diarahkan agar lebih menempatkan kemampuan, prestasi, profesionalitas dan rekam jejak integritas sebagai dasar pengembangan personel.Komitmen tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembenahan Polri yang kini berada dalam sorotan publik, khususnya terkait bagaimana institusi memastikan proses rekrutmen dan perjalanan karier personelnya berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

01 Oct 2026
Nasional

Prabowo Bahas Karhutla Bareng Pakar: Saya Paling Hormat

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di kawasan gambut.Diskusi tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan dari para ahli mengenai cara mencegah kebakaran sekaligus mengelola lahan gambut secara lebih baik.Dilansir dari detikNews, Prabowo menyampaikan tiga hal utama yang ingin dibahas bersama para pakar.Pertama, soal regulasi yang dinilai masih memiliki celah. Prabowo menyinggung adanya delapan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memungkinkan pembakaran lahan hingga dua hektare.“Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar,” kata Prabowo.Perusahaan Juga Jadi PerhatianPrabowo juga menyinggung kewajiban perusahaan dalam mencegah kebakaran. Menurutnya, perusahaan memiliki sejumlah kewajiban, seperti menyediakan menara pemantau, embung, hingga tim pemadam kebakaran.Namun, ia menyebut tingkat kepatuhan perusahaan masih berbeda-beda.“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Prabowo.Karena itu, Prabowo meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla di kawasan hutan.Tiga Pertanyaan untuk Para PakarSelain soal regulasi dan kewajiban perusahaan, Prabowo juga ingin mendapat pandangan mengenai pemanfaatan lahan gambut.Ia menanyakan apakah kawasan gambut dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.“Apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif? Apakah kita bisa tanam tanaman di atas gambut?” kata Prabowo.Prabowo menyebut tiga hal tersebut menjadi pertanyaan utama yang ingin mendapatkan masukan dari para pakar, yaitu pencegahan kebakaran di kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan yang memiliki gambut, serta kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif.Prabowo: Saya Paling Hormat Sama PakarDalam diskusi tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menghormati para pakar. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menyinggung adanya kemungkinan pernyataannya dipelintir sehingga seolah-olah tidak menghargai pandangan akademisi.“Jadi Saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audience, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar.”Prabowo kemudian meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla dan pengelolaan lahan gambut.Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari masukan berbasis keahlian dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melihat kemungkinan pemanfaatan kawasan gambut secara produktif.

25 Sep 2026
Terkini

Doli Kurnia Bawa Gagasan Perubahan Desain Pemilu: Pileg Dulu, Pilpres Kemudian

Jakarta, Bungkasnews.com - Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kembali membuka wacana perubahan desain pemilu seiring rencana pembahasan RUU Pemilu di komisinya dalam waktu dekat.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali digelar terpisah, setelah dalam beberapa pemilu terakhir digelar bersamaan."Kami memang sejak awal mengusulkan agar ketiga jenis pemilu yang kita miliki, pileg, pilpres, dan pilkada sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak ada yang disatukan," kata Doli dalam keterangannya, Selasa (22/9).Doli mengungkap tiga alasan, pertama, konsentrasi masyarakat agar tidak terbelah di kotak suara. Baik pilpres, pileg, maupun pilkada.Menurut dia, pemilihan serentak, selama ini membuat masyarakat tak fokus pada sosok yang mereka pilih. Sebab, ada banyak kontak suara dan materi kampanye yang mereka terima."Kita ingin agar setiap jenis Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat secara fokus terhadap masing-masing jenis pemilihan," katanya.Kedua, ujar Doli, pemilihan serentak, terutama pilpres, akan kehilangan legitimasinya karena menggunakan syarat suara pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, rentang waktu itu memungkinkan perubahan sikap partai dalam mengusung jagoannya di pilpres."Yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu itu dilangsungkan," kata Doli.Ketiga, pemisahan pileg dan pilpres, diyakini akan lebih meringankan beban penyelenggara pemilu.Sejumlah isu seputar RUU Pemilu kini kian mengemuka dan menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR. Sebelumnya, opsi ambang batas juga sempat mencuat, baik untuk presiden yang telah dihapus maupun parlemen yang diusulkan naik menjadi 5 persen.

23 Sep 2026
Nasional

Prabowo Ingin Kuliah di PTN Gratis, Pemerintah Siapkan Kajian

Jakarta, Bungkasnews.com – Wacana pendidikan gratis kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) bisa digratiskan.Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden. Dilansir dari detikNews, Brian menyebut Presiden Prabowo sebelumnya juga telah meminta kementeriannya mengkaji kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN.“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).Skema Pembiayaan Masih DikajiMenurut Brian, kajian yang dilakukan pemerintah salah satunya membahas opsi skema pembiayaan untuk pendidikan tinggi negeri.Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujar Brian.Artinya, wacana kuliah gratis di PTN saat ini masih berada dalam tahap kajian. Belum ada keterangan mengenai kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan atau seperti apa skema pembiayaannya.Saat Ini Sudah Ada KIP Kuliah dan BeasiswaBrian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa melalui sejumlah program.Salah satunya melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.Brian menyebut, pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan pembiayaan melalui berbagai skema tersebut.Menurutnya, dukungan tersebut memiliki semangat yang sama, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.“Semangatnya sama: bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tambah Brian.Prabowo Sebut Pendidikan Negeri Harus GratisSebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri.Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, harus gratis.“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.Prabowo juga menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia mengatakan dana hasil korupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.Untuk saat ini, pemerintah masih menyusun kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaan pendidikan gratis di PTN. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Presiden dengan kementerian dan lembaga terkait.

20 Sep 2026
Internasional

Israel dan Maroko Sepakat Buka Kedutaan, Tingkatkan Hubungan Diplomatik

Bungkasnews.com - Israel dan Maroko resmi menyepakati peningkatan status hubungan diplomatik kedua negara, termasuk mengubah status kantor perwakilan masing-masing menjadi kedutaan besar penuh serta menunjuk duta besar untuk kedua negara.Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, yang difasilitasi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, di New York Rabu, 16 September 2026.Baca juga: Mahasiswa Aek Mata di Jakarta Apresiasi Komitmen Brimob Bangun Jembatan Utama penghubung desaSelain soal status diplomatik, kedua negara juga sepakat mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan, termasuk menargetkan penyelesaian dua perjanjian terkait perlindungan investasi dan penghindaran pajak berganda pada akhir tahun ini.Misi AS untuk PBB, dalam pernyataan bersama atas nama ketiga negara, menyebut bahwa terbentuknya hubungan diplomatik, damai, dan bersahabat secara penuh antara Maroko dan Israel merupakan kepentingan bersama kedua negara sekaligus akan memajukan tujuan perdamaian.Kedua pihak turut sepakat memperluas konektivitas udara, termasuk mengaktifkan kembali penerbangan langsung yang dioperasikan maskapai dari kedua negara, serta memastikan rencana kunjungan bilateral tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang.Baca juga: Survei Kedua, Brimob Batalyon C Tegaskan Komitmen Bangun Jembatan Utama Aek MataPengumuman ini muncul sehari setelah peringatan enam tahun Abraham Accords, inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Sejauh ini, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan, dan Kazakhstan telah bergabung dalam kesepakatan yang bertujuan menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan mayoritas Muslim dengan Israel tersebut.Sumber: Al Jazeera

17 Sep 2026
Nasional

Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, Bungkasnews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Senin (14/9/2026).Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.Dilansir dari detikNews, pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Suahasil. Dalam sumpahnya, ia berjanji setia kepada UUD 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.Bukan Orang Baru di Kementerian KeuanganSuahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024.Baca juga: Mahasiswa Zaman Sekarang Kok Pada Bisu Pas Diskusi? Katanya Sih Harus RadikalKariernya di bidang kebijakan fiskal juga sudah cukup panjang. Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011 dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015.Ia juga pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015 serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013–2014.Karier Suahasil di Kemenkeu semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016.Tidak lama kemudian, pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat itu, Suahasil turut mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.Pergantian Menkeu untuk Kedua KalinyaPergantian Suahasil menjadi Menkeu menjadi perubahan kedua pada posisi bendahara negara sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Kini, posisi tersebut kembali berganti dan dipercayakan kepada Suahasil.Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pelantikan tersebut. Di antaranya para menteri koordinator, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Wakapolri Komjen Dedy Prasetyo.Dengan pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal dan lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil kini mendapat tugas baru sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sumber: detikNews, 14 September 2026.

14 Sep 2026